Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kepemimpinannya dalam mengembangkan program kesejahteraan keluarga yang berpijak pada budaya lokal serta pemberdayaan perempuan di Kota Jayapura. Dalam penilaian panitia, Nerlince
Hal itu disampaikan Staf Ahli II Bidang Kemasyarakatan, SDM, dan Pengembangan Otonomi Khusus Provinsi Papua Tengah, Ukkas, saat menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Otonomi Khusus dan Training of Trainers (ToT) Majelis Rakyat Papua
–Kelompok Kerja (Pokja) Perempuan Majelis Rakyat Papua (MRP) mendorong lahirnya Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) tentang Perlindungan Hak-hak Perempuan Asli Papua (OAP). Regulasi tersebut dinilai penting sebagai payung hukum u
Kelompok Kerja (Pokja) Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua mengaku kecewa karena tidak dapat bertemu dengan Bupati Jayapura, Yunus Wonda, maupun Wakil Bupati Jayapura, Haris R. Yocku, saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Jayapura.
Ketua MRP, Nerlince Wamuar, mengatakan rapat tersebut merupakan tindak lanjut amanat Pasal 20 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Dal
Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DLHK) Provinsi Papua terus mendorong pengakuan dan penetapan hutan adat sebagai bagian dari perlindungan hak-hak masyarakat adat di Papua. Adapun saat ini telah berhasil mendorong pengakuan enam wilayah
Kegiatan APS III dihadiri sejumlah pejabat nasional maupun daerah, di antaranya Wakil Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, Gubernur Jawa Barat, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Bupati Purwakarta, Bupati Cianjur, Wali Kota
Ketua MRP Papua Tengah, Agustinus Anggaibak, menyatakan bahwa ketertutupan informasi ini menabrak aturan. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 107 Pasal 45 Ayat 3, lembaga kultural seperti MRP memiliki wewenang konstitusional untuk menga
Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah turun gunung ke Kabupaten Mimika untuk menjaring aspirasi masyarakat.
Bertempat di Hotel Cenderawasih 66 pada Sabtu 16 Mei 2026, pertemuan yang bekerja sama dengan lembaga adat setempat ini m
Revisi PP Nomor 54 Tahun 2004 tentang MRP ini dinilai menjadi langkah penting dalam memperkuat pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua sekaligus menyesuaikan dinamika pemekaran daerah berbasis wilayah adat di Tanah Papua. Anggota Majelis R
ubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menggelar pertemuan bersama Majelis Rakyat Papua (MRP) di Gedung MRP, Rabu (6/5), sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi kelembagaan serta mendorong tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berpihak
Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo melantik dua anggota Majelis Rakyat Papua Selatan Pengganti Antar Waktu (PAW) sisa waktu periode 2023-2028 di Swiss Belhotel Merauke, Rabu (6/5).
Kedua anggota MRPS PAW yang dilantik tersebut yakni Tarsi
Menurut Sandra beberapa poin krusial yang menjadi beban pikiran masyarakat Papua saat ini, di antaranya: Hak atas Hidup, Hak atas Rasa Aman, hingga hal memperoleh Kedamaian dan Kebebasan.
Untuk diketahui aksi yang mengusung tema 'Perempuan
Ketua MRP Nerlince Wamuar menegaskan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Papua, DPR Papua (DPRP), dan MRP dalam menjalankan Otsus. "MRP memiliki kewenangan tertentu dalam perlindungan hak-hak Orang Asli Papu
"Rencananya kita akan kembali turun kejalan melakukan aksi demo, namun masih dalam pembahasan. Untuk waktu belum ditentukan tetapi yang pasti kita akan kembali turun kejalan dengan jumlah yang penuh," kata Agus saat di k
Reses kali ini mengusung tema besar "Selamatkan Manusia dan Tanah Papua" dengan fokus spesifik pada perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat di Provinsi Papua, khususnya di Kabupaten Keerom. Dalam pertemuan te
Menurut Benny, diskursus yang digulirkan oleh anggota DPD RI asal Papua Barat Daya, Paul Fincent Mayor, hingga menjadi trending di platform seperti TikTok dan Facebook dalam sebulan terakhir, telah membuka ruang diskusi
Sekretaris Komisi III DPRP Papua Pegunungan Takinus Yikwa, S.AK, M.AP mengatakan apa yang dialami anggota MRP juga dialami oleh DPRP Papua Pegunungan juga mengalami hal yang sama sebab di bulan ke 3 lalu harus melakukan
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Regulasi yang juga Sekretaris Pokja Agama MRP, Markus Kajoi, mengatakan pihaknya kini fokus melakukan pendataan terkait perizinan investasi. Pasalnya, selama ini pemerintah dinilai belum mel
Ketua MRP, Nerlince Wamuar, menegaskan bahwa pelibatan MRP dalam setiap kebijakan strategis, khususnya yang berkaitan dengan hak Orang Asli Papua (OAP), merupakan amanat undang-undang. Ia merujuk pada Undang-Undang Otono
Ketua Perkumpulan Pengacara Hak Asasi Manusia untuk Papua, Gustaf Rudolf Kawer, menegaskan perdebatan publik yang berkembang saat ini harus segera dikendalikan agar tidak meluas menjadi konflik yang merugikan masyarakat.
