Iapun kembali mengingatkan Polres Nabire untuk segera mengungkap para pelakunya dan memproses hukum. Ini disampaikan Kapolda saat ditanya terkait rencana aksi demo yang kembali akan dilakukan di Nabire.
Kepala Suku Waa Banti, Agus Natkime menghimbau kepada seluruh masyarakat Amungme, Kamoro dan lima suku kerabat agar tidak terprovokasi oleh kelompok yang mencoba mengintervensi YPMAK.
Ia menegaskan bahwa perbuatan bejad itu menunjukkan karakter manusia yang memang mencari kesempatan dan tidak memikirkan kejahatan. Kapolda menegaskan bahwa siapapun dia apakah dia perempuan asing, perempuan Jawa atau dari mana saja maka ada aturan yang melindungi. Ada Undang – undang yang memproteksi sehingga sangat tidak pantas diperlakukan seperti itu.
Ia menjelaskan bahwa dari kejadian kekerasan terhadap warga sipil pada bulan Februari lalu itu langsung direspon lewat pernyataan dan kebijakan yang diambil mabes TNI termasuk Pangdam XVII Cenderawasih. TNI menyatakan akan menindak tegas.
Plt Asisten Bidang Pemerintahan Provinsi Papua, Yohanes Walilo, menyebut penyampaian aspirasi merupakan hal biasa dan hak setiap warga negara. Sebab, dijamin dalam Undang Undang yaitu menyampaikan pendapat di depan umum.
Penanggung jawab aksi FRPHAMP Nabire, Yohanes Giyai mengakui adanya pembubaran aksi massa oleh aparat kepolisian di beberapa titik. "Kami dihadang oleh pihak kepolisian dan mereka membubarkan massa aksi secara brutal menggunakan tembakan peringatan yang disertai gas air mata," ungkap Yohanes Giyai.
Christian Degei, wartawan Seputar Papua, dilarang memfoto dan merekam video bahkan hpnya sempat disita dan oknum polisi menghapus beberapa foto dan video aksi demo di depan RSUD Nabire, Elia Douw, jurnalis wagadei.id, dikejar oknum polisi menggunakan rotan dan dicaci maki di titik aksi Pasar Karang, sedangkan Melkianus Dogopia, Pimpinan Redaksi tadahnews.com dilarang meliput di titik aksi Jepara II Nabire.
Ratusan guru ini mulai kumpul satu persatu di halaman kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke sekitar pukul 08.00 WIT, sambil membentangkan 4 spanduk yang isinya sama yang menyatakan dengan tegas menolak keputusan bupati Merauke Nomor 100.3.2.2/75/tahun 2024 tentang penetapan TPP ASN di lingkungan Pemkab Merauke. Para guru ini kompak menggunakan pakaian seragam PGRI, batik putih bunga-bunga.
Meski demikian Kapolres menegaskan bahwa pihaknya tidak melarang dilakukan aksi selama semua sesuai prosedur dan tidak dipaksakan. Namun jika tetap dipaksakan maka diyakini kondisinya masih akan sama seperti sebelumnya dimana ada bentrok dan ada yang terluka.
Ya, sejak pukul 07.00 WIT massa mulai berdatangan, mereka melakukan orasi serta membawa pamlet dan spanduk. Dan orasi yang dilakukan tak berlangsung lebih dari 2 jam, sekira pukul 09.00 WIT aparat yang berjaga-jaga di lokasi aksi melakukan pembubaran paksa.
Ia menyatakan bahwa pihaknya memberi ruang untuk aksi demo selama semua sesuai aturan . Bahkan pihaknya bisa memfasilitasi jika kelompok tersebut memenuhi syarat formil yang ditentukan oleh Undang-undang yang berlaku di NKRI.
Aksi demo ini menyuarakan bentuk protes terhadap bentuk kekerasan yang dilakukan oknum TNI terhdap warga sipil yang videonya belakanya ini ramai diperbincangkan. Pasalnya ada bentuk penyiksaan yang dilakukan beberapa oknum TNI terhadap satu pria yang dimasukkan ke dalam drum berisi air.
Hanya saja disini Kapolresta Jayapura, Kombes Pol Victor Mackbon kembali menegaskan bahwa jika ingin menyampaikan protes lewat aksi demo maka dilakukan dengan cara yang sudah ditentukan. Tidak berlaku semaunya dan akhirnya muncul perbuatan melawan hukum dan dilakukan penegakan hukum lagi.
