Partai Golkar telah mengeluarkan surat keputusan kepada 10 pasangan calon yang akan bertarung di Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024. Wilayah-wilayah ini sudah melalui penggodokan sehingga sudah mengerecut kepada pasangan yang akan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Kata Muhamad Said, yang menjadi pertimbangan dan priotitas karena Abisai Rollo adalah tokoh adat di Papua. "Kita cukup kenal dengan beliau dia adalah tokoh adat dan seorang ondoafi besar di Port Numbay,"ujarnya.
Salah satu bakal calon Walikota Jayapura yang sudah menyatakan kesiapannya maju dalam bursa pencalonan kepala daerah kota Jayapura itu adalah Frans Pekey, yang sebelumnya sempat menjabat Penjabat Walikota selama 2 tahun dan saat ini kembali pada jabatan definitifnya sebagai Sekda Kota Jayapura.
Pilkada di tahun 2024 ini juga sementara dalam proses tahapan yang sedang berlangsung. Tapi jika kita flashback, pada Pileg dan Pilpres t ahun 2023, belum lama ini, ternyata tidak sedikit yang mengalami gangguan mental, kejiwaan, bahkan merasa sudah hampir putus harapan.
Sejak satu pasangan calon non-parpol dari Kabupaten Supiori ditetapkan lolos tahapan administrasi, Bawaslu melakukan pengawasan tahapan verifikasi faktual pertama, yang mana telah selesai prosesnya di tangal 4 Juli 2024 lalu. Diawasi langsung oleh tim adhoc Bawaslu dari Panwas Distrik.
Dugaan pemalsuan SK ini, berkaitan dengan perubahan hasil suara Partai Demokrat oleh KPU baru. Dimana KPU baru merubah hasil suara caleg DPRD atas nama Menius Murib yang semula mendapatkan suara sah sebanyak 2.824 suara, namun dikurangi menjadi 1.271 suara. Adapun suara Menius ini ditambahkan ke caleg PKS, atas nama Nepius A.Murib.
Kemudian upaya meningkatkan ekonomi masyarakat, mendorong peningkatan kesehatan, serta pendidikan. Tidak hanya itu BTM juga menawarkan progam kerja, dalam hal mengelolah daerah perbatasan RI-PNG, untuk menekan peredaran narkotika.
Ketua DPW PKS Papua pegunungan Terius Yigibalom, SH, MH menyampaikan terimakasih kepada masyarakat di Papua pegunungan yang telah memberikan kepercayaan kepada PKS, sebab dalam pileg kemarin, parpol tersebut berhasil meraih 5 kursi di Parlemen DPRP Provinsi Papua pegunungan disamping itu juga ada juga kursi di Legislatif yang cukup banyak di beberapa Kabupaten.
Rosina Kebubun menjelaskan bahwa dari hasil penetapan kursi dan Caleg terpilih yang dilakukan pihaknya beberapa waktu lalu, kursi dan suara terbanyak masing-masing diperoleh Partai NasDem, PKB dan PDI-P. Ketiganya masing-masing memperoleh 5 kursi.
Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga mengatakan, PDIP memiliki banyak kader yang layak maju sebagai bakal calon gubernur Jatim. Selain Risma dan Azwar Anas, ada Pramono Anung dan Said Abdullah.
Dibawah kepemimpinannya, PKS mengalami peningkatan suara dan kursi secara signifikan dari 8,46 juta suara (6,77%) di 2014 menjadi 11,49 juta suara (8,21%) di 2019, atau meningkat dari 40 kursi di 2014 menjadi 50 kursi di 2019.
Doli membeberkan, sosok Luthfi dikenal luas masyarakat Jateng sehingga bisa menjadi modal yang bagus dalam pilgub. Di level pimpinan partai KIM, nama Luthfi juga mulai dibahas.
Menanggapi hal itu Dekan Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua (Uniyap) Dr. Najamuddin Gani, SH., M. Si, mengatakan sebagai partai besar PDIP memang harus menjadi oposisi. Tujuannya untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap pemerintah.
