Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ( Dispendukcapil ) Kota Jayapura, Raymond Mandibondibo menanggapi wacana soal urusan catatan sipil akan pindah ke kantor urusan agama (KUA).
Plh Urusan Haji dan Umrah Kantor Agama Kabupaten Merauke Nurdiah, S.Ag, ketika ditemui media ini di ruang kerjanya mengungkapkan, bahwa pada musim haji tahun 2024 ini, jumlah kuota yang diberikan untuk Kabupaten Merauke sebanyak 124 orang.
Sebagai kota yang harmonis, pihaknya mengimbau agar di moment puasa, yang bersamaan dengan dinamika politik ini, masyarakat harus saling memberikan sebuah perwujudan nyata bahwa harmoni award yang diterima Kota Jayapura 2020 lalu, bukan sekedar simbol tapi bentuk nyata dalam membangun kebersamaan diantara umat yang majemuk.
Sebab, ragulasi tersebut memberi bukti adanya kesetaraan pelayanan pemerintah kepada semua umat beragama di Indonesia. Selain itu regulasi tersebut, sangat memberikan dampak positif untuk mempererat kerukunan umat beragama khususnya di Kota Jayapura.
Untuk menjaga kebersamaan itu, Kementerian Agama Kota Jayapura bersama pemerintah Kota Jayapura berinisiasi mengadakan dialog lintas agama. Dialog tersebut dikemas dalam bentuk talk shaw singat.
Yaqut menuturkan, urusan kesejahteraan pegawai merupakan salah satu prioritas Kemenag saat ini. Satu persatu persoalan kesejahteraan sudah diselesaikan. Dia menyebutkan yang paling baru adalah pembayaran tunggakan atau hutang tunjangan inpassing.
Serta memberikan informasi kepada wartawan bahwa asrama Haji Jayapura yang ada di Kotaraja tidak hanya digunakan untuk peserta calon jamaah haji maupun umat Muslim saja namun bisa digunakan untuk masyarakat lainnya karena secara fasilitas maupun sarana dan prasarana sudah masuk kategori hotel bintang tiga.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Pdt. Klemens Taran, S.Ag., menegaskan mendukung visi BPJPH untuk menjadi penyelenggara jaminan produk halal terkemuka di dunia.
Rapat dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Papua yang diwakili Plh. Kabid Bimas Katolik Gabriel Klau Bria, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Subdit Bimas Katolik Kemenag RI Marini Tamba, Perencana Ahli Muda pada Bagian Perencanaan Bimas Katolik Kemenag RI Seven Simbolon. Para Penyuluh Agama PNS, PPPK dan Non PNS di lingkungan Kanwil Kemenag Provinsi Papua serta perwakilan mitra kerja Penyuluh.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Pdt. Klemens Taran, S.Ag memantau langsung pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) Kementerian Agama tahun anggaran 2023, titik lokasi pelaksanaan Gedung Tarbiyah IAIN Fattahul Muluk Papua, Selasa (12/12).
"Memang ada proses yang sedang dijalani dalam penganggaran pembangunan Kantor Kemenag Kabupaten Jayapura yang dibakar, anggarannya sudah ada, namun belum bisa disampaikan nilainya, tapi yang pasti tahun depan,"ungkapnya, Selasa (12/12) kemarin.
Pj Bupati Jayapura Triwarno Purnomo dalam sambutanya mengatakan, pihaknya sangat bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada Kemenag Kabupaten Jayapura yang telah melakukan ibadah dan perayaan Natal setiap tahun di lokasi berbeda-beda, sehingga kehadiran Kantor Kemenag Kabupaten Jayapura betul- betul untuk memberi pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Jayapura.
Pernikahan dini atau perkawinan anak di bawah umur kini menjadi masalah yang sangat serius, lantaran memiliki potensi merusak pembangunan sumber daya manusia di Indonesia.
Usulan BPIH 2024 tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas di Komisi VIII DPR kemarin (13/11). Biaya itu merupakan akumulasi ongkos pelayanan haji di dalam maupun luar negeri.
