Terkait dengan itu, Pemerintah Provinsi Papua meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) kabupaten/kota dapat mempercepat perekaman elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP). Hal ini untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat setempat untuk melakukan pemilihan.
Komisioner Bawaslu Papua Yofrey Piryamta di Jayapura, Kamis, mengatakan hingga kini pihaknya belum mendapatkan jadwal kampanye bagi paslon peserta Pilkada 2024. Tidak hanya itu, pihaknya juga berharap agar KPU segera membuat keputusan zonasi pemasangan alat peraga kampanye (APK).
Ketua Bawaslu Jayawijaya Kilion Wenda menyatakan ada beberapa hal yang perlu di sampaikan dan diperhatikan oleh 4 pasangan calon dalam melakukan kampanye politik, yang pertama memperhatikan agar tidak ada anak-anak dibawah umur yang mengikuti kampanye politik.
“Kejutan bagi kita ketika calon gubernur maupun calon wakilnya berpelukan. Bagi kami itu tidak sekedar komitmen di atas kertas melainkan ditunjukan dengan bahasa tubuh yang sangat baik. Itu menjadi energi positif memulai tahapan kampanye hingga nanti pemilihan pada 27 November mendatang,” kata Hardin
Menurut Rumsawir, sebelum masa kampanye setiap paslon tidak diperkenankan memasang alat peraga baik berupa sosialisasi maupun kampanye di tempat umum. "Saat ini ada baliho yang ada alat peraga sosialisasi, namun sangat disayangkan itu mengganggu ketertiban umum sehingga harus ditertibkan," ujarnya.
Untuk itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jayapura Zacharias Rumbewas meminta kepada Lima Paslon Bupati dan Wakil Bupati Jayapura harus bisa menjaga Kantibmas selama melakukan kampanye dan ikuti aturan yang ada termasuk dalam memasang alat peraga kampanye harus sesuai dengan tempatnya.
Kordiv Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Papua, Amandus Situmorang mengatakan berdasarkan laporan tersebut, pihaknya melakukan rapat bersama antara unsur Bawaslu, penyidik, Kejaksaan dan Gakumndu Provinsi Papua.
Untuk zona masih menyesuaikan dengan KPU Provinsi karena antisipasi tidak berbenturan dengan jadwal Kampanye dari Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua."Karena pilkada ini serentak, jadi zona kita masih menunggu jadwal Provinsi," ujarnya.
Penertiban Baliho ini dilakukan berdasarkan aturan Pemilukada 2024. Dimana sebelum masa kampanye, Paslon tidak diperkenankan memasangkan alat praga baik berupa sosialisasi tapi juga kampanye yang dipasang di tempat umum yang ada di Kota Jayapura.
Hal ini ditegaskan Soflon Walilo untuk mengklarifikasi isu yang berkembang di masyarakat terkait pencalonan kakaknya yakni Aleks Walilo, sebagai calon Bupati Yalimo berpasangan dengan calon Wakil Bupati Yalimo Ahim Helakombo, yang diisukan bakal mempengaruhi netralitasnya sebagai Ketua KPU Yalimo.
Ketua Bawaslu Papua Hardin Halidin melalui Kordinator Devisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat (Parmas) dan Humas, Yanita Kebelen mengatakan, sejauh ini Bawaslu Provinsi Papua telah berikan imbauan kepada pasangan bakal calon untuk lebih memperhatikan spanduk dan alat peraga kampanye lainnya.
Marman menjelaskan, ada 7 kategori penghargaan yang diberikan oleh Bawaslu RI atas pelaksanaan pengawasan dan penanganan perkara yang dilakukan oleh Bawaslu pada pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024. Ketujuh kategori itu diantaranya, kategori gakkumdu inovasi, gakkumdu soliditas, Gakkumdu komunikatif dan Gakkumdu otonomi baru.
Koornas ini dihadiri gubernur, bupati, walikota, sekda dan bawaslu seluruh Indonesia baik provinsi, kabupaten dan provinsi. Rahmat Bagja membandingkan Pemilukada 2017 atau Pemilu 2024 kala itu perkara ASN tidak lebih 1.000 kasus. Namun pilkada 2020 yang hanya diselenggarakan di 170 daerah pelanggaran ASN lebih dari 1.000 kasus.
