Sejak April 2025, rumah sakit milik Pemerintah Kota Jayapura tersebut menjalankan Program Jaminan Direktur, sebuah kebijakan yang menempatkan keselamatan pasien sebagai prioritas utama. Melalui program ini, pasien dalam kondisi gawat daru
Menurut Rustan Saru, berdasarkan informasi yang diterimanya, bayi tersebut tiba di RSUD Ramela dengan kondisi kejang-kejang dan membutuhkan penanganan medis segera. Selain itu, ia juga mendapat informasi bahwa kedua orang tua pasien berasal
Pemerintah Kota Jayapura dalam hal Wakil Wali Kota, Rustan Saru memastikan penanganan medis terhadap seorang balita korban luka bakar akibat tumpahan air panas di RSUD Ramela berjalan dengan baik. Selain memastikan pelayanan kesehatan, Rus
Rencana penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan kembali menjadi perhatian publik. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan masih menunggu keputusan resmi pemerintah terkait kebijakan pemutihan tunggakan Jaminan Kesehatan Nasio
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan cabang Jayapura terus mengintensifkan skrining kesehatan bagi siswa di Papua sebagai bagian dari upaya promotif dan preventif untuk mendukung peningkatan kualitas kesehatan generasi muda.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Papua Jayapura Sirta Mustakiem menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, serta seluruh pemangku kepentingan guna mencapai target tersebut. Ia menilai bahwa pe
BPJS Kesehatan Cabang Jayapura mencatat pembayaran klaim program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di wilayah Papua mencapai Rp235 miliar hingga Februari 2026. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jayapura, Erika Verayanti Lumban
“Kami telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi Perlindungan Ketenagakerjaan Sektor Jasa Konstruksi di lingkup Pemerintah Kota Jayapura sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap implementasi program jamin
Kegiatan ini dibuka oleh Wali Kota, Abisai Rollo yang diwakili Asisten I Sekretariat Daerah Kota Jayapura, Evert Nicolas Merauje, dan diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Papua Jayapura bekerja sama dengan Di
Anita menjelaskan, BPJS Kesehatan hanya menjalankan kebijakan sesuai instruksi pemerintah daerah. Namun beberapa waktu lalu terjadi efisiensi anggaran sehingga jumlah peserta yang sebelumnya ditanggung Pemda sekitar 34.0
Sirta menyebutkan BPJS Ketenagakerjaan bahwa sebagian besar pekerja rentan bergantung pada penghasilan harian. Ketika aktivitas ekonomi melambat, pendapatan mereka bisa langsung menurun drastis. Sehingga BPJS Ketenagaker
Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka meninjau pelayanan kesehatan sekaligus menilai kesiapan RSUD Jayapura sebagai rumah sakit pendidikan. Plt Direktur RSUD Jayapura, Andreas Pekey, mengatakan kunjungan Direktur Uta
"Masalah kesehatan tidak bisa ditunda karena menyangkut keselamatan nyawa. Penonaktifan PBI secara sepihak seperti ini merupakan bentuk kelalaian serius dalam pelayanan publik," tegas Dina.
Ia menjelaskan, berdasarkan surat keputusan di atas, untuk jumlah secara nasional yang dinonaktifkan sekitar 11 juta. Untuk wilayah Kabupaten Mimika sendiri, jumlah yang dinonaktifkan berada di angka 54.186 jiwa.
Kebijakan tidak ditanggungnya korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan seksual dalam skema Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menjadi perhatian sejumlah kalangan di Papua. Kebijakan tersebut dinilai berpo
Plt Direktur RSUD Jayapura, Andreas Pekey menyampaikan, selama ini mayoritas pasien yang berobat di RSUD Jayapura merupakan peserta BPJ2S Kesehatan. Dengan kepesertaan aktif, biaya pengobatan mereka dapat diklaim dan dit
Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura, Mathius Pawara, menjelaskan bahwa pihaknya telah membuka layanan khusus untuk memverifikasi ulang data warga yang terdampak penonaktifan tersebut.
