Sebagai informasi dilantiknya Hanuebi menjadi wakil ketua III DPR Kota Jayapura menjadi langkah penting dalam mendorong inklusivitas dan keterwakilan masyarakat adat di lembaga legislatif, khususnya dari 10 Kampung adat
Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans Kabupaten Mimika, Humpri Taihuttu dalam laporan panitia menyampaikan bahwa kegiatan ini sebagai upaya yang dilakukan oleh Disnakertrans dalam meningkatka kompetensi pencake
Tak hanya itu, bupati Yoseph Bladib Gebze juga menyerahkan 50 lapak usaha orang asli Papua yang tersebar di Kampung Buti, Kelurahan Kamundu, Kelurahan Rimba Jaya, Kelurahan Kelapa Lima dan Kelurahan Kamahedoga, Distrik M
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Jayapura, Abdul Rahman Basri, mengatakan kegiatan pemberian santunan yang dilakukan Baznas sangat bermanfaat dan mendukung program pemerintah daerah.
Fraksi mengingatkan kembali bahwa lahirnya UU Otsus Papua Tahun 2001—yang kemudian direvisi menjadi UU No. 2 Tahun 2021 merupakan solusi meredam dinamika politik di Papua dua dekade lalu. Fraksi juga menyoroti kondisi du
‘’Yang paling penting yang menjadi saya konsen tapi saya belum cek soal prosentase penerimaan pegawai yakni 80:20. Artinya 80 persen orang asli Papua (OAP). Mengapa, karena kita harus menolong. Karena saudara-saudara kit
Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jayapura, Edward Sihotang, menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas tenaga kerja, khususnya Orang Asli Papua (OAP), untuk mampu bersaing dalam perkembangan ekon
Nathan mengatakan sejak didirikan pada 2003, IPN yang berlokasi di Kabupaten Mimika telah berkembang menjadi pusat pelatihan vokasi berkelas Industri dengan pelatihan berbasis kompetensi Kerja Khusus dan berbagai progra
Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jayapura Idris Taba di Sentani, Sabtu, mengatakan pelatihan ini diikuti puluhan peserta dari berbagai kampung di daerah ini, yang selama ini mengandalkan aktivitas
Selain itu, pemerintah juga menerbitkan PP Nomor 106 Tahun 2021 dan PP Nomor 107 Tahun 2021, yang menjadi dasar bagi pembentukan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dan Komite Percepatan P
