Tujuan pendataan ulang potensi PAD alah ini untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah. Dengan pendataan ulang, diharapkan dapat ditemukan sumber-sumber pendapatan baru yang berkelanjutan.
Terkait dengan itu, Ketua DPR Provinsi Papua Selatan Heribertus Silubun, SH mengatakan, pihaknya mendorong eksekutif untuk dapat mempercepat pembentukan sejumlah Peraturan Daerah yang mengatur penarikan pajak maupun retribusi yang menjadi kewenangan pemerintah proivinsi.
Di tengah kondisi ini Pemerintah diminta untuk tidak pasrah dengan kondisi yang ada, tetapi harus berinovasi agar PAD Provinsi Papua bisa kembali meningkat, terutama dengan memaksimalkan seluruh potensi yang ada di daerah ini.
Uang yang disetor ke kas negara itu bersumber dari sektor kehutanan yang berasal dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Iuran Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (IPBPH) dan Dana Reboisasi (DR). Adapun IPBPH sebesar Rp 19,2 miliar, sedangkan DR sebesar Rp 26,5 miliar. Sehingga total sekitar Rp 50 miliar PNBP yang disetor ke kas negara.
"Kami memiliki galeri yang menampung berbagai hasil kerajinan masyarakat dari kampung-kampung, dimana setiap kerajinan masyarakat kita beli dan dijual melalui galeri, namun karena kantor kami pindah, jadinya galeri ini tidak beroperasi dengan baik, " jelasnya kepada Cenderawasih Pos
Untuk itu, diperlukan upaya dan komitmen yang kuat dari semua OPD untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Papua. "Ini harus dikejar, minimal sama dengan angka nasional," ujarnya. Kata Ramses, Provinsi Papua kini sangat bergantung pada potensi pertanian dan perikanan. Kedua sektor ini perlu dikembangkan dengan optimal sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Papua.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jayapura Petrus Ohee di Sentani, Rabu, mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai strategi guna mencapai target tersebut.
"Kita harap dengan pengelolaan sampah di Kabupaten Jayapura semakin baik, maka diharapkan retribusi sampah juga akan memberi kontribusi PAD semakin lebih baik, " katanya kepada Cenderawasih Pos
Kepala Dinas Perhubungan Kota Jayapura, J. Sitorus saat dikonfirmasi mengakui bahwa, tahun 2025 sektor parkir di tahun ini mendapat target pendapatan sebesar Rp. 2,2 Miliar.
"Dari pagu yang ditetapkan ini, kita harus bisa mencapai Rp 8 juta dalam sehari, Rp 200 juta dalam sebulan, ini target kita yang harus kita capai," ujar J. Sitorus.
Plh Sekda Kota, Evert N. Meraudje menjelaskan bahwa pertemuan ini dalam rangka pelimpahan kewenangan retribusi daerah kepada 13 OPD sketro di Pemkot Jayapura. Hal ini berdasarkan perubahan aturan baru mengenai retribusi dan penanganan pajak.
Kondisi ini mengharuskan pemerintah maupun legislatif serta intansi lain di Papua untuk lebih kreatif, inovatif dan efisien dalam mengelola anggaran. Khusus DPRP memiliki peran strategis dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap pengelolaan keuangan daerah agar setiap rupiah yang digunakan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Menurut Dia, di tahun 2024 ini, Papua Pegunungan mengalami pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor pertambangan, dari awalnya di tahun 2023 sekitar Rp 198 Milyar, namun menurun tajam hanya menerima sekitar Rp 18 Miliar dalam APBD 2024 ini. Situasi keuangan daerah yang tidak besar ini, dihadapkan pula dengan beberapa ketentuan baru dari Undang-Undang Perimbangan Keuangan,
Pekerjaan rumah lainnya yakni setelah adanya Daerah Otonomi Baru (DOB), Pendapatan Asli Daerah (PAD) Papua semakin kecil. Oleh sebab itu kata Ramses, tak bisa lagi berpangku tangan. “Kita bisa mengolah apa yang ada di Papua saat ini, yang salah satunya meningkatkan swasembada pangan melalui pertanian, perikanan dan lainnya,” terangnya.