Aksi demo ini dimulai dengan melakukan longmarch dari Lapangan Monumen Kapsul Waktu menuju Kantor MRPS dengan membawa sebuah spanduk bertuliskan Ikatan Pedagang mama-mama asli Papua, pemerintah tidak boleh serampangan terkait pasar untuk mama asli Papua.
‘’Kedepan anak-anak asli Papua, harus siap bersaing. Tapi mau tidak mau harus ada kebijakan yang berpihak kepada orang asli Papua. Nah, kebijakan ini harus dikawal dari awal. Bukan sesudah Pemilu selesia baru kita melakukan protes, melakukan ini dan itu. Tapi harus dari awal diatur,’’ kata Romanus Mbaraka yang juga sebagai Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Papua Selatan itu.
Kedatangan mereka di Kantor Gubernur menuntut SK CASN bulan Februari, termasuk meminta kejelasan SK dan kepastian waktu pendistribusian CASN usia 35 tahun keatas ke tiga DOB.
Sejumlah spanduk yang berisi aspirasi dibawa dan dibentangkan dalam aksi tersebut, diantaranya kembalikan hak politik kami OAP, OAP stop jual harga diri OAP, DKPP Ketua, Komisioner Bawaslu di 4 kabupaten Papua Selatan, Partai Politik harus prioritaskan OAP dan sebagainya.
Kapolres didampingi Wakapolres, para Kasat dan Kapolsek Merauke kota serta ratusan personel Polres Merauke dan personil Brimob Merauke. Aksi demo damai dilakukan kelompok yang mengatasnamakan Forum Komunikasi Lintas Orang asli Papua Propinsi Papua Selatan dengan jumlah massa sekitar 300 orang.
Dalam orasinya Korlab Aksi, Jhordi Darun E Weya menyatakan aksi itu terjadi karena menduga PPD Heram melakukan manipulatif suara caleg dan partai politik. Sehingga mereka menuntut PPD distrik Heram untuk mengembalikan suara Caleg dan perangkingan partai sesuai dengan rekapitulasi bersama saksi dan Panwas Distrik di Hotel Horison Padang Bulan.
Satu baliho lainnya bertuliskan, “Ketua KPUD Mimika, Ketua PPD Tembagapura dan Ketua PPD Kwamki Lama kembalikan perolehan suara caleg Bapak Martinus Walilo yang telah dialihkan kepada caleg lain”.
Mereka menuntut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Daerah (KPUD) Mimika untuk segera mengembalikan suara Partai Nasdem di daerah pemilihan (Dapil) 5, Distrik Tembagapura, Mimika, Papua Tengah yang awalnya 2.388 saat pleno distrik hilang di pleno KPUD Kabupaten Mimika.
Dalam aksi demo tersebut coordinator lapangan Simson Asso Meminta untuk KPU Kabupaten Jayawijaya, dan Bawaslu memberikan penjelasan terkait perbedaan hasil perolehan suara tingkat distrik tidak sama dengan hasil suara yang di bacakan oleh PPD.
Aksi demo damai ini langsung dijaga ketat pengamanannya dari Kepolisian. Ratusan personel Kepolisian diturunkan. Bahkan 1 unit water canon disiapkan. Pengamanan langsung dibawah komando Kapolres Merauke AKBP I Ketut Suaryana, SH, SIK yang turun langsung kje lapangan memimpin pengamanan itu.
‘’Saya ingatkan kepada seluruh anggota yang turun melakukan pengamanan aksi demo hari ini untuk tidak terpancing. Jangan terpancing. Kalau terpancing maka nanti kita yang rugi,’’ kata mantan Kapolres Nabire ini.
Ketiganya adalah pertama AKP Irwanto Syahwal, Kepala Seksi Propam Polres Merauke, Ipda Maria Ndun dan Briptu Deyce. Ketiganya, kata Wakapolres sempat dilarikan ke rumah sakit untuk pengamanan lebih lanjut karena luka di kepala. ‘’Ada beberapa jahiutan akibat luka kena lemparan batu,’’ jelasnya.
Kecaman tersebut berbuntut pada adanya aksi demonstrasi dari sekelompok masyarakat yang menolak Dr. Sumule Tumbo, SE, MM menjabat sebagai PJ Bupati Jayawijaya, aksi tersebut dilakukan dengan cara menutup pintu masuk dan keluar dari gedung Wenehule Hubi Kantor otonom Pemda Kabupaten Jayawijaya.
Untuk pemalangan yang dilakukan di kantor Gubernur Papua pegunungan dipicu dari adanya dugaan pergantian nama calon anggota MRP Papua Pegunungan yang diusulkan dari setiap kabupaten oleh pemerintah pusat sehingga masyarakat meminta agar pelantikan tersebut ditunda, bahkan mereka ingin bertemu dengan PJ Gubernur Papua Pegunungan untuk menanyakan masalah ini.