Pernyataan inipun memantik amarah dari berbagai pihak terutama pengurus MRP dan beberapa pihak yang menegaskan MRP adalah lembaga konstitusional, memiliki peran penting sebagai pelindung OAP, dan tidak bisa dibubarkan be
Nerlince mengatakan, pengurangan anggaran tersebut secara langsung berdampak pada pelaksanaan sejumlah program kerja MRP. Meski demikian, ia menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak akan memengaruhi profesionalisme d
Dalil kurangnya informasi masuk ke lembaga representasi masyarakat adat Papua itu, yang mengakibatkan para investor bebas masuk ke Papua. Karena itu, Nerlince Wamuar, selaku pimpinan tertinggi MRP menegaskan pemerintah P
Ketua MRP, Nerlince Wamuar, mengatakan kegiatan tersebut dilatarbelakangi oleh masukan dan saran masyarakat adat yang disampaikan secara langsung kepada MRP belum lama ini di Kantor MRP Papua.
Nerlince menegaskan, hingga kini MRP tidak pernah mendapatkan data resmi mengenai jumlah maupun identitas investor yang telah mengantongi izin dan beroperasi di Papua. Padahal, dalam Undang-undang Otonomi Khusus (UU Otsu
Langkah ini didorong sebagai bentuk penghormatan dan pemberian porsi lebih bagi OAP sebagai pemilik sah tanah adat di Papua. Selama ini, Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) baik jilid pertama maupun kedua hanya memba
Menurut Nerlince, sebagai lembaga representasi kultural masyarakat adat Papua, MRP memiliki komitmen kuat untuk melindungi hak-hak masyarakat adat, termasuk menjaga hutan adat dari berbagai aktivitas eksploitasi yang mer
Gubernur Apolo menegaskan, pertama bahwa dalam melaksanakan tugas harus senantiasa meminta petunjuk dari yang Maha Kuasa. Kedua, dalam melaksanakan tugas, berpegang pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlak
Mantan Rektor Uncen ini menjelaskan alasan dirinya memantau secara rutin pembangunan Kantor Pemerintahan yakni Kantor Gubernur, DPRP Papua Selatan dan MRP Papua Selatan di pusat pemerintahan Salor tersebut. Menurutnya,
Ia menambahkan bahwa meninggalnya Irene Sokoy menjadi pukulan bagi banyak kalangan masyarakat, khususnya para ibu, terutama karena almarhumah tidak mendapat pertolongan memadai dari sejumlah rumah sakit di Jayapura. “Men
‘’Dua hari lalu, kami sudah pertemuan dengan teman-teman MRP. Lalu MRP akan sampaikan ke Pak Ketua MRP untuk mengkoordinir kita dengan 4 kabupaten di cakupan Papua Selatan. Nanti kita duduk dari situ bersama dengan DPRP
Ditemui di ruang kerjanya, Damianus Katayu yang sebelumnya merupakan seorang dosen perguruan tinggi swasta di Merauke itu mengatakan bahwa dengan Otsus jilid pertama yang telah berjalan kurang lebih 20 tahun, telah dilak
Visi ini lahir dari amanah Undang-Undang Otsus dan semangat rakyat Papua untuk maju dalam damai dan kesetaraan. Visi ini diarahkan melalui tiga agenda utama pembangunan Papua, pertama membangun percepatan konektivitas wi
Menanggapi terkait dengan itu Kepala Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) wilayah Papua Frits Ramandey mengatakan mahasiswa adalah pihak yang bisa menjadi penyeimbang dalam demokrasi dan perubahan politik. Da
“Ke depan, saya minta MRP, Ondoafi, Ondofolo, serta tokoh masyarakat adat, kalau itu berkaitan dengan budaya Papua, mari kita proteksi melalui regulasi Perdasi maupun Perdasus, sehingga siapapun, termasuk pemerintah daer
Ia menambahkan, mahasiswa siap akan kembali turun ke jalan setelah MRP tiba di Jayapura, jika tidak mahasiswa yang akan menghadapi MRP dengan jumlah yang lebih besar. “Informasi yang kami terima, MRP dijadwalkan tiba bes
Dari pantauan Cenderawasih Pos di lokasi sekira ribuan mahasiswa yang tergabung dalam ‘Keluarga Besar Mahasiswa Uncen’ itu menutup jalur tersebut. Mereka menuntut Majelis Rakyat Papua (MRP) harus mengambil tindakan tegas
