MERAUKE– Di momen peringatan Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional sekelompak masyarakat yang mengatasnamakan Komite Aksi selamatkan Demokrasi dan Lingkungan (Komasdelig) Papua Selatan menggelar aksi demo damai ke Gedung Negara yang sementara menjadi Kantor Gubernur Papua Selatan, Rabu (10/12).
Dalam aksinya yang dimulai sekira pukul 10.30-13.30 WIT itu, para pendemo dengan koordinator umum Ambrosius Nit dan Wakorlap Martinus itu membawa sebuah spanduk dan sejumlah pamplet.
Spanduk putih yang ukurannya tidak terlalu besar tersebut menyoroti soal krisis kemanusiaan di Tanah Papua, kejahatan, militerisme dan perampasan tanah adat. Sementara untuk pamlet bertuliskan stop geneside. Ada juga yang bertuliskan Indonesia kolonialisme diatas Tanah Papua.
Sejumlah peserta aksi menyampaikan orasi selama selama aksi berlangsung. Tidak kurang dari 11-12 orang menyampaikan orasi dimana para pendemo tersebut ditemui langsung Staf Ahli Gubernur Bidang Otsus Nelson Sasarari, SH. Ada yang berorasi terkait penentuan nasib sendiri, ada juga yang menyoroti tentang PSN yang ada di Papua Selatan yang dinilainya sebagai bentuk perampasan hak ulayat orang asli Papua.
Setelah satu persatu menyampaikan orarasi kemudian dilanjutkan dengan pernyataan sikap. Pertama dibacakan oleh Martinus, kemudian pernyataan sikap kedua disampaikan Adam Silubun.
‘’Di Papua Selatan, terdapat ribuan anak tidak sekolah di tahun 2024. Angka ini menunjukan kegagalan pemenuhan hak atas Pendidikan dan melanggar Pasal 31 UUD 1945 dan ICSR Pasal 13,’’ jelasnya.
MERAUKE– Di momen peringatan Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional sekelompak masyarakat yang mengatasnamakan Komite Aksi selamatkan Demokrasi dan Lingkungan (Komasdelig) Papua Selatan menggelar aksi demo damai ke Gedung Negara yang sementara menjadi Kantor Gubernur Papua Selatan, Rabu (10/12).
Dalam aksinya yang dimulai sekira pukul 10.30-13.30 WIT itu, para pendemo dengan koordinator umum Ambrosius Nit dan Wakorlap Martinus itu membawa sebuah spanduk dan sejumlah pamplet.
Spanduk putih yang ukurannya tidak terlalu besar tersebut menyoroti soal krisis kemanusiaan di Tanah Papua, kejahatan, militerisme dan perampasan tanah adat. Sementara untuk pamlet bertuliskan stop geneside. Ada juga yang bertuliskan Indonesia kolonialisme diatas Tanah Papua.
Sejumlah peserta aksi menyampaikan orasi selama selama aksi berlangsung. Tidak kurang dari 11-12 orang menyampaikan orasi dimana para pendemo tersebut ditemui langsung Staf Ahli Gubernur Bidang Otsus Nelson Sasarari, SH. Ada yang berorasi terkait penentuan nasib sendiri, ada juga yang menyoroti tentang PSN yang ada di Papua Selatan yang dinilainya sebagai bentuk perampasan hak ulayat orang asli Papua.
Setelah satu persatu menyampaikan orarasi kemudian dilanjutkan dengan pernyataan sikap. Pertama dibacakan oleh Martinus, kemudian pernyataan sikap kedua disampaikan Adam Silubun.
‘’Di Papua Selatan, terdapat ribuan anak tidak sekolah di tahun 2024. Angka ini menunjukan kegagalan pemenuhan hak atas Pendidikan dan melanggar Pasal 31 UUD 1945 dan ICSR Pasal 13,’’ jelasnya.
