Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Mimika memperketat pengawasan terhadap stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) nakal yang melanggar aturan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Berdasarkan informasi yang terima dari penyidik Polda Papua terkait dengan praperadilan yang diajukan dari pihak pengacara ibu LL, pihak penyidik sudah menginformasikan dan menyatakan bahwa gugatan peradilan LL melalui kuasa hukumnya Agatha
Empat kendaraan yang diduga digunakan untuk memperoleh BBM subsidi dengan cara melanggar aturan berhasil diamankan Polresta Jayapura Kota dalam operasi pengawasan yang telah berlangsung selama sepekan.
Pertamina Patra Niaga menjatuhkan sanksi tegas kepada SPBU 8499902 di kawasan SP2, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, menyusul ditemukannya serangkaian pelanggaran dalam penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite.
Di kota ini, angkutan umum khususnya angkot atau taksi lokal bukan sekadar sarana mobilisasi, melainkan pilar penting yang menghubungkan masyarakat, barang, dan hasil bumi dari distrik-distrik, bahkan Kabupaten lain untuk masuk ke Kota Wame
Menurutnya, mata rantai penyalahgunaan Solar subsidi harus segera diputus karena dampaknya sudah sangat merugikan sektor ekonomi hilir. Meskipun PT Pertamina (Persero) telah berulang kali memastikan bahwa stok BBM dalam kondisi aman dan
rea Manager Communication Relations and CSR Papua Maluku Ispiani Abbas mengimbau masyarakat untuk turut berperan aktif dalam pengawasan dalam distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM). Ia minta warga melaporkan jika menemukan indikasi kecurangan
Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku menegaskan komitmennya dalam menjaga transparansi dan ketepatan penyaluran BBM subsidi dengan memberikan sanksi kepada SPBU yang terbukti melanggar aturan distribusi. Area Manager Communication, R
Publik juga khawatir dari kenaikan ini justru ada upaya mencari keuntungan sepihak termasuk menerapkan cara-cara nakal yang melibatkan oknum petugas SPBU. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua, Kombes Pol. Rama Samtama Putra, mengata
Menurutnya, SPBU Hawai setiap hari melayani penyaluran BBM subsidi, baik Pertalite maupun Solar, dengan rata-rata penjualan mencapai sekitar 13 ton per hari atau setara 16.709 hingga 18.310 liter. Sementara untuk BBM non-subsidi, penjualan
Dalam operasi tersebut, petugas menemukan sembilan unit truk yang diduga melakukan pelanggaran administrasi kendaraan dengan menggunakan lebih dari satu pelat nomor, bahkan beberapa di antaranya tidak memasang pelat nomor sama sekali. Kepal
Antrean panjang ini terjadi menyusul dugaan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di wilayah tersebut. Pantauan di lapangan menunjukkan salah satu titik kemacetan terparah berada di SPBU SP 2. Ratusan truk logistik dan
Dexlite dijual Rp 23.600 per liter, melonjak Rp 9.400 dari sebelumnya Rp 14.200. Pertamina Dex juga naik menjadi Rp 23.900 per liter dari Rp 14.500. Sementara itu, harga Pertamax tetap Rp 12.300 per liter di SPBU dan Rp
Seperti halnya SPBU Anwarudin, Lasminingsih dan Putra Baliem Wamena juga tak lepas dari pengurangan jumlah kuota khususnya untuk BBM bersubsidi Bio Solar, tentunya pengurangan kuota ini juga telah disampaikan pihak perta
Kebijakan pembatasan yang dikeluarkan pemerintah daerah awalnya dimaksudkan untuk mengurai antrean, namun justru menimbulkan efek sebaliknya. Menurutnya, pembatasan pengisian BBM—sekitar 30 liter per kendaraan—ditafsirka
Sidak itu dilakukan bertepatan dengan dilakukannya pengisian BBM bersubsidi di SPBUN. Dalam sidak itu, Bupati mendapati satu mobil open cup yang penuh dengan jirigen dan diduga kuat akan melakukan transaksi jual beli BBM
Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo menegaskan, kerja sama ini dilakukan untuk memastikan pendistribusian BBM, terutama jenis subsidi, tepat sasaran, efisien, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Kam
Penanggung Jawab SPBU Nagoya, Kota Jayapura Denny menjelaskan, pihaknya sudah mendapatkan informasi resmi dari Pertamina Patra Niaga MOR VIII Papua Maluku untuk penyesuain harga BBM non-subsidi Pertamax dan Dexlite.