Kementerian Kesehatan menilai penghentian terapi pada pasien penyakit kronis, khususnya gagal ginjal, berpotensi menimbulkan dampak serius. Risiko komplikasi hingga kematian dapat meningkat apabila perawatan tidak dijala
“Bukan hanya PBI nonaktif ya, bukan hanya PBI nonaktif, tapi terkait dengan segmen apa pun itu ya, segmen apa pun itu yang ada di program JKN,” tegasnya. Rizzky menegaskan bahwa BPJS memiliki prinsip pelayanan kesehatan
Direktur RSUD Yowari, drg. Maryen Braweri, M.Kes, menegaskan bahwa rumah sakit tetap memberikan pelayanan, khususnya bagi pasien dalam kondisi darurat, tanpa melihat status kepesertaan BPJS.
Setidaknya, sebanyak 218.120 peserta BPJS Kesehatan kategori PBI JK resmi diberhentikan. Informasi inipun ramai diperbincangkan, terutama oleh masyarakat yang selama ini mengandalkan JKN untuk mendapatkan layanan keseh
Penyerahan santunan tersebut dilakukan dalam apel gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga Non-ASN di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura. Kegiatan ini menjadi wujud nyata kepedulian dan tanggung jawab pemerin
Ketua Tim Kerja Pelayanan Medik RSUP Jayapura, dr. Rony Parlindungan Sinaga, mengatakan bahwa pada tahap awal, sebagian besar layanan medis sudah dapat diakses oleh peserta JKN. Layanan tersebut meliputi rawat jalan, raw
Terkait tudingan adanya tarif rumah sakit yang dinilai mahal, dr. Daisy membantah adanya penerapan tarif baru. Ia menegaskan bahwa tarif yang berlaku saat ini merupakan tarif lama yang telah ditetapkan lebih dari tiga ta
Anggaran tersebut bersumber dari berbagai pos, mulai dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) sebesar Rp 3 miliar, Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 1,2 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 3,6 miliar yang juga mencakup gaji pegawa
Ini terlihat di dua rumah sakit pemerintah yakni RSJ Abepura dan RSUD Jayapura. Bahkan untuk pelayanan rawat jalan di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Abepura untuk sementara waktu ditutup, hingga waktu yang tidak ditentukan. Penu
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jayapura, Hernawan Priyastomo, menjelaskan bahwa pelayanan JKN menerapkan sistem berjenjang. Peserta wajib mengakses layanan kesehatan pertama kali melalui Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo menegaskan bahwa Pemkot Jayapura telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp7 miliar untuk pembiayaan layanan kesehatan masyarakat melalui BPJS Kesehatan pada tahun 2025, dan akan meningkat
Menghadapi tahun 2026, RSUD Yowari berencana meningkatkan alokasi anggaran Otsus menjadi sekitar Rp1,2 miliar. Hal ini sebagai antisipasi meningkatnya jumlah masyarakat yang tidak lagi memiliki jaminan kesehatan akibat k
Manfaat yang paling dirasakan oleh masyarakat luas adalah kemudahan akses terhadap layanan kesehatan dengan biaya yang jauh lebih terjangkau. Sebelum adanya program JKN, banyak masyarakat terutama dari kalangan menengah
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jayapura Hernawan Priyastomo mengatakan keaktifan kepesertaan menjadi faktor penting dalam pemenuhan hak peserta secara menyeluruh, mulai dari pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama
Dalam pertemuan tersebut, Putih Sari menyampaikan Provinsi Papua memiliki karakteristik kewilayahan yang unik, dengan cakupan yang luas, topografi kompleks, dan akses antar daerah yang terbatas. Kondisi ini secara sign
Ia menjelaskan, agenda pertemuan di lantai 4 itu secara khusus membahas relasi antara BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan di Papua. “Ada tiga hal penting yang kami diskusikan, mekanisme pelayanan BPJS kepada rumah sak