Sikap ini kata dia bentuk ketegasan partai berlambang banteng itu. Sebab menurut mereka jika akhirnya tidak adanya oposisi dalam sebuah pemerintahan lantas untuk apa adanya pemilihan umum.
Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua DPD PDIP Herry Ario Naap, serta pengurus DPD PDIP Papua ini, melahirkan 16 keputusan, yang salah satunya mengusulkan bakal calon Gubernur Papua ke DPP.
Kapolda Papua Irjend Pol Mathius D Fakhiri, SIK, MH menyampaikan agar para elit politik tidak menyepelekan urusan agama atau keyakinan, dan memanfaatkannya sebagai kendaraan untuk berpolitik. Terlebih jika dimanfaatkan dalam situasi untuk menguntungkan pribadi maupun kelompok tertentu.
Penjabat Wali Kota Jayapura Christian Sohilait, menegaskan, tahun ini merupakan tahun politik berkaitan dengan pemilihan legislatif dan presiden kemudian kepala daerah bupati, walikota dan juga gubernur. Karena itu Tentunya semua orang memiliki pilihan masing-masing sesuai dengan hati nurani.
Dikatakam untuk mendapatkan rekomendasi dari Partai Hanura, maka hal yang harus dipenuhi bakal calon, pertama mempunyai visi dan misi yang sejalan dengan partai Hanura, kemudian mempunya visi misi untuk membangun Kota Jayapura, serta tentunya mensejahtrakan masyarakat di Kota Jayapura. Yang tidak kalah penting, kata Otniel, Partai akan melihat hasil suveri dari masing masing bakal calon.
Poin lainnya adalah, mencari dan mengusulkan pasangan calon wakil bupati Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan tahun 2024, melaporkan hasil survei terkini dan koalisi partai politik yang sudah diperoleh kepada DPP Partai Demokrat, sesuai dengan waktu yang ditentukan.
Untuk diketahui Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dijadwalkan akan berkunjung ke Sorong Provinsi Papua Barat Daya dalam rangka kunjungan kerja peluncuran Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022–2041 dan Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPPP).
Satu Paslon tersebut adalah pasangan calon Yesaya Sombuk dan Wilem Maurits Rumbiak. KPU Biak Numfor saat ini tengah melakukan verifikasi data dukungan dari paslon non parpol ini.
Zulhas menilai kepemimpinan Khofifah dan Emil layak dilanjutkan. Selain itu, dia mengaku sudah lama mengenal Khofifah sejak masih sama-sama di Komisi VI DPR RI. ”Siang dan malam, tenaga, pikiran dicurahkan untuk kemajuan umat bangsa dan negara," tegasnya.
“Soal daerah yang rawan, ada 4 provinsi yang masuk dalam wilayah Polda Papua dan yang bisa ditangani baik adalah Papua Selatan dan Papua induk sedangkan di Papua Tengah dan Papua Pegunungan diprediksi konstelasinya cukup tinggi,” beber Kapolda menjawab pertanyaan Cenderawasih Pos pekan kemarin di Mapolda Papua.
Kepala BSNPG Syahmud Basri Ngabalin mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari langkah strategis Golkar dalam menghadapi Pilkada. Sebab masalah mendasar yang dihadapi Partai Politik adalah memastikan suara di TPS.
Ketiganya adalah Apolo Safanpo yang saat ini sebagai Penjabat Gubernur Papua Selatan, Yusak Yaluwo yang merupakan kader dan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua Selatan dan Tokoh Selatan Papua Johanes Glunba Gebze.
Adapun Amar putusan itu dituangkan dalam Peraturan KPU Kota Jayapura nomor 198 Tahun 2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPRD Kota Jayapura dalam pemilu 2024.
Karena itu, dia berharap ASN di Kabupaten Jayapura tetap berada pada posisi netral dan biarkan proses dan tahapannya berjalan seperti biasa sesuai dengan prosedurnya dan tahapannya. Namun demikian, dia juga mengakui semua punya hak untuk memilih terutama yang sudah berusia di atas 17 tahun, termasuk ASN.
