- Advertisement -spot_img

TAG

HUKUM

Kemenkum  Dorong Pemkab Mimika Terbitkan Perda Kekayaan Intelektual

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Hukum Papua, Anthonius M. Ayorbaba, mengatakan baru dua HKI komunal yang terlindungi secara hukum, yaitu seni ukir Mbitoro dan Karapao. Padahal potensi komunal lainnya seperti Ekspresi Budaya Tradisional, Pe

Satu Personel Kodam XVII/Cenderawasih Tewas di Tangsel

Atas peristiwa yang menimpa jajarannya, Tri mengaku sudah berkoordinasi dengan Polres Tangsel dan Polda Metro Jaya. Berdasar informasi yang diterima dari petugas kepolisian, Arif diduga tewas setelah dikeroyok oleh 9 orang sekaligus. Dia me

Gaji Mulai Rp47 Juta Hingga Rp110 Juta, Harusnya Diikuti Tanggung Jawab Etis dan Moral

  Menjawab dahaga panjang reformasi peradilan tersebut, pemerintah secara resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2025. Langkah strategis ini hadir sebagai komitmen normatif negara untuk memperkuat independensi kekuasaan

Ada yang Salah Dalam Penetapan Tersangka Jampidsus

Menurut Anthon, penetapan tersangka yang dilakukan setelah penggeledahan dan kemudian dilanjutkan dengan pelimpahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dinilai tidak memenuhi prinsip due process of law sebagaimana diatur dalam Kitab U

Kasus Jampidsus Jadi Perhatian Publik, Hakim Jaksa Jangan Nekad

Koordinator Penghubung Komisi Yudisial RI Wilayah Papua, Dr. Methodius Kossay, menegaskan bahwa peristiwa yang menimpa Jampidsus harus menjadi pengingat bagi seluruh aparat penegak hukum bahwa setiap proses hukum wajib dijalankan secara pro

Jangan Hanya di Pusat Tapi Juga di Daerah

Ia juga dikaitkan dengan blackout disejumlah provinsi di Indonesia. Sontak publik ikut dibuat kaget karena Febrie merupakan sosok penting di tubuh kejaksaan. Kejadian ini rupanya iktu diperhatikan oleh Direktur Papua Anticorruption Investig

Kasus Pembakaran Anak di Sentani Harus Tuntas

Selain penegakan hukum, pemerintah juga menekankan pentingnya penguatan perlindungan anak dan pola pengasuhan dalam keluarga agar kasus serupa tidak terulang. Kepala DP3AP2KB Provinsi Papua, Selvina Y. Imbiri, mengatakan peristiwa tersebut

Sengketa Hak Ulayat Kantor Kelurahan Seringgu Jaya Dimediasi

Mediasi mempertemukan Buang Mahuze yang mengaku sebagai pewaris hak ulayat atas tanah tersebut dengan Kepala Kelurahan Seringgu Jaya, Hansar Bauw, S.STP, beserta jajaran staf kelurahan.

Dinilai Tak Miliki Syarat Formil, Mantan Kadis Perumahan Jayawijaya Praperadilankan Polda Papua

Ketua Tim Kuasa Hukum dari Ludya E Logo, Yulianto, SH, MH menyatakan Praperadilan ini dilakukan sebab objek surat yang diduga palsu belum dijelaskan secara terang, serta adanya dugaan tindakan penyitaan pemeriksaan surat yang perlu diuji ke

Singgung Demo Ditahan, Konvoi Bola Dibebaskan

Kepercayaan masyarakat merupakan modal utama bagi setiap institusi penegak hukum. Sekali kepercayaan itu tumbuh, masyarakat akan lebih mudah bekerja sama dalam menjaga keamanan. Sebaliknya, ketika kepercayaan memudar, penegakan hukum pun me

141 WNI Jalani Proses Hukum di Papua Nugini

Sebanyak 141 warga negara Indonesia (WNI) tercatat sedang menjalani proses hukum dan hukuman di Papua Nugini dalam kurun waktu 2024 hingga 2026. Informasi tersebut diterima Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Merauke Rekianus Samkakai mela

Mama Yasinta Minta Perlindungan ke LPSK

Permohonan tersebut diterima langsung oleh Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati, bersama jajarannya untuk selanjutnya dilakukan proses penelaahan dan asesmen awal terhadap pengajuan perlindungan yang diminta Mama Yasinta. Pengajuan perlindungan i