Terkait hal ini pihaknya juga berharap pada kerjasama dengan seluruh OPD pengumpul PAD di Kota Jayapura. Karena dari catatan yang ada sejauh ini masih ada beberapa OPD yang tidak memenuhi atau mencapai target yang sudah ditetapkan. Di satu sisi mulai di tahun 2025 beberapa retribusi perpajakan itu akan di alihkan ke masing-masing OPD. Sehingga ini juga menjadi tanggung jawab dari setiap OPD .
Untuk meningkatkan atau memaksimalkan pendapatan daerah 2024, tentunya Bapenda juga mengandalkan kontribusi kontribusi pendapatan dari luar atau Mitra Pemkot Jayapura seperti PT. PLN dan juga dari OPD.
Namun begitu untuk sektor pendapatan, Badan Anggaran DPRK Merauke meminta kepada pemerintah daerah untuk lebih mengoptimalkan beberapa potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan serta terkiat dengan keberadaan objek pajak dan retribusi yang dapat dimaksimalkan untuk peningkatan PAD harus segera di inventarisasi dan dikelola dengan baik.
Kemudian kontribusi dari pajak BPHTB dari target Rp 29 miliar sudah tercapai Rp 23 miliar lebih atau 80 persen lebih. Kemudian dari kontribusi retribusi daerah, terutama retribusi jasa umum dari pelayanan kesehatan dari target Rp 800 juta dan sudah terealisasi lebih dari Rp 1 miliar.
Sejumlah hotel satu persatu mulai gulung tikar. Terutama dari hotel-hotel kelas melati yang sulit bertahan di tengah persaingan hotel bintang yang masuk di Kota Jayapura. Bahkan, hingga saat ini terhitung sudah ada 13 hotel melati di Kota Jayapura tutup alias tidak sanggup lagi beroperasi.
Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Papua, Hans Hamadi menyebut hal ini merugikan Daerah Provinsi Papua. Sebab, kendaraan-kendaraan tersebut tetap membayar pajak di daerah asal sesuai dengan asal kode plat nomor kendaraan masing-masing. Sedangkan Provinsi Papua, hanya menanggung beban jalan yang dilalui kendaraan tersebut.
Untuk itu, tahun depan pihaknya akan memaksimalkan PAD dari retribusi. Hans mengaku pihaknya sudah rapat dengan bidang retribusi untuk mengelola retribusi yang ada pada organisasi perangkat daerah (OPD).
Adapun beberapa dinas yang bertugas untuk mengumpulkan pendapatan asli daerah di Kota Jayapura mulai dari Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Jayapura, Dinas Perindustrian Perdagangan dan koperasi, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perikanan, Dinas Infokom, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Bagian Umum, Dispora dan beberapa dinas lainnya.
Menurut Monim, untuk daftar harga venue di Stadion Papua Bangkit yang disewakan bervariasi mulai dari harga Rp 70 juta hingga Rp 75 juta tergantung jenis venuenya. "Bagi siapa pun yang ingin mengadakan event silakan ajukan surat kepada kami, setelah itu ada beberapa syarat juga yang harus ditaati," ujarnya lagi.
Ia menyatakan saat ini pihaknya sedang mencari sumber -sumber produktif yang bisa menghasilkan PAD. Salah satunya adalah dengan kode plat nomor Papua Pegunungan yang baru diluncurkan untuk setiap kendaraan yang ada di Papua Pegunungan. Ia mendengar masih ada pajak yang dibagi dari provinsi induk ke Provinsi Papua Pegunungan khusus untuk kendaraan.
Sofian Korwa, Kepala Kelurahan Samofa, menegaskan bahwa langkah-langkah strategis telah mulai diambil oleh pihak kelurahan untuk mengatasi masalah ini. Salah satu inisiatif yang sedang dilakukan adalah membuka sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengembangan lokasi UMKM "Sa Mau Faa".
