Terkait ini Satgas Operasi Damai Cartenz (ODC) 2026 bersama Polres Yahukimo membantah tuduhan yang sempat dinarasikan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang menyebut jika pemuda itu adalah w
Delapan orang yang disebut sebagai anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Kodap XV/Ngalum Kupel menyatakan kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Prosesi kembalinya merek
Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, dalam keterangannya menyebut aksi tersebut dilakukan oleh pasukan TPNPB Kodam XVI Yahukimo yang dipimpin Komandan Operasi Wilayah Yahukimo, Mayor Kopi Tua Heluka, bersama Komandan Operasi Batalyon Yamue,
Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, mengatakan operasi tersebut dipimpin Komandan Kowip I Rutis, Barnabas Muk. Menurutnya, sekitar pukul 12.00 WIT pasukan TPNPB melakukan penyerangan terhadap rombongan yang disebut terdiri dari lebih dari
TPNPB Kodap XVI Yahukimo juga lanjut Sebby mengancam akan terus melakukan patroli dan operasi terhadap aparat keamanan serta pihak yang mereka sebut sebagai agen intelijen di wilayah Yahukimo. Selain itu, kelompok tersebut menyatakan penola
Pernyataan itu disampaikan Theo menyusul tewasnya delapan pendulang emas ilegal di Distrik Korowai yang diduga dilakukan kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB-OPM) dalam operasi bersenjata pada 17-20 Mei 2026. Menurut Theo
Warga di wilayah Korowai dilaporkan mengungsi ke hutan menyusul operasi gabungan TNI-Polri pasca pembunuhan delapan pendulang emas ilegal yang diduga dilakukan kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB-OPM). Informasi yang dit
Pasalnya, pihaknya mendapat laporan jika selama ini banyak pesawat yang masuk ke Korowai membawa serta pasukan militer. Pesawat - pesawat ini mendrop pasukan untuk masuk lewat perbatasan Boven Digoel - Yahukimo. "Kami manajemen markas Pusat
Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, menyatakan aksi pembakaran dilakukan saat operasi kelompok tersebut berlangsung di wilayah Yahukimo. Dalam pernyataannya, TPNPB kembali menegaskan penolakan terhadap pembangunan infrastruktur pemerintah
-Rumah Solidaritas Papua menyoroti meningkatnya eskalasi kekerasan dan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di sejumlah wilayah Papua sepanjang Januari hingga Mei 2026. Koalisi masyarakat sipil menilai situasi keamanan di tanah
