Dikatakan, setiap keluarga penerima manfaat yang merupakan OAP di Kabupaten Supiori, terkecuali ASN, TNI/Polri dan BUMN, mendapatkan hingga 100 kilogram beras per tahun. Mekanisme distribusi dilakukan bekerja sama dengan Perum Bulog, dengan pendataan berbasis daftar kepala keluarga dari masing-masing kampung. Beras ini.
Dia menjelaskan dana otonomi khusus itu digunakan kepada pembiayaan bantuan pembelanjaan sarana dan prasarana perikanan, kemudian program peningkatan sumber daya manusia masyarakat asli Papua, melalui program pelatihan. Kemudian penguatan kelembagaan melalui, pendampingan pada kelompok-kelompok yang sudah dibentuk.
Fera Dika juga menyebutkan bahwa dari total 3.629 pelamar yang lulus seleksi administrasi, sebanyak 3.524 orang hadir dan mengikuti SKD. Sementara itu, 105 orang yang tidak hadir secara otomatis dianggap mengundurkan diri.
"Untuk pelayanan sistim penyediaan air bersih, Sumber air dari Kali Kwarja dengan debit kurang lebih 1 liter/detik dengan sistem gravitasi, sehingga tidak membutuhkan BBM atau listrik, karena air ditangkap di intake kemudian di tampung di reservoar lalu dilanjutkan ke saluran pipa air menuju rumah warga,"ucapnya.
Amos mengaku dua sumber anggaran ini yang menjadi kegiatan PU Provinsi Papua pasca adanya daerah otonomi baru (DOB). Sehingga itu, ia meminta mama-mama Papua bersabar menunggu pekerjaan tahun depan.
Devisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Papua Selatan Muhammad Muhajir sata membuka sosialisasis partisipatif pengawasan bagi OAP tersebut mengatakan, Bawaslu Papua Selatan tidak dapat bekerja sendiri tanpa melibatkan unsur masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya melibatkan berbagai stakeholder diantaranya adalah orang asli Papua.
Melalui pernyataan sikap, yang dibacakan Koordinator Lapangan (Korlab) Umum, Maksi You, menegaskan bahwa program itu digagas untuk kepentingan elit politik Jakarta. Pasalnya sebelum wacana transmigrasi ini muncul sudah lebih dulu negara mengagas Proyek Strategis Nasional (PSN) salah satunya pembukaan lahan persawaahan di Merauke, Papua Selatan.
Polri berencana merekrut 600 bintara kompetensi khusus (bakomsus) lulusan SMK jurusan pertanian, untuk menindaklanjuti instruksi program pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan.
“Dari nama-nama tersebut, nantinya kita teruskan keputusannya dari menteri dalam hal ini pemerintah pusat,” kata Ramses. Sebelumnya, Kemendagri melantik 42 anggota Pansel DPRP di Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.
Diapun mengatakan program transmigrasi di Papua ini sudah dilakukan sejak lama, akan tetapi sampai saat ini masih menimbulkan beebagai persoalan. Persoalan utamanya antara lain belum tepat sasarannya program pastoral, strategis, kebijakan dan sosial budaya untuk memperkuat proses integrasi sosial, interaksi sosial dan keakraban jaringan sosial lintas ras, suku dan etnis dalam masyarakat yang majemuk ini.