Adapun beberapa aset daerah Pemprov Papua yang sampai saat ini belum dikelola maksimal, diantaranya aset hotel, yang tersebar di beberapa Kabupaten/Kota. Diantaranya Hotel Numbay di Kota Jayapura, Arfak di Manokwari, Hotel Asmat di Kabupaten Merauke dan Hotel Mapia di Kabupaten Biak Numfor, serta beberapa aset lainnya.
"Kami inisiatif membuka kawasan UMKM di taman ini secara terbuka. Keamanan dan tukang parkir kami sediakan, melibatkan anak-anak muda di Samofa. Ini adalah bagian dari pemberdayaan," kata Sofian.
“Anggaran TPP sudah dialokasikan pada APBD tahun 2025 mendatang, sekaligus kita sudah plotting untuk estimasi belanja pegawai, baik itu TPP maupun gaji selama setahun,” ucap Ramses. Terkait kenaikan TPP, Ramses menjelaskan kenaikannya tergantung kinerja dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Tempat-tempat itu, lanjut Erid, diantaranya pengelolaan Taman Imbi dan sekitarnya. Kemudian jembatan jeramba yang ada di Pantai Hamadi, ada panggung yang ada di bawah jembatan merah, kemudian ada speedboat pariwisata yang bekerjasama dengan Cafe bakau, kemudian pengelolaan taman Pantai bebek.
“Menurut kami, selama pengelolaannya masih bersifat normatif dalam hal ini dikelola pemerintah, maka dia tidak bisa profesional,” kata Alexander. Alex menyebut aset Pemprov kebanyakan berada di wilayah Jayapura, seperti eks venue PON dan tanah yang belum dikelola secara maksimal.
Menurutnya kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk berinovasi mencari sumber sumber yang berpotensi mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Adapun beberapa yang disarankan diantaranya sektor pariwisata, pertanian, perikanan, serta sektor jasa.
Terkait kenaikan pajak dan retribusi yang diterapkan saat ini, menurut Robby, pihaknya baru menerapkan sesuai dengan undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Di mana dalam aturan itu ada yang mengalami peningkatan dan ada juga yang mengalami pengurangan.
“Perangkat daerahnya harus meningkatkan kreatifitas untuk meningkatkan PAD, dengan begitu kita tidak lagi bergantung pada pusat. Sebab jika PAD nya tinggi maka masyarakat juga sejahtera,” kata Ramses kepada wartawan disela-sela Kunkernya.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Jayapura Robby Awi, mengatakan hingga Agustus 2024 realisasi target PAD sudah mencapai Rp 169 miliar atau 65 persen, dan tersisa Rp 170 miliar.
"Untuk rumah makan banyak yang tutup. Data yang kami punya kurang lebih 200 rumah makan dan restoran. Mereka ajukan tutup permanen dan tutup sementara, jadi masih kategori itu. Mungkin masih dikaji dengan melihat situasi dan kondisi," ujar Kepala Badan Pendapatan asli daerah kota Jayapura, Robby Kepas Awi, Rabu (4/9).
Edi mengaku, optimalisasi penerimaan PAD saat ini cukup lambat. Hal ini dikarenakan pencapaian target dari masing- masing OPD pemungut yang membantu menarik retribusi masih banyak yang belum tercapai, bahkan ada yang minta dikurangi targetnya. Hal ini juga mempengaruhi optimalisasi penerimaan PAD.
Venue Aquatik yang berada di Kawasan Olahraga Papua Bangkit, Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura resmi dibuka untuk umum guna mendatangkan PAD.
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura Robby Awi mengungkapkan bahwa untuk sektor yang paling banyak menunggak adalah sektor usaha rumah makan dan restoran.
