Bupati Mimika: Untuk Amankan Aset Daerah
MIMIKA — Pemkab Mimika mengambil langkah tegas untuk mengamankan aset daerah berupa kendaraan dinas. Bupati Mimika, Johannes Rettob, mengungkapkan bahwa masalah penarikan kendaraan dinas ini menemui kendala akibat minimnya kesadaran dari para pemegang jabatan sebelumnya. Para pejabat baru kerap mengeluhkan ketiadaan fasilitas operasional karena kendaraan dinas masih dikuasai oleh pejabat lama.
“Pejabat-pejabat baru ini mengeluh karena pejabat-pejabat lama tidak mau mengembalikan kendaraan dinas setelah diganti,” kata Johannes saat dikonfirmasi, Selasa (3/11).
Johannes menjelaskan, pemerintah daerah sebenarnya telah menempuh prosedur administratif secara bertahap sebelum melibatkan aparat penegak hukum.
Proses penertiban dimulai dari pemanggilan secara berkala hingga melayangkan surat teguran resmi sebanyak tiga kali yang kemudian ditindaklanjuti oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Kendati demikian, sejumlah mantan pejabat tetap tidak mengindahkan teguran tersebut.
Guna memberikan efek jera serta memastikan aset negara segera kembali, Pemkab Mimika memperluas kewenangan penindakan dengan melibatkan institusi kejaksaan.
“Itu kita sudah buat panggilan-panggilan terus, buat surat teguran ketiga kali, Satpol PP turun. Kalau Satpol-nya sekarang kami sudah kerja sama dengan kejaksaan juga untuk melakukan penindakan ini,” ujar Johannes menegaskan.
Bupati Mimika: Untuk Amankan Aset Daerah
MIMIKA — Pemkab Mimika mengambil langkah tegas untuk mengamankan aset daerah berupa kendaraan dinas. Bupati Mimika, Johannes Rettob, mengungkapkan bahwa masalah penarikan kendaraan dinas ini menemui kendala akibat minimnya kesadaran dari para pemegang jabatan sebelumnya. Para pejabat baru kerap mengeluhkan ketiadaan fasilitas operasional karena kendaraan dinas masih dikuasai oleh pejabat lama.
“Pejabat-pejabat baru ini mengeluh karena pejabat-pejabat lama tidak mau mengembalikan kendaraan dinas setelah diganti,” kata Johannes saat dikonfirmasi, Selasa (3/11).
Johannes menjelaskan, pemerintah daerah sebenarnya telah menempuh prosedur administratif secara bertahap sebelum melibatkan aparat penegak hukum.
Proses penertiban dimulai dari pemanggilan secara berkala hingga melayangkan surat teguran resmi sebanyak tiga kali yang kemudian ditindaklanjuti oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Kendati demikian, sejumlah mantan pejabat tetap tidak mengindahkan teguran tersebut.
Guna memberikan efek jera serta memastikan aset negara segera kembali, Pemkab Mimika memperluas kewenangan penindakan dengan melibatkan institusi kejaksaan.
“Itu kita sudah buat panggilan-panggilan terus, buat surat teguran ketiga kali, Satpol PP turun. Kalau Satpol-nya sekarang kami sudah kerja sama dengan kejaksaan juga untuk melakukan penindakan ini,” ujar Johannes menegaskan.
