Berdasarkan peraturan PKPU No. 3 tahun 2014 dan PKPU No. 3 tahun 2022 maka jadwal pendaftaran yang dikeluarkan oleh komisionr selama 5 hari terhitung tanggal 8 - 12 mei 2024 sangat tidak cukup untuk menyiapkan persyaratan atau dokumen dan penginputan persyaratan, selain itu juga di wamena jaringan internet tidak memadai untuk men upload dokumen.
Aksi ini dilakukan dalam rangka menuntut bendahara TKBM diganti lantaran diduga belum membayar upah kerja para TKBM dalam beberapa bulan terakhir. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas II Pomako, Farid Sijianto mengaku belum mengetahui pasti berapa besar upah yang dituntut anggota TKBM.
Ketua Forum Pembangunan Peduli Kesehatan Papua Pegunugan Benyamin Lagoan S, Kep mempertanyakan dalam pelantikan 15 pimpinan pratama di lingkungan Pemprov Papua Pegunugan tak ada kepala Dinas Kesehatan yang dilantik, padahal dalam lelang jabatan tersebut ada 16 OPD yang mengikuti termasuk dinas Kesehatan.
Selain itu aneksasi 1 Mei 1963 dilakukan tanpa pernah meminta keterlibatan dan persetujuan rakyat dan pemimpin bangsa Papua. Namun pemerintah Indonesia mengurus administrasi dan mulai menempatkan pasukan- pasukan meliternya dalam jumlah besar di seluruh tanah Papua.
  Maria Tegai, perwakilan perempuan dalam demo Forum ASN Provinsi Papua, di hadapan wartawan, dirinya menyampaikan kekesalannya terhadap kepemimpinan Pj Gubernur dan Pj Sekda Provinsi Papua.
 Di bawah tenda di halaman Kantor Gubernur Papua, terlihat sejumlah ASN tersebut berkumpul, berdiskusi, makan-minum sambil karaoke serta mendengarkan alunan musik yang dipasang, dibawa tenda berwarna Merah Putih yang bertulis Kementerian Sosial (Kemensos).
 Demo damai yang dilakukan solidaritas ASN ini masih berkaitan dengan proses pelantikan pejabat eselon II dan eselon III di lingkungan Pemprov yang dinilai terjadi nepotisme dan tidak memperhatikan keberpihakan pada OAP, serta sejumlah masalah yang terjadi di Provinsi Papua.
Aksi demo damai ini merupakan lanjutan dari aksi demo sebelumnya yang dilakukan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke sehubungan dengan penolakan keputusan bupati Merauke terkiat dengan pemberian Tunjangan Penghasilan Pegawai yang dinilai merugikan para guru.Â
  Wakil Ketua II PGRI Kabupaten Merauke Luckianus Liptiay kepada wartawan di sela-sela launching Pekan Olahraga Pelajar Papua Selatan, membenarkan aksi demo yang akan digelar ke Kantor Bupati Merauke untuk dapat bertemu dengan bupati Merauke.
  Dalam aksi tersebut para pendemo membawa empat buah spanduk putih berukuran 1x3 meter yang berisi tuntuan mereka. Dalam aksi demo ini mereka meminta Presiden RI menerbitkan Perpu tentang calon kepada daerah tingkat provinsi, kabupaten dan kota harus Orang Asli Papua (OAP).