Pj Walikota Jayapura, Christian Sohilait mengatakan, target PAD Kota Jayapura tahun 2024 sebesar Rp 260 miliar. Kemudian di APBD perubahan itu hanya dinaikkan sekitar Rp 6 miliar. Sampai saat ini sudah 174 miliar rupiah yang berhasil dicapai dan masih tersisa 92 miliar yang harus dikejar hingga Desember nanti.
Dia mengatakan, program itu dijalankan sesuai dengan peraturan Walikota dan sudah dilaksanakan selama satu bulan. Menurut Robby, dari kontribusi pembayaran pajak yang dilakukan selama 1 bulan itu, tentu ada penerimaan yang masuk ke Bapenda Kota Jayapura itu.
Diakuinya ada beberapa langkah yang dilakukan agar realisasi penerimaan PKB bisa mencapai target di sisa waktu empat bulan ke depan. Kendati begitu, ia tetap optimis penerimaan PKB akan mencapai target yang dibebankan negara.
Diakuinya, saat ini masing- masing Pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Jayapura sudah mulai melakukan pembahasan, terkait program kegiatan yang dijalankan dengan sisa waktu yang semakin mepet di tahun 2024 ini. Jika memang tidak bisa dikerjakan atau dilanjutkan sampai selesai dalam pembahasan APBD P 2024, ia akan tentukan.
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura, Robby Kepas Awi mengatakan, ada banyak kendala yang dihadapi, terutama yang paling berpengaruh itu karena minimnya sosialisasi. Hal ini membuat masyarakat di beberapa wilayah yang menjadi titik sasaran pungutan retribusi sampah ini belum mengetahui adanya penerapan pungutan retribusi sampah dari pemerintah.
Kepala Bapenda Kota Jayapura, Robby Kepas Awi mengatakan tahun ini pihaknya menargetkan PAD Kota Jayapura sebesar Rp 260,7 miliar lebih. Dari target itu penerimaan sampai saat ini sudah mencapai 63,29% atau Rp 165,14 miliar lebih.
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura Robby Kepas Awi membenarkan ada sekitar 10 hotel di Kota Jayapura yang dinyatakan ditutup alias bangkrut, sehingga tidak lagi melanjutkan kegiatan bisnis perhotelan. Hal ini tentunya juga berdampak pada penerimaan PAD di Kota Jayapura, terutama dari sektor perhotelan.
Edi mengatakan, dalam mengoptimalkan pencapaian target PAD tahun 2024 tentu ini tidak semata- mata tugas dari Bapenda Kabupaten Jayapura saja, tapi juga didukung oleh 18 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Jayapura, karena OPD juga punya tugas membantu memungut retribusi daerah kepada wajib pajak.
Dikatakan, sejumlah upaya yang harus dilakukan secara cepat, untuk penyusunan peraturan bupati, untuk penerapan Perda pemungutan pajak dan retribusi daerah, segera diterapkan di lapangan, tentu saja dengan melakukan sosialisasi dan rasionalisasi nilai objeknya.
Yang terakhir dana abadi ini digunakan untuk menyelesaikan persoalan beasiswa atau dana pendidikan ratusan mahasiswa yang kuliah di luar negeri. Dan yang terbaru adalah dana ini kemungkinan akan kembali digunakan untuk membiayai tim Papua dalam PON nanti.
Hegemur mengatakan setelah mendengar dan memperhatikan secara cermat dan sungguh-sungguh Pendapat Dewan yang terhormat melalui Laporan Gabungan Komisi dan Laporan Pendapat Badan Anggaran terhadap Raperdasi tentang Pertanggungjawaban APBD Provinsi Papua tahun anggaran 2023, maka ada beberapa hal yang menurut dia penting dan prioritas untuk semuanya.
Menurut Ridwan, kontribusi pendapatan terbesar berasal dari pendapatan transfer sebesar Rp 2,44 triliun atau 65,48%, selanjutnya kontribusi PAD sebesar 20,65% atau Rp 770,91 miliar dan dan Lain-lain Pendapatan yang sah dengan kontribusi 13,87% atau Rp 517,86 miliar.
