Anggaran tersebut bersumber dari berbagai pos, mulai dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) sebesar Rp 3 miliar, Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 1,2 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 3,6 miliar yang juga mencakup gaji pegawa
Menurut Tan Wie Long, saat ini Papua tidak lagi menghadapi persoalan keamanan serius seperti yang masih dialami sejumlah daerah lain yang rentan terhadap gangguan kelompok kriminal bersenjata (KKB). Kondisi ini, kata dia
Kepala BPKAD Kota Jayapura Desi Wanggai mengatakan, salah satu penyebab menurunnya APBD Kota Jayapura adalah berkurangnya transfer anggaran dari pemerintah pusat termasuk dana otonomi khusus (Otsus).
Bupati Jayapura, Yunus Wonda, menjelaskan bahwa tidak adanya pembayaran TPP pada tahun 2025 disebabkan karena komponen tersebut tidak tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saat dirinya mulai menja
Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRK Waropen, Yonathan Reri, serta dihadiri oleh unsur Pimpinan Daerah, Plh. Sekda Waropen, serta sejumlah Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Ka
Hal ini ia sampaikan ketika melihat kilas balik capaian eknomi Provinsi Papua pada Tahun 2025 dapat dilihat terdapat capaian stabilitas dan peningkatan dengan pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua Triwulan III-2025 tumbuh 3
Menurut Denny, penambahan Dana Otsus tersebut merupakan langkah strategis dan sangat penting dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. Ia menegaskan bahwa dana tersebut harus difokuskan pada sektor-sekt
Ketua DPR Kota Jayapura Theos RB Ajomi menjelaskan, tujuan dan maksud pembentukan peraturan daerah adalah sebagai dasar hukum dan pedoman bagi pemerintah daerah dan para pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pembangun
Wakil Bupati Jayawijaya Ronny Elopere, S.IP, M.KP menyatakan dalam menetapkan APBD TA 2026 ini ada beberapa mata anggaran yang mengalami pasang surut atau naik dan turun, dimana untuk mata anggaran yang ditargetkan menga
‘’Untuk alokasi dana kampung yang bersumber dari APBD Kabupaten Merauke 100 persen sudah cair dan masuk ke rekening kampung. Tapi, dari 179 kampung itu, belum seluruhnya ditarik karena ada kampung yang kepala kampungnya