Dia menegaskan seluruh tenaga honorer yang diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) wajib menunjukkan komitmen untuk mengabdi kepada masyarakat berdasarkan lokasi penugasan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah provinsi.
Akar dari permasalahan ini dibongkar oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian. Dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI, Tito membeberkan ada sekitar 39 daerah di Indonesia yang saat ini berada dalam kondisi kritis dan tidak mampu mem
Sebanyak 3.053 formasi guru PPPK disiapkan untuk mendukung operasional Sekolah Rakyat, program pendidikan yang digagas pemerintah sebagai upaya memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan berkualitas dan layanan pendidikan be
‘’Pada prinsipnya, kami Pemda sudah siap melaksanakan baik di sisi ruangan, menyediakan fasilitas komputer dan panitia yang akan membackup pelaksanaan seleksi tersebut. Kita hanya menunggu arah perintah dari BKN pusat ke
Adapun komponen gaji ke 13 PNS dan PPPK 2026 meliputi : gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum dan tunjangan kinerja atau tunjangan profesi. Pemerintah memiliki sejumlah t
‘’Hak-hak ASN berupa gaji pokok dan tunjangan. Ada juga insentif serta TPP. TPP dalam ketentuan perundang-undangan diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,’’ tandas Apolo Safanpo menjawab pertanyaan media ini.
Elias Mite menjelaskan, pembayaran THR tersebut sedikit mengalami keterlambatan karena keterlambatan surat edaran dari Presiden tentang pembayaran THR. Tapi turunan peraturan pemerintah (PP) tentang pembayaran THR terseb
Isu gaji guru honorer Rp300 ribu mengemuka ketika pemerintah berencana mengangkat sekitar 32.000 petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kebijakan tersebu
Menurut Edy, status kepegawaian yang diberikan kepada pegawai SPPG saat ini justru mencerminkan kondisi ketenagakerjaan yang ideal. Ia menilai pola tersebut seharusnya bisa menjadi contoh dalam sistem ketenagakerjaan nas
Lihat saja SPPG baru berjalan setahun terakhir sementara saat ini ada ribuan guru honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun namun dari segi upah atau gaji masih jauh dari harapan. Selain itu waktu pengangkatan juga belum
Hadir juga Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura, Nur Hasan, Pj. Sekda Keerom, Stenly Mongka, Kepala BKPSDM Keerom, Angelo Frank, Ketua DPRK Keerom, Kanisius Kango dan Kapolres Keerom, AKBP. Astoto Budi.
Yusfitriadi menyampaikan, persoalan pertama terletak pada persyaratan pengangkatan PPPK. Ia mempertanyakan absennya ketentuan masa kerja minimum, mengingat beberapa karyawan SPPG baru bekerja sekitar satu tahun namun sud
Pembayaran TPP bagi setiap ASN/P3K dilakukan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dengan memperhatikan meskanisme yang berlaku, misalnya memperhatikan kehadiran atau absensi para pegawai bersakutan, namun hampir 100 % dibaya
Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, menegaskan bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) memiliki kedudukan yang setara dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam struktur pemerintahan. Menurutnya, negara m
Menurut Rustan Saru, pelatihan prajabatan bukan sekadar formalitas, melainkan proses penting untuk membentuk karakter, disiplin, dan profesionalisme para aparatur baru. Ia meminta seluruh peserta prajabatan benar-benar m
Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, menyampaikan apresiasi sekaligus pesan penting kepada seluruh peserta yang baru menyelesaikan pelatihan tersebut agar mampu menjadi contoh bagi aparatur sipil negara (ASN) lainnya d
“Mulai dari marga Rollo, tiga kampung Skouw, dan Port Numbay, saya tegaskan harus jadi teladan. Mereka ini adalah anak-anak negeri, jadi harus kasih contoh bagi pegawai lainnya dalam membangun negerinya sendiri,” tegas W
“Hari ini, tanggal 3 November 2025, kepada seluruh ASN dan PPPK yang baru menerima SK, saya berpesan: rajin-rajinlah bekerja. Kalau sudah dipercaya Tuhan, itu artinya Tuhanlah yang memberikan pekerjaan ini, bukan Wali Ko
Kegiatan rutin setiap awal pekan ini berlangsung dengan khidmat dan penuh semangat, sekaligus dirangkaikan dengan penyerahan Angaraksa Darma Award Kabupaten Sarmi bidang Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK.
"Melalui orientasi dan diklat prajabatan ini, kita ingin membentuk aparatur yang disiplin, berkarakter, serta mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” lanjutnya.
Dari total 791 peserta yang mengikuti kegiatan
"ASN harus menjadi ujung tombak dalam memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan. Tidak boleh ada pungutan di luar ketentuan. Kita ingin mengubah pola pikir agar ASN bekerja dengan integritas dan semangat mel
Wali Kota Jayapura yang diwakili Plt Sekda, Evert N Merauje menjelaskan pelaksanaan seleksi kali ini dilakukan secara transparan dan adil, sekaligus memperhatikan aspirasi masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).