Hegemur mengatakan setelah mendengar dan memperhatikan secara cermat dan sungguh-sungguh Pendapat Dewan yang terhormat melalui Laporan Gabungan Komisi dan Laporan Pendapat Badan Anggaran terhadap Raperdasi tentang Pertanggungjawaban APBD Provinsi Papua tahun anggaran 2023, maka ada beberapa hal yang menurut dia penting dan prioritas untuk semuanya.
Direktur umum PT AMJ, Dr. Entis Sutisna mengatakan,setiap tahun perusahaan daerah tersebut selalu diberikan target untuk Pendapatan asli daerah (PAD) terutama Pemerintah Kota Jayapura yang menjadi salah satu pemilik saham dari perusahaan itu.
Berkali-kali miras dilarang beredar tapi masih saja ditemukan ada masyarakat yang mendapatkan miras dengan begitu mudah. Ada yang ditangkap, diproses tapi tetap saja miras dapat mudah ditemui, dan terus ada.
“Ini merupakan asset Pemprov dan kalau diatur baik maka PAD nya bisa lebih dimaksimalkan. Selama ini sudah ada tapi kan kecil jadi perlu dikelola lebih baik,” kata Boy di ruang kerjanya belum lama ini.
Terkait hal tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jayapura Parson Horota mengatakan, dibangunnya Hotel Tabita Sentani, Kabupaten Jayapura adalah untuk mendorong Pemerintah Kabupaten Jayapura bisa memperoleh PAD, dimana Hotel Tabita bisa dikelola pihak ketiga atau investor dan Pemkab mendapatkan pemasukan dari sana.
Pantai Hamadi yang kini menjadi ikon wisata di Kota Jayapura, namun retribusi dari tempat wisata sangat minim. Dinas Pariwisata sebagai instansi teknis diminta lebih serius untuk menggali potensi PAD di kawasan wisata. (foto: Karel/Cepos)
Capaian ini kata dia, terdiri dari 4 komponen, antara lain Pajak Daerah, Rp. 215.079.089.233. Kemudian Retribusi Daerah Rp.32.774.464.104, ditambah hasil Pengelolahan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp. 6.610.329.780 dan Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp. 6.248.206.260.
Terkait ini Sekretaris DPR Papua, Dr Juliana Waromi mengungkapkan pentingnya memaksimalkan potensi asset yang dimiliki Pemprov untuk mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menyebut bahwa untuk DPR Papua sendiri ada dua asset yang bisa digunakan. Pertama mes DPRP dan kedua lahan parkir belakang gedung baru yang cukup luas.
Alotnya rapat dengar pendapat (RDP) di ruang sidang DPRD Biak Numfor bersama Plt Sekda Biak, Asisten I dan II Setda, dan Pimpinan OPD, bersama anggota DPRD Biak Numfor. Wakil Ketua I DPRD Biak Adrianus Mambobo, memimpin jalannya rapat dengar pendapat.
Meski dikomplain, dikritisi namun masalah parkir liar tak pernah ada solusi. Padahal menurut Boy dengan pemekaran atau lahirnya Daerah Otonomi Baru otomatis potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Papua juga terbatas.
Kepala Badan Pendapatan asli daerah kota Jayapura, Robby Kepas Awi mengatakan, sampai saat ini capaian atau progres pendapatan PBB di Badan Pendapatan Asli daerah sudah mencapai Rp 20 miliar.
Tidak hanya itu, Banggar dewan juga meminta agar Pemkot Jayapura dapat mewujudkan optimalisasi pencapaian target PAD yang dilakukan pada Tahun 2023, melalui, update data wajib pajak dan wajib retribusi, pengawasan pengelolaan PAD, serta upaya lainnya untuk mewujudkan target PAD.
