Dalam aksi tersebut para pendemo membawa empat buah spanduk putih berukuran 1x3 meter yang berisi tuntuan mereka. Dalam aksi demo ini mereka meminta Presiden RI menerbitkan Perpu tentang calon kepada daerah tingkat provinsi, kabupaten dan kota harus Orang Asli Papua (OAP).
Direktur YPMAK, Vebian Magal didampingi lima benerapa kepala suku dan perwakilan suku kerabat saat ditemui menegaskan, oknum kelompok yang ingin melalukan aksi demo pada 18 April 2024 berkaitan dengan pengelolaan dana 1 persen bukanlah bagian dari dua suku besar di Mimika dan lima suku kerabat.
Iapun kembali mengingatkan Polres Nabire untuk segera mengungkap para pelakunya dan memproses hukum. Ini disampaikan Kapolda saat ditanya terkait rencana aksi demo yang kembali akan dilakukan di Nabire.
Kepala Suku Waa Banti, Agus Natkime menghimbau kepada seluruh masyarakat Amungme, Kamoro dan lima suku kerabat agar tidak terprovokasi oleh kelompok yang mencoba mengintervensi YPMAK.
Ia menegaskan bahwa perbuatan bejad itu menunjukkan karakter manusia yang memang mencari kesempatan dan tidak memikirkan kejahatan. Kapolda menegaskan bahwa siapapun dia apakah dia perempuan asing, perempuan Jawa atau dari mana saja maka ada aturan yang melindungi. Ada Undang – undang yang memproteksi sehingga sangat tidak pantas diperlakukan seperti itu.
Ia menjelaskan bahwa dari kejadian kekerasan terhadap warga sipil pada bulan Februari lalu itu langsung direspon lewat pernyataan dan kebijakan yang diambil mabes TNI termasuk Pangdam XVII Cenderawasih. TNI menyatakan akan menindak tegas.
Plt Asisten Bidang Pemerintahan Provinsi Papua, Yohanes Walilo, menyebut penyampaian aspirasi merupakan hal biasa dan hak setiap warga negara. Sebab, dijamin dalam Undang Undang yaitu menyampaikan pendapat di depan umum.
Penanggung jawab aksi FRPHAMP Nabire, Yohanes Giyai mengakui adanya pembubaran aksi massa oleh aparat kepolisian di beberapa titik. "Kami dihadang oleh pihak kepolisian dan mereka membubarkan massa aksi secara brutal menggunakan tembakan peringatan yang disertai gas air mata," ungkap Yohanes Giyai.
Christian Degei, wartawan Seputar Papua, dilarang memfoto dan merekam video bahkan hpnya sempat disita dan oknum polisi menghapus beberapa foto dan video aksi demo di depan RSUD Nabire, Elia Douw, jurnalis wagadei.id, dikejar oknum polisi menggunakan rotan dan dicaci maki di titik aksi Pasar Karang, sedangkan Melkianus Dogopia, Pimpinan Redaksi tadahnews.com dilarang meliput di titik aksi Jepara II Nabire.
Ratusan guru ini mulai kumpul satu persatu di halaman kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke sekitar pukul 08.00 WIT, sambil membentangkan 4 spanduk yang isinya sama yang menyatakan dengan tegas menolak keputusan bupati Merauke Nomor 100.3.2.2/75/tahun 2024 tentang penetapan TPP ASN di lingkungan Pemkab Merauke. Para guru ini kompak menggunakan pakaian seragam PGRI, batik putih bunga-bunga.