Pemerintah mengingatkan agar seluruh pihak mematuhi aturan dan tidak mencoba melakukan intervensi dalam bentuk apa pun. “Wali Kota menegaskan, jika ditemukan adanya calo atau pihak yang mencoba bermain dalam proses selek
Kata Abisai Rollo, pelaksanaan tes P3K tahap II sempat tertunda karena masih menunggu jadwal resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Adapun Pemerintah Kota Kota Jayapura melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pela
Dalam arahannya, Rustan Saru memberikan tanggung jawab langsung kepada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kota Jayapura untuk memperketat pemantauan kedisiplinan pegawai, baik melalui absensi harian maup
“Ini tentu sangat disayangkan. Pemerintah sudah memberikan kesempatan kepada mereka, tapi ternyata masih ada yang tidak mematuhi aturan jam kerja dan absensi. Padahal kedisiplinan adalah hal mendasar bagi seorang aparatu
Rustan Saru menekankan pentingnya keseriusan seluruh peserta dalam mengikuti Diklat tersebut, karena kegiatan ini merupakan tahap awal pembentukan karakter dan profesionalisme aparatur negara.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan, per 22 Agustus 2025, ada sekitar 1.370.523 orang yang berpotensi masuk usulan PPPK Paruh Waktu. Dari jumlah tersebut, sudah 1.068.495 atau sekitar
‘’Kita sudah berada di bulan Juni. Atau setengah tahun kita telah melaksanakan tugas dna tangung jawab masing-masing baik sebagaio pejaba, staf ASN maupun PPPK. Saya ingatkan kembali terkait dengan kinerja sebagai ASN. D
Yonathan mengungkapkan, sejauh ini pihaknya belum menerima informasi terkait penundaan tersebut. Untuk saat ini, Pemerintah Kabupaten Mimika masih fokus terkait seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kuota 280 untuk Orang Asli Papua (OAP).
Adapun aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2025. Hal ini bisa menjadi dasar untuk menyikapi harapan dari Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) Tanah Papua yang yang masih membutuhkan tenaga pengajar untuk ditempatkan di sekolah-sekolahnya.
Plt Kepala BKPSDM Kabupaten Jayapura Budi Projonegoro Yokhu menjelaskan, Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah memberikan perpanjangan pendaftaran PPPK jalur khusus honorer sampai tanggal 15 Januari 2025.
"Jumlah formasi ini sesuai dengan hasil pemetaan aplikasi ruang talenta guru Dinas Pendidikan untuk tingkat TK hingga SMA/SMK," ujar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Biak Numfor Kamaruddin dihubungi di Biak, Sabtu.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor, Gunadi, S.Sos., M.Si., menyampaikan bahwa meskipun tambahan pegawai sebesar 1.121 untuk CPNS dan 1.200 untuk PPPK ini akan mendukung peningkatan layanan pemerintah, hal tersebut belum diimbangi oleh peningkatan alokasi anggaran dalam Dana Alokasi Umum (DAU).
BKN memastikan, pendaftaran PPPK yang dibagi menjadi dua ini telah disesuaikan dengan kriteria berbeda. Pada pendaftaran PPPK periode pertama akan diprioritaskan bagi pelamar prioritas. Meliputi Pelamar prioritas guru dan D-IV Bidan Pendidik tahun 2023; Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II); dan Tenaga Non ASN yang terdata dalam pangkalan data (database) BKN.
Bupati Nabire, Mesak Magai dalam acara penyerahan SK tersebut menegaskan, Para pegawai P3K dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Karena menurutnya, sesuai dengan arahan presiden, semua tenaga kontrak yang terdata dan juga termasuk tenaga K2, harus diselesaikan paling lambat tahun ini. Karena itu sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, pihaknya memastikan semua proses itu berjalan.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Mimika, Evert L. Hindom menjelaskan, pembukaan penerimaan PPPK ini sesuai dengan arahan dari Badan Kepegawaian Negara.
Salvianus Laiyan menjelaskan, setelah BKN melakukan verifikasi tersebut dan semuanya dinyatakan lengkap, BKN kemudian mengeluarkan pertimbangan teknis. ‘’Nah, pertek inilah yang nanti menjadi dasar NIK dari masing-masing lulusan itu dikeluarkan,” jelasnya.
Hal ini sebagaimana ditandai dengan penyerahan persetujuan formasi CASN terdiri dari PNS dan PPPK di Bawaslu yang akan dibuka pada rekrutmen tahun ini. Persetujuan formasi tersebut tercatat 100 persen dari usulan yang ada, yaitu 18.557 formasi.
”Rata-rata selisih quick count Poltracking hanya 0,10 persen dari hasil rekapitulasi resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU),” kata Direktur Utama Intra Publik Mauli Fikr dalam keterangan tertulisnya.
