"Dari semua ruas jalan di Kota Jayapura, memang masih banyak yang belum maksimal penerangannya, namun pada prinsipnya semua akan kita akomodir secara bertahap termasuk di ruas jalan pantai dok 2," ujar Nofdi J Rampi saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos di ruangan kerjanya, Selasa (07/01/2015).
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Jayapura, Nofdi J.Rampi mengatakan, mengenai penataan keseluruhan fasilitas yang ada di pasar tersebut dirinya telah mendapatkan sinyal dan arahan dari Wali Kota Jayapura terpilih Abisai Rollo dalam sebuah kesempatan beberapa waktu sebelumnya.
"Ruas jalan poros Koya Barat dari tugu pintu masuk ruas jalan ke arah Kabupaten Keerom hingga SMP 8 akan ditangani secara tuntas melalui program tahun 2025 ini, kalau anggaran perencanaannya tidak dikurangi," ujarnya.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Jayapura Agus Salim Korwa menjelaskan, seharusnya jika tidak ada kendala oleh pemilik hak ulayat dalam maja pengerjaan drainase tersebut sudah selesai, karena kendala saat ini adanya proses penggalian drainase untuk pemasangan cetakan beton belum bisa dikerjakan karena belum ada persetujuan dari pemilik hak ulayat.
Robert mengatakan, dengan garis pantai yang luas dan kekayaan alam daya sumber yang melimpah, Kabupaten Mimika menghadapi tantangan besar terkait perubahan lingkungan dan dampak abrasi. Ia menyebut, abrasi tidak hanya mengancam kelestarian lingkungan, tetapi juga berdampak pada kehidupan masyarakat pesisir, terutama dalam hal ekonomi, sosial, dan budaya mereka.
Kepala Dinas PUPR Kota Jayapura Nofdy Rampi di Jayapura, Rabu, mengatakan enam titik tersebut meliputi komplek Balai Pelatihan Kerja (BLK), depan SMK Negeri 3 Kota Jayapura, Jalan Hamadi, Kampung Holtekamp, Kelurahan Asano, Kelurahan Vim, Kelurahan Wahno.
Kepala Dinas PUPR Kota Jayapura, Nofdy Rampi mengatakan, untuk meminimalisir dampak banjir di wilayah Kota Jayapura, pihaknya rutin melakukan pembersihan di sejumlah lokasi yang biasanya terkena dampak bencana.
Dikatakan, total panjang jalan di organda itu sekitar 500 meter, namun sebagian besarnya sudah dikerjakan. "Kemarin itu sudah tuntas, tetapi di bagian depan itu memang kita akui ada spot-spot yang memang rusak, tetapi di Organda itu sudah semua sebenarnya," katanya.
Amos mengaku dua sumber anggaran ini yang menjadi kegiatan PU Provinsi Papua pasca adanya daerah otonomi baru (DOB). Sehingga itu, ia meminta mama-mama Papua bersabar menunggu pekerjaan tahun depan.
Ramses menyampaikan jika setiap minggu, asisten terkait sesuai dengan bidangnya melakukan evaluasi terkait daya serap anggaran. Diharapkan di November sudah bisa di angka 85 persen.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mimika, Dominggus Robert Mayaut menjelaskan, pembangunan kantor yang berlokasi di Jalan Poros Sp5 dekat eks Kantor Bupati ini disesuaikan dengan keuangan daerah.
Dia mengatakan taman hutan Kota Jayapura yang ada di Distrik Jayapura Utara merupakan salah satu ikon di Kota Jayapura, karena itu wajib dijaga termasuk memastikan tidak adanya aktivitas masyarakat di dalam kawasan itu.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Kota Jayapura, Nofdy J. Rampi mengatakan kegiatan itu lebih difokuskan pada hal hal yang berkaitan dengan lahirnya undang-undang Cipta kerja, dan turunan dari aturan itu sampai pada Perda Kota Jayapura nomor 33 tahun 2023 tentang retribusi dan pajak daerah.
Ia mengharapkan agar Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan harus dan masyarakat yang pro dan Kontra untuk duduk sama -sama dulu menyelesaikan masalah ini dan juga melihat, karena sampai saat ini masih ada gejolak yang terjadi dari masyarakat.
Penanggungjawab FPHPB Teovilus Hisage mengatakan pergantian Irwanto Halitopo dari jabatan tidak sesuai prosedur atau cacat hukum sehingga mereka akan menindaklanjuti persoalan itu hingga ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Dia menjelaskan rumah layak huni itu dibangun secara utuh oleh pemerintah melalui dana otonomi khusus Papua dan diperuntukkan bagi orang-orang asli Papua. Pemkot Jayapura sebelumnya telah melakukan verifikasi validasi terkait dengan data-data warga asli Papua yang berhak untuk mendapatkan bantuan rumah layak huni tersebut.