Ketua Bawaslu Papua, Hardin Halidin menyebut peta kerawanan tersebut dikukur dari empat dimensi yakni isu sosial politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi dan partisipasi masyarakat.
Hampir 1 bulan proses penyelidikan hingga kini belum diketahui asal usul peluru tersebut. Proses penyelidikan menurut Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Benny Ady tengah ditangani Polres Yahukimo. Kapolres Yahukimo AKBP Heru Hidayanto, menjelaskan bahwa pada saat Piket Poskotis Satgas Damai Cartez 2024 timnya melakukan penyekatan dan terlihat 1 orang mengendarai roda dua melaju dengan kecepatan tinggi kearah jalan gunung.
Syarat calon yang dimaksud dalam PKPU No 8 Tahun 2024 tentang pencalonan itu, pada saat pendaftaran yang bersangkutan sudah harus mengajukan surat pernyataan bilamana pada saat penetapan ditetapkan sebagai calon.
Beberapa persyaratan yang harus disiapkan meliputi, fotokopi kartu tanda penduduk elektronik (KTP) sejumlah 1 lembar, fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat, surat pernyataan bermeterai, surat keterangan sehat jasmani dari rumah sakit, puskesmas, atau klinik kesehatan.
Menurut penjelasan Ketua Bawaslu Kota Jayapura, Frans Rumsarwir, untuk kandidat yang terpilih sebagai DPR periode 2024-2029, bila ikut di Pilkada 2024, maka konsekuensinya mereka harus mengundurkan diri dari jabatan tersebut.
Adapun kandidat calon Walikota Jayapura yang berlatar belakang ASN adalah Frans Pekei dan pasangannya, Mansur. Lalu paslon yang berlatar belakang anggota legislatif, antara lain Abisai Rollo anggota DPRD Kota Jayapura, Boy Markus Dawir, Darwis Massi dan Joni Banua Rouw masing masing anggota DPR Papua periode 2019-2024. Dua sosok wakil lainnya yakni Rustan Saru dan Dipo Wibowo di luar dari birokrasi pemerintah.
Ketua Bawaslu Papua, Hardin menjelaskan data usia dibawah 17 tahun dan di atas 79 tahun sebanyak 4.893 jiwa. dimana data usia dibawah 17 tahun tersebut terdapat pemilih dengan usia 0 tahun, bahkan ada sejumlah pemilih yang terdata dengan usia -2 tahun.
Massa juga mengelar spanduk di depan Kantor Komnas HAM dan menyampaikan aspirasi bahwa sejak kasus penembakan alamarhum Tobias Silak dan Naro Dapla Agustus di Yahukimo , Polisi belum juga menyampaikan perkembangan penanganan kasus kepada keluarga.
Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dilaporkan ke Badan pengawas Pemilu Provinsi Papua Selatan. Ketua Bawaslu Provinsi Papua Marman, S.Sos, mengungkapkan, bahwa pihaknya telah menerima laporan dari masyarakat adanya keterlibat seorang oknum ASN yang diduga tidak netral pada tahapan Pilkada yang sedang berlangsung saat ini.
Marman menjelaskan bahwa jika pertemuan yang dilakukan para bakal calon gubernur dan wakil gubernur Papua Selatan dan atau bupati dan wakil bupati di 4 kabupaten cakupan provinsi Papua Selatan mengajak masyarakat untuk memilih dia, kemudian menyampaikan program dan visi misinya maka itu sudah bentuk kampanye dan belum dapat dilakukan.
"Daerah yang pelaksanaan Pilkadanya hanya terdiri dari satu pasang calon dan tidak mendapatkan suara lebih dari 50 persen, secara bersama menyetujui Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota diselenggarakan kembali pada tahun berikutnya yakni tahun 2025," katanya.