Dikatakan yang menjadi dasar kuat dirinya berani meninggalkan jabatan DPR RI terpilih, karena ingin membangun Papua yang lebih baik. Bahkan dia berkomitment jika dirinya terpilih menjadi orang nomor satu di Papua ini, dia akan mengubah wajah Papua menjadi daerah termaju ke-5 secara nasional.
Disini Jhony menyampaikan komitmennya untuk memperkuat kelembagaan adat di Port Numbay. Hal tersebut menjadi satu targetnya jika dipercaya menjadi Wali Kota Jayapura nanti. Ini disampaikan Jhony wawancara yang digelar DPW PKS di Swiss-Belhotel.
Menurut Chairul, penetapan tersangka Sekda Keerom non aktif dilakukan secata terburu buru, serta ada banyak hal yang cacat prosedur, yang dilakukan penyidik Polda Papua. Sebab SPDP tidak disampaikan kepada terlapor/tersangka, sebelum adanya penetapan TI sebagai tersangka kasus tersebut. Selain itu, alat bukti yang diperoleh penyidik tidak fair, karena bukan berdasarkan audit BPK.
Bahkan, pemohon tidak menyebutkan tempat secara spesifik, mulai dari TPS, desa/kelurahan, kecamatan, maupun kabupaten, sebagaimana keharusan uraian permohonan yang diatur dalam Pasal 75 UU MK.
Pada Pilkada serentak tahun 2024, Partai Golkar tidak membuka pendaftaran atau penjaringan bakal calon kepala daerah baik gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati dan wakil bupati di Provinsi Papua ini tak lepas perintah dari DPP Golkar.
Dikatakan dalam tahapan penjaringan Kandidat Bakal Calon Kepala Daerah ini, mengacu pada beberapa persyaratan dasar diantaranya harus memiliki visi dan misi untuk membangun daerah. Kemudian visi misi yang dibangun pro terhadap kepentingan rakyat.
Ketua Steering Committee (SC) Rakernas V PDIP Djarot Saiful Hidayat menuturkan, rakernas diadakan di tengah keprihatinan atas bekerjanya sisi-sisi gelap kekuasaan melalui manipulasi hukum, penggunaan sumber daya negara dan alat-alat negara, serta berbagai upaya lain yang mengerdilkan demokrasi.
Ketua Desk Pilkada Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia Provinsi Papua Selatan Yakobus Walong mengatakan, Partai Solidaritas Indonesia di Papua Selatan membuka pendaftaran dari 6 - 7 Mei, kemudian dilanjutkan pada 13 Mei 2024. Bakal Calon Gubernur/Wakil Gubernur yang mendaftar di Desk Pilkada PSI Papua Selatan berjumlah 5 orang.
Musa juga masuk dalam survey LSI Partai Golkar mengingat dirinya pernah menjadi Ketua DPD Golkar Kota Jayapura. Disini ia menyampaikan bahwa untuk calon wakil dirinya masih akan melihat hasil poling maupun elektabilitas. Musa mengaku tertarik bergandengan dengan warga non Orang Asli Papua.
Menanggapi hal ini Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Papua Pdt. Liypiyus Biniluk, mengatakan wilayah adat hanya berbicara administrasi. Sementara hak politik tidak ada aturan mengatur terkait itu.
Ketua Harian DPD Partai Golkar Papua, Tan Wie Long menyatakan bahwa Golkar tidak membuka pendaftaran bercermin dari yang sudah – sudah. Terkadang saat mendaftar terlalu banyak kepentingan di berbagai tingkatan sehingga untuk mendapatkan sosok yang betul – betul kredibel dan sesuai harapan terkadang terganjal.
Sugiyanto mengungkapkan, 11 bakal calon bupati Merauke yang telah mendaftar ke DPD Partai Nasdem tersebut adalah Yoseph B. Gebze, Anthonius Kaize, Christian Gebze, Guntur Ohoiwutun, Agustinus Tiansen, Christian Ndiken, Fransiskus Sirfefa, Simon Konorop, M. Rahman, David Dinaulik dan Magdalena omberop.