Direktur Keuangan PT Jamkrida Papua Edwin Jelmau di Jayapura, Jumat, mengatakan dengan kerja sama ini sangat penting dilakukan agar ke depan proyek-proyek yang telah disetujui oleh pemerintah ini menjadi lebih lancar.
Sekretaris PUPR Kabupaten Mimika, Piter Edowai mengatakan, seminar pendahuluan ini digelar untuk mengumpulkan data dari semua OPD, Distrik maupun masyarakat.
Karena itu, Pj Wali Kota Jayapura meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Jayapura untuk perlu melakukan sweeping PBG tersebut di wilayah Kota Jayapura terutama di daerah-daerah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Merauke Leo Patria Mogot kepada media ini, mengungkapkan, bahwa meskipun jembatan tersebut menjadi kewenangan dari provinsi namun atas hasil pertemuan antara bupati Merauke dengan Kementrian PUPR sehingga Kementerian PUPR yang akan menangani langsung. ‘’Diharapkan tahun anggaran berikut ini sudah terealisasi,’’ katanya.
Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Merauke Leo Patria Mogot, ST, MT, mengaku jika jalan yang rusak total di Ndalir tersebut dikerjakan sepanjang 3 kilometer tahun ini dengan anggaran sebesar Rp 12 miliar.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Supiori Chrissal Leubufna, ST.,MM.,MAP saat ditanya mengkonfirmasi bahwa pelaksanaan pembangunan ruas jalan Duber-Sorendiweri ini baru memasuki hari ketiga. Namun pengerjaannya sudah memasuki tahap 6-7%. Saat ini masuk dalam tahapan persiapan pengecoran.
Groudbreaking tersebut dilakukan Direktur Jenderal Perumahan Rakyat Kementrian PUPR Iwan Supriyanto, Pj Gubernur Papua Selatan Komjen Pol (Purn) Drs Rudy Sufahriadi dan mewakili Pj Gubernur Papua Tengah, Pj Sekda PPS Maddaremmeng dan Ketua MRP Papua Selatan Damianus Katayu.
Apalagi menurutnya pekerjaan pembuatan drainase ini merusak bagian trotoar yang baru saja dibangun. Nelius mengingat jika tak salah, trotoar yang baru dibuat belum berusia 2 tahun, namun kini dibongkar untuk memasukkan blok beton drainase.
Tahun ini Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Jayapura mendapatkan alokasi dana otonomi khusus senilai Rp 36 miliar. Menurut Kepala Dinas PUPR Kota Jayapura, Nofdy J. Rampi, dari anggaran tersebut pihaknya telah membangun sejumlah infrastruktur bagi masyarakat orang asli Papua di beberapa wilayah di Kota Jayapura.
"Kendalanya hanya satu, kami tersebut belum mendapatkan lampu hijau dari Balai wilayah Jalan Papua. Karena merekalah yang memiliki kewenangan untuk memasang, merawat atau memperbaiki kerusakannya, termasuk yang terjadi sampai saat ini," jelasnya pekan lalu.
Pasalnya kawasan Koya Barat dan Koya Timur dulunya dikenal sebagai daerah pertanian, perkebunan hingga perikanan darat. Karena itu pemerintah kota Jayapura selaku pemilik wilayah juga memastikan dan harus hati-hati dalam memberikan izin membangun atau dokumen pesetujuan pembangunan gedung (PPG).
Dengan intensitas yang tinggi itu, dan ratusan kendaraan lalu-lalang setiap hari membuat jalan seperti mengecil. Belum lagi truk-truk yang mengangkut material tak henti-hentinya melintas, kian menambah sesak jalan poros Koya Barat.
Kepala Dinas PUPR PKP Kota Jayapura, Nofdy J. Rampi kepada Cenderawasih Pos menjelaskan, pihaknya sudah pihaknya sudah terkoordinasi langsung dengan Balai Jalan Provinsi Papua terkait rencana perbaikan LPJU, bahkan sudah dua kali rapat, namun belum ada tindak lanjutnya.
‘’Jalan sepanjang 15 Km itu diperbaiki dalam rangka persiapan kunjungan Bapak Menteri Pertahan ke Merauke,’’ kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Selatan Ramses Kambuaya didampingi Sekretaris PUPR Provinsi Papua Selatan August Nirahua, kemarin.