Sekretaris Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan George Ausi menyatakan tanggungjawab dalam demokrasi adalah tanggungjawab seluruh anak bangsa, dalam proses pengawasan bawaslu harus bersama seluruh stekholder, karena tanggungjawab penyelenggaraan pilkada bukan hanya kepada penyelenggara semata dalam hal ini KPU dan Bawaslu saja namun semua memiliki tanggungjawab yang sama untuk mensukseskan pesta demokrasi
Dalam keterangannya, Bripka Rosma menegaskan bahwa Polda Papua telah mengambil tindakan proaktif untuk memperkuat pengamanan di kantor Bawaslu, yang berperan penting dalam mengawasi seluruh tahapan pemilu.
Ketua Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Kilion Wenda menyatakan pada prinsipnya Bawaslu memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa pemilihan maupun sengketa Pemilu terutama yang sedang berjalan sengketa pemilihan antara peserta Pemilu dengan penyelenggara atau antar peserta.
Pemilih yang baik adalah pemilih yang memilih berdasarkan kualitas dan kepribadian, sesuai dengan hati nurani pemilih, setelah mereka mendengar atau melihat visi misi Paslon tersebut. Bukan berdasarkan pemberian uang.
Ketua Bawaslu Provinsi Papua Selatan Marman, ditemui Cenderawasih Pos mengungkapkan bahwa Bapaslon gubernur dan wakil gubernur maupun bupati dan wakil bupati tersebut, meskipun sudah mendaftar ke KPU dan pendaftarannya diterima namun mereka belum ditetapkan sebagai calon kepala daerah.
Kapolres Jayapura AKBP Umar Nasatekay, S.I.K., melalui pada Regu 1 Satgas Pam Objek Pilkada Polres Jayapura, Ipda Ahmad Mustain mengungkapkan, patroli berlangsung aman dan kondusif, tanpa adanya kejadian yang menonjol.
Hal ini tentu akan mempengaruhi secara teknis atau mempengaruhi dalam tahapan itu sendiri, karena jika terjadi perubahan regulasi, pasti berpengaruh pada Calon Kandidat yang akan mendaftarkan diri dalam Pilkada Kabupaten.
Melalui pernyataan sikap, yang ditandatangani oleh BEM dan DPM FKIP Uncen dan Korlap Umum Robby Wanimbo mendesak agar pelaku pembunuhan terhadap kedua korban tersebut diproses sesuai hukum yang berlaku.
‘’Tujuan kegiatan ini pertama untuk mendekatkan antara penyelengara pemilu terutama Bawaslu dengan pihak kampus sekaligus memberikan pembelajaran politik kepada mahasiswa dan bagaimana berpartisipatif dalam mengawasi jalannya pemilukada serentak yang tahapannya sedang dilaksanakan saat ini,’’ kata Marman.
Anggota Bawaslu Papua Yamta Kebelen, mengatakan tim pengawas tersebut ada mulai dari tingkat distrik hingga ke kabupaten/kota di mana ini merupakan upaya dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan hak pilih.
Ketua Bawaslu Kota Jayapura, Frans Rumsarwir mengatakan rakor tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau sengketa pemilu, terkhusus mulai tahapan pendaftaran hingga penetapan calon di bulan september nanti.
Koordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Papua Selatan Felix Tethool ditemui disela-sela Rakor tersebut mengungkapkan rapat tehnis penyelesaian sengketa ini dilakukan dalam rangka menghadapi pemilihan kepala daerah serentak 2024.
Devisi Pencegahan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Merauke Ganis seusai menggelar sosialisasi bagi berbagai komunitas tersebut mengatakan, penggalangan untuk pengawasan partisipatif yang dilakukan ini dalam rangka mensukseskan pemilihan kepala daerah dalam hal gubernur dan wakil gubernur Papua Selatan dan bupati dan wakil bupati Merauke.
KPU dalam persiapan-persiapan ini harus betul-betul melakukan sosialisasi, terutama kepada lembaga-lembaga kemasyarakatan, agama, dan juga lembaga partai politik yang ada.