“Proses Pilkada secara serentak ini sangat penting diketahui semua pihak, terlebih pertama kali dalam sejarah Pemilu tahun 2024 di Indomesia dilakukan secara serentak termasuk di Papua,” kata Richard.
Selama dilakukan proses pendaftaran hingga proses selanjutnya ke tingkat DPP tidak dikenakan mahar atau biaya. Hal ini dilakukan untuk membangun demokrasi yang baik yang secara berani dilakukan Partai NasDem. Sehingga Partai NasDem tetap membuka peluang seluruh masyarakat, seluruh putra putri anak bangsa punya kesempatan yang sama.
Bahkan kabarnya akan ada sosok independen yakni Muhammad Rivai Darus. Sebagian besar sosok yang awalnya tidak diprediksi maju ternyata telah mengambil dan mengembalikan berkas. Dari kondisi ini suara warga nusantara, khususnya dari warga Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) di Kota Jayapura diprediksi akan pecah mengingat tak sedikit yang juga masuk dalam bursa Pilkada.
Dikatakan PKS pada Pileg kali ini mendapatkan 3 Kursi untuk DPR Provinsi. Dengan begitu maka PKS akan siap berkoalisi kepada Partai Politik lainnya sehingga melengkapi koalisi untuk Pemilukada 2024 ini.
Ketua DPC Gerindra Kota Jayapura Budi Dayani menyebutkan, 111 Bacalon kepala daerah yang merapat ke Partai Gerindra ini ada yang akan maju pada Pilgub dan ada juga yang maju Pilkada kabupaten dan kota di tiga provinsi yaitu Provinsi Papua, Papua Tengah dan Papua Pegunungan.
Menariknya dalam Pilkada kali ini, ada dua bintang Bhayangkara digadang-gadang menuju Papua Satu. Mantan Kapolda Papua Komjen (Purnawirawan) Paulus Waterpauw dan Irjen Pol Mathius D Fakhiri yang saat ini masih menjabat sebagai Kapolda Papua.
Kabag Pendidikan Pemilih KPU RI Aris Ma’ruf menjelaskan bahwa pendidikan politik berkelanjutan bagi pemilih pemula tersebut sangat penting dilakukan agar tumbuh kesadaran masyarakat pemilih dalam pengunaaan hak pilihnya secara bertanggungjawab terutama pada pelaksanaan Pemilu kepala daerah serentak yang akan digelar bulan November 2024 mendatang.
Pertama Suami dari Kristina Luluporo ini menyambangi Kantor DPW PSI di Skyline, Kota Jayapura yang disambut hangat oleh ketua DPW PSI Papua, Karmin Lasuliha. "Suatu Kehormatan bagi kami, BTM bisa datang secara langsung mengembalikan berkas pendaftarannya," ujar Karmin saat menyambut BTM dan Tim di Kantor Sekretariat PSI.
Diketahui, PSI merupakan partai ke-8 bagi Bupati Gusbager untuk mengembalikan berkas pendaftaran. Sebelumnya Piter Gusbager sudah menyerahkan berkas pendaftaran ke PDIP, PPP, PBB, Nasdem, Perindo, Gerindra dan PSI. Kemudian Golkar sebagai partai pemenang di Kabupaten Keerom.
Sejumlah pertanyaan diajukan panitia pendaftaran dan pengurus Nasdem, hal ini sebagai sebuah persyaratan bagi Bakal Calon Kepala Daerah, jika ingin mendapatkan rekomendasi dari partai yang dipimpin oleh Surya Paloh itu. Paling tidak ada gambaran, terkait kepasistas dan kemampuan para bakal calon terhadap persoalan di Papua dan cara mengatasinya.
Karenanya dengan status ini dirasa perlu ada kepastian terkait kondisi keamanan daerah. Jayapura harus aman untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kerakyatan tadi guna menaikkan angka kesejahteraan masyarakatnya.