Dijelaskan Amos, dari anggaran induk Rp 600 miliar tersebut. Dimana Rp 200 miliar diperuntukkan sebagai operasional kantor sementara Rp 400 miliar dialokasikan untuk kegiatan pembangunan atau pengerjaan air bersih, drainase, pembangunan jalan, pembangunan jembatan dan pengaspalan.
Dengan adanya Perda ini maka sudah ada payung hukum bagi para pengembang yang akan membangun di kota Jayapura, yang mengatur tentang fasilitas umum dan perumahan yang dibangun oleh pengembang.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Merauke Johan Makaba Rantetampang ditemui media ini di ruang kerjanya, mengungkapkan, anggaran untuk membantu saluran parit tersebut dari Dana Alokasi Umum penugasan tahun 2024.
Kepala dinas pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat kota Jayapura, nofdy J. Rampi mengatakan, sebelum kunjungan presiden Republik Indonesia itu pemerintah kota Jayapura melalui pihaknya memastikan semua lampu-lampu jalan di beberapa tempat yang selama ini padam harus sudah terang.
Dia mengatakan, kondisi lampu mati di sepanjang jalan Youtefa Holtekamp itu menjadi atensi pemerintah Kota Jayapura. Apalagi dalam waktu dekat ini ada kunjungan Presiden Jokowi ke Papua dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional.
Walilo menerangkan, pagu anggaran perangkat daerah tidak terlalu berubah signifikan. Hal ini dikarenakan minimnya anggaran pemerintah daerah. Namun, ada beberapa OPD yang anggarannya sedikit bertambah banyak, seperti Dinas Olahraga dan Pemuda dan Dinas PUPR.
Robert mengatakan, pada proyek tersebut, Dinas PUPR Kabupaten Mimkka telah menghabiskan sekitar Rp200 miliar. Lalu, untuk penyelesaiannya bergantung pada nilai anggaran yang digelontorkan pemerintah.
Ferry Amo mengatakan, hingga 16 Juni kemarin, progres pembangunan GOR Keerom sudah mencapai 84 persen. Menurutnya, prosentase tersebut masih sesuai dengan jadwal pekerjaan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Jayapura, Nofdy J. Rampi mengatakan salah satu yang menjadi fokus perhatian pemerintah kota Jayapura adalah pekerjaan Jalan Poros Koya Barat dan Koya Timur.
Adapun 5% sisa pekerjaannya itu adalah komisioning untuk pengecekan kekuatan space di atas, apakah sudah pada posisi kekuatan nol atau belum apabila penyangganya dilepas.
Ketua Pengusahaan OAP Jhon Matuan Menyatakan pihaknya sama sekali tidak mencurigai jika ketua dan sekretaris HP OAPP melakukan tindakan premanisme seperti itu karena dua organisasi ini sama menyurakan kepentingan pengusaha OAP, namun sangat disayangkan karena yang melakukan aksi pengeroyokan oleh masyarakat umum yang disiapkan dan bukan pengusaha yang diminta untuk menjaga kantor tersebut.
Kabid Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Papua Selatan Dr. Franky Edwin P. Lapian, ST, MT ditemui disela-sela sosialisasi tersebut menjelaskan alasan melakukan sosialisasi manajemen mutu dengan response surpace methoologi pada rancang campur lapis pondasi tanah semen dengan menggunakan bahan aditif dalam campuran tersebut.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merauke Anton Kara, ST, ditemui media ini mengungkapkan bahwa, total anggaran yang dihabiskan untuk pengecoran dan pengaspalan jalan menuju Gudang Arang, Distrik Merauke tersebut lebih dari Rp 9 miliar.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Republik Indonesia John Wempi Watipo di Merauke kepada media ini mengungkapkan bahwa awalnya anggaran yang disiapkan pemerintah pusat melalui PUPR untuk 4 DOB tersebut sebesar Rp 11,3 triliun di tahun 2022.
Karena itu Kepala Dinas PUPR Kota Jayapura, Nody J. Rampi berharap antara pihak pemilik ulayat dan pihak ketiga yang sudah teken kontrak dengan Pemkot Jayapura itu segera mendapatkan kesepakatan. Sehingga program kerja pemerintah itu tidak terhambat dan itu bisa diselesaikan sesuai dengan target waktunya.
Karena jalur yang terputus sangat vital, maka Pemprov Papua Tengah langsung berkoordinasi dengan Satuan Kerja PUPR Nabire Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Nabire untuk mengatasi jalan yang putus tersebut. Langkah awal yang dilakukan adalah mengirim sejumlah alat berat ke lokasi longsor.