Pemerintah Cabut 2.231 Izin Distributor Pupuk Bermasalah

Pemerintah terus memperkuat langkah bersih-bersih mafia pangan, tidak hanya melalui penindakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga dengan membenahi sistem distribusi pangan dan pupuk dari hulu hingga hilir. Salah satu langkah besar yang dila

Terdakwa Kasus Pencemaran Nama Baik Diputus Bebas

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua Justice dan Peace menyambut baik putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi Jayapura yang secara resmi membebaskan Ny. Suciyanti dari segala tuntutan hukum. Melalui Putusan Banding Nomor: 22/PID/2026/PT JAP ya

Kejari Musnahkan Barang Bukti 62 Perkara Inkracht

Pemusnahan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan eksekusi perkara pidana oleh kejaksaan, tidak hanya terhadap terpidana, tetapi juga terhadap barang bukti hasil tindak kejahatan agar tidak disalahgunakan kembali. Kepala Seksi Intelijen

SDN Dunlop Sentani Sudah 17 Kali Dipalang, Pemkab dan Pemilik Tanah Sepakat Tempuh Jalur Hukum

Sengketa lahan SD Negeri Dunlop Sentani kembali memanas. Pemilik hak ulayat menuntut Pemerintah Kabupaten Jayapura terkait pembayaran tanah yang dinilai tidak tepat sasaran, sekaligus menyatakan kesiapan menempuh jalur hukum untuk memperjua

Pidato Megawati Soroti Hukum Tak Adil hingga Mental Bangsa Melemah

Dalam pidatonya yang disiarkan melalui kanal YouTube Borobudur Hukum Channel, Megawati menyoroti kondisi penegakan hukum yang menurutnya tidak lagi mencerminkan keadilan substantif. Ia bahkan menyebut, hukum saat ini cenderung hanya menjadi

Pembentukan Produk Hukum Pemerintah Kampung Disosialisasikan

“Produk hukum di tingkat kampung penting sekali dan bertujuan mempercepat pelayanan, kesejahteraan, serta mengatur partisipasi masyarakat sesuai regulasi,” kata Bupati Biak Numfor Markus O. Mansnembra, SH.,MM dalam sambutan tertulisnya yang

Indikasi Geografis Jadi Kunci Perlindungan Sagu Papua

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Papua menegaskan bahwa pendaftaran indikasi geografis (IG) menjadi langkah strategis dalam melindungi dan meningkatkan nilai tambah komoditas sagu di Tanah Papua. Kepala Kantor Wilayah Kementerian

Gugatan Jusuf Hamka Dikabulkan PN Jakpus

"Dalam pokok perkara: Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian," kata Sunoto kepada wartawan, Rabu (22/4). Perkara itu diadili oleh Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji, dengan Hakim Anggota Eryusman da

Polisi Proses Hukum Dua Tersangka dan Buru Pelaku Pembunuhan

Kapolres Mimika, AKBP Billyandha Hildiario Budiman, mengonfirmasi bahwa dari sejumlah orang yang diamankan pasca-insiden Rabu 1 April 2026, dua orang terbukti memenuhi unsur pidana atas kepemilikan senjata tajam dan busu

Wapres Gibran Minta Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Jujur dan Terbuka

Putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu memastikan, kepemimpinan Presiden Prabowo berkomitmen mendukung penguatan sistem peradilan agar semakin adil dan dipercaya. Karena itu, Gibran mendukung pelibatan la

Gawat, Ahli AI Google Sebut Kuliah Hukum dan Kedokteran Cuma Buang Waktu

Pandangan tersebut disampaikan oleh Jad Tarifi, selaku seseorang yang mendirikan tim AI generatif pertama di Google. Menurut analisisnya, masa kuliah mahasiswa untuk meraih gelar profesi dokter atau pengacara akan sia si

Dimediasi Polda, Keputusan Menunggu Telaah Plt Sekwan

"Ini sudah setengah berjalan soalnya dan yang jelas ada kerugian jika diputus sepihak," tambahnya. "Kami merasa tiba-tiba diputus begitu saja di tengah jalan tanpa membuat kesalahan dan kami tidak diberitahu ini perusaha

Satu anggota KKB Siap Disidangkan

Penyerahan tersangka dan barang bukti tersebut merupakan bagian dari tahapan akhir proses penyidikan sebelum memasuki tahap penuntutan dan persidangan di pengadilan. Dengan dinyatakannya P-21, perkara Natan Matuan kini r