Yan menjelaskan, pada proses pelaksanaannya nanti Panitia Seleksi (Pansel) akan melakukan verifikasi terhadap setiap individu yang diusulkan sebagai calon anggota DPRK. Verifikasi itu bertujuan untuk memastikan seorang calon anggota DPRK benar-benar bukan pengurus parpol, anggota parpol maupun eks caleg.
Kepada wartawan, Romanus Mbaraka mengatakan, sebagai Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Papua Selatan, dirinya mengikuti mekanisme yang digariskan oleh Partai Nasdem, dimana setiap bakal calon yang akan menggunakan kendaraan dari Partai Nasdem harus tetap mengikuti proses, sehingga dirinya juga mendaftar dalam penjaringan bakal calon gubernur Papua Selatan tersebut.
Dia menyatakan bahwa Kabupaten Keerom tidak bisa dibangun oleh satu golongan, pihak atau satu partai saja, tetapi butuh kesepakatan bersama untuk membangun Kabupaten Keerom menjadi lebih baik lagi
Ia menjelaskan untuk teknis pendaftarannya nanti bisa berkomunikasi dengan panitia perekrutan dan penjaringan bakal calon kepala daerah yang telah dibentuk oleh partai dilokasi pendaftaran.
Adapun 3 kandidat yang telah mengembalikan berkas pendaftaran ke Kantor Sekretariat DPC PDIP Kota Jayapura, Musa Youwe, Frans Pekey dan Aloysius Gay. "Yang lain rencana Sabtu (Hari ini red) mengembalikan berkas pendaftaranya," kata Feki.
Ketua DPD Gerindra Yani mengatakan dasar adanya pertemuan itu karena melihat persoalan-persoalan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan saat ini selalu menjadi bahan yang dikonsumsi baik oleh masyarakat awam hingga kaum profesional dan Aparatuir Sipil Negara.
Adapun Abisai Rollo tidak hadir langsung dalam pengambilan formulir pendaftaran di sejumlah Parpol tersebut. Ia diwakili oleh beberapa pengurus Partai Golkar Kota Jayapura, yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Golkar Kota Jayapura, Sjamsier Husen bersama Yuli Rahman, Ketua Harian Golkar Kota Jayapura, Ahmad Sujana, Ketua AMPG Golkar Kota Jayapura, Ninoy Ayomi bersama dua anggota DPRD terpilih, Burman Waromi, Yusuf Serang Tame.
Tentu bukan tidak mungkin aparatur sipil negara, yang dilarang oleh pemerintah untuk ikut dalam politik praktis, bisa saja terlibat secara diam-diam untuk membantu memenangkan pasangan calon tertentu.
“Seperti ada di Nabire membuka pendaftaran, silakan ambil di sana. Bagi yang jauh tidak mungkin datang ke Jayapura untuk mengambil folmulir, bisa WA (WhatsApp), nanti diprint dimasing-masing Kabupaten," jelasnya.
Ketua Tim Pelaksana Seleksi DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Merauke Jeffry Raynold W. Papare mengungkapkan bahwa sampai penutupan pendaftaran yang dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan Kasbupaten Merauke, jumlah yang mendaftar ke panitia sebanyak 6 bakal calon.
Belakangan ini Isu berhembus kencang, bahwa Frans Pekey sudah mengambil formulir pendaftaran bakal calon kepala daerah dari salah satu partai politik di Kota Jayapura. Hanya saja, Frans Pekey baru mengutus timnya untuk mengambil formulir pendaftaran itu.
Namun disini sekali lagi ia memastikan soal siapa yang akan diusung Nasdem semua ditentukan menggunakan survey. Siapa kandidat walikota, bupati dan gubernur yang didukung oleh masyarakat. Kalau masyarakat mengenal dan menjadi pilihan rakyat maka Nasdem akan ada disitu.
Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, mengatakan, Populasi survey ini adalah seluruh warga Negara Indonesia di Kabupaten Jayapura yang telah memiliki hak pilih pada pemilihan kepala daerah tahun 2024, yaitu mereka yang telah berumur 17 tahun ke atas atau mereka yang telah menikah ketika survei dilakukan.
