PUPR

    Dikatakan, total panjang jalan di organda itu sekitar 500 meter, namun sebagian besarnya sudah dikerjakan. "Kemarin itu sudah tuntas, tetapi di bagian depan itu memang kita akui ada spot-spot yang memang rusak, tetapi di Organda itu sudah semua sebenarnya," katanya.

   Amos mengaku dua sumber anggaran ini yang menjadi kegiatan PU Provinsi Papua pasca adanya daerah otonomi baru (DOB). Sehingga itu, ia meminta mama-mama Papua bersabar menunggu pekerjaan tahun depan.

   Ramses menyampaikan jika setiap minggu, asisten terkait sesuai dengan bidangnya melakukan evaluasi terkait daya serap anggaran. Diharapkan di November sudah bisa di angka 85 persen.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mimika, Dominggus Robert Mayaut menjelaskan, pembangunan kantor yang berlokasi di Jalan Poros Sp5 dekat eks Kantor Bupati ini disesuaikan dengan keuangan daerah.

   Dia mengatakan taman hutan Kota Jayapura yang ada di Distrik Jayapura Utara merupakan salah satu ikon di Kota Jayapura, karena itu wajib dijaga termasuk memastikan tidak adanya aktivitas masyarakat di dalam kawasan itu.

   Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Kota Jayapura,  Nofdy J. Rampi mengatakan kegiatan itu lebih difokuskan pada hal hal yang berkaitan dengan  lahirnya undang-undang Cipta kerja,  dan turunan dari aturan itu sampai pada Perda Kota Jayapura  nomor 33 tahun 2023 tentang retribusi dan pajak daerah. 

Ia mengharapkan agar Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan harus dan masyarakat yang pro dan Kontra untuk duduk sama -sama dulu menyelesaikan masalah ini dan juga melihat, karena sampai saat ini masih ada gejolak yang terjadi dari masyarakat.

Penanggungjawab FPHPB Teovilus Hisage mengatakan pergantian Irwanto Halitopo dari jabatan tidak sesuai prosedur atau cacat hukum sehingga mereka akan menindaklanjuti persoalan itu hingga ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Jayapura,  Nofdy J. Rampi

Dia menjelaskan rumah layak huni itu dibangun secara utuh oleh pemerintah melalui dana otonomi khusus Papua dan diperuntukkan bagi orang-orang asli Papua. Pemkot Jayapura sebelumnya telah melakukan verifikasi validasi terkait dengan data-data warga asli Papua yang berhak untuk mendapatkan bantuan rumah layak huni tersebut.