“Pada hari Selasa, 20 Agustus 2024,sekitar Pukul 21.00 Wit, terdengar bunyi letusan senjata api sebanyak 1 (satu) kali dari arah Pasar Lama ke arah mako Polres Yahukimo dan dari kejadian tersebut penjagaan Polres Yahukimo membunyikan lonceng stelling dan menginformasikan kejajaran melalui HT (Handytalkie),” ujar Kombes Benny, Kamis (22/8).
Proses dukungan berupa Dana Hibah dari pemerintah daerah dalam mendukung semua tahapan Pilkada di Indonesia, tidak hanya diberikan kepada pihak Penyelenggara KPU, Bawaslu, tetapi juga Aparat Keamanan.
Tobias kesehariannya bekerja di Bawaslu Yahukimo sebagai staf pendukung. Keluarga Korban, David Sabolim saat dikonfirmasi Cenderawasih menerangkan sebelum penembakan itu, Tobias sempat masuk kerja di Kantor Bawaslu dan pulang ke rumah sekira pukul 14:25 WIT. Bahkan, sempat bermain bola hingga kemudian pada pukul 17:50 WIT almarhum mencari informasi terkait penerimaan CPNS di penyedia voucher sekitar Sekla Dekai.
Devisi Pencegahan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Merauke Ganis mengatakan, pihaknya sangat membutuhkan peran dari seluruh masyarakat dalam melakukan pengawasan Pilkada serentak yang digelar di Kabupaten Merauke. Sebab, personel dari Bawaslu Kabupaten Merauke sangat terbatas untuk mengawasih seluruh tahapan Pilkada yang sedang berlangsung tersebut.
Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga, SIK, MM, mengatakan, pengamanan Pilkada kali ini berbeda dengan pengamanan Pilkada-Pilkada sebelumnya. Pasalnya, pengamanan Pilkada yang telah dilakukan selama ini hanya khusus untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Merauke.
Tahapan ini sedang berjalan, dan pada Kamis (8/8/) pekan kemarin, Sentra Gakkumdu Provinsi Papua ini menggelar Rapat Kerja Teknis, di Hotel Suni Abepura. Kesempatan itu Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA, Jayapura, Derman P. Nababan, S.H.,M.H, diundang sebagai Narasumber.
Ketua Bawaslu Mamberamo Raya, Cornelia Mamoribo mengatakan, puluhan kampung itu tersebar dibeberapa distrik di daerah tersebut. Di Mamberamo Tengah Timur misalnya, terdapat 7 kampung lima kampung diantaranya petugas Pantarlih tidak datang.
Ketua Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan Fredy Wamu menyatakan dalam Pilkada ini tentunya suara dari pemilih pemula juga harus diperhitungkan karena jumlah mereka juga cukup banyak, khususnya untuk siswa SMA/SMK yang ada di 8 Kabupaten, sementara untuk mahasiswa di Jayawijaya cukup memadai dari beberapa kampus di Wamena
Bawaslu Mimika menghadirkan tiga narasumber dari Polres Mimika yang diwakili oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim), Kepala Seksi (Kasie) Intel Kejaksaan Negeri Mimika, serta mantan Komisioner Bawaslu Mimika Emanuel Waromi.
Seperti di Distrik Abepura memang secara data, tahapan coklit sudah 100 persen. Namun kondisi riil di lapangan masih ada beberapa kelurahan yang belum dicoklit. "Karena dari pantauan kami di lapangan ada beberapa kelurahan di Distrik Abepura ini yang belum ditempelkan stiker coklit," kata Frans.
Koordinator Devisi (Kordiv) Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Papua Selatan Felix Tethool mengungkapkan bahwa bakal calon kepala daerah maupun bakjal calon wakil kepala daerah sepanjang dia belum terdaftar sebagai calon, maka Bawaslu tidak bisa menindak atau menganggap pemasangan baliho tersebut sebagai sebuah pelanggaran.
Menurut Ketua Bawaslu Kota Jayapura Frans Rumsarwir, bulan ini pihaknya mulai melakukan sosialisai kepada pemilih pemula di Kota Jayapura. Adapun sasaran kegiatan, di setiap sekolah menegah atas.