Direktur Eksekutif Papuan Observatory for Human Rights (POHR), Thomas Ch. Syufi, mengatakan Pilkada ini menjadi tantangan bagi Kepala Daerah terpilih, bagaimana agar dia bisa membangun Papua meski tanpa didukung dengan sumber daya alam (SDM) yang cukup.
"Dengan demikian kami akan terus melakukan upaya agar target PAD yang telah ditetapkan bisa tercapai salah satunya dengan memanfaatkan retribusi sampah rumah tangga," katanya.
Sebelum menduduki jabatan ini, Hans pernah menjabat sebagai Kepala Sekolah tahun 2006-2012. Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Fasilitas Tinggi tahun 2014-2016, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua 2016-2020.
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura Robby Awi di Jayapura, mengatakan kontribusi PAD terbesar selama triwulan pertama 2024 ialah pada pajak penerangan jalan umum, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kemudian hotel serta restoran.
Asisten II Setda Biak Numfor Otto Wanggai mengakui, peraturan bupati ini yang akan diterbitkan akan menyesuaikan dengan kondisi real di lapangan dan Tingkat kemampuan para pbjek pajak maupun retribusi.
DPRD Kabupaten Biak Numfor menyoroti adaya loss penerimaan yang cukup besar di semester berjalan tahun 2024 dalam kategroi pajak dan retribusi daerah. Hal itu dikarenakan Perda Pajak dan Retribusi Daerah guna peningkatan PAD yang telah disahkan pada 2022 lalu tidak diterapkan sama sekali di lapangan.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Yimin Weya, mengatakan pihaknya akan melakukan peningkatan kualitas dan kapasitas tempat wisata di provinsi induk (Papua), dikarenakan menurut Yimin, Provinsi Papua punya potensi yang sangatlah cukup dalam mengelola tempat pariwisatanya.
Pada kegiatan reses tersebut Wakil Ketua 1 DPRD Kota Jayapura, Joni Y. Betaubun mengapresiasi management Hotel Aston Jayapura atas partisipasinya dan keaktifannya membayar pajak air bawah tanah.
Karena itu, pihaknya juga telah menyampaikan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jayapura, agar aset milik Dinas Perikanan di Kota Jayapura yang ada di Pasar Youtefa itu diputihkan.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Papua, Imam Djuniawal, mengatakan beberapa sumber PAD yang didapatkan di Pasar Hamadi terutama dalam perjanjian kerjasama yang dilakukan koperasi, pengelolaan SPBN di pelabuhan, pengelolaan pabrik es, pengelolaan ABR dan lainnya.
Karena itu, Pemerintah Kota Jayapura melalui Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura memastikan akan melakukan pendekatan khusus dengan para pemilik ulayat agar pengelolaan tempat-tempat tersebut bisa memberikan kontribusi pendapatan asli daerah kepada pemerintah Kota Jayapura untuk mendukung pembangunan di kota Jayapura yang bisa dirasakan merata oleh seluruh masyarakat di kota Jayapura.
Seperti realisasi PAD, Panja LKPJ meminta agar Pemkot Jayapura mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui langkah langkah intensifikasi dan ekstensifikasi. Melakukan kembali pendataan ulang wajib pajak, melakukan monitoring rutin dan evaluasi, meningkatkan komitmen seluruh stakeholder agar dapat terlaksananya strategi peningkatan.
PJ.Sekda Kota Jayapura, Robby Kepas Awi, salah satu yang dilakukan pihaknya adalah melakukan penertiban terhadap fasilitas-fasilitas umum yang tidak berizin ataupun yang masa izinnya sudah selesai atau habis. Diantaranya papan reklame yang tersebar di beberapa titik di Kota Jayapura.
Kebijakan ini telh menyebabkan sejumlah potensi pajak dan Retribusi Daerah mulai dihapus atau dihilangkan. Akibat pemberlakuan aturan tersebut, misalnya di Dinas Perhubungan Kota Jayapura saat ini sudah tidak bisa lagi mengambil retribusi dari pengelolaan terminal.
