Dengan jumlah ratusan ini, rupanya mantan prajurit yang ikut andil dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini minim perhatian dari pemerintah daerah. Bahkan, sudah tak ada dana hibah yang diberikan kepada Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Papua.
Kepala DP3AKB Kota Jayapura Betty Puy, mengatakan salah satu upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan ialah dengan melakukan pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak.
Menurutnya, pihaknya tidak menentang program transmigrasi itu, namun pemerintah pusat perlu melakukan kajian terkait dengan kebermanfaatannya bagi orang asli Papua. Karena dengan mendatangkan penduduk lain dari luar Papua ke wilayah Papua hanya menambah persoalan dan tidak menyelesaikan akar persoalan dan kesenjangan yang terjadi dan dialami oleh orang asli Papua saat ini.
Koordinator Relawan Jangkar BTM-YES, Itje Hamadi, mengatakan pembagian bunga bentuk pernyataan sikap Perempuan Tobati dari 14 Kampung di Kota Jayapura untuk mendukung BTM-YES di Pilkada Papua.
Ketua panitia seleksi anggota DPRK Kota Jayapura, Evert Meraudje mengatakan, animo masyarakat untuk mengikuti pendaftaran calon anggota DPRD kota Jayapura ini cukup tinggi terutama dari kalangan perempuan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Jayapura, Miryam Soumilena mengatakan, kasus pernikahan anak di bawah umur (dini) masih banyak ditemukan di Kabupaten Jayapura. Contohnya di distrik terjauh Kabupaten Jayapura yakni di Distrik Airu maupun di pusat ibu Kota Kabupaten Jayapura di Kota Sentani.
Untuk itu, ia berharap kepada para orang tua untuk mengerti dan memahami aturan ini. Jika ada anaknya yang diajak atau ikut ikutan berkampanye harusnya dilarang. Termasuk jika orang tua punya anak di bawah umur juga tidak boleh diajak saat berkampanye.
"Hingga kini belum ada UPTD PPA di kabupaten/kota. Oleh sebab itu, kami harap secepatnya dibuatkan unitnya agar mempermudah pelaporan kekerasan diskriminasi dan perlindungan khusus bagi perempuan dan anak," ucap Sekda Papua, Muhammad Ridwan Rumasukun pada Rabu, (28/8) lalu di acara rapat komite penasehat.
“Tujuan kita bentuk Manawir itu untuk selamatkan tanah, bukan untuk jual tanah. Saya setuju dan itu sudah kami bicara terus menerus. Saya mau kita membuka pikiran kita. Karena masalah jual tanah itu Mananwir yang jadi sorotan,” ungkap Yan Piter Yarangga.
Karena itu, sambung Rosina Kebubun, sosialisasi yang pihaknya lakukan dengan sararan tokoh perempuan tersebut untuk memastikan kelompok perempuan mendapat informasi terkait dengan pemilihan kepala daerah sehingga memastikan kelompok perempuan benar-benar paham dan mengerti tahapan pemilihan kepala daerah nanti.