Dari hasil pemantuan, menemukan kendala dalam hal pemuktahuran data, dimana ditemukan adanya data warga yang meninggal dunia, namun masih terdata dalam DPT. Selain itu didalam adanya pendobelan data pemilih disetiap kelurahan. Penyesuasian data yang tidak sesuai dengan tempat tinggal. Tapi juga mencocokan data pemilih pemula.
Pentingnya pengajuan surat pengunduran diri bagi bakal calon yang bersatus ASN ini, untuk mengantisipasi adanya sengketa proses dalam Pemilukada. "Prinsipnya jangan sampai gara-gara itu menghambat pengajuan pendaftaran," kata Frans.
Bawaslu sendiri total anggaran dana hibah yang diberikan kepada bagian pengawasan ini sebanyak 6 miliar, sedangkan dana hibah untuk KPU Supiori diberikan total senilai Rp 19 miliar.
Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Jayawijaya, Charles Walilo mengatakan pengawas kampung atau pengawas desa itu sebelumnya telah melalui proses seleksi yang panjang sehingga hari ini dapat di kukuhkan atau dilantik menjadi panwas di tingkat kampung.
Sejak satu pasangan calon non-parpol dari Kabupaten Supiori ditetapkan lolos tahapan administrasi, Bawaslu melakukan pengawasan tahapan verifikasi faktual pertama, yang mana telah selesai prosesnya di tangal 4 Juli 2024 lalu. Diawasi langsung oleh tim adhoc Bawaslu dari Panwas Distrik.
Pemutahiran data pemilih sementara, ini kata dia menjadi penting, karena penetapan TPS, akan mengacu pada jumlah pemilih. "Semua akan kami awasi sehingga proses Pilkada di Kota Jayapura berjalan lancar," tegasnya.
Mantan wartawan ini menjelaskan bahwa, pendidikan pengawasan partisipatif yang dilakukan ini dengan melibatkan pemuda yang memiliki komunitas dari 4 kabupaten cakupan wilayah Provinsi Papua Selatan dengan jumlah 100 orang. Mengapa Pemuda? Karena menurut Ahmad Muhadir basis terbesar pemilih adalah pemuda. Selain itu, pemuda juga memiliki mobilitas tinggi, energik dan lebih progresif.
Ketua Bawaslu Jayawijaya Kilion Wenda menyatakan lantaran pihaknya sudah melakukan sidang tertutup terkait dengan mediasi atau sengketa hasil verivikasi administasi 3 Calon Bupati Jayawijaya dari jalur perseorangan atau independent.
Ketua Bawaslu Supiori Desi Rumaseuw mengatakan penguatan kapasitas menitikberatkan kepada pemahaman tugas dan tanggung jawab dari para panitia distrik ini. Terhadap hal-hal yang mereka terapkan dalam pemahaman pengawasan di lapangan.
Ketua Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Kilion Wenda menyatakan dalam hasil sidang sengketa di mahkamah konstitusi ada 3 perkara yang diputuskan yakni perkara nomor 177, 158 dan 185 semua dari partai Perindo Provinsi dan Kabupaten/Kota terutama di dapil IV yang meliputi 3 Distrik.
Berkaitan dengan pakta integritas yang ditandatangani para anggota Pandis tersebut, jelas Marman bahwa apa yang telah diucapkan mulai dari point 1-7 terutama point 7 untuk dilaksanakan dengan baik.
Agustinus Mahuze menjelaskan bahwa test wawancara yang dilakukan merupakan tahapan terakhir dalam menentukan siapa yang dipilih dan ditetapkan oleh Bawaslu Kabupaten Merauke untuk menjadi anggota Pengawas Distrik di 19 dari 22 distrik yang ada di Merauke.
Hal lain yang sedang dikerjakan Bawaslu Kota Jayapura menuju Pilkada, adalah perekrutan Pengawas Kelurahan dan Desa (PKD). Perekrutan PKD ini, mestinya dilakukan oleh Panwas Distrik, akan tetapi karena Pandis belum dilantik, sehingga diambil alih Bawaslu.