Terkait rencana ini Ondoafi Warke, George Awi mengaku tak setuju jika mahasiswa melakukan demo yang berkaitan dengan pembakaran Mahkota Cenderawasih. Ia tak mau sesuatu yang harus dihormati dan diselesaikan secara bermar
"Ke depan, saya minta MRP duduk bersama masyarakat adat membahas tatanan adat yang dituangkan dalam suatu aturan. siapa pun yang datang di tanah Papua, termasuk aparatur pemerintah yang di bawahnya harus menghormati buda
Dalam keterangan perwakilan Masyarakat adat Tabi-Saereri, Ismael Mebri mengatakan hal ini dilakukan oleh pihaknya sebagai bentuk keperihatinan pihaknya terhadap situasi dan kondisi yang terjadi belakangan ini ditengah ma
Selain ditetapkan sebagai tersangka, pelaku juga telah diamankan dan mulai menjalani penahanan. Sedangka 3 temannya yakni YBK (45), KEM (36), dan NSM (17) yang ikut dalam mobil tersebut saat kejadian menjadi saksi atas p
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua MRP, Nerlince Wamuar, turut dihadiri para Wakil Ketua MRP serta Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri dan Wakil Gubernur Aryoko Rumaropen.
"Saya pribadi ingin secepatnya anggota DPRP kursi pengangkatan ini dilantik, tapi persoalannya kondisi keuangan kita saat ini sedang lumpuh. Saya sudah bicarakan hal ini kepada sejumlah anggota DPRP terpilih, dan mere
Kemudian, Tolak PSN di tanah Papua. Ketiga, Hentikan ekspolitasi SDA diseluruh tanah Papua. Serta, Negara diminta hentikan oprasi Militer di Kabupaten Nduga, Puncak, Yahukimo, Maybrat, Pegunungan Bintang, Intan Jaya, Lan
Pengurus Harian YLBHI, Emanuel Gobay mengatakan bahwa, MRP adalah representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka pelindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghor
”Ketika terjadi caos, maka polisi tidak bisa membiarkan begitu saja. Harus mengambil tindakan diskersi, masalahnya, dampak diskersi itu menjadi luas. Misalnya tembakan gas air mata untuk mendorong pendemo bubar, dan efek
Ia menegaskan bahwa MRP sebagai lembaga kultural yang berada dalam struktur pemerintahan Provinsi Papua bekerja berdasarkan aturan. Karena itu, setiap penyampaian aspirasi harus melalui prosedur yang sah dan organisasi y
‘’Kalau kita bicara percepatan pembangunan, sebenarnya sudah ada Pemerintah Provinsi melalui OPD-OPD (organisasi perangkat daerah) yang ada di setiap provinsi di Tanah Papua untuk melakukan eksekusi dari setiap program p
Respon dari MRP Papua Selatan itu dengan menurunkan Tim ke Kabupaten Asmat. ‘’Tim sudah kita bentuk. Tim sudah turun bahkan sudah balik dari Asmat,’’ kata Ketua MRP Papua Selatan Damianus Katayu, kepada wartawan, di Mera
‘’Kita sangat sayangkan disini karena pihak penanggungjawab dalam hal ini PT. BIA selaku investor tidak hadir,’’ kata Nikolaus Tefo Mahuze didampingi Wakil Ketua I MRP Pokja Perempuan Antoneta Mokom Metemko saat memimpin
Aksi ini berlangsung di dua titik, yakni Perumnas III, Distrik Heram, dan Lingkaran Abepura, Distrik Abepura. Di Perumnas III, massa berjumlah lebih dari 100 orang menggelar orasi di ruas jalan raya, tepatnya di putaran
Selebaran ini dibagikan sejumlah tempat di Kota Jayapura dan Sentani Kabupaten Jayapura. Di Perumnas III Waena Distrik Heram, menjadi titik kumpul klompok KNPB bagikan selebaran itu. Sementara di Kabupaten Jayapura terda
Putusan tersebut sebelumnya mendapat penolakan dari kubu Benhur Tomi Mano–Constant Karma (BTM-CK) selaku pemohon dalam sengketa Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Papua. Bentuk penolakan ditunjukkan melalui aksi demonst
Yoseph Yanawo Yolmen menjelaskan, ada 7 agenda yang harus dibicarakan secara bersama. Pertama, berkaitan dengan data base penerima beasiswa dari dana Otsus. Kedua, beasiswa ADIK, ADEM dan beasiswa KIP.
