Saturday, April 27, 2024
33.7 C
Jayapura

Wapres Dorong Pendirian Gedung Papua Christian Centre

JAYAPURA– Selain membahas soal keamanan tersebut. Wapres juga menyebut jika telah melakukan dialog bersama persekutuan gereja gereja, orang nomor dua di Indonesia ini mengaku, bukan kali pertama berdiskusi dengan dewan gereja. Melainkan kesekian kalinya, dan pertemuan tersebut untuk mengetahui situasi terakhir di Papua.

Terkait dengan rencana pembangunan Gedung Papua Christian Centre (PCC) telah tercakup dalam rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022-2041 dan Rencana Aksi 2023-2024. Untuk itu, Wapres mendukung pendirian Gedung PCC untuk mendukung penyediaan layanan masyarakat melalui gereja.

“Pemerintah melalui Kementerian PUPR akan membangun Gedung PCC,” ucap Wapres saat menerima jajaran pengurus Persekutuan Gereja-Gereja Papua (PGGP), Persekutuan Gereja-Gereja Papua Barat (PGGPB), dan Papua Christian Centre (PCC).

Adapun Gedung PCC yang ditargetkan dapat terbangun pada 2024 ini, Wapres meminta adanya usulan opsi lahan pembangunan dari PCC dan PGGP. PGGP dan PCC dapat mengusulkan beberapa opsi lahan untuk pembangunan PCC dengan status lahan bebas masalah.

Baca Juga :  LBH Desak Pemenuhan Kesehatan 8 Mahasiswa Pengibar BK

“Untuk pembangunan PCC tinggal lahan yang harus disediakan, anggaran pembangunannya sudah tersedia. Dimungkinkan persoalan terakhir soal penyiapan lahan dan itu yang sedang kita bicarakan,” ucap Wapres.

Sementara itu, mengenai penetapan Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2023 Tentang Program Percepatan Pemenuhan Guru di Provinsi Papua pada 3 Agustus 2023 yang lalu, Wapres menilai sebagai salah satu terobosan yang sangat mendukung percepatan pembangunan kesejahteraan di tanah Papua.

“Poin utama dalam peraturan tersebut, yaitu perguruan tinggi non-pemerintah dapat melaksanakan pendidikan guru,” jelasnya.

Sebagai upaya menindaklanjuti pengadaan guru tersebut, Wapres menjelaskan telah dilakukan pembahasan mengenai pengadaan program studi guru Sekolah Dasar (SD) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Sekolah Tinggi Teologi.

“Direktorat Jenderal Binmas Kristen Kementerian Agama telah melaksanakan pembahasan langkah-langkah menuju pendirian Program Studi Pendidikan Guru SD dan Pendidikan Guru PAUD pada Sekolah Tinggi Teologi,” bebernya.

Baca Juga :  Kesal, John Sebut Tak Perlu Lagi Susun Perda

Sementara itu, Ketua 2 PGGP Pdt. Mauri berharap Gedung PCC dapat segera dibangun, sebab keberadaannya diperlukan guna kegiatan pemberdayaan masyarakat.

“Mohon kebijakan untuk penyelesaian lahannya, kami sangat membutuhkan Gedung PCC karena ini akan dipakai untuk menyiapkan tenaga-tenaga pendidikan, kesehatan, dan juga analisis bagaimana membangun daerah Papua dengan baik,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua PCC Jhony Banua Rouw mengungkapkan urgensi pemenuhan pengadaan guru agar diselenggarakan di sekolah tinggi keagamaan di bawah pengawasan gereja untuk memastikan mencetak sumber daya manusia yang terjamin komitmennya mengajar di tanah Papua.

