JAYAPURA-Konflik bersenjata yang terus terjadi di Papua kembali memakan korban sipil. Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Theo Hesegem, menilai situasi keamanan di Papua semakin memprihatinkan karena masyarakat sipil, baik orang asli Papua (OAP) maupun warga non-Papua, terus hidup dalam ketakutan dan ancaman kekerasan.
Pernyataan itu disampaikan Theo menyusul tewasnya delapan pendulang emas ilegal di Distrik Korowai yang diduga dilakukan kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB-OPM) dalam operasi bersenjata pada 17-20 Mei 2026. Menurut Theo, selama ini warga sipil non-Papua seperti guru, tenaga kesehatan, pengusaha, pengojek, hingga pilot yang bekerja dan melayani masyarakat di Papua kerap menjadi korban dalam konflik berkepanjangan di Tanah Papua.
“Masyarakat sipil sering dicurigai sebagai aparat intelijen atau bagian dari TNI-Polri. Akibatnya, banyak warga non-Papua merasa tidak aman untuk bekerja dan beraktivitas di Papua,” ujar Theo Hesegem kepada Cenderawasih Pos, Senin (25/5).
Ia menilai berbagai kasus kekerasan terhadap warga sipil selama ini belum mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat maupun daerah. Padahal, seluruh warga negara memiliki hak yang sama untuk hidup aman dan mendapatkan perlindungan hukum. Theo juga menyoroti kunjungan kerja Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, ke Kabupaten Yahukimo pada April 2026 lalu yang dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap penyelesaian konflik bersenjata di Papua.
“Setelah kunjungan itu justru kembali terjadi bentrokan dan aksi kekerasan bersenjata. Ini menunjukkan persoalan Papua belum ditangani secara menyeluruh,” katanya. Menurut Theo, konflik Papua tidak bisa terus diselesaikan hanya melalui pendekatan keamanan semata. Ia menegaskan pemerintah perlu membuka ruang dialog damai guna mencari solusi jangka panjang yang berkeadilan dan berkelanjutan.
JAYAPURA-Konflik bersenjata yang terus terjadi di Papua kembali memakan korban sipil. Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Theo Hesegem, menilai situasi keamanan di Papua semakin memprihatinkan karena masyarakat sipil, baik orang asli Papua (OAP) maupun warga non-Papua, terus hidup dalam ketakutan dan ancaman kekerasan.
Pernyataan itu disampaikan Theo menyusul tewasnya delapan pendulang emas ilegal di Distrik Korowai yang diduga dilakukan kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB-OPM) dalam operasi bersenjata pada 17-20 Mei 2026. Menurut Theo, selama ini warga sipil non-Papua seperti guru, tenaga kesehatan, pengusaha, pengojek, hingga pilot yang bekerja dan melayani masyarakat di Papua kerap menjadi korban dalam konflik berkepanjangan di Tanah Papua.
“Masyarakat sipil sering dicurigai sebagai aparat intelijen atau bagian dari TNI-Polri. Akibatnya, banyak warga non-Papua merasa tidak aman untuk bekerja dan beraktivitas di Papua,” ujar Theo Hesegem kepada Cenderawasih Pos, Senin (25/5).
Ia menilai berbagai kasus kekerasan terhadap warga sipil selama ini belum mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat maupun daerah. Padahal, seluruh warga negara memiliki hak yang sama untuk hidup aman dan mendapatkan perlindungan hukum. Theo juga menyoroti kunjungan kerja Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, ke Kabupaten Yahukimo pada April 2026 lalu yang dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap penyelesaian konflik bersenjata di Papua.
“Setelah kunjungan itu justru kembali terjadi bentrokan dan aksi kekerasan bersenjata. Ini menunjukkan persoalan Papua belum ditangani secara menyeluruh,” katanya. Menurut Theo, konflik Papua tidak bisa terus diselesaikan hanya melalui pendekatan keamanan semata. Ia menegaskan pemerintah perlu membuka ruang dialog damai guna mencari solusi jangka panjang yang berkeadilan dan berkelanjutan.
