Johannes Rettob: Ini Terjadi Bukan Hanya di Mimika saja
MIMIKA — Hak masyarakat Mimika untuk menikmati fasilitas publik yang layak terancam tertunda lebih lama. Hingga pertengahan Mei 2026, pembangunan infrastruktur di daerah ini masih mandek. Akibatnya, penyerapan APBD Kabupaten Mimika jalan di tempat—baru menyentuh angka 11,38 persen per 15 Mei lalu.
Bupati Mimika, Johannes Rettob, mengungkapkan lambannya realisasi fisik ini dipicu oleh lonjakan harga material bangunan di tingkat nasional hingga 22 persen, serta melambungnya biaya logistik akibat kenaikan harga bahan bakar. Kondisi global, seperti konflik di Timur Tengah dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, turut memperparah keadaan.
“Orang banyak mengkritisi kenapa sampai pembangunan-pembangunan infrastruktur tidak jalan. Harga-harga barang sekarang hampir di seluruh Indonesia meningkat. Di tempatnya, kita ambil material di Surabaya misalnya, dia naik 22 persen. Belum lagi kalau kita bawa ke sini, transportasinya naik,” tutur Johannes saat diwawancarai, Rabu, 20 Mei 2026.
Mandeknya proyek fisik berisiko merugikan masyarakat karena volume fasilitas publik yang sedianya dibangun kemungkinan besar harus dikurangi.
Saat ini, Pemerintah Kabupaten Mimika tengah melakukan tinjauan ulang demi menyesuaikan harga satuan pekerjaan dengan anggaran yang ada. Jika pemerintah memaksakan proses tender menggunakan patokan harga lama, proyek dikhawatirkan sepi peminat karena para kontraktor enggan merugi.
“Makanya kami review, supaya uang tidak mungkin kita tambah, yang kita lakukan adalah mengurangi volume. Ini masalah kita. Jadi, orang jangan bicara saja. Ini kita yang stress lagi memikirkan hal-hal ini. Dan ini bukan kami yang di Mimika saja,” terangnya.
Johannes menambahkan, serapan anggaran yang ada saat ini masih didominasi oleh belanja jasa, sementara proyek fisik yang langsung menyentuh kepentingan publik masih tertahan.
