Wednesday, May 29, 2024
24.7 C
Jayapura

Harap Kementrian PUPR Mulai Bangun Infrastruktur 

MERAUKE-  Penjabat Gubernur Papua Selatan Prof. Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST, MT, berharap, Pemerintah Pusat melalui Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia di tahun 2024 ini bisa mulai membangun infrastruktur di pusat pemerintahan Provinsi Papua Selatan berlokasi di lahan Kota Mandiri Terpadu (KTM) Salor, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke.

‘’Kita berharap, di tahun 2024 ini, Kementrian PUPR bisa mulai membangun infrastrutur perkantoran di pusat Pemerintahan Provinsi Papua Selatan di KTM Salor,’’ kata Apolo Safanpo, kepada media ini,  minggu lalu.

Mantan Rektor Uncen Jayapura ini menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur perkantoran tersebut dapat dilakukan karena RC atau redy criteria kesiapan sudah dinyatakan lengkap.

Baca Juga :  Jaringan Internet Kembali Putus, Ini Permintaan Pj Gubernur Papua Selatan

‘’Untuk pembangunan saran prasarana perkantoran untuk Papua Selatan dimana  RC sudah dinyatakan lengkap,’’ tandasnya.

  Apolo menjelaskan bahwa sesuai dengan arahan dari Presiden dan Wakil Presiden sebagai Kepala BP3OKP, bahwa pembangunan infrastruktur sarana prasarana  perkantorran di pusat pemerintahan otonomi baru  di Tanah Papua dilaksanakan secara terpusat oleh Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.

‘’Karena Rcnya sudah lengkap, maka kita berharap di tahun 2024 ini, pembangunan  infrastruktur perkantoran  di pusat pemerintahan provinsi Papua Selatan bisa dibangun  mulai tahun 2024 ini,’’ jelasnya.   

Sebagaimana diketahui, luas lahan di KTM Salor tersebut 152 hektar. Lahan ini sebelumnya dipersiapkan untuk pembangunan  Kota Mandiri Terpadu sekitar tahun 2006 lalu. Namun sampai sekarang tidak ada investor yang menanamkan modalnya di lokasi tersebut. Setelah UU Nomor 14 tahun 2022 tentang pembentukan DOB  Provinsi Papua Selatan, Pemkab Merauke kemudian menunjuk KTM sebagai pusat pemerintahan provinsi Papua Selatan dan menghibahkan Pemprov Papua Selatan. (ulo)   

Baca Juga :  Fokus APBN 2024 Perbaiki Kualitas SDM dan  hapus Kemiskinan Ekstrem

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

MERAUKE-  Penjabat Gubernur Papua Selatan Prof. Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST, MT, berharap, Pemerintah Pusat melalui Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia di tahun 2024 ini bisa mulai membangun infrastruktur di pusat pemerintahan Provinsi Papua Selatan berlokasi di lahan Kota Mandiri Terpadu (KTM) Salor, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke.

‘’Kita berharap, di tahun 2024 ini, Kementrian PUPR bisa mulai membangun infrastrutur perkantoran di pusat Pemerintahan Provinsi Papua Selatan di KTM Salor,’’ kata Apolo Safanpo, kepada media ini,  minggu lalu.

Mantan Rektor Uncen Jayapura ini menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur perkantoran tersebut dapat dilakukan karena RC atau redy criteria kesiapan sudah dinyatakan lengkap.

Baca Juga :  Keluarga Korban Tabrakan Ajukan Sejumlah Tuntutan   

‘’Untuk pembangunan saran prasarana perkantoran untuk Papua Selatan dimana  RC sudah dinyatakan lengkap,’’ tandasnya.

  Apolo menjelaskan bahwa sesuai dengan arahan dari Presiden dan Wakil Presiden sebagai Kepala BP3OKP, bahwa pembangunan infrastruktur sarana prasarana  perkantorran di pusat pemerintahan otonomi baru  di Tanah Papua dilaksanakan secara terpusat oleh Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.

‘’Karena Rcnya sudah lengkap, maka kita berharap di tahun 2024 ini, pembangunan  infrastruktur perkantoran  di pusat pemerintahan provinsi Papua Selatan bisa dibangun  mulai tahun 2024 ini,’’ jelasnya.   

Sebagaimana diketahui, luas lahan di KTM Salor tersebut 152 hektar. Lahan ini sebelumnya dipersiapkan untuk pembangunan  Kota Mandiri Terpadu sekitar tahun 2006 lalu. Namun sampai sekarang tidak ada investor yang menanamkan modalnya di lokasi tersebut. Setelah UU Nomor 14 tahun 2022 tentang pembentukan DOB  Provinsi Papua Selatan, Pemkab Merauke kemudian menunjuk KTM sebagai pusat pemerintahan provinsi Papua Selatan dan menghibahkan Pemprov Papua Selatan. (ulo)   

Baca Juga :  Uskup Mandagi Open House, Ini Pesan PJ Gubernur PPS 

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Berita Terbaru

Artikel Lainnya