JAYAPURA – Rencana aksi demo yang dilakukan alianse BEM Papua pada Jumat (29/3) di Abepura akhirnya digelar. Meski sebelumnya tidak mendapat izin dari pihak kepolisian lantaran tidak memenuhi beberapa persyaratan namun nyatanya tetap dilakukan.
Aksi demo ini menyuarakan bentuk protes terhadap bentuk kekerasan yang dilakukan oknum TNI terhdap warga sipil yang videonya belakanya ini ramai diperbincangkan. Pasalnya ada bentuk penyiksaan yang dilakukan beberapa oknum TNI terhadap satu pria yang dimasukkan ke dalam drum berisi air.
“Kami menerima permohonan terkait demo cuma kami tolak karena waktu mengajukan sangat mepet dan bertepatan dengan Jumat Agung. Selain itu tidak jelas siapa koordinator lapanganya,” kata Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Pol Victor Mackbon, Jumat (29/3).
Meski tidak diizinkan polisi tetap memfasilitasi hingga penyampaian pendapat bisa terlaksana. “Kami libatkan sekitar 150 personil dan orasi dilakukan di depan Gapura Uncen Abepura,” tambah Kapolresta.
Aksi yang dipimpin oleh koordinator, Kamus Bayage itu meminta untuk kasus penyiksaan tersebut diproses secara tegas dan transparan. Pendemo juga berharap dari pemerintah lewat DPR bisa menggunakan mekanisme di DPR untuk melakukan evaluasi mengingat kasus seperti ini terus berulang.
Pendemo yang berjumlah sekitar 150 orang ini juga membawa tulisan : Papua Darurat Militer. Orasi dilakukan bergantian yang isinya antara lain menyinggung soal hak yang lebih besar lagi yaitu hak dari Tuhan untuk mencabut nyawa adalah hak dari Tuhan.
JAYAPURA – Rencana aksi demo yang dilakukan alianse BEM Papua pada Jumat (29/3) di Abepura akhirnya digelar. Meski sebelumnya tidak mendapat izin dari pihak kepolisian lantaran tidak memenuhi beberapa persyaratan namun nyatanya tetap dilakukan.
Aksi demo ini menyuarakan bentuk protes terhadap bentuk kekerasan yang dilakukan oknum TNI terhdap warga sipil yang videonya belakanya ini ramai diperbincangkan. Pasalnya ada bentuk penyiksaan yang dilakukan beberapa oknum TNI terhadap satu pria yang dimasukkan ke dalam drum berisi air.
“Kami menerima permohonan terkait demo cuma kami tolak karena waktu mengajukan sangat mepet dan bertepatan dengan Jumat Agung. Selain itu tidak jelas siapa koordinator lapanganya,” kata Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Pol Victor Mackbon, Jumat (29/3).
Meski tidak diizinkan polisi tetap memfasilitasi hingga penyampaian pendapat bisa terlaksana. “Kami libatkan sekitar 150 personil dan orasi dilakukan di depan Gapura Uncen Abepura,” tambah Kapolresta.
Aksi yang dipimpin oleh koordinator, Kamus Bayage itu meminta untuk kasus penyiksaan tersebut diproses secara tegas dan transparan. Pendemo juga berharap dari pemerintah lewat DPR bisa menggunakan mekanisme di DPR untuk melakukan evaluasi mengingat kasus seperti ini terus berulang.
Pendemo yang berjumlah sekitar 150 orang ini juga membawa tulisan : Papua Darurat Militer. Orasi dilakukan bergantian yang isinya antara lain menyinggung soal hak yang lebih besar lagi yaitu hak dari Tuhan untuk mencabut nyawa adalah hak dari Tuhan.