Pengelola APMS Putra Baliem Mandiri Magi Pasaribu menegaskan putusan hukum tertinggi itu bersifat final dan mengikat, sehingga secara hukum lahan SPBU tidak lagi berada dalam penguasaan pemerintah daerah maupun pihak lai
Operasi penindakan yang dilakukan oleh Satreskrim melalui Unit Tipidsus ini menyasar beberapa lokasi strategis di sekitar SPBU Jalan Sisingamangaraja, Jalan Jenderal Sudirman, hingga Jalan Sriwijaya. Dari hasil operasi t
Pjs. Area Manager Communication Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Bramantyo Rahmadi. mengatakan, Dari 6 SPBU tersebut, 3 SPBU adalah SPBU Kompak dan 3 SPBU lainnya merupakan SPBU BBM Satu Harga
“Salah satu penyebab utama adalah terblokirnya barcode BBM subsidi kendaraan pengangkut sampah. Pelayanan sempat tidak maksimal karena barcode BBM subsidi terblokir. Proses perbaikannya harus melalui BPH Migas di pusat,
"Penyidik mendalami pengetahuan saksi mengenai proses dan tahapan terkait dengan pengadaan digitalisasi SPBU," ujar Budi kepada awak media.Kasus ini menyasar dugaan rasuah dalam pengadaan digitalisasi SPBU Pertamina pada
Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Awan Raharjo, mengatakan pemblokiran tersebut dilakukan hingga akhir November 2025 karena barcode QR tersebut terindikasi terlibat dalam berbagai pel
Manager Operasional SPBU Putra Baliem Mandiri Magi Pasaribu menyebutkan jika pihaknya menyedari jika menjelang Natal dan Tahun baru ini, permintaan akan BBM itu sangat tinggi dalam masyarakat namun dipastikan ketersediaa
Menurut Wali Kota, salah satu penyebab utama terjadinya kelangkaan solar subsidi adalah ulah oknum pemilik kendaraan, khususnya mobil yang telah dimodifikasi tanki BBM-nya untuk menampung solar dalam jumlah besar.
Kondisi itu semakin parah menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), sehingga membutuhkan penanganan cepat dan terukur. Wali Kota menegaskan bahwa antrean kendaraan yang meluber hingga badan jalan telah mengganggu
Plt Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Papua, A.Y Imbenai menjelaskan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari rangkaian program Pemerintah Provinsi Papua yang digagas gubernur menjelang perayaan Nat
Junaedi mengatakan bahwa hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kelangkaan BBM bersubsidi. Dia mengatakan bahwa jalur suplai kapal tambahan ini disediakan atas dasar terjadinya kelangkaan BBM di Mimika beberapa wakt
Kebijakan ini dilakukan untuk mengurai antrean, menertibkan pola pengisian, serta meningkatkan kenyamanan pelanggan maupun masyarakat di sekitar SPBU.
Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku
Temuan itu langsung ditindak dengan mengamankan kendaraan pelanggar ke Polresta Jayapura untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kepala Bidang Perhubungan Darat Dishub Kota Jayapura, Yuliana Maniagasi, mengatakan temuan tersebut
Antrean kendaraan roda empat dan roda enam tersebut kembali menjadi pemandangan pilu yang tak asing lagi. Di balik kemudi, para supir memilih bersabar, mengorbankan waktu kerja, demi setetes solar bersubsidi yang hargany
Pemerintah Kabupaten Mimika seyogyanya telah turun tangan untuk mengatasi persoalan ini. Pihak PT Pertamina Patra Niaga bahkan mengklaim telah ada penyaluran BBM ke masing-masing Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)
Ini sekaligus membantah tudingan terkait adanya akal-akalan berkaitan dengan stok BBM. “Stok BBM di Papua tidak pernah kosong. Kalau ada antrean, itu hal yang normal. Yang menjadi perhatian kami adalah jika antrean diseb
Kendaraan pribadi roda empat yang mengkonsumsi Pertalite maksimal 30 liter. Angkutan umum orang atau barang roda empat dengan konsumsi Biosolar atau Solar maksimal 20 liter. Sedangkan, untuk jenis angkutan umum orang ata
Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) kembali terjadi dalam sepekan terakhir. Pantauan Cenderawasih Pos pada Sabtu (4/10), antrean panjang terlihat di beberapa SPBU, seperti di
Kepala Disperindag Kabupaten Mimika, Petrus Pali Ambaa, mengatakan rencana dibangunnya SPBU Apung adalah untuk menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah pesisir akan bahan bakar minyak (BBM).
Pengelola SPBU Anwarudin dan Lasminingsih Wamena Wiyono menegaskan untuk alokasi bulanan untuk SPBU Anwarudin untuk BBM jenis Solar itu 90 Kl yang dibagi 26 hari sehingga 3400 liter per hari, untuk pertalite 275 Kl bagi
Sales Area Manager (SAM) Retail Area Papua, Ziko Wahyudi mengatakan kegiatan ini untuk meningkatkan kualitas layanan dan memperkuat implementasi aspek keselamatan kerja di SPBU. Sebagai komitmen Pertamina dalam menghadir
Sales Branch Manager (SBM) PT Pertamina Patra Niaga Rayon II Papua Tengah, Vifki Leondo saat dikonfirmasi, Senin 23 Juni 2025 malam mengatakan bahwa sanksi serta pembinaan terhadap SPBU Jalan Yos Soedarso akan berakhir p
Area Manager Comm, Rel dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Ispiani Abbas menyampaikan hingga saat ini belum ada perintah atau petunjuk dari pusat untuk mengambil tindakan tertentu terkait ketersediaan BB
Wagub juga menyoroti soal tanki truk-truk yang melakukan antrian ke SPBU. Orang nomor dua di Papua Selatan itu meminta segera ditertibkan. Pasalnya, tanki dari truk-truk tersebut sebagian dimoditifkasi dengan penambahan
Area Manager Comm, Rel dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Ispiani Abbas mengatakan, praktik penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi merupakan tindak pelanggaran hukum serius yang tidak hanya mer
Sementara kalau kita lihat pembagian kuota untuk BBM ini sudah diatur pemerintah. Tapi kalau sudah terjadi antrean begini kan kita sebagai masyarakat yang awam ini bertanya, ada apa? Ada permainan apa, sehingga ini
Kendati demikian, lanjut Wabup Fauzun Nihayah, pemberantasan mafia BBM tersebut akan dilakukan. Bahkan dirinya terus mendapatkan laporan dari masyarakat. ‘’Bahkan foto-foto dari tanki-tanki yang sudah dimodifikasi dan te
Sebab, untuk kendaraan dengan plat nomor yang masih dari luar Papua Selatan yang ada di Merauke tersebut, untuk kuota BBM tidak terhitung masuk Merauke. Di sisi lain, pajak dari kendaraan itu masuk ke daerah asla dimana
Tiga lokasi sampel yang diperiksa di antaranya SPBU APO Distrik Jayapura Utara, SPBU Entrop Distrik Jayapura Selatan dan SPBU Ale-ale Padang Bulan. Pendataan ini difokuskan pada pengukuran di dispenser-dispenser yang menyerahkan BBM kepada konsumen.
Pj Gubernur juga mengingatkan agar Pertamina terus mengawasi harga BBM di Papua, yang masih relatif tinggi di beberapa wilayah. "Satgas BBM harus bekerja keras mengantisipasi penimbunan BBM di Papua. Pengawasan harus dilakukan dengan baik," imbaunya.