Direktur Utama RSUP Jayapura Dr. dr. Petronella Marcia Risamasu, M.Ked. Trop., menegaskan bahwa dengan adanya PKS ini, peserta JKN kini sudah dapat kembali menerima layanan di RSUP Jayapura sesuai mekanisme rujukan yang
Ia berharap kehadiran petugas BPJS di rumah sakit akan membantu mempercepat proses administrasi, memberikan kejelasan informasi kepada pasien, serta mencegah kesalahpahaman antara rumah sakit dan masyarakat pengguna BPJS
Anggota Komisi V DPR Papua, Graha Christie Mambay, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil kunjungan kerja pihaknya ke RSUP Jayapura pada Kamis (23/10), ditemukan fakta bahwa hingga kini rumah sakit tersebut belum menjali
Ia menyebutkan, bahwa penyebab menunggaknya iuran kepesertaan segmen mandiri ini sangatlah beragam. Mulai dari kondisi finansial atau kemampuan membayar, dan lain sebagainya. “Kalau misal dia (peserta,red) menunggak—otom
Purbaya mengungkapkan, pemutihan tersebut dibahas di sela-sela persiapan anggaran BPJS Kesehatan untuk 2026. Laporan pendahuluan itu akan disampaikan ke Menkeu sebelum nantinya dibahas lebih lanjut oleh tim teknis terkai
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jayapura Hernawan Priyastomo memberikan apresiasi kepada badan usaha di daerah yang berhasil meraih penghargaan Badan Usaha Terbaik Nasional pada ajang Satya JKN Awards 2025.
Bantuan ini disambut antusias oleh para tukang ojek yang sehari-hari menggantungkan hidup dari jasa transportasi roda dua. Rustan Saru menyampaikan bahwa pemerintah kota terus berupaya hadir di tengah masyarakat, terutam
Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, dari 222 proyek konstruksi di Kabupaten Jayapura pada tahun 2025, baru 16 proyek (6 persen) yang telah mendaftarkan pekerjanya. Meski begitu, angka ini meningkat dibandingkan tahun
Menurut Kepala BPJS Ketenagakerjaan Biak Numfor, Taufan Akbar, kegiatan ini bertujuan untuk mengaktifkan kembali keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan di Waropen, yang lama telah non aktif. Seingatnya sejak 2015 lalu, belum a
Plh. Ketua KPU sarmi, Zelfina Yakwart menjelaskan bahwa kegiatan itu merupakan tindak lanjut dari arahan pimpinan daerah guna memastikan seluruh petugas lapangan, termasuk Panitia Pemilihan Distrik (PPD), Panitia Pemungu
Kepala BPJS Ketenagakerjaan (BPJS KT), Sirta Mustakiem menjelaskan bahwa hingga saat ini untuk Provinsi Papua baru ada 4 daerah yang sudah mendaftarkan pekerja rentan di jaminan BPJS-KT.
Data ini, menurut Sirta Mustakiem, lebih menurun lagi dibandingkan tahun 2025 ini.
"Tahun ini pekerja yang didata sangat minim lebih sedikit dari tahun sebelumnya, dari 300 pekerjaan baru 1 pekerjaan yang terdata," lanju
Menurut Rustan Saru, jaminan sosial ini sangat penting bagi masyarakat yang kurang mampu khususnya pekerja rentan. "Pekerja rentan yang dimaksud dalam program ini adalah, warga yang tidak memiliki pendapat tetap, kurang
"Untuk menjangkau peserta hingga ke pelosok, kami menghadirkan layanan BPJS Keliling di 37.858 titik yang telah menghasilkan lebih dari 940 ribu transaksi layanan. Kami juga bekerja sama dengan pemerintah daerah melalui
Jumlah ini merupakan hasil dari lima program perlindungan utama yang dijalankan, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaa
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Wamena, Freda Yanne Imbiri menyatakan salah satu inovasi digital terbaru yang dihadirkan adalah atau validasi wajah yang sudah diluncurkan dan berjalan sejak Bulan Juli Tahun 2024.
