"Kemarin itu saat pertemuan memang dirasa ada ketidakadilan sebab kita mendapatkan kuota fiskal untuk otsus itu terkecil, namun kesalahannya kembali ke pada kita, namun kalau dilihat orang asli papua yang ada di wilayah ini 1,4 juta lebih,
Wakil Bupati Keerom, Daud, dalam sambutannya menekankan bahwa penggabungan ini bertujuan untuk memastikan sinkronisasi antara program pembangunan umum dan program spesifik yang didanai melalui dana Otsus. Langkah ini diambil agar seluruh pe
Menurutnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Jayapura menunjukkan dinamika yang perlu mendapat perhatian serius. Jumlah pencari kerja tercatat mencapai sekitar 112 ribu orang atau
Terkait dengan itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Selatan Heribertus Silvianus Silubun mengatakan, terkait dengan pengembalian dana Otsus hasil efisiensi di tahun 2026 tersebut pihaknya meminta dan
Ratusan siswa menyambut kedatangan orang nomor dua di Republik ini dengan nyanyian yang menggema di antara selasar kelas. Bagi para siswa di sana, kehadiran sang Wapres bukan sekadar protokoler negara, melainkan simbol p
Pendekatan ini seringkali dianggap kontraproduktif, memicu eskalasi kekerasan, dan meningkatkan jumlah pengungsi warga sipil menjadi lebih kompleks. Alih-alih menyelesaikan masalah secara fundamental, konflik yang terjad
Menurut Benny, diskursus yang digulirkan oleh anggota DPD RI asal Papua Barat Daya, Paul Fincent Mayor, hingga menjadi trending di platform seperti TikTok dan Facebook dalam sebulan terakhir, telah membuka ruang diskusi
SLSB ini kata Novita menjadi salah satu persyaratan bagi mahasiswa baru yang ingin masuk di FKM Uncen. Dengan penilaian dari akademik dan non akademik, khususnya berdasarkan rekomendasi sekolah asal, nilai raport dan pre
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Regulasi yang juga Sekretaris Pokja Agama MRP, Markus Kajoi, mengatakan pihaknya kini fokus melakukan pendataan terkait perizinan investasi. Pasalnya, selama ini pemerintah dinilai belum mel
Ketua MRP, Nerlince Wamuar, menegaskan bahwa pelibatan MRP dalam setiap kebijakan strategis, khususnya yang berkaitan dengan hak Orang Asli Papua (OAP), merupakan amanat undang-undang. Ia merujuk pada Undang-Undang Otono