Hukum Tidak Puasa bagi Pekerja yang Kesulitan Melaksanakan

Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang, Muhammad Arif Zuhri, yang juga alumni Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Al-Azhar Kairo, menjelaskan bahwa Islam pada dasarnya memberikan kemudahan (rukhsha

Penegakan Hukum di Papua Harus Mengedepankan Kearifan Lokal

Pria berdarah Sumatera Utara ini lahir di Jakarta, namun menghabiskan masa kecil dan pendidikan dasar hingga menengah pertama di Sulawesi, kemudian melanjutkan pendidikan SMA di Jawa Tengah, tepatnya di SMA Taruna Nusant

Di Luar Proses Adat, Proses Hukum Masih Berjalan

Kapolresta Jayapura Kota melalui Kapolsek Heram Iptu F. Andri Rihulay, S.E., M.H mengatakan hingga saat ini laporan terkait dengan penganiayaan terhadap pelaku pencurian itu belum ada kepastian hukum berupa pencabutan. K

Kapolri Janji Pengusutan Perkara Anggotanya yang Aniaya Pelajar hingga Tewas

Perkara dugaan penganiayaan yang dilakukan Anggota Brimob Bripka MS terhadap Siswa Mts yang berujung tewas terus bergulir. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan, pihaknya akan menangani secara transparan perka

Kesadaran Hukum Pilar Utama Kedisplinan Militer

Dalam arahannya, Kasdam XVII/Cenderawasih Brigjen TNI Thevi A. Zebua menegaskan bahwa kesadaran hukum merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga disiplin, profesionalisme, serta citra TNI di tengah masyarakat.

Pengawasan Hukum Lebih Ketat, Polisi Tak Bisa Arogan dan Lakukan Kriminalisasi

Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru oleh DPR RI pada 2 Januari 2026 memantik perdebatan luas di tengah masyarakat. Bukan sekadar soal hukum, tetapi menyentuh ruang paling personal dalam kehidupan warg

Persekusi Pedagang Es Gabus Berpotensi Pelanggaran HAM

Menanggapi hal tersebut, praktisi hukum Dodi Herman Fartodi menilai tindakan aparat tersebut berpotensi merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Menurutnya, negara memiliki kewajiban mutlak melindungi hak warga neg

Fraksi Poksus Rancang Dua Produk Hukum

Wilem menjelaskan, salah satu agenda utama Fraksi Poksus saat ini adalah merancang produk hukum daerah yang bertujuan memperkuat peran lembaga adat serta memberikan perlindungan dan keberpihakan bagi Orang Asli Papua (OA

Satgas PKH Diminta Hati-Hati demi Kepastian Hukum Atas Tanah

Direktur Pusat Studi dan Advokasi Hukum Sumber Daya Alam (PUSTAKA ALAM) Muhamad Zainal Arifin mengingkatkan, berdasarkan asas Res Judicata Pro Veritate Habetur atau putusan hakim harus dianggap benar. Maka, putusan penga

Bisa Jadikan Postingan Sebagai Alat Kontrol

Masyarakat dengan cepat menyebarkan informasi melalui akunnya masing-masing untuk memobilisasi dan menarik dukungan publik dalam mengawasi dan mengkritis kebijakan pemerintah dan penegak hukum. Meskipun demikian, penyamp

Soal KUHAP Baru, Antara Bangga dan Resah

Sebab, jantung peradilan pidana terletak pada pembuktian. Disitulah nasib seseorang ditentukan bersalah atau bebas. Setiap perubahan dalam sistem pembuktian juga akan berdampak langsung pada cara hakim menilai bukti dan

KUHP Baru Berdampak Buruk Bagi Masyarakat

KUHP yang lazim disebut KUHP Nasional ini merumuskan secara sistematis berbagai jenis tindak pidana, mulai dari tindak pidana umum hingga tindak pidana khusus, sebagai rujukan utama bagi aparat penegak hukum dan masyarak

Berlanjut ke Proses Hukum

Pihak keluarga pasien ingin mendorong kasus ini untuk ditelusuri lebih jauh karena menganggap ada bentuk kelalaian sehingga meminta dilanjutkan ke proses hukum. Jenasah Almarhum Martha Ngurmetan dan bayi dalam kandungann

