Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Jayapura, Wicklif Tegai mewakili Pj Bupati Jayapura Triwarno Purnomo mengatakan, Diklat Kepamongprajaan bagi kepala distrik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura tahun 2023 sangat penting, karena ini untuk memberikan output yang baik, untuk meningkatkan kapasitas setiap kepala distrik dalam memberikan pelayanan kepada publik.
Bupati Eltinus Omaleng mengatakan Penyusunan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ini, telah diawali dengan penandatanganan berita acara kesepakatan KUA dan PPAS antara pemerintah daerah dan DPRD pada 7 Desember 2023 lalu.
Acara deklarasi diawali dengan ibadah di bawah tema: “Mari kita bersama sukseskan Pemilu 2024 dan berkomitmen untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menghormati keberagaman serta mewujudkan suasana aman, tertib, dan damai selama penyelenggaraan Pemilu”.
Namun jika pekerjaan fisik progresnya sudah dikerjakan dengan baik di lapangan, maka untuk penyerapan keuangan mudah, karena tinggal penagihan saja, yang penting semua mekanisme dokumen dan lainnya sudah dipersiapkan, sehingga pembayaran atau pencairan bisa cepat dilakukan.
Kepala Dinas Pertanahan Perumahan dan Kawasan Permukiman (DP2KP) Kabupaten Jayapura Terry Ayomi mengatakan, tahun ini pihaknya mendapatkan jatah pemasangan meteran listrik di 279 rumah warga yang ada di Kampung Putali dan Kampung Khensio. Rencana minggu depan ini sudah dikerjakan dan bisa selesai sebelum tanggal 20 Desember 2023 sebagai kado Natal untuk masyarakat di Kampung tersebut.
Kegiatan dibuka oleh Bupati Keerom Piter Gusbager, S.Hut., MUP., yang diwakilli oleh Wakil Bupati, Drs. Wahfir Kosasih, SH., MH., M.Si.. Turut hadir Forkopimda, Pimpinan OPD Pemkab Keerom, tokoh masyarakat dan tim penyusun dokumen KLHS RTRW RDTR Fakultas Kehutanan Unipa Manokwari.
Masih tingginya angka stunting di Kabupaten Jayapura, membuat pemerintah daerah harus fokus dalam penanganan dan pencegahan kasus tersebut. Pemerintah Kabupaten Jayapura telah melakukan berbagai upaya dalam menurunkan prevelensi angka stunting sesuai dengan target pemerintah pusat, dimana tahun 2024 angka stunting hanya di bawah 14 persen.
"Kita tidak bisa asal melakukan pemindahan SMPN 1 Sentani, karena sekolah ini memiliki akreditasi A, sehingga semua sarana dan prasarana harus dilengkapi dengan baik, tidak boleh asal pindah,"ungkap Pj Triwarno, Selasa (5/12) kemarin.
“Setelah kita tahu jika ternak Wam di wamena mati mendadak kemarin melalui media , hari ini kita sudah ambil langkah untuk turunkan tim melakukan pengecekan langsung kelapangan untuk mengetahui secara pasti penyebabnya,”ungkapnya Selasa (5/12) saat ditemui di kantor otonom.
Dikatakan, Dalam pameran ini apa yang telah dicapai pemerintah daerah selama ini harus ditampilkan dalam pameran ini, begitu juga dengan sekretariat DPRD kabupaten Jayawijaya kira-kira peraturan daerah apa yang telah di hasilkan selama 5 tahun ini agar masyarakat juga bisa mengetahui.
Padahal seharusnya di tahun 2023 dana hibah diberikan sekitar Rp 21 miliar dari total dana hibah Rp 56 miliar. Terkait hal ini Pj Bupati Jayapura dianggap tidak mengikuti surat edaran Mendagri dalam pemberian dana hibah ke KPU dalam Pemilu 2024.
Dari Fraksi Partai PDI Perjuangan, Hermes Felle mengatakan, pergantian jabatan Plt Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura oleh Pj Bupati Triwarno Purnomo terus disuarakan. Tidak hanya itu, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura saat ini juga banyak jabatan rangkap, tentu hal ini tidak bagus untuk pelayanan dan maksimalnya bekerja dalam menjalankan program kegiatan.
"Kami sudah Pasang CCTV mulai Kamis (30/11) lalu. Kami targetkan dalam tiga minggu setelah pemasangan bisa sampai 109 unit yang terpasang CCTV di tiga Gedung dan saat ini sudah puluhan yang terpasang,"ungkapnya, Senin (4/11) kemarin.
‘’Seperti nilai bangunan yang terbakar, tentu dari Pemkab Jayapura melalui bagian aset bisa mengkalkulasi nilai bangunan itu sendiri dan jika ada barang yang terbakar ludes dari OPD tersebut tentu bisa melakukan inventarisir dan mengkalkulasi nilai kerugian barangnya yang ludes terbakar,’’ungkap Kapolres.
‘’Soal pajak yang selama ini belum optimal dalam penerimaan PAD akan dioptimalkan dengan melihat peluang yang ada, termasuk pajak perhotelan, restoran, PBB, dan lainnya akan terus digali dengan baik,’’ujarnya.
Begitu juga yang terjadi di Papua khususnya di Kabupaten Jayapura telah ditemukan 1.259 kasus dan pada triwulan ketiga tahun 2023 Kabupaten Jayapura telah berhasil menemukan Tuberculosisi (TBC) sebanyak 964 kasus.
"Pemprov memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemkab Biak bersama masyarakat dan Unicef yang telah berkontribusi nyata membangun kebersihan lingkungan, dengan program sanitasi sudah 100 persen stop BABS," terang Ani.
