Audit ini dilakukan oleh tim khusus dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) menyusul adanya kasus kematian maternal yang menjadi pemicu upaya perbaikan sistem layanan kesehatan. Direktur Tata Kelola P
Ia memastikan BPBD Provinsi Papua bersama BPBD kabupaten/kota telah menyiagakan sumber daya manusia untuk menangani potensi bencana hidrometeorologi. Dukungan dari berbagai pemangku kepentingan juga terus diperkuat untuk
Pengiriman ini dilakukan langsung oleh Gubernur Papua Matius D. Fakhiri, didampingi Wakil Gubernur Aryoko Rumaropen, Pj Sekda, para kepala OPD, Plt Kepala DKLH Papua, Yaconias Maintindom dan Plt. Kadis Perdagangan dan Pe
LBH Papua menegaskan bahwa peristiwa ini bukan sekadar kelalaian teknis, tetapi merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang serius serta bukti kegagalan pemerintah dalam menjalankan amanah Otonomi Khusus (Otsus) P
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Ahli Utama Itjen Kemendagri, Rolekson Simatupang, memimpin langsung kedatangan tim yang berjumlah delapan orang tersebut. Rolekson menjelaskan bahwa langkah ini
Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menegaskan pentingnya peran guru sebagai pahlawan bangsa yang harus dihormati dan ditempatkan pada posisi terhormat. Ia menyampaikan bahwa guru merupakan garda terdepan dalam membentuk
Karena itu, sambung gubernur, melalui momentum Harkanas, Pemerintah Provinsi Papua menegaskan beberapa hal strategis yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat gizi ikan, memperkuat kesehatan keluarga Papua
Menurutnya, respons pemerintah daerah terhadap kasus tersebut memang sudah berjalan, namun beberapa langkah yang diambil dinilai tidak tepat. Itu termasuk aoal rencana pergantian sejumlah direktur rumah sakit. BTM menila
“Beliau memerintahkan agar segera dilakukan perbaikan melalui audit. Audit internal harus dilakukan untuk mengetahui masalahnya di mana. Rumah sakit-rumah sakit dikumpulkan, termasuk pejabat di Dinas Kesehatan baik tingk
Dia menjelaskan penataan permukiman pesisir di Jayapura akan dilakukan secara bertahap melalui koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata, serta BKKBN, agar p
