Ditambahkan Dr. Yunus P. Paulangan, S.Kel., M.Si selaku Dosen Jurusan Ilmu kelautan dan Perikanan yang juga sebagai Ketua Pusat Studi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PS2KP) Universitas Cenderawasih bahwa ia melihat menilai terdapat keberhasilan awal dalam kepemimpinan Gubernur Matius Fakhiri dan Wakil Gubernur Aryoko Rumaropen yaitu mulai ditempatkannya sektor perikanan dan kelautan sebagai penggerak ekonomi daerah.
Penempatan sektor perikanan dan kelautan merupakan hal wajar setidaknya karena selama ini sektor pertambangan menjadi primadona, namun dengan adanya DOB kemudian PT Freeport beralih ke Provinsi Papua Tengah. Kondisi ini akhirnya memposisikan sektor kelautan dan perikanan menjadi sektor unggulan.
Sebagai sektor penggerak utama ekonomi daerah Provinsi Papua, sektor perikanan dan kelautan perlu penguatan bidang pendidikan, konektivitas, perdagangan, dan koordinasi pengembangan industri perikanan. Arah ini relevan bagi Papua yang memiliki potensi laut besar dan masyarakat pesisir yang membutuhkan akses pasar, teknologi, serta peningkatan kapasitas.
Namun, yang belum berhasil dibuktikan adalah perubahan nyata pada tingkat kesejahteraan nelayan, penyerapan tenaga kerja muda, nilai tambah produk perikanan di daerah, dan keberlanjutan sumber daya pesisir. Pendidikan kelautan dan perikanan juga tidak boleh diposisikan hanya sebagai beasiswa umum, tetapi harus menjadi sistem yang menghubungkan sekolah pesisir, pendidikan vokasi, perguruan tinggi, pelatihan, riset terapan, sertifikasi, dan pendampingan usaha.
“Dari sisi beasiswa, mestinya perlu alokasi proporsional kepada nelayan atau pekerja di sektor perikanan-kelautan. Hal yang lain adalah perlu pelatihan, pendampingan dan riset-riset yang relevan,” sarannya. Riset-riset kolaborasi dengan perguruan tinggi perlu ditingkatkan terutama dalam pengelolaan sumber daya perikanan, pesisir, laut dan pulau-pulau kecil serta teknologi yang efektif, ramah lingkungan dan mudah diaplikasikan oleh masyarakat nelayan/pesisir.
Yunus menyarankan Pemerintah Provinsi Papua perlu membangun program talenta kelautan dan perikanan masyarakat nelayan, masyarakat pesisir, pelaku usaha perikanan, pemuda pesisir, dan perempuan nelayan; memperkuat hilirisasi serta rantai dingin; dan membuka dashboard kinerja tahunan yang mengukur pendapatan nelayan, tenaga kerja terampil, usaha lokal, nilai tambah produk, serta kondisi ekosistem. “Keberhasilan pembangunan Papua harus terlihat ketika masyarakat pesisir menjadi pelaku utama ekonomi laut, bukan sekadar penerima program,” imbuhnya.
