Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyetujui sebanyak 18.557 formasi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024 di lingkungan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu), pada hari ini, Kamis (18/4).
Hal ini sebagaimana ditandai dengan penyerahan persetujuan formasi CASN terdiri dari PNS dan PPPK di Bawaslu yang akan dibuka pada rekrutmen tahun ini. Persetujuan formasi tersebut tercatat 100 persen dari usulan yang ada, yaitu 18.557 formasi.
“Rinciannya 1.984 CPNS dan 16.573 PPPK, termasuk untuk formasi-formasi yang penting dalam mendukung kinerja Bawaslu seperti analis hukum, analis pengawasan, hingga auditor,” kata Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas saat menyerahkan izin prinsip formasi CASN di Jakarta, Kamis (18/4).
Lebih lanjut, Anas mengungkapkan bahwa melalui rekrutmen ini diharapkan bisa memberi kesempatan besar kepada para honorer/tenaga non-ASN di lingkungan Bawaslu yang selama ini sudah mengabdi kepada negara.
“Pemerintah berharap penyerapan tenaga non ASN/honorer di Bawaslu bisa optimal menjadi ASN, sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menuntaskan penataan tenaga non-ASN/honorer sesuai arahan Presiden,” lanjut Anas.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyetujui sebanyak 18.557 formasi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024 di lingkungan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu), pada hari ini, Kamis (18/4).
Hal ini sebagaimana ditandai dengan penyerahan persetujuan formasi CASN terdiri dari PNS dan PPPK di Bawaslu yang akan dibuka pada rekrutmen tahun ini. Persetujuan formasi tersebut tercatat 100 persen dari usulan yang ada, yaitu 18.557 formasi.
“Rinciannya 1.984 CPNS dan 16.573 PPPK, termasuk untuk formasi-formasi yang penting dalam mendukung kinerja Bawaslu seperti analis hukum, analis pengawasan, hingga auditor,” kata Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas saat menyerahkan izin prinsip formasi CASN di Jakarta, Kamis (18/4).
Lebih lanjut, Anas mengungkapkan bahwa melalui rekrutmen ini diharapkan bisa memberi kesempatan besar kepada para honorer/tenaga non-ASN di lingkungan Bawaslu yang selama ini sudah mengabdi kepada negara.
“Pemerintah berharap penyerapan tenaga non ASN/honorer di Bawaslu bisa optimal menjadi ASN, sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menuntaskan penataan tenaga non-ASN/honorer sesuai arahan Presiden,” lanjut Anas.