“Kami merasa bahwa pengadaan guru ini tidak bisa digantikan dengan program-program lain, kami lihat Kemenristekdikti juga sudah menyiapkan perguruan tinggi lain. Karena kami mau menjawab apa yang gereja-gereja lihat selama ini, yaitu komitmen guru-guru untuk tinggal di pedalaman. Yang kami lihat, guru-guru dari perguruan tinggi lain itu tidak memilikinya,” pungkasnya. (fia/wen)

JAYAPURA– Selain membahas soal keamanan tersebut. Wapres juga menyebut jika telah melakukan dialog bersama persekutuan gereja gereja, orang nomor dua di Indonesia ini mengaku, bukan kali pertama berdiskusi dengan dewan gereja. Melainkan kesekian kalinya, dan pertemuan tersebut untuk mengetahui situasi terakhir di Papua.

Terkait dengan rencana pembangunan Gedung Papua Christian Centre (PCC) telah tercakup dalam rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022-2041 dan Rencana Aksi 2023-2024. Untuk itu, Wapres mendukung pendirian Gedung PCC untuk mendukung penyediaan layanan masyarakat melalui gereja.

“Pemerintah melalui Kementerian PUPR akan membangun Gedung PCC,” ucap Wapres saat menerima jajaran pengurus Persekutuan Gereja-Gereja Papua (PGGP), Persekutuan Gereja-Gereja Papua Barat (PGGPB), dan Papua Christian Centre (PCC).

Adapun Gedung PCC yang ditargetkan dapat terbangun pada 2024 ini, Wapres meminta adanya usulan opsi lahan pembangunan dari PCC dan PGGP. PGGP dan PCC dapat mengusulkan beberapa opsi lahan untuk pembangunan PCC dengan status lahan bebas masalah.

Baca Juga :  LBH Desak Pemenuhan Kesehatan 8 Mahasiswa Pengibar BK

“Untuk pembangunan PCC tinggal lahan yang harus disediakan, anggaran pembangunannya sudah tersedia. Dimungkinkan persoalan terakhir soal penyiapan lahan dan itu yang sedang kita bicarakan,” ucap Wapres.

Sementara itu, mengenai penetapan Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2023 Tentang Program Percepatan Pemenuhan Guru di Provinsi Papua pada 3 Agustus 2023 yang lalu, Wapres menilai sebagai salah satu terobosan yang sangat mendukung percepatan pembangunan kesejahteraan di tanah Papua.

“Poin utama dalam peraturan tersebut, yaitu perguruan tinggi non-pemerintah dapat melaksanakan pendidikan guru,” jelasnya.

Sebagai upaya menindaklanjuti pengadaan guru tersebut, Wapres menjelaskan telah dilakukan pembahasan mengenai pengadaan program studi guru Sekolah Dasar (SD) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Sekolah Tinggi Teologi.

“Direktorat Jenderal Binmas Kristen Kementerian Agama telah melaksanakan pembahasan langkah-langkah menuju pendirian Program Studi Pendidikan Guru SD dan Pendidikan Guru PAUD pada Sekolah Tinggi Teologi,” bebernya.

Baca Juga :  Kerugian Konflik di Puncak Capai Rp 50 M

Sementara itu, Ketua 2 PGGP Pdt. Mauri berharap Gedung PCC dapat segera dibangun, sebab keberadaannya diperlukan guna kegiatan pemberdayaan masyarakat.

“Mohon kebijakan untuk penyelesaian lahannya, kami sangat membutuhkan Gedung PCC karena ini akan dipakai untuk menyiapkan tenaga-tenaga pendidikan, kesehatan, dan juga analisis bagaimana membangun daerah Papua dengan baik,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua PCC Jhony Banua Rouw mengungkapkan urgensi pemenuhan pengadaan guru agar diselenggarakan di sekolah tinggi keagamaan di bawah pengawasan gereja untuk memastikan mencetak sumber daya manusia yang terjamin komitmennya mengajar di tanah Papua.

“Kami merasa bahwa pengadaan guru ini tidak bisa digantikan dengan program-program lain, kami lihat Kemenristekdikti juga sudah menyiapkan perguruan tinggi lain. Karena kami mau menjawab apa yang gereja-gereja lihat selama ini, yaitu komitmen guru-guru untuk tinggal di pedalaman. Yang kami lihat, guru-guru dari perguruan tinggi lain itu tidak memilikinya,” pungkasnya. (fia/wen)

Berita Terbaru

Artikel Lainnya