Dian mengatakan, potensi optimalisasi pemasukan pajak daerah dan retribusi memang harus terus dioptimalkan karena masih ada wajib pajak dari perusahaan seperti perhotelan, restoran maupun BUMN dan lainnya yang belum membayar pajak di Kabupaten Jayapura.
Dian mengatakan, lelang tertutup aset pemerintah daerah hanya bisa dilakukan oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda Provinsi, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sedangkan untuk pejabat Sekda Kabupaten/Kota, pimpinan OPD tidak diperbolehkan termasuk juga di dewan.
Penghargaan ini diterima langsung Bupati Jayawijaya berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi KPK atas capaian Pemkab Jayawijaya yang mengalami peningkatan dalam pencegahan korupsi, dimana Jayawijaya berhasil meraih Predikat 8 kali wajar tanpa penyecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Papua.
"Saya mengajak semua elemen di Kabupaten Jayapura untuk bersinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Sama-sama kita bisa mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan baik tanpa ada korupsi,"ungkap Triwarno saat menghadiri Road to Hakordia di Istora Papua Bangkit, Sentani, Selasa (14/11) kemarin.
Hari Pahlawan 1O November 2023 tingkat Kabupaten Jayapura dilaksanakan dengan kegiatan penghormatan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Nasional Marthen Indey di Jalan Raya Sentani-Depapre, sekaligus menyerahkan sembako di keluarga pahlawan di Doyo
Kegiatan jalan sehat dan senam pada Kamis (9/11) kemarin, dipimpin langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Tolikara, Marthen Kogoya, SH.,M.AP dan diikuti Kepala Dinas Kesehatan dan seluruh staf, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karubaga berserta jajaran, pimpinan bersama staf OPD, dan seluruh tenaga kesehatan serta anggota TNI-Polri.
"Kita akan pasang 60 unit CCTV di komplek perkantoran Bupati Jayapura di Gunung Merah, Sentani. Ini sudah termasuk di dalamnya di Kantor OPD. Memang tidak sekaligus kita langsung pasang 60 unit CCTV tapi bertahap. Saat ini sudah dipasang 30 unit CCTV dan akan dipasang lagi sisanya dalam waktu dekat ini,"ungkapnya, Rabu (8/11) kemarin.
Untuk KPU Kabupaten Jayapura dalam pelaksanaan Pemilu 2024 dianggarkan sebesar Rp 55 miliar. Ini juga di luar dari dana hibah untuk Bawaslu Kabupaten Jayapura maupun untuk hal keamanan pada saat Pemilu.
"Kita sudah dorong seluruh OPD di lingkungan Pemkab Jayapura untuk menggenjot realisasi pekerjaan fisik dan penyerapan keuangan di masa akhir tahun 2023,"ungkapnya, Senin (6/11) kemarin.
"Untuk dana hibah ke KPU Kabupaten Jayapura tetap ada dan kita ada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) jadi semua nanti soal perhitungan berapa dana hibahnya, TAPD yang tahu mekanismenya. Tapi yang pasti tetap kita berikan dana hibah sesuai kemampuan keuangan daerah,"ungkapnya, Senin (6/11) kemarin.
Daniel menjelaskan, terkait Surat Nomor 900.1.1 yang disampaikan Mendagri untuk Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten Jayapura sampai tanggal 3 November 2023 KPU Kabupaten Jayapura sudah berkoordinasi dengan Pemkab Jayapura terkait dana permoho8nan hibah Pemilu 2024.
"Usia bangunan gedung D yang terbakar sudah 20 tahun lebih sejak pemerintah Kabupaten Jayapura lokasinya dipindah dari APO di Kota Jayapura, sehingga secara bangunan memang harus diperhitungkan. Jika sudah mengalami kebakaran api menyala selama 5 jam tentu rawan kekuatan materialnya,’’ucap Sekda Hana, Jumat (3/11) kemarin.
Untuk kesiapan Pemkab Jayapura jika terjadi kebakaran di lingkungan Kantor Pemkab Jayapura, maka di Kantor Bupati Jayapura nanti akan dipasang hydrant di beberapa titik, supaya suatu saat jika terjadi kebakaran tidak perlu lagi cari air sampai berjam- jam.
Apalagi perkembangan jumlah penduduk membuat pemukiman semakin padat. Ditambah lagi untuk mengamankan perkantoran di lingkungan Pemkab Jayapura tentu dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai.
Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura, Hana Hikoyabi ketika dikonfirmasi membenarkan peristiwa kebakaran yang menghanguskan sejumlah Kantor Dinas di Gedung D Kantor Bupati Jayapura. “Ya benar, ada sejumlah gedung Kantor Dinas yang terbakar,” ucap Hana Hikoyabi ketika dihubungi Ceposonline.com via telepon selulernya, Minggu (29/10/2023) pagi.
Kapolres Jayapura AKBP, Fredrickus Macklarimboen, seluruh enam kantor dinas yang ada di Gedung D Kantor Bupati Jayapura itu habis terbakar. Sementara itu terkait dengan angka kerugian yang dialami akibat peristiwa kebakaran tersebut belum bisa disampaikan karena itu harus dihitung sendiri oleh pihak Pemerintah Kabupaten Jayapura.
Kepala Bidang Tenaga Kependidikan Hengky Kirwelak, S.Pd, M.Pd, kepada media ini, Senin (16/10/2023) mengungkapkan bahwa gaji guru P3K untuk SD dan SMP lingkungan Pemerintah Kabupaten Merauke tersebut telah dibayarkan 2 bulan yakni bulan September dan Oktober 2023.