“Satgas Ramadan dan Idulfitri akan bekerja untuk menyediakan BBM dan LPG guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan konsumen industri, serta memastikan kelancaran dan pelayanan distribusi BBM dan LPG dapat berjalan dengan baik di seluruh Regional Papua Maluku selama Ramadan dan Idulfitri,” kata Isfahani
Hal itu disampaikan Penanggung Jawab Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Nagoya, Kota Jayapura, Deni. Ia mengatakan permintaan pemilik kendaraan terhadap BBM jenis Pertamax tetap stabil.
Ramses menyebut BBM adalah salah satu komoditas yang harus disiapkan, sebab jika BBM tidak ada, bisa mempengaruhi distribusi logistik ke daerah. Terkhusus saat Ramadan dan jelang Idulfitri.
Sejumlah sopir angkutan umum dan pengemudi ojek mengaku mengalami penurunan pendapatan akibat waktu kerja yang terbuang saat mengantre BBM. Salah seorang tukang ojek yang cukup paruh baya Sarno, mengatakan bahwa antrean panjang membuatnya kehilangan banyak pelanggan di pagi hari, yang merupakan waktu tersibuk bagi para pencari nafkah di jalanan.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Biak Numfor, Iwan Ismulyanto, ditemui Senin (10/2), menjelaskan bahwa penutupan sementara SPBU tersebut karena harus memperbaiki tangkinya, memaksa pihaknya beralih menggunakan BBM jenis Dexlite. Namun, peralihan ini menimbulkan tantangan tersendiri karena harga Dexlite hampir dua kali lipat lebih mahal dibandingkan solar.
Untuk mengurai kemacetan di sejumlah SPBU akibat antrean kendaraan bermotor yang mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM), Pemerintah Kota Jayapura sudah mengeluarkan surat edaran atau regulasi khususnya kepada mobil truk agar mematuhi waktu pengisian yang sudah ditetapkan.
Pj Walikota dalam keterangannya menjelaskan, PKS ini dalam rangka memaksimalkan kinerja truk sampah atau sejumlah armada yang ada. Karena dengan PKS ini mobil-mobil pengangkut sampah tidak lagi mengkhawatirkan soal BBM operasional.
Ya, masalah antrian BBM Subsidi jenis solar ini sebenarnya bukan hal baru. Masalah ini kemudian mendapat sorotan keras dari anggota DPRP, Albert Merauje. Dia menyebut fenomena antrian BBM di kota Jayapura itu seperti benang kusut yang sulit terurai dan pastinya ada hal yang kurang beres berkaitan dengan distribusi BBM subsidi di kota Jayapura itu.
PJ Wali Kota Jayapura telah mengeluarkan surat instruksi Walikota untuk mengatur dan membatasi antrian pengisian BBM subsidi di kota Jayapura. Tidak sampai disitu, Pemkot Jayapura telah membentuk satgas untuk mengamankan instruksi wali kota Jayapura itu dan langsung melakukan sidak di lapangan untuk memastikan ada tidaknya indikasi permainan BBM subsidi di kota jayapura itu.
Seyogyanya, kondisi ini juga sempat terjadi pada tanggal 1 September 2024 lalu, dimana ada kelangkaan Pertamax karena kapal yang membawa BBM tersebut mengalami keterlambatan disebabkan cuaca buruk selama pelayaran menuju Mimika.
Menyikapi kondisi antrean saat ini, Ramses minta ada solusi nyata dari Pertamina, apakah Pertamina menambah jam operasional atau mencari alternatif lainnya. “Khusus untuk industri, solusinya mungkin dia (Pertamina-red) bisa menggunakan truk (tanki). Sehingga mobil untuk industri bisa mengisi BBM di situ,” kata Ramses.
Kapolsek Muara Tami AKP Sem Hanasbey dalam pres rilis yang diterima Cenderawasih Pos, Senin (16/12) malam membenarkan adanya kejadian tersebut. Menurutnya, usai diisi bahan bakar, motor tidak mau hidup saat distarter.
Namun yang terlihat di lapangan antrean BBM ini masih terus terjadi seperti ada kelangkaan atau kekurangan stok. Hal ini pun telah menjadi perhatian pemerintah kota Jayapura. Di mana PJ Walikota Jayapura Christian Sohilait, sebelumnya juga menyampaikan keprihatinannya dan berharap kepada aparat kepolisian untuk mengusut masalah itu.