Raih Suara Terbanyak, Boyau Pimpin Lembaga Masyarakat Hukum Adat Suku Kamoro

Setelah proses berlangsung, Boyau memperoleh suara terbanyak dengan 24 suara, diikuti Fredy Sony Atiamona dengan 18 suara) dan Edward Yulianus Omeyaro 14 suara. Ketua Lembaga Musyawarah Hukum Adat (LMHA) Suku Kamoro peri

Mahfud MD: Yang Buruk dari Polri Adalah Penegakan Hukum

Mahfud mengungkapkan bahwa kelemahan Polri sebenarnya telah diakui secara internal.Pria yang juga masuk dalam Komite Percepatan Reformasi Polri itu menyebut sejumlah isu seperti hedonisme, kesewenang-wenangan, dan pemera

Proses Hukum Dua Oknum TNI Diminta Lebih Terbuka

Ini untuk menumbuhkan kepercayaan publik bahwa siapapun yang salah akan diproses hukum dan semua informasinya bisa diakses publik. "Ini sebagai tindaklanjut dari pemantauan dua kasus penembahkan yang terjadi pada bulan S

Baleg DPR Bahas RUU Masyarakat Hukum Adat

"Masalahnya, akhirnya kemudian ada ego sektoral yang terjadi. Contoh dari Kementerian Kehutanan, tentu fokusnya adalah hutan adat yang berada dalam kawasan hutan negara. Lalu ATR/BPN fokusnya adalah tanah ulayat dan pros

Semua Syarat Terpenuhi, 39 KDMP kini Berbadan Hukum

Kata Rustan Saru, dengan adanya akta ini, para pengurus koperasi memiliki dasar legal untuk menjalankan usaha dan mengembangkannya sebagai modal utama. Saat ini, Pemkot Jayapura memastikan sebanyak 39 KDMP yang terdiri a

Terganggu Aroma Kandang Ternak, Kuasa Hukum Layangkan Somasi

Dari semua ternyata ada yang menggunakan kuasa hukum untuk menegur pemilik ternak tersebut. "Pada 9 Juli lalu kami telah menemui pemilik kandang dan mengingatkan untuk menghentikan pembangunan kandang karena lokasinya be

Transparansi Penegakan Hukum, Ganja 1,1 Kg Dimusnahkan

Kasat Resnarkoba Polresta Jayapura Kota, AKP Febry V. Pardede, mengungkapkan bahwa ganja ini didapatkan saat polisi berhasil menangkap seorang tersangka berinisial YW (21 tahun) di kediamannya di kawasan APOP Bengkel, Di

Peradilan Adat Harus Selaras dengan Hukum Formal

Kepala Dinas DPMK Kota Jayapura, Makzi Lazarus Atanay menjelaskan bahwa maksud daripada kegiatan ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya para tokoh adat mengenai keberadaan dan fungsi peradilan adat d

Komisi I DPRK Mimika Bersama Kejari Komitmen Tingkatkan Penegakkan Hukum

Wakil Ketua Komisi I DPRK Mimika, Daud Bunga mengatakan, hal ini telah dimantapkan dalam rapat koordinasi kedua belah pihak yang digelar di ruang serbaguna Kantor DPRK Mimika, di Jalan Cenderawasih, Mimika, Papua Tengah,

PLN Gelar Audiensi dengan Kejati Papua dan Kejati Papua Barat

General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Diksi Erfani Umar menjelaskan bahwa PLN sangat mengapresiasi atas dukungan pendampingan yang telah diberikan oleh Kejaksaan Tinggi yang berada di

Proses Hukum Tak Seharusnya Menunda Pelantikan

  "Terkait rencana pelantikan calon anggota DPRK yang masih menyisakan persoalan administrasi dan banding di PT TUN, ini  mencerminkan posisi yang mendukung keberlanjutan proses pelantikan sesuai mekanisme hukum yang ber

Putusan Hakim Bisa Dibeli?

Direktur Papua Anticorruption Investigation dan Ketua Peradi Suara Advokat Indonesia Kota Jayapura, Anthon Raharusun menilai kasus suami dari Sandra Dewi itu berbanding jauh dengan almarhum Lukas Enembe. “Ini menunjukan hakim tidak memberikan keadilan bagi kasus-kasus tertentu,” kata Anthon kepada Cenderawasih Pos, Minggu (5/10).