Kordiv SDM, Organisasi Bawaslu Kabupaten Merauke Tofik Saleh disela-sela test tertulis tersebut mengungkapkan bahwa yang ikut test ini sebenarnya 81 orang namun 9 diantaranya tidak hadir hingga pelaksanaan test dilakukan sehingga mereka yang tidak hadir tersebut dinyatakan mengundurkan diri.
“Proses Pilkada secara serentak ini sangat penting diketahui semua pihak, terlebih pertama kali dalam sejarah Pemilu tahun 2024 di Indomesia dilakukan secara serentak termasuk di Papua,” kata Richard.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, total realisasi anggaran pemilu itu disalurkan melalui KPU dan Bawaslu sebesar Rp 23,8 triliun dan melalui 14 kementerian/lembaga (K/L) lain Rp 2,2 triliun.
Selain itu dalam hal pengawasan pihaknya akan melakukan peran dan fungsi secara tegas. Pasalnya pada pemilu serentak kemarin berbagai persoalan terjadi, dimana diduga banyak penyelenggara yang melakukan kecurangan terhadap hasil pemilu.
Frans menyebut untuk Pilkada serentak 2024, pihaknya membutuhkan 15 Panwas adhoc. Itu akan tersebar di 5 distrik. Adapun masing masing distrik akan ditempatkan 3 orang anggota Panwas. "Untuk pendaftaran langsung di Bawaslu Kota Jayapura," ujarnya.
Penjabat Walikota Jayapura, Frans Pekey mengatakan, dari dokumen yang baru ditandatangani itu untuk pencairannya akan dilakukan sekitar bulan Juni 2024 mendatang atau 5 bulan sebelum pelaksanaan Pilkada Kota Jayapura.
Kasi Intel Kejaksaan Negeri Merauke Willi Ater, SH didampingi Ketua Bawaslu Kabupaten Merauke Agustinus Mahuze dan Kanit Pidana Umum Reskrim Polres Merauke Aiptu Karel Leunupun yang merupakan Sentra Gakkumdu Kabupaten Merauke mengatakan bahwa berkas pekara terhadap AS yang dibuat penyidik Reskrim dalam tahapan penyidikan telah menerima berkas perkara atau tahap I dari penyidik Polres Merauke.
‘’Tapi, ada juga yang tidak melaporkan dana awal kampanye itu maupun LPPDK, karena parpol-parpol itu tidak memiliki kepengurusan di tingkat kabupaten tersebut, maupun memiliki kepengurusan tapi tidak mengajukan calon legeslatif,’’ kata Theresia Mahuze, ditemui di ruang kerjanya, Kamis (18/04/2024).
Hal ini sebagaimana ditandai dengan penyerahan persetujuan formasi CASN terdiri dari PNS dan PPPK di Bawaslu yang akan dibuka pada rekrutmen tahun ini. Persetujuan formasi tersebut tercatat 100 persen dari usulan yang ada, yaitu 18.557 formasi.
Ketua Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Kilion Wenda untuk pengumuman hasil pemilu ini penyelenggara masih menunggu hasil keputusan MK namun masih belum disidangkan khususnya untuk sengketa Pemilu ini, nanti kalau sudah disidangkan dan mendapat kepastian hukum dari MK barulah KPU bisa mengumumkan hasil pemilu tersebut.
Ketua Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Kilion Wenda menyatakan dalam hut ke 16 tahun Bawaslu , apabila disandingkan dengan usia manusia itu baru beranjak remaja, namun kinerja pengawasan yang ditunjukan sudah dewasa dan tak lagi baru ditahapan belajar, namun sudah siap untuk melakukan pengawasan .
Atas perbuatannya ini, Bawaslu Kota Jayapura memberikan sanksi kepada Terlapor berupa teguran, terlapor tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang undangan.
Ketua Bawaslu Provinsi Papua Selatan Marman, S.Sos, ditemui media ini mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan sejumlah Partai Politik (Parpol) peserta Pemilu tidak melaporkan LADK dan LPPDK ke KPU di 3 kabupaten yakni Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Asmat dan Kabupaten Mappi.