Menurutnya, selain berdampak pada pendistribusian logistik ke konsumen, kelangkaan BBM juga membuat terjadinya inflasi di Kota Jayapura. Ia mencontohkan, biasanya saat pendistribusian logistik mereka membeli Solar dengan harga Rp 700 ribu, dengan harga Rp 6.800 per liter. Namun mereka dipaksa membeli Dexalite seharga Rp 13.800 per liter yang selisihnya 100 persen lebih dengan Solar subsidi.
Terkait dengan antrean BBM jenis solar ini, Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong mengaku telah melakukan koordinasi dengan pihak Pertamina. “Kita sudah koordinasi dan saya sudah sampaikan bahwa saya tidak ingin ada antrean lagi,” tegas Ramses kepada wartawan usai melakukan pemantauan harga di beberapa lokasi di Kota Jayapura.
Meski jam operasional terganggu namun hal ia tetap harus antri karena jika tidak maka tidak bisa bekerja. "Ini rutin saya lakukan. Satu hari antri solar, hari berikutnya baru bisa kerja dan jika hari ini tidak dapat solar berarti kendaraan akan bermalam untuk antrian hari selanjutnya," katanya kepada Cenderawasih Pos
Dari blusukannya itu dia menerima sejumlah asiprasi pedagang setempat salah satunya terkait penyediaan SPBU khusus. Saat ini memang TPI Hamadi memiliki SPBU khusus, akan tetapi pengelolahannya belum maksimal.
Salah satu petugas SPBU Entrop, Aldi mengaku sudah diarahkan untuk mengisi kendaraan yang memiliki barcode. Jika tidak, maka pemilik kendaraan hanya boleh mengisi 10 liter. Sekaligus juga mengarahkan ke pemilik kendaraan untuk melakukan pendaftaran barcode yang akan dibantu petugas.
“Harga yang mereka jual memang berbeda dari harga SPBU, itu di mana-mana pasti terjadi. Sebab, mereka beli minyak dulu baru dijual kembali, hanya saja seharusnya mereka ini berjualan saat SPBU tutup dan harganya harus diatur oleh Pemda setempat,” kata Ongen
Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari menjelaskan, harga BBM non subsidi akan terus disesuaikan mengikuti tren harga rata-rata publikasi minyak yakni Mean of Platts Singapore (MOPS), atau Argus dan juga mempertimbangkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika.
Ramses pun mengaku telah meminta pihak Pertamina untuk meningkatkan kualitas pelayanannya sampai ke tingkat SPBU. Dengan begitu, masyarakat sebagai konsumen bisa terlayani dengan baik.
Untuk memadamkan api yang semakin membesar, maka Polres Jayapura langsung menerjunkan satu unit mobil water canon dan beberapa personelnya dibantu aparat TNI dan warga setempat. Tidak dibutuhkan waktu lama, akhirnya kobaran api yang melahap lahan penuh dengan semak belukar tersebut berhasil dipadamkan, tidak sampai merambat ke rumah warga.
Dalam Razia, ini Tim yang dipimpin Ps. Panit 2 Ipda Dito Ashari Ilmuwanto, di dampingi Ps. Panit 3 Ipda Thomas Melkisedek Koimera menemukan adanya dua kendaraan dengan tangki rakitan di SPBU Nagoya. Mobil dengan tangki rakitan ini diduga digunakan untuk pengetapan atau pengisian ulang BBM Bio Solar dengan barcode ganda.
Seorang pengemudi, Andi saat ditemui di SPBU Jalan Yos Soedarso mengungkapkan, ia telah mengantri sejak pukul 7.00 WIT pagi untuk berburu Pertalite. “Sudah dari pagi om, kita sopir rental kalo tidak pake Pertalite mau isi Pertamax juga mahal. Pertamax juga kadang-kadang antre karena Pertalite terbatas,” ungkap Andi.
Executive General Manager PT. Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Sunardi menjelaskan, terkait fenomenal antrian solar, pihaknya telah melaksanakan rapat koordinasi bersama pihak kepolisian, terkait upaya pengawasan terhadap antrian solar di Kota Jayapura hingga Kabupaten Jayapura.