Karena menurutnya ada beberapa komponen-komponen listrik yang sudah tidak berfungsi lagi bahkan sudah hilang seperti Sakelar, sehingga harus diperbaiki. "Kalau mau kasih nyala sakelar-sakelar di tiang itukan sudah tidak ada, mau kasih nyala bagaimana?" ucapnya.
‘’Kita berharap, di tahun 2024 ini, Kementrian PUPR bisa mulai membangun infrastrutur perkantoran di pusat Pemerintahan Provinsi Papua Selatan di KTM Salor,’’ kata Apolo Safanpo, kepada media ini, minggu lalu.
Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua Pegunungan Irwanto Halitopo ST, MT mengatakan, mengoptimalkan saluran air dilakukan karena selama ini masyarakat yang tinggal dalam kota wamena Kabupaten Jayawijaya selalu mengelu akibat dari dampaknya banjir pada waktu hujan, sehingga ditangani langsung oleh Dinas PUPR Provinsi Papua.
Kepala Dinas PUPR Kota Jayapura, Nofdy J Rampi mengatakan pihaknya sudah mulai melakukan penyiapan dan pelaksanaan penebangan serta pemangkasan pohon yang ada di sekitar Jalan Utama di Kota Jayapura.
Tanah yang kini dipakai pemerintah untuk mendirikan kantor Distrik Kuala Kencana yang berlokasi di Jalan Cenderawasih SP3, Mimika, Papua Tengah ternyata sudah dua kali dibayar namun belum ada sertifikat pelepasan tanah.
Dia menjelaskan, tahun ini, paket pekerjaan di seluruh dinas yang ada di pemerintah kota Jayapura ada 15 paket. Di mana nilainya yang mengikuti proses lelang atau tender itu di atas Rp 1 Miliar.
Triwarno mengatakan, memang kondisi jalan masuk Pasar Lama Sentani harus diperbaiki dan ditata supaya lebih rapi dan tertib lagi, karena kondisi saat ini semrawut akibat ada pedagang yang berjualan di atas trotoar atau drainase , membuang sampah tidak pada tempatnya, sehingga mengakibatkan drainase tersumbat dan air mengalir ke jalan.
Dikatakan, pengendalian jangka pendek yang harus dilakukan adalah pengerukan saluran air dari hulu pembuangan Konya, sampai ke perumahan Organda. Selain itu, pihak Kemenkes juga harus segera menyediakan pompa air, untuk mengantisipasi hujan ekstrem. Minimal satu pompa yang digunakan itu harus mempunyai kapasitas satu kubik perdetik. Sehingga ketika hujan turun, proses surutnya cepat.
Dikatakan, penanganan jalan melalui mekanisme inpres tersebut usulannya dari Pemkot Jayapura. Tetapi ditangani oleh Balai Jalan, seperti Jalan Patin dan Jalan Swakarsa di Koya Timur, Jalan Baring-baring di Koya Barat, Jalan Rambutan.
Meski begitu, dirinya belum memastikan berapa kilometer panjang ruas jalan di dalam pasar itu yang akan dikerjai, termasuk item pekerjaan lainnya. Kata lain mengenai anggaran juga belum disebutkan untuk membiayai pekerjaan ruas jalan tersebut.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Merauke Johan Makaba Rantetampang, ST, ditemui media, ini mengungkapkan bahwa bantuan yang dijanjikan Presiden tersebut terkendala dengan masalah tanah kepemilikan yang sudah harus bersertifikat.
‘’Tapi, untuk DAK umum, kita tidak dapatkan termasuk untuk tahun anggaran 2024 mendatang karena kita belum punya Perda Kawasan Kumuh.Itu salah satu persyaratan untuk mendapatkan DAK,’’ kata Johan Makaba Rantetampang ditemui di ruang kerjanya, Kamis (28/12/2023).
Terkait persoalan keterbatasan air bersih di hunian Lapas Perempuan (LPP) dan Lapas Anak (LPK) di Kabupaten Keerom Provinsi Papua, Kakawanwil Kemenkumham Papua, Anthonius M. Ayorbaba mengaku pihaknya telah menyurat ke Balai Pengairan PUPR Provinsi Papua sejak lama.
Namun menurut, Kepala Dinas PUPR Kota Jayapura, Nofdi J. Rampi, program kegiatan tahun 2023, baik induk maupun ABT di Dinas PU mengelola 11 program, 13 kegiatan dan 26 sub kegiatan, dengan total belanja subnya adalah 874 terkodefikasi.