‘’Kami sudah registrasi laporan dugaan pelanggaran Pemilu dari Asmat itu,’’ jelasnya. Dugaan pelanggaran Pemilu tersebut, jelas Marman dilaporkan oleh seorang Caleg dari Partai PDI-Perjuangan dari DPR Kabupaten Asmat Dapil I bernama Bren Yensenem. ‘’Pelapor melaporkan soal perolehan suara PAN,’’ katanya.
Untuk OTT, Gakkumdu telah menetapkan satu perkara yakni TPT 30. Gakkmudu telah melimpahkan kasus tersebut ke pihak pemyidikan, bahkan menurut Frans kasus OTT tersebut sudah naik hingga ke kejaksaan.
Baik dana hibah untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayapura sebesar Rp 55 Miliar maupun dana untùk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jayapura Rp 20 miliar maupun untuk pihak keamanan TNI/Polri.
‘’Kemarin kami sudah lakukan koordinasi dengan jajaran Pemprov Papua Selatan dan jajaran Pemerintah Kabupaten se-Provinsi Papua Selatan. Hari ini dengan Bawaslu Provinsi Papua Selatan dan Bawaslu kabupaten di Papua Selatan. Kita mau melakukan evaluasi terkait dengan Pemilu kemarin dan juga bagaimana langkah-langkah antisipasi kita untuk menghadapi Pilkada 2024 khususnya dalam konteks menjaga netaralitas ASN,’’ katanya.
Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengatakan, sebagian anggota KPU yang baru dilantik tersebut berlatar belakang petahana atau pernah menjabat komisioner sebelumnya. Ada pula yang berlatar belakang panitia pemilihan kecamatan (PPK) atau panitia pemilihan distrik (khusus Papua).
Adapun dasar penuntutan kuasa hukum Bachtiar Gafar ini, karena pleno suara di tingkat PPD Jayapura Utara, dianggap curang. Sebab diduga oknum PPD berupaya menggelembungkan suara caleg berinisal R. Sehingga yang terjadi klien dari kuasa hukum Relika Tambunan ini tidak lolos menjadi anggota DPRP periode 2024-2029.
Agustinus menjelaskan, untuk kasus dugaan money politik yang terjadi di Bupul dihentikan karena pelapornya mencabut laporan tersebut di tingkat Pandis. Alasannya, karena antara pelapor dengan yang dilaporkan masih memiliki hubungan keluarga dekat.
Untuk perkara OTT ini pihaknya masih menanti hasil pemeriksaan penyidik, apakah nantinya dilanjutkan ke pengadilan atau tidak, pihakmya masih menunggu hasil. "Kita masih menunggu apakah dilanjutkan ke Pengadilan, belum tau karena penyidik masih periksa," katanya.
Sebelumnya, Forum Komunitas Caleg Orang Asli Papua melakukan aksi demo damai ke Bawaslu Kabupaten Merauke dan meminta untuk segera memproses laporan money politik yang telah dilaporkan ke Bawaslu. Sedangkan 3 laporan dugaan pelanggaran Pemilu lainnya telah dihentikan Bawaslu.
Raharusun menilai, Pemilu saat ini merupakam Pemilu yang bobrok sejak masa reformasi. Sehingga ia menduga keterlambatan Pleno di beberapa daerah termasuk Kota Jayapura lantaran permainan jual beli suara.
Felix Tethool menjelaskan bahwa dari dinamika proses pleno yang berlangsung di tingkat provinsi tersebuit, kedua komisioner KPU tersebut sudah bisa dinilai. Bahwa ada banyak terjadi kesalahan dalam mekanismenya.
Adapun perkara OTT yang di hentikan, diantaranya OTT di Hotel Ultima Entrop, dan Kelurahan Awiyo Distrik Abepura. Penghentian 2 perkara OTT tersebut terjadi karena tidak memenuhi unsur materil, dimana bukti bukti yang dikaji tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu sehingga tidak lanjut ketahap penyidikan.
