“Dari kepentingan publik hari ini kita menunggu adanya sebuah gebrakan, inovasi melalui program-program kerja yang bersifat keberpihakan, pemberdayaan dan perlindungan bagi kepentingan orang asli Papua, namun itu yang belum terjadi sampai detik ini,” ujarnya. Yakobus juga menyoroti persoalan pelayanan kesehatan di Papua. Menurutnya, akses masyarakat terhadap layanan kesehatan masih menjadi pekerjaan yang perlu mendapat perhatian serius pemerintah.
Ia mencontohkan sejumlah persoalan kesehatan yang dialami masyarakat, termasuk masalah koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. “Beberapa tahun terakhir banyak sekali kasus-kasus kesehatan yang dialami langsung oleh masyarakat Papua, terutama akses terhadap layanan kesehatan,” katanya.
Meski demikian, Yakobus mengakui terdapat sejumlah langkah positif yang dilakukan pemerintah provinsi. Salah satunya pemberian apresiasi hingga beasiswa kepada anak Papua yang bertugas sebagai anggota Paskibraka.
Namun, menurutnya, langkah tersebut perlu diikuti kebijakan yang lebih luas untuk menerjemahkan visi dan misi gubernur serta wakil gubernur ke dalam program yang sesuai dengan semangat Otsus. Persoalan lain yang dinilai perlu segera ditangani adalah kondisi fiskal Papua. Yakobus menyebut kemampuan pendapatan asli daerah (PAD) belum mampu menutup seluruh kebutuhan daerah.
Di sisi lain, belanja pegawai dinilai masih menjadi beban besar dibandingkan belanja modal yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. “Provinsi Papua induk hari ini mengalami defisit keuangan daerah berkaitan dengan sumber APBD dari pendapatan asli daerah juga tidak dapat menutupi kebutuhan daerah,” ujarnya.
Ia menilai kebijakan moratorium atau penundaan penerimaan ASN juga perlu dievaluasi agar pemerintah dapat mencari solusi lain dalam mengendalikan beban belanja pegawai.
“Ini harus segera diselesaikan, dengan moratorium penundaan penerimaan ASN itu juga harus dipikirkan kembali apakah itu menjadi solusi terakhir atau bisa dilakukan langkah-langkah yang lain,” katanya.
Yakobus mendorong pemerintah menggali sumber-sumber pendapatan baru dengan mengoptimalkan berbagai potensi daerah yang selama ini belum dikelola secara maksimal.
“Harus segera menggali potensi-potensi daerah supaya APBD kita mampu untuk menutupi semua kebutuhan dan pelaksanaan program pembangunan kepada masyarakat,” tegasnya.
Menurut Yakobus, pasca pembentukan daerah otonomi baru (DOB), menurut Yakobus, Papua sebagai provinsi induk perlu mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara MRP, DPR Papua dan pemerintah provinsi.
Sinergi tersebut diperlukan untuk menghasilkan kebijakan daerah yang berpihak pada kepentingan masyarakat, khususnya orang asli Papua. “Perlu duduk bersama untuk mencari solusi terhadap permasalahan sosial politik hari ini, sosial ekonomi yang dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
