Kasubsatgas Gakkum Polair, Ipda Jarwadi, menjelaskan bahwa keputusan menyerahkan WNA itu kepada pihak Imigrasi diambil berdasarkan hasil pemeriksaan dan pertimbangan kemanusiaan, termasuk kendala komunikasi yang muncul a
Pj Sekda Papua, Suzana D Wanggai mengatakan, ada beberapa agenda yang akan dibahas dalam pertemun tersebut. Salah satunya adalah Angkutan Lintas Batas Negara (ALBN) Jayapura–Vanimo (PP).
Sidang perdana yang dipimpin Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Merauke Muhammad Irsyab Hasyim, SH tanpa kehadiran pemohon Robert Gebze. Pemohon diwakili kuasa hukumnya Kaitanus FX Mogahai, SH. Sedangkan dari pihak Kodaeral
“Border Trade Fair menjadi wadah untuk mempererat kerja sama dan meningkatkan ekonomi masyarakat perbatasan. Semua pihak akan terus membangun komunikasi aktif agar kegiatan ini berlangsung sukses,” ujar Suzana.
Bukan main-main, barang bukti ganja yang diamankan dari tangan pelaku mencapai
21.313,82 gram atau lebih dari 21 kilogram lebih. Ganja ini dikemas dalam berbagai ukuran, mulai dari plastik 1 kilogram, 5 kilogram, hingga
Dolfinus mengatakan, warga yang tak memilikiidentitas jelas soal kewarganegaraan adalah warga Mosso yang pada tahun 1960-an mengungsi ke Kampung Nyaukono di Kota Vanimo, Papua Nugini akibat operasi militer yang terjadi s
Hal ini disampaikannya terkait kondisi geografis Distrik Muaratami yang berada tepat di ujung perbatasan dengan Papua Nugini (PNG), sehingga rawan menjadi jalur masuk barang haram tersebut.
Menurutnya, pos lintas batas laut di dalamnya berisikan beberapa unsur terkait. Mulai dari TNI-Polri, Bea Cukai, BNN serta unsur lainnya. “Dengan adanya pos lintas batas laut, maka kita bisa menghindari hal-hal yang tida
Puluhan tahun silam, tepatnya ketika gejolak politik di perbatasan RI-PNG memanas, masyarakat Mosso terpaksa meninggalkan tanah leluhur mereka. Mereka memilih menetap di Kampung Nyao, Provinsi Wanimo Green, PNG, dan perl
Menurutnya, langkah ini penting agar proses pembangunan dapat berjalan optimal. Dengan status kewarganegaraan yang jelas, pemerintah memiliki dasar hukum yang kuat untuk memberikan perhatian penuh, baik dalam bentuk peni