Diakuinya, data pendaftar yang telah masuk ke sistem akan diverifikasi oleh AI dan dicocokkan dengan data Korlantas. Namun, saat data yang diunggah oleh pendaftar tidak terbaca, maka AI tidak bisa memproses data tersebut, dan verifikasi dialihkan menjadi proses manual.
"Kita membahas tentang antrean-antrean dari BBM, kemudian kita sama-sama untuk mencari solusi, antisipasi supaya tidak terjadi lagi antrean panjang BBM di SPBU-SPBU yang ada di Kota Jayapura," kata Kombes Yosi, kepada wartawan, Selasa (3/9).
"Harga BBM non subsidi akan terus mengalami penyesuaian, mengikuti tren harga rata-rata publikasi minyak yakni Mean of Platts Singapore (MOPS) atau Argus dan juga mempertimbangkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, "ungkapnya
Lambert Patruan menjelaskan bahwa hanya kendaraan yang memiliki barcode yang dapat membeli BBM subsidi jenis Petralite tersebut dengan jumlah yang telah ditentukan. Pemasangan barcode untuk setiap kendaraan tersebut jelas dia untuk meminimalkan penyalagunaan pembelian BBM subsidi jenis Pertalilte tersebut.
Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Edi Mangun dengan tegas menyatakan, penggunaan QR Code dilakukan untuk meminimalisir penyalahgunaan BBM subsidi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari menjelaskan, penyesuaian harga pada BBM Non Subsidi terdiri dari BBM gasoline Pertamax Turbo dan Pertamax Green 95, serta produk gasoil yaitu Pertamina Dex dan Dexlite. Sedangkan untuk BBM jenis Pertamax tidak mengalami perubahan harga.
Nickson menjelaskan, saat ini sedang dilakukan pendataan kendaraan-kendaraan mana saja yang berhak untuk menggunakan BBM Subsidi Pertalite tersebut. Sambil pendataan itu, pihaknya melakukan sosialisasi kepada anggota Hiswa- na Migas yang ada di Merauke. ‘’Sekarang ini sedang dilakukan pendataan dan sosialisasi dan tinggal menunggu Peraturan Presiden (Perpres). Kalau Perpres sudah ada akan langsung diekse- kusi,” kata Nickson.
Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Industri, Provinsi Papua, Herman Bleskadit mengaku masalah antrean BBM jenis solar bukan hanya terjadi di Papua, melainkan semua daerah mengalaminya.
Akibatnya tidak hanya pada sopir, tapi juga berpengaruh pada arus lalulintas. Karena akibat dari antrean panjang tersebut, membuat kemacetan panjang. Menurut pengakuan sopir truk Abdulah Azis (53), antrean solar di beberapa SPBU, salah satunya di SPBU Padang Bulan sudah terjadi sejak awal bulan juli 2024 ini.
Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Edi Mangun mengungkapkan stok BBM. Baik pertalite, solar, pertamax dan dexlite dalam kondisi aman.
Pasalnya, di tahun 2024 ini, kuota BBM untuk Biosolar dan Pertalite telah mengalami peningkatan. Lambert menjelaskan bahwa tahun 2024 ini kuota BBM subsidi untuk Kabupaten Merauke mengalami penambahan.
Operasi yang dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Polres Biak Numfor AKP Lally Pundu ini fokus pemeriksaan tidak hanya kendaraan yang tidak standar, pengendara yang tidak memakai helm, hingga kendaraan yang disinyalir modifikasi dan melakukan pengisian bahan bakar berlebih. Istilah yang paling dikenal masyarakat di Biak adalah ‘Tap’ BBM.
Luhut menjelaskan, rencananya, pembatasan itu akan dimulai per 17 Agustus 2024 mendatang. Pembatasan itu dipicu oleh persoalan berulang yakni peruntukan subsidi yang tidak tepat sasaran. ’’Yang gak berhak dapat subsidi bisa dikurangi,’’ terangnya dikutip dalam unggahan akun Instagram pribadinya.