Ketua Majelis Rakyat Papua, Nerlince Wamuar, mengatakan, saat ini upaya promosi kopi Papua banyak digerakkan oleh pihak perbankan seperti Bank Indonesia di mana melalui dukungan bagi barista serta kafe-kafe yang menyajik
Di sela-sela peninjauan,Gubernur Apolo mengatakan progres pembangunan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua Selatan tinggal dua persen. Sementara sisa pembangunan kantor Majelis Rakyat Papua Selatan masih 2
Padahal sehari sebelumnya, seluruh pimpinan dan anggota DPRP masih sempat mendatangi pendemo di Taman Imbi termasuk mengantarkan pendemo ke Mapolda Papua sambil berjalan kaki. Massa menyebut ada perlakuan berbeda yang di
Menurut Fatoni, meski begitu pihaknya terus mengajak masyarakat untuk terus mempertahankan kondisi ini. "Saya memberikan apresiasi kepada seluruh lapisan masyarakat yang telah berpartisipasi menjaga stabilitas keamanan d
Ketua DK MRP, Dorince Mehue, menegaskan bahwa keberadaan ruang rapat pleno menjadi kebutuhan mutlak. Pasalnya, DK MRP merupakan salah satu alat kelengkapan dewan (AKD) permanen di tubuh MRP.
Dialog ini membahas peran masyarakat adat dalam menjaga lingkungan sebagai sumber kehidupan, terutama melindungi tanah, hutan, dan sumber daya alam dari praktik jual-beli bebas.
“Setelah ini kita akan tertibkan tambang-tambang yang melanggar aturan. Saya mendapat laporan dari aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal, dengan potensi kerugian negara minimal Rp 300 triliun,” kata Prabowo.
“Dapur MBG jangan memberi makanan yang tidak sehat seperti sosis, mie dan nuget kepada anak-anak, ini menjadi perhatian daripada penangung jawab dapur-dapur yang ada, apalagi orang-orang gizi,” katanya kepada wartawan, u
Ketua MRP, Nerlince Wamuar, dalam sambutannya menyampaikan bahwa proses penjaringan aspirasi merupakan sarana dialog terbuka antara masyarakat akar rumput dengan MRP. "Di sinilah suara mereka didengar, keluhan dicatat, d
Kita semua tidak tahu tentang peristiwa yang terjadi. Maka kita menyerahkan ke pihak berwajib dalam hal ini pihak Kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ini. Karena mereka akan memanggil pi
Keduanya berhasil terpilih dalam pemilihan yang dilakukan beberapa waktu lalu. Antoneta Metemko dipilih dan dilantik menggantikan Yohana Mahuze yang menduduki jabatan tersebut namun meninggal dunia karena sakit. Sementar
Sekretaris Distrik Senggi, Alex Negei mengatakan bahwa kehadiran anggota MRP yang didampingi oleh Ketua Dewan Adat Keerom, Laurens Borotian memberikan angin segar bagi Distrik Senggi khususnya Kampung Walay dan Molof.
Ada yang menyarankan agar LMA dibubarkan kemudian dilakukan perubahan nama. Ini disampaikan karena kondisi kantor LMA saat ini sangat memperihatinkan seakan tidak ada aktivitas dan tak pernah dirawat. Menangapi pertanyaa
Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo mengatakan, kerja sama itu bakal mempercepat proses penyusunan peraturan daerah tanpa harus bergantung pada proses harmonisasi ditingkat pusat. “Sebelum ada kerja sama ini, penyusunan
Katayu menjelaskan bahwa pada Senin (14/7) setelah tiba di Merauke pihaknya langsung menggelar rapat terkait dengan kasus yang ramai dibicarakan di media sosial tersebut. ‘’Kemarin, saya sudah tugaskan Wakil Ketua I dan
Pimpinan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan siap memberikan tanggapan dan klarifikasi terkait dengan berita viral Ketua Pokja Adat MRP Papua Selatan berinisial PO yang diduga melakukan perbuatan tidak terpuji te
Dan meski baru hari pertama, Fatoni rupanya tak mau leyeh-leyeh. Ia memilih tancap gas dengan menyambangi lembaga kultur maupun lembaga pemerintah lainnya guna membangun koordinasi.
