Menurut Setyo, pendekatan pencegahan menjadi prioritas utama karena dinilai lebih efektif dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Pernyataan tersebut disampaikan Setyo Budiyanto saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai desakan sejumlah pihak agar KPK mengambil alih penanganan perkara tersebut, di Jayapura, Kamis (16/7.Menurutnya, secara hukum proses penanganan perka
Piter Gusbager menjelaskan bahwa saat ini terdapat reformasi tata kelola dana Otsus yang berbeda dibandingkan dengan periode sebelum tahun 2025. Ia menilai arahan dari KPK dan kementerian terkait dalam rapat tersebut adalah panduan penting
"Awal-awal ketika masih satu sampai dua pejabat ditangkap, prihatin, marah, dan lain-lain. Tapi, kalau sudah 17 orang, masa bicaranya prihatin juga? Kami kehabisan kata-kata," ujar Bima saat Munas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indone
Maruli mengatakan, praktik transaksional dalam pengisian jabatan harus dihentikan karena telah berulang kali menyeret kepala daerah ke ranah hukum. "Jual beli jabatan sangat rentan. Kami sangat khawatir dengan kondisi ini. Hampir setiap jab
Menurut Mahfud, banyak pihak terkecoh saat Polri dan Kejaksaan menyampaikan kasus tersebut sudah dilimpahkan. Sebab, lazimnya pelimpahan kasus berlangsung bersamaan dengan barang bukti dan berkas perkara setelah jaksa menyatakan semua sudah
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan, mekanisme pengambilalihan perkara telah diatur dalam Pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Menurutnya, salah satu dasar pengambilalihan perkara adalah apa
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan agar sekolah tidak menjadi tempat pertama bagi anak-anak menyaksikan bahwa uang, kedekatan, maupun “titipan” dapat menjadi jalan pintas untuk memperoleh keberhasilan. Peringatan tersebut muncu
Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan, KPK sangat berhati-hati dalam mengadopsi aturan baru agar tidak menimbulkan persoalan hukum dalam proses penanganan perkara. “Pembalap sehebat Valentino Rossi atau Marc Marquez, meski sudah ahli dan jua
Diketahui, Sisprian telah berstatus tersangka dalam perkara dugaan suap importasi barang dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dalam proses penyidikan, KPK memerik
“Untuk memastikan berjalannya kaderisasi, perlu pengaturan batas kepemimpinan ketua umum partai menjadi maksimal dua kali periode masa kepengurusan,” demikian salah satu rekomendasi KPK, dikutip dari detik.com. Selain pe
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut dugaan korupsi terkait penyalahgunaan pita cukai rokok. Penyelidikan ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan suap impor yang terjadi di Direktorat Jenderal Bea dan
Fakta ini menunjukkan bahwa korupsi kepala daerah bukan persoalan yang terjadi di satu wilayah tertentu saja, tetapi merupakan masalah yang tersebar di berbagai daerah diseluruh Indonesia. Karena itu, penting untuk melih
Lebih lanjut, Asep mengharapkan penindakan terhadap sembilan kepala daerah tersebut dapat memberikan pembelajaran kepada masyarakat untuk tidak memilih yang memberikan politik uang. "Jadi, tidak hanya berdasarkan apa yan
Menurutnya, hingga kini belum ada penjelasan rinci dan terbuka kepada publik mengenai aliran serta peruntukan dana cadangan tersebut. Menurutnya dana cadangan tersebut wajib dikelola secara jujur, transparan, dan akuntab
Fadia menyebut pertemuannya dengan Gubernur Ahmad Luthfi bertujuan untuk meminta izin tidak menghadiri acara Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, ia tidak merinci waktu dan lokasi pertemuan tersebut. "Nggak membahas izin,
Gubernur menyampaikan bahwa pelaporan LHKPN tahun 2024 telah rampung. Oleh karena, seluruh pejabat diwajibkan melaporkan LHKPN tahun 2025. Sebagai gubernur ia juga ikut melaporkan LHKPN, sehingga diharapkan seluruh pejab
Maidi diduga terlibat dalam kasus dugaan fee proyek serta penyimpangan dana Corporate Social Responsibility (CSR). Sementara, Sudewo ditangkap terkait dugaan suap dalam proses pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah K
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan uang itu diamankan dari penguasaan empat orang sebagai tersangka, di antaranya Sudewo selaku Bupati Pati, Abdul Suyono selaku Kepala Desa Karangrowo Kecamatan Jakenan, Sumarjio
