PAD Tahun 2026 tercatat mencapai Rp 563,4 miliar lebih, yang bersumber dari pajak daerah sebesar Rp 321,5 miliar lebih, retribusi daerah sebesar Rp 25,5 miliar lebih, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sbe
Fraksi mengingatkan kembali bahwa lahirnya UU Otsus Papua Tahun 2001—yang kemudian direvisi menjadi UU No. 2 Tahun 2021 merupakan solusi meredam dinamika politik di Papua dua dekade lalu. Fraksi juga menyoroti kondisi du
“Anggaran pemangkasan dari pusat cukup signifikan, maka daerah berpikir untuk mencari cara menutupi defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026,” kata Plt Kepala Bapenda Papua, Subhan
Dalam sambutannya, Ketua DPR Papua menegaskan bahwa proses pembahasan APBD 2026 telah memasuki tahapan final setelah sebelumnya DPR Papua dan Gubernur melakukan penandatanganan persetujuan bersama atas Kebijakan Umum Ang
Pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp563 miliar lebih. Pendapatan transfer sebesar Rp1,44 triliun lebih. Estimasi belanja daerah tahun 2026 direncanakan sebesar Rp2,2 triliun lebih, den
Bupati Dominggus menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2025, Kabupaten Sarmi menunjukkan capaian pembangunan yang signifikan. Salah satu indikator keberhasilan yang dianggap membanggakan adalah prestasi Sarmi meraih peringk
Penetapan yang dilakukan pada akhir November ini juga diprioritaskan dalam menyelesaikan seluruh utang daerah yang telah diwariskan sejak tahun 2018 silam. Orang nomor satu di Kabupaten Keerom itu menyatakan komitmen Pem
DPRP Papua Selatan juga akan membahas 4 Raperdasi dan Raperdasus non APBD yakni Raperda rencana umum energi daerah tahun 2025-2034, penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan, penyelenggaraan ketentraman, ket
Menurutnya, seluruh sumber dana, termasuk dana Otonomi Khusus (Otsus), telah masuk. Saat ini pemerintah daerah masih menunggu laporan dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait Dana Alokasi Khusus (DAK), seh
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jayapura, Desi Wanggai, mengatakan bahwa kenaikan ini terjadi setelah sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan pencairan anggaran yang sempat t
