"Kejadian ini sangat memalukan dan membuat kami guru merasa tidak aman dan tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik. Kami prihatin," kata Waromi saat ditemui di Kotaraja, Rabu (26/3) siang. Atas peristiwa tersebut Waromi meminta kepada pemerintah dan aparat keamanan untuk lebih memperhatikan dan menjaminkan keamanan bagi tenaga-tenaga guru yang sedang mengabdikan diri di wilayah rawan konflik di tanah Papua ini.
Ketika guru dan Nakes tidak lagi dipercaya untuk mencerdaskan anak bangsa serta memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat lantas siapa yang dipercaya untuk menangani permasalah itu? Distrik yang berada di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan itu akhir-akhir ini menjadi pusat perhatian semua masyarakat.
Pengesahan RUU TNI terkesan sangat cepat dan konsolidasinya dilakukan secara tertutup, tanpa kajian yang mendalam dan pelibatan masyarakat. Sehingga menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Belum lagi implikasi dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang perlu dievaluasi secara detail, terutama dari sisi tugas dan kewenangannya.
Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Frits Ramandey mengaku pihak juga sudah mengindentifikasi jalur distribusi senjata dimana ada dua lokasi yang kerap digunakan yaitu lewat Timika Provinsi Papua Tengah, Nabire Provinsi Papua Tengah dan Kota Jayapura, Provinsi Papua.
Jelas Musa pihaknya menggunakan metode rukyat dan hisab dalam menentukan awal Syawal 1446 Hijriah. Jelasnya selain menggunakan metode rukyat, sidang isbat juga memperhitungkan metode hisab atau perhitungan astronomi. Penerapan metode ini merupakan bagian dari ajaran Islam.
Benhur Tomi Mano menegaskan bahwa acara ini bukan sekadar formalitas, tetapi sebagai ajang untuk bertegur sapa, berbagi kisah, dan mendengarkan aspirasi para insan pers. "Momentum buka puasa ini kita untuk menyapa dan menguatkan ikatan hati dengan teman teman insan pers yang selalu membersamai saya," ujarnya.
“Dinas atau instansi terkait secara prosedural dan formal memiliki tugas yang harus memelihara atau memantau. Karena letaknya pada monitoring, evaluasi atau pemantauan hasil kebijakan yang tidak konsisten dilakukan.”ungkap Pengamat Kebijakan Publik Papua yang juga merupakan seorang Dosen Hukum Universitas STEKOM Semarang Dr. Methodius Kossay,.SH,.M.Hum,.CMP,.CT, ketika dihubungi Cenderawasih Pos, Rabu (26/3) siang.
Hal ini diungkapkan oleh Kapolsek Heram AKP Yunus Ick, Kamis (27/3). Menurutnya, pasca PON, asset-aset milik pemerintah yang ada di wilayah distrik Heram, sebagian besarnya tidak ada perhatian dan perawatan lagi. Sehingga ini membuat banyaknya aset yang ada tidak lagi terjaga, rusak bahkan hilang.
Hal ini menindaklanjuti SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan pegawai ASN pada instansi pemerintah di masa libur dan cuti bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka dan Idul Fitri.
Kepala Bagian Tata Usaha BKSDA Amin Suprajitno mengatakan bahwa lokasi yang ditimbun oleh sekelompok masyarakat itu merupakan lokasi yang telah dijual oleh salah seorang yang berinisial LD, yang mengaku pemilik hak Ulayat kepada LW.