Gubernur juga akan menggelar rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), rapat dengan para OPD serta pisah sambut. Hal ini untuk menjalin kekerabatan dan memantapkan sinergi bersama, usai dirinya dilantik sebagai
Pertemuan itu mendadak digelar lantaran pencaker OAP yang tidak lulus selalu menuntut dan terus menerus melakukan unjuk rasa di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan dan juga di Kantor Gubernur Papua Selatan. Dala
"Tidak hanya masukan, tetapi kendala yang dihadapi mama-mama Papua yang berjualan ini juga kita tampung, memang kita juga mendengar bahwa bantuan dana Otsus dari provinsi belum dapat mengakomodir semua pedagang yang ada,
Menurut Max Ohee, ketidaksesuaian tugas ini menjadi salah satu alasan utama digantinya Mathias B. Mano dari jabatan Sekretaris MRP. Ia menekankan bahwa sekretaris merupakan motor penggerak lembaga, yang memiliki peran pe
Menurut Max, penggantian tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat, sembari memberi kesempatan kepada Mathias B. Mano untuk menyelesaikan tugas-tugas administratif yang tersisa. "Dari Pj. Gubernur menyampaikan bahwa Pl
Spanduk yang terbentang di pintu utama itu bertuliskan. "Sekretaris MRP Tidak Kompeten dan Konsisten Mengelola Sekretariat, Maka Kantor MRP di Palang Sampai PJ Gubernur Papua Menunjuk Sekretaris MRP yang Baru."
Febiola menegaskan bahwa selama ini, Pokja Perempuan menerima banyak aspirasi dan keluhan dari masyarakat terkait layanan kesehatan. Ia mengatakan, masih banyak rumah sakit di Papua yang belum memberikan pelayanan yang
Dalam rapat tersebut, hasil penjaringan diserahkan kepada Penjabat Gubernur Papua melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Susana Wanggai. Penjaringan ini merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan MRP terhadap pengelolaan D
Max Ohee yang juga Wakil Ketua II Majelis Rakyat Papua (MRP) unsur adat ini mengajak masyarakat untuk menjalani hidup dengan baik. Serta mendorong generasi muda menempuh pendidikan dengan baik agar menjadi pemimpin hebat
Apolo mengatakan bahwa selain pembangunan kantor gubernur, DPRP dan MRP Papua Selatan, pemerintah Provinsi Papua Selatan juga telah menyiapkan lahan untuk rencana pembangunan kantor OPD melalui penimbunan yang progres v
‘’Kalau bicara soal Sekda defenitif, kami dari MRP Papua Selatan pastinya orang asli Papua Selatan. Tidak ada tawar menawar,’’ kata Damianus Katayu menjawab pertanyaan media ini di Makodim 1707/Merauke, baru-baru ini.
Anggota MRP Provinsi Papua, Wakil Ketua Pokja Agama Izak R Hikoyabi, menjelaskan penjaringan aspirasi pada triwulan 1 ini, dilaksanakan oleh 42 anggota MRP yang terhimpun dari berbagai bidang melaksanakan kegiatan terse
"Seperti yang kita lihat, dengan adanya pembangunan yang besar-besaran di Sentani dan sekitarnya, banyak hutan sagu yang telah ditebang untuk dibangun perumahan maupun pertokoan, hal ini mengurangi jumlah hutan sagu di K
Tak hanya itu kata Nerlince, beberapa tugas lain yang harus di jalankan MRP yakni Memberikan saran, pertimbangan, dan persetujuan rencana perjanjian kerjasama yang dibuat oleh pemerintah maupun pemerintah provinsi dengan
Akan tetapi Nerlince sampaikan bahwa, jika nantinya bahan makanan itu telah dihasilan oleh kelompok tani yang ada di lahan tersebut, pertanyaannya akan dijual kemana. Karena itu ia meminta pemerintah provinsi Papua un
Wakil Ketua II MRP Papua Pegunungan, Benny Mawel, menegaskan bahwa kebijakan Pemkab Jayawijaya menjadi contoh yang baik bagi delapan kabupaten lainnya di provinsi Papua Pegunungan untuk turut memberantas peredaran miras
Uskup menjelaskan, bahwa sesuai perencanaan pembangunan Katedral ini akan menghabiskan anggaran sebesar Rp 23 miliar. Sementara yang sudah terealisasi untuk pondasi lewat pemancangan tiang beton sekitar Rp 6 miliar.