Sampai dengan saat ini, sudah ada tiga orang bakal Calon Bupati Jayapura yang sudah datang ke Kantor BPC PDIP Kabupaten Jayapura untuk mengambil formulir pendaftaran di Sekretariat Kantor DPC PDIP Kabupaten Jayapura di Distrik Waibu.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan, Surya Ibrahim mengatakan secara internal ada dua nama yang sementara masih menjadi bakal calon dari PDIP yakni mantan Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano dan mantan Bupati Biak, Hery Nap.
Hanya selama ini harus diakui jika sosok laki – laki selalu mendominasi dan perempuan kerap hanya dijadikan pelengkap. Padahal menurut anggota Komisi I DPR Papua, Yonas Nusi seharusnya perempuan diberikan yang baik dengan melihat trek record yang sudah tersaji selama ini.
Sembilan poin tersebut adalah pertama, mendorong proteksi hak politik dalam rekrutmen dan seleksi partai politik, OAP sebanyak 80 persen dari jumlah kursi DPRP, DPR Kabupaten/Kota melalui partai politik. Kedua, Mendorong harmonisasi ketentuan pasal 28 ayat 3 dan 4 undang – undang Nomor 21 tahun 2001 dalam UU Partai Politik, Undang – undang Pemilu, UU MD3, UU Pilkada dan PKPU.
Untuk OTT, Gakkumdu telah menetapkan satu perkara yakni TPT 30. Gakkmudu telah melimpahkan kasus tersebut ke pihak pemyidikan, bahkan menurut Frans kasus OTT tersebut sudah naik hingga ke kejaksaan.
Menurut Marthen, seorang ASN yang terjun ke politik atau terlibat aktif dalam politik atau menjadi pengurus partai maka dia harus mengundurkan diri dari status resminya sebagai ASN dan dipersilahkan maju mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif.
"Kita tidak boleh menyalahkan rakyat, tetapi ada sesuatu yang perlu diperbaiki, perlu diubah dan tentunya disempurnakan agar Pemilu 5 tahun mendatang dan seterusnya menjadi Pemilu yang baik," imbuhnya.
Agustinus menjelaskan, untuk kasus dugaan money politik yang terjadi di Bupul dihentikan karena pelapornya mencabut laporan tersebut di tingkat Pandis. Alasannya, karena antara pelapor dengan yang dilaporkan masih memiliki hubungan keluarga dekat.
Prabowo tiba menggunakan kemeja putih dengan peci hitam. Dia dikawal oleh ajudannya, Mayor (Inf) Teddy Indra Wijaya. Sedangkan Surya Paloh menggunakan setelan jas berwarna biru dongker.
Sementara itu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak lolos ke Senayan pada dari raihan suara Pemilu 2024. Sebab, partai yang dipimpin Muhamad Mardiono itu hanya meraih 5.878.777 suara atau 3,87 persen.
Dimana Hak-hak perempuan itu antara lain, hak politik, hak perempuan dalam birokrasi, ekonomi , pendidikan dan kesehatan serta berbagai hal lainnya agar perempuan juga setera dengan laki – laki dalam pengambilan keputusan apapun.
Meski demikian dikatakan tidak semuanya berjalan lurus – lurus mengingat saat dilakukan hitungan oleh saksi dan PPD ternyata terjadi perbedaan. “Lainnya adalah lembaran C plano yang sulit dikirim ke Sirekap dan ini sempat memusingkan,” jelasnya.
Sebenarnya, kata Theo Tawaru, ada banyak kasus money politik yang terjadi, namun yang dilaporkan pihaknya ke Bawaslu Kabupaten Merauke 3 kasus saja yakni kasus money politik yang terjadi di Jagebob, money politik yang terjadi Bupul, Distrik Elikobel dan pelanggaran yang terjadi di Kimaam.
