Jelasnya, dari perencanaan ini, pemerintah dapat menentukan pilihan solusi fisik yang tepat, baik berupa redesain dimensi saluran, pembuatan gorong-gorong baru, penyediaan kolam retensi, pembangunan sumur resapan yang disesuaikan dengan karakteristik tanah setempat, hingga pemulihan kembali jalur aliran air alami yang terganggu oleh bangunan.
“Langkah ketiga yang tidak kalah penting adalah pembentukan koordinasi yang kuat antarinstansi. Pemerintah Kota Jayapura, Pemerintah Provinsi Papua, Balai Wilayah Sungai Papua, serta dinas teknis yang menangani infrastruktur jalan harus duduk bersama untuk menyepakati pembagian tugas, alokasi anggaran, jadwal pemeliharaan rutin, hingga penetapan indikator keberhasilan yang jelas,” sarannya dengan tegas.
Sebagai penutup, Sarah menegaskan bahwa tolok ukur keberhasilan penanganan banjir di Kota Jayapura sama sekali tidak ditentukan dari berapa kali aktivitas pengerukan selokan dilakukan dalam setahun. Keberhasilan yang nyata baru bisa dirasakan ketika kedalaman air, luas area terdampak, dan durasi genangan berkurang secara signifikan, sehingga kerugian sosial ekonomi masyarakat dapat ditekan.
Seluruh upaya penanganan harus didasarkan pada data ilmiah yang valid dan dilakukan secara berkelanjutan, tanpa memindahkan risiko atau dampak banjir ke kawasan pemukiman lainnya. “Ditangani harus berkelanjutan, artinya tidak menunggu terjadi musibah baru alat diturunkan tapi harus terus dikerjakan agar tuntas. (*)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Jelasnya, dari perencanaan ini, pemerintah dapat menentukan pilihan solusi fisik yang tepat, baik berupa redesain dimensi saluran, pembuatan gorong-gorong baru, penyediaan kolam retensi, pembangunan sumur resapan yang disesuaikan dengan karakteristik tanah setempat, hingga pemulihan kembali jalur aliran air alami yang terganggu oleh bangunan.
“Langkah ketiga yang tidak kalah penting adalah pembentukan koordinasi yang kuat antarinstansi. Pemerintah Kota Jayapura, Pemerintah Provinsi Papua, Balai Wilayah Sungai Papua, serta dinas teknis yang menangani infrastruktur jalan harus duduk bersama untuk menyepakati pembagian tugas, alokasi anggaran, jadwal pemeliharaan rutin, hingga penetapan indikator keberhasilan yang jelas,” sarannya dengan tegas.
Sebagai penutup, Sarah menegaskan bahwa tolok ukur keberhasilan penanganan banjir di Kota Jayapura sama sekali tidak ditentukan dari berapa kali aktivitas pengerukan selokan dilakukan dalam setahun. Keberhasilan yang nyata baru bisa dirasakan ketika kedalaman air, luas area terdampak, dan durasi genangan berkurang secara signifikan, sehingga kerugian sosial ekonomi masyarakat dapat ditekan.
Seluruh upaya penanganan harus didasarkan pada data ilmiah yang valid dan dilakukan secara berkelanjutan, tanpa memindahkan risiko atau dampak banjir ke kawasan pemukiman lainnya. “Ditangani harus berkelanjutan, artinya tidak menunggu terjadi musibah baru alat diturunkan tapi harus terus dikerjakan agar tuntas. (*)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