Ini merupakan program BPJS Ketenagakerjaan yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Jayapura dalam memberikan perlindungan terhadap aparat kampung yang dimulai sejak tahun 2023. Kedua ahli waris ini mendapatkan santun
Plt Kepala Dinas Sosial Kabupaten Merauke Almudin Simanjutak, s.Sos, M.Si, ditemui media ini mengungkapkan, dalam 4 bulan terakhir dari Januari-April 2025, totak peserta BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan oleh Kementrian
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Bali Nusa Tenggara Papua (Banuspa) dengan Kejaksaan Tinggi Papua dihadiri langsung Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Banuspa Kuncoro Bu
DPRK juga mendorong pemerintah untuk bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan instansi terkait untuk memastikan jaminan sosial ini dapat menjangkau pekerja rentan yang belum terdaftar.
Dr. Gerard menjelaskan bahwa Ruang Perawatan Neurologi yang baru dilengkapi dengan perawat-perawat terlatih yang telah mendapatkan pendidikan khusus di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (PON). Langkah ini sejalan dengan pr
Hal itu dilakukan, untuk dapat memastikan seluruh warga binaan dan tahanan menjadi pribadi yang lebih baik serta tidak kembali melakukan pelanggaran hukum setelah dinyatakan bebas, pihaknya juga berupaya menjamin kondi
Kegiatan ini kata Sirta untuk memberikan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja, menekankan peran aktif keagenan komunitas melalui wadah perisai agar perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan tetap bisa dirasakan ole
"Lebih kurang 800 WBA itu, sebanyak 796 WBA yang tidak mengunakan BPJS, kurang lebih 150-an warga binaan yang punya BPJS seperti itu," ungkap Kepala lapas (Kalapas) Kelas IIA Abepura Badarudin
Sinergi antara kedua badan bentukan pemerintah tersebut secara resmi dikukuhkan lewat penandatanganan nota kesepahaman oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dan Kepala BGN Dadan Hindayana, di Plaza B
Dalam kunjungan tersebut, Meki Fritz Nawipa menyampaikan beberapa hal yang akan dilakukan untuk warga binaan Lapas. Yang pertama, pemerintah akan memberikan jaminan kesehatan gratis kepada warga binaan. Meki juga mengat
Namun, untuk pekerja informal dan badan usaha kecil, masih ada tantangan dalam literasi BPJS Ketenagakerjaan. Informasi terkait manfaat BPJS Ketenagakerjaan belum mendapatkan perhatian yang cukup.
Kata Antonius, kategori yang pertama yakni pasien Orang Asli Papua kategori tidak mampu. Kemudian yang kedua, pasien masyarakat Orang Asli Papua yang tidak memiliki penjaminan, dalam hal ini BPJS Kesehatan. Dan yang ket
"Tujuan akselarasi perlindungan semesta BPJS Ketenagakerjaan di kabupaten/kota adalah untuk meningkatkan cakupan kepesertaan dan memberikan perlindungan sosial yang lebih luas kepada pekerja, terutama pekerja informal atau rentan. Oleh karena itu, hal ini sangat didukung pemerintah Provinsi Papua,"ucapnya.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Papua Jayapura, Sirta Mustakiem mengatakan kegiatan ini adalah salah satu bentuk employee volunteering, dimana semua karyawan menyisihkan sebagian penghasilannya, dibelikan takjil berbuka lalu dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Menurutnya, di masa libur lebaran, apabila peserta berada di luar daerah tempat asalnya, peserta masih dapat mengakses di fasilitas kesehatan yang bukan tempat dirinya terdaftar. "Jika peserta dalam kondisi kegawatdaruratan medis, seluruh fasilitas kesehatan wajib memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta," tegas Ghufron.