Publik diminta jeli dan ikut mengawal proses ini agar potensi pelanggaran atau kecurangan tidak bisa dilakukan. Kondisi ini juga dikomentari Anugrah Pata. Mantan anggota Bawaslu Provinsi Papua yang melihat potensi pelanggaran atau kecurangan sangat mungkin terjadi pada situasi sekarang.
Ketua Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Kilion Wenda menyatakan, laporan pengalihan suara dari Caleg ini pada perinsipnya sudah diterima oleh Bawaslu dengan bukti C hasil dan D hasil, namun dari Bawaslu menyarankan karena dua distrik ini telah diplenokan sebelumnya, oleh karena itu disarankan caleg mengisi formulir keberatan.
Tapi ada juga beberapa laporan yang belum memenuhi persyaratan materilnya karena kekurangan bukti dan ada juga kronologisnya tidak dijelaskan dengan baik. Tapi sekitar 2-3 kasus yang sudah terpenuhi syarat materialnya sehingga ditindaklanjuti.
Ketua Bawaslu Kabupaten Mimika, Frans Wetipo saat ditemui di Graha Eme Neme Yauware, Senin (11/3/2024) mengagakan, surat yang dilayangkan selain mempertanyakan alasan penundaan, juga berisikan penekanan terhadap KPUD Mimika terkait penundaan tersebut mengingat hal ini telah melewati jadwal.
Dalam orasinya Korlab Aksi, Jhordi Darun E Weya menyatakan aksi itu terjadi karena menduga PPD Heram melakukan manipulatif suara caleg dan partai politik. Sehingga mereka menuntut PPD distrik Heram untuk mengembalikan suara Caleg dan perangkingan partai sesuai dengan rekapitulasi bersama saksi dan Panwas Distrik di Hotel Horison Padang Bulan.
Satu baliho lainnya bertuliskan, “Ketua KPUD Mimika, Ketua PPD Tembagapura dan Ketua PPD Kwamki Lama kembalikan perolehan suara caleg Bapak Martinus Walilo yang telah dialihkan kepada caleg lain”.
Ketua Bawallu Kabupaten Jayawijaya Kilion Wenda mengakui jika KPU Jayawijaya wajib membuat kronologis mpermasalahan lantaran terjadi penundaan pleno rekapitulasi penghitungan suara karena masalah seperti apa, alasannya apa yang ditujukan kepada KPU Provinsi Papua pegunungan agar diteruskan ke KPU RI.
Meskipun KPU Provinsi Papua Pegunungan sudah menambah waktu 2 hari untuk menyelesaikan Pleno KPU Kabupaten Jayawijaya, namun saat ini pleno rekapitulasi penghitungan suara itu belum juga kembali berjalan lantaran masih harus menyelesaikan masalah peralihan suara untuk tiga Distrik sejak kemarin sempat di sampaikan dalam aksi demonstrasi.
Sebenarnya, kata Theo Tawaru, ada banyak kasus money politik yang terjadi, namun yang dilaporkan pihaknya ke Bawaslu Kabupaten Merauke 3 kasus saja yakni kasus money politik yang terjadi di Jagebob, money politik yang terjadi Bupul, Distrik Elikobel dan pelanggaran yang terjadi di Kimaam.
Namun hal itu bukan menjadi kendala, sebab mekansime pleno rekapitulasi suara yang lewat batas waktu yang ditentukan, tetap dilakukan rekapitulasi dengan menyesuaikan tahapan yang ada.
Dikatakan untuk sementara ada 6 perkara tindak pidana yang telah diregistrasi Gakkumdu Kota Jayapura. Masing-masing perkara operasi tangkap tangan terdapat 3 perkara, dan 3 perkara laporan peserta pemilu pasca pemungutan suara.
Permintaan tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Marman dan Devisi Tehnis KPU Provinsi Papua Selatan Helda Ambai dalam rapat koordinasi yang dilakukan KPU Provinsi Papua Selatan dan Bawaslu Papua Selatan yang dihadiri langsung Pj Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, dan Forkopimda Papua Selatan di Swiss Belhotel Merauke, Senin (04/03/2024).