Membeli BBM eceran juga bukan opsi bagi pengendara motor. Harganya jauh berbeda dibandingkan di SPBU dengan jenis BBM yang sama dan dengan takaran yang berbeda.
Kendati terjadi kenaikan, namun pelayanan BBM Pertalite dan Solar di SPBU-SPBU yang ada di Merauke tidak ada perubahan. Waktu penjualan BBM Pertalite dan Solar masih sangat terbatas, hanya beberapa jam. Setelah itu habis.
Menurut kabar yang beredar mobil ini, sebelumnya sudah terbakar di areal sekitar SPBU, kemudian dengan segera didorong keluar areal SPBU, ke areal yang dianggap lebih aman. Api berkobar sekitar hampir 30 menit tidak jauh dari areal SPBU, dan api tidak dapat dipadamkan dengan cepat. Kejadian ini sempat menjadi perhatian warga dan pengguna jalan, karena menyebabkan sedikit kemacetan.
Melansir laman resmi mypertamina.id, harga BBM Pertamina non subsidi masih sama seperti yang dijual sejak Januari 2024. Untuk Pertamax (RON 92) di wilayah Jabodetabek masih dibanderol Rp 12.950 per liter.
Seperti yang terjadi di SPBU Kotaraja, pada saat itu salah satu pelanggan sedang melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak ( BBM) jenis Pertalite dan secara spontan percikan api keluar dari motor dengan sigap dua karyawan SPBU tersebut melakukan pemadaman menggunakan apar.
Diakuinya, menghadapi perayaan Libur Idul Adha 1445H, Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku telah mempersiapkan ketersediaan BBM yang cukup untuk mengakomodasi kemungkinan lonjakan konsumsi.
Terkait dengan antrian BBM Pertalite, Hiswanamigas pastikan isu terkait pertalite akan dihapuskan hanya wacana. Ketua DPD Hiswana Migas Papua Maluku Ledryk J Lekenila (Ongen) mengatakan, sampai dengan saat ini BBM jenis Pertalite masih ada di pasaran.
Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Edi Mangun membenarkan kejadian terbakarnya salah satu kendaraan roda dua setelah melakukan pengisian BBM.
Dalam pelaksanaannya Kasat Reskrim Polresta Kompol Agus Pombos didampingi Kanit Tipidter Ipda Andri Rihulay dan bersinergi dengan Kepala Badan Meterologi Kota Jayapura, Reynold A. Korwa dan Sales Branch Manager Rayon I Pertamina Papua, Irsan Firdaus Gasani.
xecutive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku Sunardi menjelaskan, bahwa dengan menyampaikan 24 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) selama bulan Ramadan dan Idul Fitri, merupakan upaya yang dilakukan guna mempermudah pelayanan kepada masyarakat selama Ramadhan dan Idul Fitri 2024.
Salah satu pengurus Partai Poltik yang hadir dalam pertemuan tersebut meminta Kapolda Papua untuk dapat menyelesaikan persoalan antrian kendaraan ke SPBU karena menurutnya, antrian tersebut bisa menjadi pemicu masalah keamanan pada Pemilu 2024.
‘’Kalau informasi dari pusat kemarin, untuk Merauke dan sekitarnya, sudah tercatat 25 kendaraan terblokir. Terblokir karena diduga mobil-mobil tersebut mengetap BBM Subsidi di SPBU. Di SPBU kita ada kamera pengintai CCTV dan dan kita ada sistem. Dimana ada alogaritmanya kendaraan yang terindikasi mengetap dengan sendirinya akan terblokir,’’ kata Sales Branch Manager III Papua, PT Pertamina Anwar Hidayat, melalui selulernya, Senin (09/10/2023).
“Ada salah satu SPBU yang belum terdistribusi solarnya, sehingga semua terkonsentrasi pada titik lainnya. Kami sudah koordinasi juga dengan menurunkan intelijen guna mengecek perkembangan situasi ini dan memantau perkembangannya,” kata Kapolres Mackbon saat ditemui di Hotel Aston Jayapura, Senin (2/10).