Budi mengungkapkan, Sudewo tengah menjalani pemeriksaan secara intensif oleh tim penindakan KPK. Pemeriksaan itu dilakukan di Polres Kudus, Jawa Tengah. "Saat ini, yang bersangkutan sedang dilakukan pemeriksaan secara in
Abdullah menilai, kasus korupsi yang kembali terjadi di sektor perpajakan menunjukkan adanya persoalan serius dalam sistem pengawasan, serta integritas aparatur pajak. Menurutnya, praktik serupa yang terus berulang menja
Kendati demikian, ia memastikan KPK tidak menutup kemungkinan untuk memanggil pihak-pihak di daerah apabila diperlukan dalam proses hukum. “Kemudian lokasinya di Maluku, betul. Ini PT WP itu untuk daerah operasinya. Tadi
Menurut Asep, imbauan itu disampaikan sebagai bentuk pengawasan sekaligus aksi nyata KPK dalam menjaga kedaulatan keuangan negara. Asep mengatakan penindakan kasus dugaan suap terkait pemeriksaan pajak di lingkungan Kant
Menurut Setyo, undangan resmi telah disampaikan kepada Istana. KPK juga sudah berkoordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. “Masih ada waktu beberapa hari. Nanti akan ada pembaruan informasi, dan kami ten
Desakan ini disampaikan karena adanya dugaan penyimpangan penggunaan penyertaan modal yang nilainya mencapai sekitar Rp11 miliar. Nelson mengungkapkan bahwa beberapa tahun lalu sudah terdapat laporan terkait dugaan penya
Direktorat Kasatgas Wilayah 5 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Abdul Haris, pada rapat monitoring program KPK melalui perbaikan tata Kelola pemerintah daerah tahun 2024 dan 2025 mengatakan, rekomendasi yang diberika
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyampaikan hal itu saat memberikan materi dalam Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Gelombang II Tahun 2025, bertema “Penguatan Integritas untuk Mengikis Perilaku Koruptif dalam
Dikatakan selama ini korupsi hanya dilihat sebagai bentuk pelanggaran hukum dan berujung pidana. Namun dari sifat yang dilakukan tentu ada hak milik orang lain yang dirampas. Hak orang lain inilah yang ditafsirkan sebaga
Kepala Dinas DPMK Kota Jayapura, Makzi L. Atanay, menyampaikan bahwa rencana pelaksanaan pemilihan kepala kampung ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang telah disampaikan kepada pemerintah kota.
"Tidak semua biro perjalanan haji barangkali mendapatkan slot atau plotting terkait dengan kuota itu, misalnya jumlahnya berbeda-beda. Nah, itu juga masuk ke materi penyidikan kenapa pembagiannya itu berbeda-beda, mekani
Diketahui, skor MCSP Papua pada 2023 sempat berada di angka 93, namun turun drastis pada 2024. Hingga 5 September 2025, capaian sementara baru mencapai 16,4 persen.
Kasatgas Korsup Wilayah V KPK RI, Nurul Ichsan Al Huda
Rustan menjelaskan, Inspektorat Kota Jayapura telah mengirimkan lebih dari 2.000 nama pegawai ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui aplikasi resmi Survei Penilaian Integritas (SPI) di laman spi.kpk.go.id.
“Tujuan akhirnya adalah meningkatkan kualitas layanan publik dan tata kelola pemerintahan. Hasil SPI harus menjadi dasar bagi kami dalam menyusun kebijakan ke depan,” kata Triwarno, usai kegiatan yang diselenggarakan di
“Pembangunan integritas bukanlah tugas yang mudah, namun harus dilakukan secara konsisten, berkelanjutan, dan melibatkan semua pihak, baik internal pemerintah maupun masyarakat sebagai penerima layanan,” ujarnya saat buk
"Kenapa ini penting, mengingat semakin rapuhnya fiskal Papua Selatan. Semakin sempit, karena potensi PAD sangat kecil. Ada efesiensi, belum lagi ada pemotongan anggaran yang semakin besar di tahun 2026 yang besarnya hamp
Wakil Bupati Tolikara Yotam Wonda,SH,M.Si dalam arahannya ketika memimpin Apel pagi Bersama ASN di halaman Kantor Bupati di Igari rabu,13/8/2025 menegaskan, pelaporan LHKPN bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi j
Penjabat Sekda Provinsi Papua Pegunungan Drs. Wasuok Demianus Siep menyatakan penilaian integritas tahun 2024 menunjukan bahwa seluruh pemerintah daerah di wilayah Papua Pegunungan masih berada dalam kategori rentan, ini
Menanggapi itu, Wakil Ketua ll DPR Kota Jayapura, Iman Khoiri menyebut skor MCP Kota Jayapura alami penurunan jika, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang berada pada angka 87 ke atas.
