Ia menegaskan bahwa setiap pembangunan harus dilengkapi izin, termasuk laporan terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Karena itu, ia menanyakan kelengkapan surat menyurat gereja dan rumah pastori.
Berdasarkan data yang dihimpun Cenderawasih Pos, aksi dipimpin oleh Yeri Stenly Hamadi (Masyarakat Adat Tobati Enggros) dan diikuti sekira 25 orang. Masa aksi membawa sejumlah spanduk bertuliskan 'Tanah Adat Milik Ahli W
Rencana pemerintah kota Jayapura untuk menertibkan kegiatan penyampaian aspirasi masyarakat di ruang publik memunculkan perbincangan hangat di tengah masyarakat.
Sebagian pihak menilai langkah ini sebagai upaya menjaga k
Salah satu Keluarga Korban bencana alam di Mebrok Arim Tabuni menyebutkan dalam pencarian para korban, mungkin di Distrik Dal yang memiliki akses jelas karena bisa melalui Distrik Mbua, sementara untuk Distrik Mebrok ini
Hal ini disampaikan para pedagang lantaran demo damai yang belakangan ini terjadi di wilayah itu sangat berdampak pada aktivitas perdagangan. Meskipun begitu, sejumlah pedagang kecil tetap bertahan berjualan di lokasi ak
Pantauan media ini, massa yang jumlahnya mencapai ratusan orang itu mendatangi kantor DPRK Mimika dan langsung melakukan orasi. Mereka datang dengan membawa berbagai atribut, mulai dari spanduk hingga potongan karton den
Penyekatan dilakukan di dua titik, yakni di perbatasan antara Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura serta di depan Lapangan Makam Theys H. Eluay. Lokasi tersebut merupakan jalur utama masyarakat Kabupaten Jayapura menuju
Mahasiswa bergerak secara bergelombang dari masing-masing titik dan melakukan orasi secara bergantian. Adapun aksi demo damai yang dilakukan oleh FIM-WP itu dalam rangka memperingati hari lahirnya Uncen, pada 10 November
Aksi demo yang dilakukan aliansi Pemuda dan Mahasiswa ini terkait dengan pembakaran mahkota burung Cenderawasih oleh BBKSDA Provinsi Papua serta masalah minuman keras yang selama ini sudah ini dinilai banyak orang Papua
Ia menegaskan, menyampaikan aspirasi merupakan hak setiap warga negara sebagaimana diatur dalam undang-undang, namun pemerintah Kota Jayapura terbuka untuk menerima aspirasi melalui dialog dan diskusi tanpa harus turun k