"Sebenarnya dari ketentuan ada penyakit yang bisa ditangani habis di Puskesmas, dan mana yang bisa dirujuk ke rumah sakit, itu ada berita acara dari Dinas Kesehatan Kota Jayapura dengan BPJS, memang ada Permenkes yang harus melayani sebagai dokter umum, contohnya begitu," kata dr.Evalina D. Malau
"Regulasi ini bukan berarti tidak bisa digunakan di rumah sakit, itu bisa saja berlaku dengan dua syarat. Pertama harus ada rujukan dari Fotocopy KTP dan yang kedua dalam kondisi darurat," ungkapnya. Hernawan berharap masyarakat khususnya peserta BPJS Kesehatan agar tidak mudah percaya dengan isu-isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Menurut Christian Sohilait, saat ini masih ada keluhan dari masyarakat tentang layanan BPJS Kesehatan, untuk itu perlu dilakukan pendataan secara detail apa saja kendala tersebut. "Apa yang dikeluhkan oleh masyarakat ini Pemkot melalui Dinkes dan BPJS Kesehatan harus mendata secara detail, agar kita bisa sama-sama mencari solusinya," ungkapnya.
Diakuinya, pemanfaatan program JKN dimanfaatkan masyarakat baik untuk pelayanan di RSUD Yowari maupun di Puskesmas, selain itu di tahun ini terjadi pemanfaatan peningkatan keaktifan peserta yang sebelumnya 82% di tahun 2023, ditahun 2024 menjadi 96%.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merauke Elias Mithe, S.STP, MAP, seusai mengikuti FGD terkait dengan aparat kampung sebagai peserta BPJS Tenaga Kerja dan Kesehatan itu mengatakan bahwa untuk kepesertaan aparat kampung sebagai peserta BPJS tersebut sudah diatur dalam Permendagri Nomor 119 tahun 2019.
Hernawan mengatakan untuk program BPJS Kesehatan di tahun 2025 ini kurang lebih sama dengan tahun sebelumnya (2024). Dimana BPJS Kesehatan lebih meningkatkan mutu pelayanan terhadap masyarakat.
Hernawan menjelaskan, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 kemudian ada perubahan Perpres Nomor 59 tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan, menyatakan, setiap peserta program jaminan kesehatan berhak mendapatkan manfaat jaminan kesehatan yang mencakup pelayanan perorangan.
Disatu sisi, kebijakan ini bisa dijadikan efek jera karena mereka yang terluka alibat laka lantas tidak lagi dibiayai BPJS karena jelas-jelas luka yang dialami diawali dari perbuatan sadar dan paham akan dampak. Paham jika berkendara dalam keadaan dipengauruhi minuman keras maka potensi kecelakaan sangat memungkinkan.
Menangapi itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jayapura Hernawan Priastomo mengatakan bahwa Penjaminan terhadap peserta yang mengalami kecelakaan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 kemudian ada perubahan Nomor 59 tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan.
Luka yang timbul dari kecelakaan diakibatkan tindakan sikap sadar tentang dampak miras namun masih tetap memilih untuk mengkonsumsi miras dan berkendara. Jadi kecelakaan ini diawali karena sikap tak peduli dan sadar bahwa berkendara dalam kondisi dipengaruhi miras sangat berpotensi terjadi kecelakaan.
Direktur Rumah Sakit Dian Harapan, dr.Jon C.F Paat mengakui, ada peningkatan jumlah pasien BPJS Kesehatan yang masuk ke rumah sakitnya, meskipun jumlahnya tidak terlalu signifikan.
Kata dr Aaron, seiring dengan peningkatan pasien, konsekuensinya adalah beberapa kebutuhan di RSUD Jayapura akan bertambah. Seperti obat-obatan, bahan habis pakai, serta bahan-bahan lainnya. “Kita harus bersiap untuk ini, termasuk kebutuhan rawat inap tempat tidur pasien juga bertambah,” katanya.