Kehadiran Yusril Harus Harus berdampak pada Transparansi Hukum

Sebagaimana Yusrli sendiri berlatarbelakang sebagai advokat, dan juga akademisi di bidang hukum tata negara, termasuk salah seorang tokoh pemikir dan intelektual Indonesia. Dengan menjabat sebagai Koordinatoe Bidang Hukum di Kabinet Merah Putih, maka persoalan persoalan hukum di Indonesia akan dilakukan secara berbeda.

Baru Ada Satu Wilayah Hukum Adat yang Tersertifikasi

Peraturan ini dibentuk untuk memberikan perlindungan dan proteksi dan juga memberikan jaminan hukum terhadap hak ulayat milik masyarakat hukum adat. Khusus di Papua implementasi dari peraturan tersebut belum berjalan maksimal.

Masyarakat Hukum Adat Ada Namun Terkesan Tak Diakui

Selaku Ketua Kelompok Khusus DPR Papua, ia menyatakan bahwa akan mendorong beberapa pasal dalam Perdasi diantaranya, pasal pendidikan budaya dan pasal yang akan membina dan pengawasan tentang pembentukan komisi masyarakat adat.

Aktivitas Permukiman Israel di Wilayah Palestina Langgar Hukum Internasional

Dalam persidangan, sebelumnya hakim ketua mengatakan bahwa pihaknya mempunyai yurisdiksi untuk mengeluarkan opini nasihat mengenai konsekuensi hukum pendudukan Israel, di wilayah Palestina. Selain itu, pengadilan tersebut memiliki informasi yang cukup mengenai isu itu. 

Ungkap Pengalaman Pribadi, Berharap Masyarakat Melek Proses Peradilan

  Menurut Methodius, buku ini diharapkan  bisa  memberikan informasi dan sebagai sumber pengetahuan kepada masyarakat, khususnya para pencari keadilan di seluruh Indonesia dan lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung, serta Komisi Yudisial sebagai lembaga negara dalam menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Bullying Hingga Narkoba bisa Menjerumuskan Anak-anak Remaja ke Masalah Hukum

  Ia mengharapkan edukasi yang telah dilakukan itu bisa berguna, dan bermanfaat serta bisa memberikan pemahaman terhadap anak-anak yang beresiko dengan hukum khususnya di sekolah. Kegiatan ini sangat penting bagi anak berusia masih produktif, khususnya pelajar SMP.

Saat Upaya Hukum Sudah Tidak Bisa Lagi, Buku Jadi Bentuk Perlawanan

  Buku itu juga, kata dia, bentuk pembelaan yang objektif, tentang penegakan hukum di Indonesia,  eksaminasi putusan Perkara Barnabas Suebu ini adalah bahwa Barnabas Suebu divonis bersalah tanpa dibuktikan secara benar unsur kesalahannya.

ABH Tetap Berhak Dapat Kehidupan yang Layak

   Kepala Seksi Penanganan Tindak Kekerasan Dinas Sosial Kota Jayapura, Flavius Josephus, S. Th menyampaikan bahwa rapat koordinasi tersebut membahas terkait masa depan dari ABH setelah menyelesaikan hukumannya.

Opitimis Prabowo-Gibran Melanjutkan Progam Kerja Jokowi

Menurutnya stabilitas politik dan keamanan bisa tercipta apabila berbagai apsek, seperti Pendidikan, Ekonomi, dan kesejahtraan masyarakat terpenuhi. "Karena stabilitas politik itu terjadi karena ada sebab dan akibat," tandas Gani.

Banyak yang Senang Polisi Tidak Blur Wajah Pelaku

   Namun karena tergiur uang banyak dan cepat akhirnya lebih memilih melakukan kejahatan atau perbuatan tidak halal. Para netizen juga mengapresiasi kinerja aparat kepolisian karena selama ini kasus pencurian motor maupun jambret di Jayapura Selatan terbilang tinggi.

Dikhawatirkan Akan Tingkatkan Kekerasan

Dikatakan jika merujuk pada hukum humaniter atau hukum internasional, kombatan atau belligren adalah bagian dari subjek hukum internasional. Oleh sebab itu, jika nomenklaturnya diubah, maka secara otomatis Papua telah dijadikan sebagai daerah perang.

