Jika Ditolak, Harus Ada Anak Papua yang Jadi Menteri
JAYAPURA-Pasca KPU RI menetapkan Prabowo-Gibran sebagai Presiden Terpilih periode 2024-2029, Ketua DPD Gerindra Provinsi Papua Yanni langsung mengadakan pertemuan dengan sejumlah tokoh.
Mulai dari akademisi, tokoh masyatakat, tokoh adat, Pemerintah dan sejumlah stakeholder lainnya di Papua membahas rencana pembentukan menteri khusus untuk Tanah Papua. Pertemuan itu Senin (29/4) lalu di Kota Jayapura.
Ketua DPD Gerindra Yani mengatakan dasar adanya pertemuan itu karena melihat persoalan-persoalan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan saat ini selalu menjadi bahan yang dikonsumsi baik oleh masyarakat awam hingga kaum profesional dan Aparatuir Sipil Negara.
Untuk itu menuju masa transisi pemerintahan yang baru, pihaknya ingin adanya kebijakan khusus dalam membangun tanah Papua kedepan.
Dari hasil pertemuan itu pihaknya bersama tokoh yang hadir membentuk sebuah gagasan, terkait Perlunya pembentukan kementerian baru dalam kabinet baru untuk masa pemerintahan 2024-2029.
“Kementerian baru ini nantinya bertugas mengurus persoalan-persoalan di 6 (Enam) provinsi yang ada di tanah Papua,” kata Yani usai Gelar Pertemuan dengan Sejumlah tokoh di Jayapura Senin lalu.
Kementerian ini juga akan mengurus segala aspek kewenangan yang dijalankan dengan menggunakan UU 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua dan UU No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 21 Tahun 2001, yang menitik beratkan pada aspek pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan ekonomi kerakyatan sekaligus juga dengan menggunakan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah.
“Jika usulan kami ini belum diakomodir, atau masih dalam tahap pertimbangan, maka Kami Gerindra Papua bersama stakeholder yang diundang ini akan menyampaikan aspirasi kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mengakomodir dan mempertimbangkan Orang Asli Papua dalam jabatan menteri,” tandasnya.