“Kalau mau mabuk harus kaya, sehingga saat sakit atau kecelakaan yang diakibatkan pengaruh miras dia bisa membayar swasta. Sehingga tidak menyusahkan orang lain,” tegasnya.
Kepala Bagian Penjaminan Manfaat dan Utilisasi BPJS Kesehatan Cabang Merauke Ansur, ketika ditemui media ini mengungkapkan, pembayaran klaim terhadap pelayanan peserta BPJS Kesehatan untuk 7 rumah sakit yang ada di wilayah kerja BPJS Kesehatan secara kolektif sampai Desember 2024 sebesar Rp 138 miliar lebih. Sementara untuk kapitasi terhadap FKTP telah dibayarkan sebesar Rp 35 miliar.
Adapun alasan pihak Rumah Sakit Provita Jayapura, menurut Hernawan, karena pihak RS Provinta ingin mengevaluasi kinerjanya secara internal. Sementara rumah sakit lain di Jayapura masih tetap ada kerjasama dengan BPJS Kesehatan tahun 2025 mendatang.
Dia menjelaskan, sistem pembayaran yang diberlakukan oleh BPJS itu adalah paket. Misalnya seorang pasien hanya dibayar paket 3 hari, padahal faktanya misalnya seorang pasien harus dirawat selama dua pekan. Karena itu, mereka sudah pasti akan mengalami kerugian.
Pj. Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A menyatakan dalam sambutan, komunitas medis Papua tanpa batas adalah sebuah wadah medis yang strategis untuk menjadi mitra pemerintah dalam melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jayapura Hernawan Priyastomo di Jayapura, Rabu, mengatakan optimalisasi ini dilakukan sebagai bukti nyata bahwa program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berkomitmen untuk memberikan perlindungan kesehatan secara inklusif dan merata.
Kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi salah satu syarat dalam pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM). Sebagai salah satu penjamin Kecelakaan Lalu Lintas, BPJS Kesehatan bersama Kepolisian Republik Indonesia berkolaborasi dalam memastikan seluruh pengguna kendaraan lalu lintas terlindungi dan terjamin oleh Program JKN.
Hanya saja meski anggaran Port Numbay Sehat telah habis, namun Plt Direktur RSUD Jayapura, dr Aaron Rumainum mengaku pihaknya masih menerima pasien rujukan dari Kota Jayapura. Hanya saja, ada ketentuan yang berlaku.
Dalam pertemuan tersebut, intinya Pj Bupati Jayapura Semuel Siriwa menyambut baik dan mendukung adanya perlindungan Jaminan Sosial berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (KM) bagi Badan Adhoc Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dalam Pilkada Kabupaten Jayapura 2024.
Semua jenis pemeriksaan dan penanganan kesehatan jiwa ini bisa diakses oleh peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sesuai prosedur yang berlaku. "Konsultasi ke Psikiater atau Dokter Spesialis Jiwa di Rumah Sakit ditanggung oleh BPJS Kesehatan sesuai indikasi medis dan dengan ketentuan pasien terdaftar aktif sebagai peserta JKN
Dimana per 1 September 2024, lebih dari 277 juta jiwa atau 98,67 persen penduduk Indonesia telah terdaftar sebagai peserta JKN. Capaian ini sekaligus mengukuhkan Indonesia sebagai negara dengan cakupan Universal Health Coverage (UHC) tercepat di dunia.
Pj Bupati Jayapura Semuel Siriwa mengaku senang dengan kunjungan kerja yang dilakukan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Papua, Kantor Jayapura, karena dari kunjungan tersebut banyak informasi yang diberikan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Papua, untuk Pemkab Jayapura serta menjelaskan manfaat program BPJS Ketenagakerjaan, baik untuk pekerja formal maupun non formal di Kabupaten Jayapura.