Kehadiran Tim Pansus Verifikasi MRP yang dipimpin oleh Wakil Ketua Cyrilus Moman disambut langsung oleh Constant Karma beserta keluarga besar. Suasana akrab tercipta selama proses verifikasi, dimana tim Pansus melakukan serangkaian wawancara dan pengecekan terhadap sejumlah faktor, seperti penguasaan bahasa daerah dan silsilah keluarga Karma.
Ketua MRP, Ibu Nerlince Wamuar Rollo menjelaskan menyikapi terkait masalah lapangan pekerjaan khususnya bagi orang asli Papua, pihaknya akan membuat regulasi terkait keberpihakan terhadap pencari kerja anak-anak asli Papua.
Diakuinya, ada beberapa bagian yang memang melekat dalam tugas-tugas MRP bila terkait dalam masalah kebudayaan. Adapun yang perlu diperhatikan terkait kebudayaan, hak hidup orang asli Papua, lapangan pekerjaan, hak ulayat dan sebagainya.
Ketua MRP Papua, Ibu Nerlince Wamuar Rollo menjelaskan, dengan berakhirnya kegiatan bimtek yang telah dilaksanakan selama tiga hari, MRP akan melakukan tindak lanjutnya.
Diakuinya, Tugas MRP salah satunya memberikan rekomendasi kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, dan verivikasi faktual tersebut, MRP telah membentuk Pansus. "Pansus yang kami bentuk terdiri dari empat kelompok, telah melaksanakan tugas dan tugas itu kami serahkan kepada kewenangan penyelenggara dalam hal ini KPU Provinsi Papua, kami berharap, awal yang baik, akan selesai dengan baik pula, tetapi ternyata putusan MK adalah PSU," katanya kepada Cenderawasih Pos, Senin (3/3) kemarin.
Tetapi juga merupakan penjaga nilai-nilai adat budaya dan hak-hak dasar orang asli Papua, dalam peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2024, yang kemudian disederhanakan dalam peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2008, serta peraturan daerah Provinsi Papua nomor 4 tahun 2008, MRP di amanat untuk melaksanakan tugas-tugas penting
Benny mengatakan pihaknya telah menyampaikan ke Dinas PU bahwa untuk pengusaha OAP harus diprioritaskan dalam mendapatkan proyek yang ada. "Dari diskusi kita dengan dinas PU memang semua pengusaha Papua inikan semuanya lari ke PU," ungkap Benny.
Komitmen ini harus dijalankan sehingga beberapa waktu ke depan, nantinya anak - anak Papua sendiri yang mengatur keamanan dan menata masyarakatnya. Hal itu disampaikan Panitia Khusus (Pansus) Afirmasi Majelis Rakyat Papua (MRP) saat bertemu Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Rudi Puruwito di Markas Besar Kodam XVII/Cenderawasih, Kota Jayapura, Senin (16/12) kemarin.
Ketua Jaringan Relawan Banua Bupati (JRBB) Jilid II, Festus Manasye Asso. ST menegaskan pernyataan ketua MRPP yang menyatakan hasil pilkada Jayawijaya kembalikan hak kesulungan anak daerah, seolah-olah pendukung paslon Jhon – Marthin bukan Orang Asli Papua (OAP) bahkan calon Wakil Bupati paslon 04 adalah anak asli Baliem.
Dia mengatakan berdasarkan hasil konsultasi pihaknya kepada Kemendagri ada dua hal yang menjadi perhatian diantaranya Pertama, terkait tata tertib MRP dan Kedua, rencana perubahan peraturan pemerintah kepada Kemendagri.
Nerlince menjelaskan sebagai ketua panti asuhan kasih Mama dan perwakilan lembaga kultural Papua pihaknya membagikan sembako tersebut kepada para istri-istri dari para pejuang atau veteran yang telah berjuang untuk Indonesia terutama Papua.
