JAYAPURA-Dugaan penyanderaan terhadap sembilan warga sipil di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah diragukan pembela hak asasi manusia (HAM). Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP), Theo Hesegem mendesak dilakukan investigasi independen untuk mengungkap fakta sebenarnya di balik kasus tersebut.
Theo menilai kasus dugaan penyanderaan itu masih belum jelas karena adanya perbedaan informasi antara pihak TNI dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Kondisi saling tuding seperti ini berisiko membuat masyarakat sipil kembali menjadi korban.
“Kalau seperti ini berarti yang korban masyarakat sipil. Daripada masyarakat sipil yang jadi korban maka yang dibutuhkan saat ini adalah tim investigasi independen untuk membuktikan fakta dan data,” kata Theo, saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Kamis (27/8).
Ia mengatakan, berdasarkan informasi yang berkembang, TNI menyebut penyanderaan dilakukan oleh TPNPB. Sementara itu, Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom menyatakan pihaknya tidak mengetahui kejadian tersebut dan mengaku belum mengeluarkan perintah operasi di wilayah Jila. Perbedaan klaim tersebut, menurut Theo, membuat fakta mengenai siapa pelaku sebenarnya belum dapat dipastikan.
“Ini kasus tidak jelas, apa memang betul dilakukan penyanderaan oleh TPNPB atau tidak. Karena kedua belah pihak punya pandangan yang berbeda, dimana TNI menyebut TPNPB melakukan penyanderaan sementara TPNPB mengeklaim mereka tidak melakukan penyanderaan,” ujarnya.
JAYAPURA-Dugaan penyanderaan terhadap sembilan warga sipil di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah diragukan pembela hak asasi manusia (HAM). Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP), Theo Hesegem mendesak dilakukan investigasi independen untuk mengungkap fakta sebenarnya di balik kasus tersebut.
Theo menilai kasus dugaan penyanderaan itu masih belum jelas karena adanya perbedaan informasi antara pihak TNI dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Kondisi saling tuding seperti ini berisiko membuat masyarakat sipil kembali menjadi korban.
“Kalau seperti ini berarti yang korban masyarakat sipil. Daripada masyarakat sipil yang jadi korban maka yang dibutuhkan saat ini adalah tim investigasi independen untuk membuktikan fakta dan data,” kata Theo, saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Kamis (27/8).
Ia mengatakan, berdasarkan informasi yang berkembang, TNI menyebut penyanderaan dilakukan oleh TPNPB. Sementara itu, Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom menyatakan pihaknya tidak mengetahui kejadian tersebut dan mengaku belum mengeluarkan perintah operasi di wilayah Jila. Perbedaan klaim tersebut, menurut Theo, membuat fakta mengenai siapa pelaku sebenarnya belum dapat dipastikan.
“Ini kasus tidak jelas, apa memang betul dilakukan penyanderaan oleh TPNPB atau tidak. Karena kedua belah pihak punya pandangan yang berbeda, dimana TNI menyebut TPNPB melakukan penyanderaan sementara TPNPB mengeklaim mereka tidak melakukan penyanderaan,” ujarnya.