Kepala wilayah Jamsostek Bali- Nusa Tengara -Papua, Kuncoro Budi Winarto mengungkapkan bahwa angka tersebut lebih tinggi dari pada angka nasional. Ini merupakan pencapaian yang luar biasa, namun masih ada PR bagi pihaknya, yang harus diselesaikan, terutama dengan adanya dukungan dari pemerintah dan juga masyarakat.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Biak Indra Bayu, melalui Kepala Bagian SDMUK, Josepri, mengatakan Universal Health Coverage (UHC) atau Perlindungan Kesehatan Universal dari 9 kabupaten dan 1 Provinsi itu diantaranya, Provinsi Papua Tengah, Kabupaten Waropen, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori, Kabupaten Paniai, Kabupaten Deiyai, Kab. Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Kepulauan Yapen, dan Kabupaten Nabire. Wilayah tersebut dinyatakan telah mencapai angka diatas 98% untuk cakupan perlindungan kesehatan bagi masyarakatnya.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Merauke Hernawan Priyasto menjelaskan manfaat BPJS terkait ada sharing manfaat. Bagi peserta yang belum pernah menggunakan BPJS Kesehatan tersebut untuk berobat dan melakukan pemeriksaan kesehatan, digunakan oleh peserta lainnya yang sedang sakit atau berobat.
Kebijakan itu mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022. Ia mengatakan, Inpres Nomor 1 Tahun 2022 mengamanatkan kepada 30 Kementerian atau Lembaga termasuk Gubernur, Bupati, Walikota untuk mengambil langkah-langkah strategis yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan Program JKN-KIS.
Meski jumlah tinggi, namun tantangan yang dihadapi adalah jangkuan pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau. Hal itu disebabkan kerena penyebaran wilayahnya yang cukup luas.
David mengatakan, MPP yang berada di Kota Jayapura ini menjadi satu-satunya yang ada di Tanah Papua. Dengan adanya layanan satu atap ini, David berharap dapat mempermudah akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan layanan administrasi lainnya.
Dalam Perpres 59 Tahun 2024 itu memang diatur untuk penyatuan kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Sedangkan untuk penerapan kelas tersebut disebut masih menunggu turunannya, dan penyesuaian terhadap aturan standar yang itetapkan dalam KRIS tersebut.
Keseruan masak bersama ini dihadiri oleh Plt Bupati Biak yang diwakili oleh Asisten I Setda Biak Numfor Simon Rumakeuw, Kepala RSAL Biak, Kajari Biak Numfor, GM Garuda Indonesia, dan pihak swasta lainnya dari CV Maju Makmur Grup, dan sejumlah undangan lainnya.
"Dari dinas sosial akan melaporkan ke BPJS Kesehatan untuk diterbitkan kartu BPJS yang terkoneksi langsung dengan rumah sakit sehingga pengobatan bisa segera dilakukan dan iurannya akan dibayar oleh pemerintah daerah" kata Felson Mambrasar, belum lama ini.
Elisa mengaku, di BPJS Kesehatan jaminan kesehatan diberikan bagi 6 aparat kampung yang dijamin kesehatannya, sedangkan untuk jaminan di BPJS Ketenagakerjaan dijamin semua, termasuk hingga Ketua RT/ RW jika terjadi musibah maka mereka dapat santunan.
Pasalnya saat ini ia tak memiliki kartu BPJS dan pemikirannya jika dirawat pasti membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selina sendiri mengeluhkan tubuh bagian pinggang ke bawah yang terkadang tidak kuat menopang tubuhnya. Karena itulah ia dibantu menggunakan tongkat.
Menurutnya, ada 38 perusahaan secara online dan lebih dari seratus perusahaan menggunakan layanan online, yang mendapatkan apresiasi dari pihaknya. Kriteria penilaian yang dilakukan yaitu ketepatan membayar iuran, pemanfaatan mobile JKN dan ketentuan lainnya.