“Terkait dengan situasi yang kami jalankan saat ini DIPA kami hampir mendekati 1 triliun rupiah, sempat 1,2 Trilyun namun karena ada potongan-potongan karena wilayah keamanan yang kami tidak bisa laksanakan pekerjaan akhirnya uang itu dipotong untuk tahun anggaran 2023.”bebernya
"Target Kami dalam melakukan penyedotan tinja di Kabupaten Jayapura target Rp 50 juta sampai bulan ini sudah capai Rp 49 juta. Kami berharap hingga akhir tahun target bisa tercapai hingga Rp 50 juta atau bahkan lebih dari 2 armada yang dimiliki Pemkab Jayapura, "ucapnya, Sabtu (19/11).
Penurunan anggaran ini, lanjut bupati Jayawijaya 2 periode ini bukan tanpa sebab. Penurunan disebabkan karena keterlambatan mastewr plan dan lahan untuk pembangunan pusat pemerintahan dari 3 DOB tersebut ada yang belum clear.
Dalam Aksi tersebut para pengusaha AOP ini sebenarnya hanya ingin melakukan Audiensi dengan Pj Gubernur Papua Pegunungan bersama dengan Kepala Dinas PUPR, namun karena tak berada di tempat sehingga pemalanganpun dilakukan sebagai bentuk kekecewaan mereka
Wakil Ketua Komisi B, DPRD Kota Jayapura, Yuli Rahman menyatakan Pemerintah Kota Jayapura harus segera memperbaiki guiding block yang ada di Kota Jayapura, sebab menurutnya guiding block yang ada saat ini, hampir seluruhnya rusak.
Kabupaten Mimika yang memiliki puluhan sungai yang berpotensi menghasilkan energi listrik salah satunya Sungai Otomona. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berencana membangun PLTA dan bendungan di Sungai Otomona Barat tepatnya di Kampung Opitawak, Distrik Tembagapura.
Pihaknya sudah memprogramkan untuk dilakukan perbaikan dan diusulkan kepada pimpinan daerah dengan usulan dana Rp 4 miliar, untuk perbaikan drainase dari lampu merah Pasar Lama hingga Jalan Komba.
Terkait dengan rencana pembangunan Gedung Papua Christian Centre (PCC) telah tercakup dalam rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022-2041 dan Rencana Aksi 2023-2024. Untuk itu, Wapres mendukung pendirian Gedung PCC untuk mendukung penyediaan layanan masyarakat melalui gereja.
Kepala Dinas Pekerjaan Mumum Kabupaten Jayawijaya Andre Kindangen, SE, MSi menyatakan untuk kegiatan pengaspalan di jalan Muai sementara berjalan mulai dari Jalan yang mengarah ke SMA Kristen, tadi sudah ditinjau dan pegerjaannya sudah 250 sampai dengan 300 meter telah dilakukan pengaspalan.
"Realisasi fisik sampai dengan saat ini 62 persen, saya masih membedah, kenapa ini baru 62 persen, ternyata ada beberapa kegiatan, salah satunya Gor Waringin yang baru mulai, seiring dengan proses-proses administrasi baru selesai akibat revisi, apalagi ada ABT yang harus kami selesaikan," kata Nofdi J. Rampi, Jumat (6/10).
Dia menjelaskan, potensi pohon tumbang dan juga tanah longsor itu sebenarnya ada di ruas jalan nasional maupun luas jalan provinsi. Karena itu, tugas dan tanggung jawab itu semestinya ada di dinas terkait terutama dinas pekerjaan umum dan juga instansi teknis yang terkait lainnya di tingkat provinsi.
Keluhan itu juga disampaikan di media sosial dan diberbagai media dan pernah ditegaskan Pj Bupati Jayapura Tri Warno Purnomo bahwa Dinas PUPR Kabupaten Jayapura harus bisa melakukan koordinasi dengan Balai Jalan Nasional maupun Pemprov Papua dan Balai Wilayah Sungai.
" Tahun ini ada dua mata anggaran yaitu pembangunan jalan primer dan jalan sekunder yang akan melingkar dalam kawasan pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah yang berbentuk cenderawasih, " jelas Ukago saat diwawancarai media usai Apel Gabungan di Halaman Kantor Gubernur Papua Tengah, Senin (2/10).
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Jayapura Alpius Toam mengatakan, untuk sampai saat ini pengerjaan pembangunan jalan kemiri Depapre sepanjang kurang lebih 24 Km masih dalam tahap pekerjaan dan ditargetkan pada bulan Februari 2024 sudah selesai pengerjaan pembangunan jalan tersebut.
Soal keluhan pedagang di Pasar Pharaa Sentani di bagian lapak paling belakang yang baru di bangun pasca kebakaran, pedagang meminta dibuatkan drainase dan jalan supaya saat hujan tidak becek dan ada pembuangan air melalui drainase.
