Wednesday, January 28, 2026
26.1 C
Jayapura
- Advertisement -spot_img

TAG

PAPUA

MRP Merasa “Ditinggalkan’

Nerlince menegaskan, hingga kini MRP tidak pernah mendapatkan data resmi mengenai jumlah maupun identitas investor yang telah mengantongi izin dan beroperasi di Papua. Padahal, dalam Undang-undang Otonomi Khusus (UU Otsu

Anggap Protes MBG Hanya Karena Khawatir

Angka yang sejatinya bisa memperbaiki wajah pendidikan Indonesia ketimbang berkutat dengan program yang terkesan hanya menguntungkan koorporate. Di Papua isu MBG terus menjadi sorotan utama di media massa maupun media so

DPRP Desak Kemenhub Revisi Regulasi Penerbangan di Papua

Wahyu Wibowo dari PT AMA hadir mewakili lima lembaga penerbangan misi. Ia mengungkapkan bahwa Permenhan RI belum mempertimbangkan kondisi geografis, sosial, serta karakter pelayanan penerbangan misi di Tanah Papua yang s

Pelabuhan Jayapura Jadi Tempat Penyelundupan Terbanyak

Alit menyampaikan bahwa karantina memiliki posisi krusial dalam kedaulatan pangan dengan mendukung swasembada serta menjaga lingkungan dari ancaman hama dan penyakit hewan, ikan, dan tumbuhan yang dapat berdampak terhada

MRP Desak Hak Politik OAP Diperluas

Langkah ini didorong sebagai bentuk penghormatan dan pemberian porsi lebih bagi OAP sebagai pemilik sah tanah adat di Papua. Selama ini, Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) baik jilid pertama maupun kedua hanya memba

Polri Lakukan Mutasi, Wakapolda Papua Diganti

Berdasarkan ST/99/I/KEP/2026, Brigjen Pol. Faizal Ramadhani yang sebelumnya menjabat Wakapolda Papua, diangkat sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri. Penugasan ini bertujuan memperkuat fun

Azarine Dance Competition Bakal Guncang Honda DBL Papua

PIC Honda DBL Papua, Dedy Marfianto dalam technical meeting (TM) menyampaikan beberapa regulasi mulai dari kostum, penjurian, musik yang digunakan serta hal teknis lainnya. Dedy berharap para peserta bisa memahami aturan

Segera Diaudit BPK

Berdasarkan informasi, aktivitas kembali normal di RSJ tersebut setelah pihak rumah sakit, mulai dari suster hingga para dokter dan pengawai lainnya bertemu langsung dengan Inspektorat Provinsi Papua, perwakilan Dinas Ke

DPRP Dorong Bupati dan Wali Kota dari OAP

Menurut Tan, salah satu faktor utama yang terus dipersoalkan adalah pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969. Banyak pihak di Papua menilai Pepera cacat hukum dan tidak demokratis karena hanya melibatkan

Evaluasi Setiap Bulan, Mampu Raih Juara III Nasional Lomba Sekolah Rakyat

Carles merasa yakin meskipun anaknya tergolong nakal di sekolah itu, namun besar harapan anaknya bisa belajar dengan baik dan hidup sangat layak karena semua kebutuhan sekolah dan kebutuhan sehari-hari dicukupi oleh peme

Latest news

- Advertisement -spot_img