Pihanya sudah mengupayakan untuk melakukan pemungutan. Terutama atas pemanfaatan bangunan pendukung seperti gasebo yang ada di pinggir pantai tempat wisata itu. Namun pihaknya masih menemukan banyak kendala.
Dia berharap seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kolektor PAD, supaya mempunyai semangat dan motivasi yang sama untuk mengejar target PAD yang sudah diberikan di masing-masing OPD.
Kata dia, merujuk pada aturan undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah pada sejumlah potensi pajak dan retribusi yang dipungut oleh pemerintah. Akibatnya Bapenda harus kehilangan Rp 10 miliar dari potensi-potensi pajak dan retribusi yang sudah tidak boleh lagi dipungut di tahun 2024.
Edi menjelaskan, pengelolaan parkir sudah kerjasama dengan asosiasi karyawan karyawati Papua yang dikomandoi oleh Benny Suebu, sehingga secara resmi ada petugas parkir yang memakai seragam maupun memberikan karcis untuk dibayar bagi para pengendara yang menggunakan lahan parkir di tepi jalan.
Bagi Jeri, sejarah bagian yang tak terpisahkan atas kemajuan suatu daerah. Bahkan melalui instansi teknis pengampu, dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan setempat, turut mengelola situs situs budaya yang dikelola langsung dan yang dikelola bersama Pemda kabupaten/kota.
Hal itu disebabkan karena pemetaan wilayah PTFI masuk dalam Zona wilayah Papua Tengah. Sehingga pajak penghasilan dari PTFI diberikan kepada pemerintah daerah Papua Tengah. Karena itu, harus mulai melirik potensi lain yang bisa digali untuk menjadi sumber PAD bagi Pemprov Papua.
Plt. Kepala Bapenda Kota Jayapura, Adolfina Taniau menjelaskan, dalam rangka menaikkan pendapatan asli daerah di Kota Jayapura Bappenda melakukan pemungutan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan dan juga peraturan daerah di Kota Jayapura.
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke Dra. Hj. Majinur, M.Si mengungkapkan, Perda yang telah ditetapkan oleh DPR Kabupaten Merauke di tahun 2023 lalu itu mulai diberlakukan di awal tahun 2024. Majinur menjelaskan bahwa dengan Perda ini menjadi anugrah bagi provinsi dan kabupaten. Karena ada tambahan kewenangan namun ada juga pencabutan kewenangan.
Meskipun tergolong memiliki pasar yang terbuka, namun Potensi perikanan ini belum cukup memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Jayapura. "Potensi kita ada, tetapi kontribusi dari sumber sumber daya ini belum ada," ungkap Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan kota Jayapura, Matheys Sibi, Sabtu (20/1).
Dia mengatakan, dari rincian kegiatan yang telah mencapai target, adalah pajak bumi dan bangunan, dan juga BPHTB (Bea Perolean atas Hak Tanah dan Bangunan), juga ada pajak restaurant, pajak hotel, dan juga ada sebgaian dari retribusi. Sedangkan retribusi yang berhasil dicapai adalah retribusi yang dikelola oleh Dinas Perindakop, yaitu retribusi pasar.
Salah satu dari 13 potensi PAD tersebut adalah retribusi pajak minuman keras. Terkait hal itu Komisi C DPRD Kota Jayapura sementara sedang mencarikan alternatif lain untuk mengantikan sumber PAD tersebut.
Pejabat Sekda kota Jayapura yang juga sebagai Kepala Dispenda Kota Jayapura, Robby Kepas Awi mengungkapkan, dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah sesuai amanat undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan Retribusi Daerah saat ini sudah tidak berlaku lagi.
"RIPPDA Kabupaten Jayapura telah disahkan, sehingga kita dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayapura terus mendorong bagaimana nanti bisa mewujudkan kemajuan sektor pariwisata di Kabupaten Jayapura,’’ ungkap Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jayapura Ted Y Mokay, Kamis (28/12).
