Dikatakan, penanganan jalan melalui mekanisme inpres tersebut usulannya dari Pemkot Jayapura. Tetapi ditangani oleh Balai Jalan, seperti Jalan Patin dan Jalan Swakarsa di Koya Timur, Jalan Baring-baring di Koya Barat, Jalan Rambutan.
Meski begitu, dirinya belum memastikan berapa kilometer panjang ruas jalan di dalam pasar itu yang akan dikerjai, termasuk item pekerjaan lainnya. Kata lain mengenai anggaran juga belum disebutkan untuk membiayai pekerjaan ruas jalan tersebut.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Merauke Johan Makaba Rantetampang, ST, ditemui media, ini mengungkapkan bahwa bantuan yang dijanjikan Presiden tersebut terkendala dengan masalah tanah kepemilikan yang sudah harus bersertifikat.
‘’Tapi, untuk DAK umum, kita tidak dapatkan termasuk untuk tahun anggaran 2024 mendatang karena kita belum punya Perda Kawasan Kumuh.Itu salah satu persyaratan untuk mendapatkan DAK,’’ kata Johan Makaba Rantetampang ditemui di ruang kerjanya, Kamis (28/12/2023).
Terkait persoalan keterbatasan air bersih di hunian Lapas Perempuan (LPP) dan Lapas Anak (LPK) di Kabupaten Keerom Provinsi Papua, Kakawanwil Kemenkumham Papua, Anthonius M. Ayorbaba mengaku pihaknya telah menyurat ke Balai Pengairan PUPR Provinsi Papua sejak lama.
Namun menurut, Kepala Dinas PUPR Kota Jayapura, Nofdi J. Rampi, program kegiatan tahun 2023, baik induk maupun ABT di Dinas PU mengelola 11 program, 13 kegiatan dan 26 sub kegiatan, dengan total belanja subnya adalah 874 terkodefikasi.
“Terkait dengan situasi yang kami jalankan saat ini DIPA kami hampir mendekati 1 triliun rupiah, sempat 1,2 Trilyun namun karena ada potongan-potongan karena wilayah keamanan yang kami tidak bisa laksanakan pekerjaan akhirnya uang itu dipotong untuk tahun anggaran 2023.”bebernya
"Target Kami dalam melakukan penyedotan tinja di Kabupaten Jayapura target Rp 50 juta sampai bulan ini sudah capai Rp 49 juta. Kami berharap hingga akhir tahun target bisa tercapai hingga Rp 50 juta atau bahkan lebih dari 2 armada yang dimiliki Pemkab Jayapura, "ucapnya, Sabtu (19/11).
Penurunan anggaran ini, lanjut bupati Jayawijaya 2 periode ini bukan tanpa sebab. Penurunan disebabkan karena keterlambatan mastewr plan dan lahan untuk pembangunan pusat pemerintahan dari 3 DOB tersebut ada yang belum clear.
Dalam Aksi tersebut para pengusaha AOP ini sebenarnya hanya ingin melakukan Audiensi dengan Pj Gubernur Papua Pegunungan bersama dengan Kepala Dinas PUPR, namun karena tak berada di tempat sehingga pemalanganpun dilakukan sebagai bentuk kekecewaan mereka
