JAYAPURA–Majelis Rakyat Papua (MRP) menerima kunjungan Konselor Politik Kedutaan Besar Inggris, Sam Perkins di Gedung MRP, Rabu (9/9). Kunjungan tersebut disambut hangat Ketua MRP Nerlince Wamuar, Wakil Ketua II MRP Max Obner Ohhe, serta sejumlah anggota MRP.
Ketua MRP Nerlince Wamuar mengatakan, pertemuan tersebut menjadi momentum untuk berdiskusi mengenai berbagai situasi dan persoalan yang terjadi di Papua. Tiga isu utama yang dibahas yakni masyarakat adat, perempuan, dan agama. “Banyak hal yang kami perbincangkan. Ini merupakan diskusi tentang bagaimana situasi yang ada di Papua,” ujar Nerlince.
Terkait perempuan Papua, Nerlince mengatakan perhatian terhadap kelompok perempuan perlu ditingkatkan, khususnya dalam bidang kesehatan, ekonomi dan pemberdayaan. Menurutnya, kondisi demografi masyarakat asli Papua saat ini menjadi perhatian tersendiri sehingga diperlukan kebijakan yang memberikan ruang dan perlindungan lebih besar bagi perempuan Papua.
“Semoga ada perhatian untuk perempuan Papua dalam bidang kesehatan, ekonomi dan pemberdayaan,” katanya.
Sementara terkait masyarakat adat, Nerlince menegaskan bahwa masyarakat adat harus dilibatkan dalam setiap kebijakan maupun program pembangunan yang dilaksanakan di atas tanah Papua.
Ia menilai Papua memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa, namun masyarakat adat sebagai pemilik hak atas tanah tidak boleh hanya menjadi penonton dalam proses pembangunan. “Negara, mari libatkan masyarakat adat. Karena tanah ini ada pemiliknya,” tegasnya.
JAYAPURA–Majelis Rakyat Papua (MRP) menerima kunjungan Konselor Politik Kedutaan Besar Inggris, Sam Perkins di Gedung MRP, Rabu (9/9). Kunjungan tersebut disambut hangat Ketua MRP Nerlince Wamuar, Wakil Ketua II MRP Max Obner Ohhe, serta sejumlah anggota MRP.
Ketua MRP Nerlince Wamuar mengatakan, pertemuan tersebut menjadi momentum untuk berdiskusi mengenai berbagai situasi dan persoalan yang terjadi di Papua. Tiga isu utama yang dibahas yakni masyarakat adat, perempuan, dan agama. “Banyak hal yang kami perbincangkan. Ini merupakan diskusi tentang bagaimana situasi yang ada di Papua,” ujar Nerlince.
Terkait perempuan Papua, Nerlince mengatakan perhatian terhadap kelompok perempuan perlu ditingkatkan, khususnya dalam bidang kesehatan, ekonomi dan pemberdayaan. Menurutnya, kondisi demografi masyarakat asli Papua saat ini menjadi perhatian tersendiri sehingga diperlukan kebijakan yang memberikan ruang dan perlindungan lebih besar bagi perempuan Papua.
“Semoga ada perhatian untuk perempuan Papua dalam bidang kesehatan, ekonomi dan pemberdayaan,” katanya.
Sementara terkait masyarakat adat, Nerlince menegaskan bahwa masyarakat adat harus dilibatkan dalam setiap kebijakan maupun program pembangunan yang dilaksanakan di atas tanah Papua.
Ia menilai Papua memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa, namun masyarakat adat sebagai pemilik hak atas tanah tidak boleh hanya menjadi penonton dalam proses pembangunan. “Negara, mari libatkan masyarakat adat. Karena tanah ini ada pemiliknya,” tegasnya.