"Target PAD Tahun Anggaran 2023 Bapenda Kabupaten Jayapura Rp 154 miliar, namun karena perhitungannya tidak sampai maka diturunkan Rp 30 miliar targetnya dan inipun belum sampai juga, sehingga mempengaruhi pemberian TPP kepada ASN Pemkab Jayapura,"ucapnya, baru- baru ini.
Direktur Bisnis Bank Papua, Sadar Sebayang mengatakan, kartu Papua Cash ini untuk memfasilitasi kebutuhan dari Pemkot Jayapura dalam hal meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), terutama salah satunya melalui penerimaan retribusi parkir.
Dia mengakui, jumlah hotel di Kota Jayapura, mulai dari hotel berbintang sampai hotel Melati, jumlahnya cukup banyak dan jumlah okupansi hotel juga menurun drastis. Sesuai dengan data PHRI Kota Jayapura, tingkat okupansi hotel di Kota Jayapura belakangan ini hanya mencapai 50 persen.
Menurunnya pendapatan Pemprov Papua ini juga menjadi perhatian serius dari Penjabat Sekda Provinsi Papua, Derek Hegemur. Dimana menurutnya, mau tidak mau Pemerintah Provinsi Papua harus berusaha keras menggenjot semua sumber penerimaan daerah yang ada di Papua./
Pj Gubernur Papua, M Ridwan Rumasukun mengatakan, PAD Award adalah salah satu bentuk upaya mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri sejahtera yang berkeadilan. Karena itu, pemberiaan PAD Award 2023 harus lebih dari sekedar acara yang sifatnya seremonial belaka.
Hanya saja untuk tahun ini okupansi atau tingkat hunian hotel di Kota Jayapura merosot. Hal ini disebabkan karena adanya pemekaran daerah otonomi baru, sehingga banyak kegiatan-kegiatan dari beberapa daerah otonomi baru itu difokuskan di daerah atau provinsi masing-masing.
Pj Sekda Kota Jayapura, Robby Kepas Awi mengatakan, meskipun aturan baru tersebut diberlakukan dan potensi penerimaan juga berkurang, namun Pemkot Jayapura tetap menargetkan besaran PAD di 2024 senilai Rp 260 miliar.
"Untuk strategi Pendapatan asli daerah kedepannya itu sudah dimulai secara bertahap dengan menggunakan aplikasi atau sistem pembayaran non tunai," kata Robby Kepas Awi, saat menjawab pertanyaan Cendrawasih Pos, di kantor Pemkot Jayapura, Rabu 15/11 kemarin.
Hakordia tahun 2023 mengambil tema " Sinergi berantas Korupsi, untuk Indonesia Maju, berlangsung selama dua hari dari tanggal 14-15 November 2023, melalui road show Hakordia, KPK bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Papua menggelar berbagai kegiatan dan expo.
Oleh karena itu, berdasarkan laporan yang diterimanya dari Plt. Kepala Bapenda Kota Jayapura, masih ada OPD yang pungutan retribusinya di bawah standar. Oleh karena itu, dia berharap harus ada dukungan dari pimpinan OPD kepada bawahanya untuk bekerja di sisa waktu yang ada, sehingga capaian itu juga masih menjadi tanggung jawab masing-masing OPD kolektor.
Pasalnya, sampai saat ini pengelolaan aset Pemkab Jayapura belum maksimal. Seperti di Dinas PUPR dalam penyewaan alat berat, Dinas Pariwisata dalam mengelola obyek wisata, Bapenda dalam mengelola retribusi parkir dan lain sebagainya.
"Setelah kami dilantik, hal yang kami lakukan tentunya harus mendaftarkan diri dulu ke notaris, supaya ada kekuatan hukum dan tugas komisaris tentu memberikan masukan, saran dan tidak selalu melakukan intervensi, sehingga roda organisasi perusahaan bisa berjalan dengan lancar,"ucapnya, usia pelantikan, Jumat (6/10).