Pertemuan yang berlangsung pada Senin (6/11), dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, Ashabul Kahfi, dan membahas beberapa hal, termasuk peningkatan kuota haji untuk tahun 1445H/2024M.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Pdt. Klemens Taran, S.Ag mengungkapkan bahwa integrasi merdeka belajar dengan moderasi beragama adalah untuk menjaga kerukunan umat beragama serta menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara.
Total ada sekitar 300 pemuda dari 23 organisasi pemuda keagamaan Buddha di DKI Jakarta dan sekitarnya. Mereka secara simbolis menandatangani Ikrar Pemuda Buddhis Indonesia yang terdiri dari lima butir. Diantara isi ikrarnya adalah berpartisipasi dalam pelaksanaan Pemilu 2024 yang aman, tertib, lancar, damai, dan berkeadilan.
Keterangan tersebut disampaikan Direktur Bina Haji dan Umrah Kemenag Arsad Hidayat dalam Mudzakarah Perhajian yang diselenggarakan Ditjen PHU Kemenag pada Selasa (24/10). Dia mengatakan Kemenkes dan Kemenag saat ini sedang menyusun kebijakan baru terkait istitha'ah atau kemampuan dari sisi kesehatan.
Menurut dia, tambahan kuota itu akan berdampak pada menurunnya antrean berangkat haji. Seperti diketahui, berdasar data Kementerian Agama (Kemenag), saat ini estimasi masa tunggu haji paling lama di Indonesia mencapai 47 tahun. Iya, nyaris setengah abad. Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, menjadi daerah dengan masa tunggu paling lama tersebut.
Demikian dikatakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua yang diwakili oleh Kepala Bidang Pendidikan Islam Drs. H. Hamzah, M.Si saat membuka secara resmi kegiatan “Peningkatan Kapasitas Guru Madrasah Di Kabupaten Jayapura” dengan tema “Guru Berkualitas untuk Madrasah Maju”, bertempat di Hotel Horex Sentani, Selasa (17/10).
Dirjen Bimas Kristen Kemenag Jeane Marie Tulung mengatakan aturan dalam SE itu juga berlaku di agama Kristen. "Kalau di Bimas Kristen, para penceramah atau yang membawa khutbah-khutbah di gereja sejauh ini mereka adalah para pendeta yang sudah diakui," katanya di sela Pagelaran Moderasi Beragama di kantor Kemenag pada Senin (16/10) malam.
Peresmian kerjasama Kemenag dengan Yohanes Surya dilakukan di MAN 4 Jakarta kemarin (16/10). Yaqut mengatakan kerjasama itu pengembangan dari diskusinya dengan Prof Yo beberapa waktu lalu. "Beliau ceritakan bagaimana matematika jadi aktivitas belajar yang asik. Matematika bukan lagi pelajaran yang berat," kata dia.
Diakui, dampak dari peristiwa kebakaran tersebut, diperkiraan kerugian sekitar Rp 4 miliar karena semua dokumen maupun lainnya banyak yang tidak terselamatkan ludes terbakar dan yang terselamatkan tentu dokumen yang ada di aplikasi.
"Kalau untuk tahun ini kita sudah mulai, sekarang itu baru estimasi awal yang dikeluarkan dari Kanwil Provinsi Papua, 342 itu baru estimasi. Karena dari tahun 2023, ada penundaan sekitar 142 orang," kata Penyelenggara Haji dan umroh, Kemenag Kota Jayapura, Wawan Satyawan, Jumat (1/9).
Dikatakan Setiyo bahwa Pemerintah Provinsi Papua memberikan apresiasi dan dukungan bagi setiap kehadiran lembaga yang bertujuan untuk memberi kontribusi bagi kemajuan pembangunan di Provinsi Papua
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Papua, Pdt. Klemens Taran, S.Ag., menyampaikan bahwa kegiatan penguatan moderasi beragama ini merupakan salah satu program prioritas Kementerian Agama untuk memperkuat kerukunan intern umat beragama.
Plh. Gubernur Papua melalui Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Suzana D Wanggai menyatakan mendukung moderasi beragama sebagai jalan dan upaya dalam menciptakan keberagamaan yang baik, benar, pada tempatnya, sesuai proporsinya.