Ketua Bawaslu Kabupaten Merauke Agustinus Mahuze ditemui media ini menjelaskan bahwa ketiga perkara dugaan money politik yang ditangani Bawaslu Kabupaten Merauke tersebut adalah kasus yang melibatkan seorang ASN yang diamankan di sekitar Pelabuhan Kondap Kelapa Lima Merauke pada Rabu 14 Feebruari 2024 dinihari sekitar pukul 02.00 WIT.
Upacara yang digelar di Lapangan Makodam ini Kasdam menyempatkan membacakan amanatnya Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, yang memberikan beberapa atensi diantaranya ucapan terima kasih atas terselenggaranya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan anggota legislatif secara serentak di seluruh wilayah Indonesia berlangsung aman.
Hal ini bukanlah rahasia bagi warga khususnya untuk Distrik Wamena kota dan Hubikiak sebab apa yang diperlihatkan kepada masyarakat sangat nyata dan tidak dilakukan secara sembunyi –sembuyi, mulai dari keterlambatan pendistribusian logistic seperti yang terjadi di wilayah Distrik atau Kecamatan Wamena kota yang memiliki 3 Kelurahan hingga mengakibatkan molornya waktu pelaksanaan pencoblosan dan perhitungan suara.
Kelima anggota MRP tersebut yaitu ketua Pokja Adat, Raimond May sebagai ketua tim, Benny Sweny dari Pokja Agama, Olivia Pikindu dari Pokja Agama, Naomi Romi Sumel Pokja Perempuan dan Ustad Payage dari Pokja Agama.
PKS mengingatkan bahwa penting untuk mencari pemimpin yang betul – betul paham isu akar rumput dan memiliki komitmen teguh untuk mendorong perubahan. Itu seperti yang dicita – citakan PKS selama ini dimana pemimpin hadir dan mendengarkan kemudian mewujudkan apa yang menjadi mimpi masyarakatnya.
Turut hadir serta seluruh Caleg PAN mulai DPR RI, DPR Papua dan DPRD Kota Jayapura. Rustan Saru menyampaikan kampanye tersebut dilakukan dalam rangka sosialisasi, bahwa PAN merupakan partai yang selalu memperhatikan nasib rakyat. Untuk itu melalui kontestasi politik ini, diharapkan masyarakat dapat memilih Caleg Caleg PAN untuk menyalurkan aspirasi mereka ke Pemerintah Pusat.
Kapolres Jayawijaya melalui Kabag Ops Kompol Komarul Huda , SH menyatakan untuk pengamanan kampaye politik dalam rangka Pemilu ini sebenarnya sudah pihaknya siapkan, hanya saja dari parpol kurang aktif memberikan informasi pada Polres Jayawijaya lewat sat Intelkam, barulah disampaikan kepada bagian Operasional.
Kurang dari 25 hari lagi, tepatnya pada 14 Februari 2024 mendatang, pelaksanaan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif akan berlangsung. Khususnya di Kota Jayapura sampai pertengahan Januari 2024 ini tampaknya belum begitu nampak adanya kampanye, khususnya kampanye terbatas dari masing-masing calon legislatig (Caleg)
Menurut Ketua DPD PAN Kota Jayapura, Rustan Saru, untuk memaksimlkan waktu kampanye, Calon angota legislatif (Caleg) PAN Kota Jayapura dan Provinsi akan mengadakan jalan santai, dan lomba senam PAN serta lomba poco poco, pada Jumat (26/1) mendatang di seputaran lapangan karang PTC Entrop.
Diketahui, bahwa pada tanggal 8 dan 10 Januari 2024, Bawaslu dan KPU Kabupaten Merauke dibackup oleh Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merauke melakukan penertiban APK yang berada di luar zona yang telah ditentukan.
Lesisas Dawan, Selaku Juru Kampanye ( Jurkam ) Partai Golkar pada kampanye yang dilakukan menyatakan saat ini Partai Golkar Kabupaten Supiori telah memiliki 4 kursi anggota DPRD Kabupaten Supiori pada empat daerah pemilihan ( Dapil ) berbeda, sehingga tinggal ditambah satu kursi maka secara otomat kursi Ketua DPRD Kabupaten Supiori di peroleh oleh Partai Golkar.