Setelah kasus ini dilaporkan, penyidik langsung mengamankan MK dan melakukan penyidikan. Hingga pada Senin (13/11) kemarin berita acara pemeriksaan kasus penganiayaan seorang bidan ini dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jayapura.
Mereka mempertanyakan proses pemilihan Presiden ULMWP yang telah berganti. Menurut mendemo ini cacat hukum karena tidak dilakukan lewat kongres. Massa pun mendesak agar petinggi organisasi ULMWP, WPNCL dan lainnya segera menggelar kongres untuk melakukan pemilihan ulang.
Mengenakan kaus hitam bertuliskan slogan "Yahudi menuntut gencatan senjata sekarang juga atau bukan atas nama kami," para demonstran membentangkan spanduk bertuliskan "Seluruh dunia menyaksikan," dan Palestina harus bebas di pelataran monumen ikonik di New York tersebut.
“Mahasiswa seharusnya memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Tolikara, bukan sebaliknya melakukan aksi demonstrasi terkait sistem pelayanan bantuan pendidikan. Mahasiswa telah menutupi hal baik yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terkait keberpihakan kepada mahasiswa,” ujarnya.
“Kami berharap situasi Kamtibmas di Kota Jayapura terlebih di Papua selalu kondusif dan setiap tokoh perlu mendukung situasi yang aman menjelang atau pada saat Pemilu 2024,” kata Sekjend DPP Barisan Merah Putih dan Ketua Pemuda Adat Saireri II, Ali Kabiyai saat ditemui di Hotel Sahid Entrop usai kegiatan, Sabtu (28/10).
Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mengatakan bahwa penangkapan itu lantaran para mahasiswa kedapatan membawa odol. Menurutnya hal itu mengindikasikan mereka hendak merusuh.
Rencananya adalah IPWP akan menggunakan salah satu ruang pertemuan di gedung parlemen Inggris dan nama – nama di atas telah mengajukan surat ke Ketua House Of Mommon (DPR) Parlemen Inggris untuk minta izin menggunakan salah satu ruangan.
Aksi demo damai ini diawali dengan melakukan longmarch dari sekolah mereka di Jalan Misi secara tertib sambil dikawal kepala sekolah dan guru-guru mereka, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama dalam perjalanan.
Dari pantauan Cenderawasih Pos hampir semua pedagang yang ada di Kota Wamena menutup tempat usahanya mulai dari Supermaket, Minimarket, Pertokoan, konter HP, restoran, café warung makan hingga warung kaki lima dan juga kios –kios kecil hingga mengakibatkan perekonomian di Kota Wamena lumpuh dan menyulitkan masyarakat.
Tuntutan dan aksi demo ini terkait menyikapi maraknya aksi Kriminalitas di Wilayah Kota wamena yang nyata-nyata menimbulkan dampak negatif dan kerugian bagi masyarakat Jayawijaya.
Sebelumnya sejumlah kabupaten termasuk di Kota Jayapura juga dilakukan aksi demo untuk mendukung proses yang sedang berjalan. Pasca pengumuman ini Kota Jayapura terpantau adem ayem. Hanya saja meski demikian pihak keamanan masih terus memantau perkembangan dengan melihat peluang gangguan yang mungkin terjadi.
Ia menyampaikan bahwa beberapa hari terakhir ada selebaran yang beredar di media sosial dan diyakini masyarakat pasti mengetahui sehingga pihak kepolisian telah membangun komunikasi untuk memastikan apa saja yang akan dilakukan.
Salah seorang orator, Rafael Taorekeyau dalam orasinya menyebut kasus dugaan korupsi pengadaan dan pengoperasian pesawat yang dituduhkan pada JR adalah kriminalisasi. Untuk itu, mereka mendesak agar Kejaksaan Negeri Mimika dan Kejaksaan Tinggi Papua mencabut berkas perkara yang sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jayapura.
Statemen tegas disampaikan Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Pol Victor Mackbon terkait isu rencana demo yang beredar dua hari terakhir. Tak dipungkiri dari informasi bahwa akan ada demo Senin (hari ini) membuat warga resah. Banyak yang bertanya-tanya dan masih ada yang mengaku trauma.
Curah hujan yang tinggi sejak semalam di wilayah Wamena dan sekitarnya, menyebabkan beberapa tempat dalam Kota Wamena terendam banjir, lantaran meluapnya saluran drainase seperti di Jalan Hom -hom dan Jalan Sudirman.
