Wali Kota Jayapura yang diwakili Plt Sekda, Evert N Merauje menjelaskan pelaksanaan seleksi kali ini dilakukan secara transparan dan adil, sekaligus memperhatikan aspirasi masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).
Pemerintah mengingatkan agar seluruh pihak mematuhi aturan dan tidak mencoba melakukan intervensi dalam bentuk apa pun. “Wali Kota menegaskan, jika ditemukan adanya calo atau pihak yang mencoba bermain dalam proses selek
Kata Abisai Rollo, pelaksanaan tes P3K tahap II sempat tertunda karena masih menunggu jadwal resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Adapun Pemerintah Kota Kota Jayapura melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pela
Dalam arahannya, Rustan Saru memberikan tanggung jawab langsung kepada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kota Jayapura untuk memperketat pemantauan kedisiplinan pegawai, baik melalui absensi harian maup
“Ini tentu sangat disayangkan. Pemerintah sudah memberikan kesempatan kepada mereka, tapi ternyata masih ada yang tidak mematuhi aturan jam kerja dan absensi. Padahal kedisiplinan adalah hal mendasar bagi seorang aparatu
Rustan Saru menekankan pentingnya keseriusan seluruh peserta dalam mengikuti Diklat tersebut, karena kegiatan ini merupakan tahap awal pembentukan karakter dan profesionalisme aparatur negara.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan, per 22 Agustus 2025, ada sekitar 1.370.523 orang yang berpotensi masuk usulan PPPK Paruh Waktu. Dari jumlah tersebut, sudah 1.068.495 atau sekitar
‘’Kita sudah berada di bulan Juni. Atau setengah tahun kita telah melaksanakan tugas dna tangung jawab masing-masing baik sebagaio pejaba, staf ASN maupun PPPK. Saya ingatkan kembali terkait dengan kinerja sebagai ASN. D
Yonathan mengungkapkan, sejauh ini pihaknya belum menerima informasi terkait penundaan tersebut. Untuk saat ini, Pemerintah Kabupaten Mimika masih fokus terkait seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kuota 280 untuk Orang Asli Papua (OAP).
 Adapun aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2025. Hal ini bisa menjadi dasar untuk menyikapi harapan dari Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) Tanah Papua yang yang masih membutuhkan tenaga pengajar untuk ditempatkan di sekolah-sekolahnya.