“ ini yang harus kita klirkan di dalam pelaksanaannya, sehingga dibutuhkan pengawasan, oleh sebab itu di dalam penanganan-penanganan ini seperti kesehatan berbagai factor yang mempengaruhi misalnya buruknya sanitasi yang ada ini mempengaruhi kesehatan, kemudian kota kita ini harus benahi kebersihannya.”ungkapnya Sabtu (6/1) kemarin
Ketua DPW PKS Provinsi Papua Selatan, Kusmanto, mengungkapkan, konsolidasi struktur baik DPW, DPD, DPC sampai tingkat kelurahan dan kampung ini untuk memastikan bahwa mesin politik dapat berjalan dengan baik.
Ketua Bawaslu Kabupaten Puncak, Yorince Wanimbo mengatakan pelaksanaan deklarasi kampanye damai sebenarnya dilakukan beberapa waktu lalu. Namun karena ada kekurangan teknis sehingga baru bisa dilaksanakan.
Kampanye partai politik di seluruh Dapil itu dilakukan guna menyampaikan visi, misi, program dan kegiatan partai politik serta memperkenalkan para calon anggota DPRD Kabupaten Supiori kepada masyarakat agar mendapat simpati dan dukungan masyarakat Kabupaten Supiori.
Terkait Hukum dan HAM di Papua, masing masing Capres memang membicarakan terkait persoalan HAM dan Politik di Papua. Hanya saja menurut praktisi hukum itu, hal yang tidak disampaikan oleh para Capres terkait upaya pemberantasan Kelompok Kekerasan Bersenjata (KKB) di Papua.
Kalaupun ada partai politik Caleg yang memasang di tempat yang dilarang, sudah dicopot, seperi di depan Lanud Silas Papare, Sentani, karena di sana adalah masih wilayah milter sehingga tidak diperbolehkan.
Dengan adanya Otsus ini diharapkan bisa meredam aspirasi itu, agar masyarakat Papua tetap bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya, dalam Otsus ini ada tida pilar utama, yakni keberpihakan, perlindungan, dan pemberdayaan Orang Asli Papua.
Ramses mengingat masyarakat harus semakin cerdas dan paham terkait kinerja dewan. Dewan adalah wakil rakyat yang harus mendengar aspirasi rakyat dan bisa menegur pemerintah.
"Setelah pertemuan ini (Sabtu red) akan ditindaklanjuti dalam pertemuan dalam waktu dekat ini, sambil menunggu dari masing masing partai mengusulkan nama nama yang masuk dalam struktur tim pemenangan," katanya.
Pemasangan papan nama dihadiri Ketua Partai Gerindra Kabupaten Yalimo Dr. Nahor Nekwek, SPD.MM, para pengurus partai, para Calek Partai Gerindra tahun 2024 dari 5 Distrik se- Kabupaten Yalimo serta tamu undangan lainnya. Acara pemasangan papan nama dan baliho diawali dengan ibadah yang dipimpin oleh Pdt. Yanes Yare.
Selama menjabat Ketua DPRD Kabupaten Jayapura juga dianggap belum memberikan kontribusi maksimal ke partai, sehingga hal ini juga diperhitungkan oleh Ketua Partai Nasdem Pusat.
"Netralitas Polri adalah amanah UU Polri Nomor 2 Tahun 2002 pasal 28 ayat (1) dan (2), yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Polri pasal 5 huruf b, serta Aturan Kode Etik Polri pasal 4 huruf h Perpol Nomor 7 Tahun 2022," kata Poengky saat dihubungi wartawan.
"Pinda-pindah partai itu hal biasa terjadi di DPR, itukan tergantung kepribadian seseorang, dan tidak bermasalah selama partai yang dipilihnya itu lolos verfikasi, maka yang bersangkutan tetap jadi anggota DPRD," terang Harhan, Senin (13/11).