Gercin Minta Masyarakat Bijak Menerima Isu Yang Beredar

HYU sapaan ketum Gercin juga meminta masyarakat tidak terprovokasi dengan isu yang beredar di media sosial. Terutama isu yang berbau provokatif. Sebab hal itu akan merusak persatuan dan kesatuan yang ada di Papua.

Bolehkah Sholat Witir di Rumah? Simak Hukum dan dan Penjelasan Ulama

Akan tetapi, bagaimana hukum sholat witir dilaksanakan di rumah. Alasannya, ada sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak bisa melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah di Masjid atau musala.

Kisah Unik Mengenai Hukum Merokok di Bulan Puasa Ramadhan

Perokok di bagi menjadi 2 yaitu perokok aktif dan perokok pasif, perokok aktif yaitu seseorang yang memasukan rokok ke mulut dan kemudian menghisapnya, hal tersebut membuat membatalkan puasa, menurut para ulama.

Hukum Sikat Gigi saat Berpuasa Menurut Buya Yahya: Hati-Hati Jangan Tertelan

Dalam Islam, menjaga kebersihan tubuh adalah suatu nilai yang sangat dijunjung tinggi. Di tengah menjalankan ibadah puasa, Nabi Muhammad SAW sangat menganjurkan umatnya untuk menjaga kebersihan diri.

Hukum Niat Puasa, Boleh Berniat untuk Sebulan Penuh, tapi Biasakan Setiap Hari

Membaca niat puasa Ramadhan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan merupakan salah satu aspek penting. Dengan demikian, setiap amal ibadah yang dilakukan akan diterima oleh Allah SWT dengan baik dan memberikan keberkahan serta kebaikan.

Papua Butuh Keadilan, Dialog Atau Penegakan Hukum

  Dari berbagai  informasi yang terjadi banyak yang isinya  membela paslonnya seraya mengkritisi paslon lainnya. Ketiga tim juga memainkan opini public lewat berbagai survey yang dilakukan. Ada juga adu gagasan dan program yang telah dipaparkan ketiga paslon pada ajang debat kandidat yang sudah dimainkan sebanyak 5 kali.

Soroti Polemik Putusan MK, Megawati: Manipulasi Hukum Kembali Terjadi

Megawati menyebut, manipulasi hukum kembali terjadi pasca putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023. Pasalnya, putusan itu memberi jalan bagi putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto.

Sudah Tepat, Perusak Lingkungan Wajib Diproses Hukum

  Dia menyebutnya, aksi pengerusakan terhadap kawasan suaka alam belakangan ini dilakukan secara masif. Ini tentunya tidak hanya menganggu ekosistem yang ada dikawasan tersebut, tetapi juga dapat memberikan dampak buruk jangka panjang bagi keberlangsungan manusia disekitarnya.

Jaksa Swiss Akhiri Proses Tuntutan Hukum yang Menjerat Bos FIFA

Namun, pihak berwenang Swiss meluncurkan proses terhadap Infantino sendiri pada 2020 atas dugaan pelanggaran kerahasiaan, penyalahgunaan jabatan, dan membantu serta bersekongkol terkait pertemuan yang ia adakan dengan Lauber.

Baru Tiga Kampung yang Miliki Bumkam Berbadan Hukum

Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung kota Jayapura terus mendorong semua kampung  yang  memiliki badan usaha milik kampung (Bumkam) harus  berbadan hukum.

Akibat Pelaksanaan Sidang Tidak Pasti, Semua Pihak Dibikin Repot 

Berkaitan dengan situasi kamtibmas, giliran  Kapolretas Jayapura Kota Kombes Pol Viktor Makcbon menjelaskan bahwa  hingga kini Jayapura sangat aman dan kondusif . Akan tetapi catatannya adalah aman ini tentunya tidak turun dari langit melainkan harus ada tindakan.

Sidang Perlu Dipercepat Agar Semua Bisa Istirahat

Ini digagas oleh Kejari Jayapura yang menghadirkan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura, Derman Nababan SH, Kepala Rupbasan Jayapura, Friyani Sannang, Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Pol Victor Mackbon, Kapolres Jayapura, AKBP Fredricus Maclarimboen, Wakapolres Keerom, Kompol Don Pieter, Ketua Peradi Jayapura Pieter Ell SH, Kalapas Jayapura Sulistyo, Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Sarlota, Plh Kabepas dan beberapa pejabat lainnya.

Latest news

- Advertisement -spot_img