Pigai menjelaskan, Kementerian HAM memiliki berbagai program di bidang pendidikan, penyuluhan dan sosialisasi HAM yang dapat dikolaborasikan dengan perguruan tinggi. Program tersebut ditujukan untuk meningkatkan pemahama
Plt Kepala BPBD Provinsi Papua, B. Wisnu Raditya mengatakan, dua peristiwa tersebut harus menjadi peringatan serius bagi masyarakat, khususnya yang beraktivitas di wilayah perairan, di tengah kondisi cuaca ekstrem yang m
Ia mengaku SMA Asisi memberikan dukungan penuh kepada murid mereka untuk mengikuti berbagai iven seperti DBL. Apalagi SMA Asisi memiliki catatan apik pada iven basket terbesar antar pelajar tersebut. “Kita sekolah terus
Gubernur Papua Mathius D Fakhiri, mengatakan program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus menata kawasan permukiman yang lebih layak dan terencana
Kepala DKP Papua Iman Djuniawal, mengatakan selama ini sebagian besar hasil tangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 717 belum sepenuhnya didaratkan di Papua karena keterbatasan fasilitas pelabuhan perikanan
Menurutnya, LHP yang diserahkan bukan sekadar dokumen administratif, tetapi menjadi cerminan sejauh mana pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, serta seberapa efektif dan efis
Pelantikan sejumlah staf khusus ini oleh Fakhri menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Lantaran, sebagian besar yang dilantik tersebut merupakan tim sukses MDF saat Pilkada 2025. Tak sedikit masyarakat menilai pelan
"Total seluruh penduduk di wilayah Papua sebanyak 4,58 juta jiwa. Untuk Provinsi Papua sebanyak 1,10 juta jiwa, Papua Tengah kurang lebih 1,47 juta, Papua Pegunungan 1,47 juta dan Papua Selatan 0,54 juta," ungkapnya.
BTM menegaskan, PDI Perjuangan menghormati keputusan dan kewenangan Gubernur Papua dalam membentuk struktur percepatan pembangunan tersebut. Namun demikian, ia menilai kebijakan itu patut dipertanyakan, terutama jika dik
Meski secara umum BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan belanja daerah Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Keerom telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam semua hal yang material, BPK tetap meny
