Disini mahasiswa menuntut pencabutan UU TNI UU TNI yang dinilai bertentangan dengan prinsip demokrasi dan berpotensi mengancam hak-hak sipil. Para demonstran tiba menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat, dengan sebagian mengenakan almamater kuning-biru sementara lainnya memakai pakaian bebas.
Aksi dilakukan dengan memasang 1 spanduk penolakan terhadap RUU TNI serta membagi-bagikan selebaran kepada para pengendara motor maupun pengemudi mobil yang berhenti ditraffic light tersebut.
“Betapa sulitnya menemui Kepala Kesbangpol Papua, bahkan kami menyurat untuk audiens dengan gubernur namun tidak diberi akses. Karena itu, demo ini ditujukan kepada Pj Gubernur Papua, lantaran belum menjawab laporan kronologi bukti pelanggaran yang pernah kami laporkan kepada beliau,” kata Rudolf Hugo Tandia Ayomi, perwakilan dari DPRP jalur pengangkatan utusan Kabupaten Yapen yang mengikuti seleksi.
Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini, para pelajar sebelumnya akan melakukan Long March, namun tidak adanya pemberitahuan serta izin dari pihak keamanan, maka mereka hanya diberi waktu untuk membacakan pernyataan sikap.
"Imbauan itu kami umumkan ke dinas terkait, sekolah-sekolah dan juga masyarakat agar anak-anak didiknya tidak melakukan demo atau aspirasi lainnya, akan tetapi ada sekitar 20 orang siswa SMA yang melakukan aksi demo, " katanya kepada Cenderawasih Pos
Koordinator aksi, Stenlhy Dambujai mengatakan aksi itu bertujuan agar pemerintah tidak meneruskan program tersebut. Karena menurutnya masyarakat sekarang tidak membutuhkan MBG melainkan pendidikan yang Grratis.
Hal ini terjadi seperti aksi demo penolakan program MBG dimana sebagian pedagang yang ada di wilayah kota Wamena lebih memilih untuk menutup tempat usahanya dan lebih waspada dengan hal -hal yang tidak diinginkan, ini disebabkan karena masih ada trauma masa lalu terkait dengan kerusuhan 23 September 2019 lalu yang masih membekas.
Aksi unjuk rasa ini dilakukan agar pemerintah pusat bisa merubah program (MBG) di Papua Pegunungan dengan pendidikan gratis yang dinilai hingga saat ini masih mahal sehingga sangat memberatkan masyarakat yang membayani anak -anaknya untuk sekolah selama ini, karena kebanyakan masyarakat hanya menggantungkan perekonomiannya pada hasil perkebunan.
Tiga Tuntutan ASN dari Pemprov Papua Pegunungan yakni pertama segera mempercepat pelantikan pejabat Esalon III dan IV, kedua segera mendapatkan formasi CASN skor nilai SKD Standar Minimal, dan yang ketiga terkait adanya wacana pengurangan TPP sebesar 75 persen di Tolak oleh karena itu aktifitas pelayanan kantor, dinas, badan, biro dan bagian di tutup sampai ada jawaban dari pimpinan.
Esau menambahkan bahwa untuk Dekai sendiri ada sekitar 3000 an peserta didik mulai dari SD-SMA dan perlu dicarikan formulasi yang tepat untuk penerapannya khususnya daerah pegunungan karena banyak sekolah yang berada di pelosok dan itu menggunakan pesawat. Sebelumnya ada beberapa daerah semisal di Dogiyai dan Intan Jaya yang terjadi penolakan namun disinyalir aksi tersebut tidak murni karena ditunggangi kelompok berseberangan.