Kasatgas V.2 Direktorat Koordinasi dan Supervisi,(Dit.Korsup) KPK RI, Nurul Icksan Alhuda mengatakan, kegiatan ini sangat penting, mengingat selama ini perencanaan dalam penganggaran APBD, banyak peran DPR.
Hal ini terkuak saat rapat koordinasi program pemberantasan tindak pidana korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan triwulan II tahun 2025 antara Pemerintah Provinsi Papua dan Komisi Komisi Pemberantasan Korupsi
Dalam penyampaian materi, Kasatgas Wilayah V KPK RI Nurul Ichsan Al Huda menyampaikan lima fokus pihaknya dalam pemberantasan korupsi yakni; Pembangunan SDM, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyerderhanaan birokr
Danny menyebut kegiatan utama KPK ke Papua selama tiga hari mencakup evaluasi sistem meliputi monitoring, controlling, surveillance, dan prevention (MCSP)."Kegiatan ini untuk pencegahan korupsi secara sistematis,” kata D
Selain Alexander Kapisa, Budi mengatakan penyidik KPK juga memanggil seorang wiraswasta berinisial APT sebagai saksi kasus tersebut. Untuk penyidikan kasus tersebut, KPK pada pekan ini, Senin (23/6), sempat memanggil dua
Budi mengatakan bahwa identitas dari kedua saksi tersebut adalah staf di Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR) Pemprov Papua, dan staf biro pengadaan barang dan jasa di
Kedatangan KPK ini tentu bukan yang pertama melainkan sudah beberapa kali dan kata Danny ada hal positif yang bisa diperoleh dimana bisa mewarning seluruh pengguna anggaran agar lebih berhati-hati dalam mengelola dana. S
KPK pada 11 Juni 2025 mengungkapkan bahwa kasus yang berkaitan dengan dugaan suap dana penunjang operasional, serta program peningkatan pelayanan kedinasan kepala dan wakil kepala daerah Pemerintah Provinsi Papua tahun 2
Selama tiga hari menjalankan rangkaian kegiatan termasuk sesi tanya jawab dengan masyarakat, kampung Kayo Pulau bagi Abisai Rollo memiliki suasana berbeda dengan kampung-kampung lain yang memberikan kritikan kepada apara
Menyikapi hal ini, Abisai Rollo menegaskan siap menindaklanjuti aspirasi warga termasuk kalau ada laporan yang berkaitan dengan penyalahgunaan anggaran. "Kalau ada laporan pasti kita perhatikan, tetapi harus dilengkapi d
Menurut Abisai Rollo, Turkam di 6 Kampung sebelumnya, kinerja KPK jadi sorotan masyarakat yang disampaikan lewat aspirasi kepada Walikota dan Tim Asistensi. "Sejauh ini KPK Kayo Pulau cukup baik, saya berharap ini dipert
Sementara itu, Budi mengatakan bahwa penyidik KPK menduga uang dalam 19 koper tersebut dicairkan melalui mekanisme pencairan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). “Tentu ada mekanismenya dalam pencairan APBD. Bi
Walaupun demikian, Setyo mengatakan bahwa informasi tersebut belum dapat diungkap kepada publik. Ketika ditanya jurnalis mengenai lokasi jet pribadi berada pada salah satu negara di Asia Tenggara, Setyo tetap enggan memb
"Program ini merupakan wujud perhatian pemerintah khususnya Wali Kota, Abisai Rollo juga merupakan Ondoafi, terhadap masyarakat adat di kota ini," ujar Otniel Merauje saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos usai pembukaan Tur
Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa dalam sambutannya mengatakan Pembangunan di Tanah Papua diharapkan dapat membangun sesuatu yang berdampak langsung kepada masyarakat seperti sekolah, tempat ibadah dan sebagainya.
Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menyatakan bahwa dukungan Presiden Prabowo menjadi dorongan kuat bagi DPR RI untuk segera menuntaskan pembahasan regulasi tersebut.
Menurut David, sinergitas pemerintah dengan sektor agama ini perlu dijaga dan dirawat, karena tiga tungku yang termasuk bidang keagamaan merupakan suatu elemen yang harus diperhatikan oleh pemerintah. "Dukungan kepada
Anthon menilai anggaran Rp 189 miliar merupakan nilai yang fantastis di PSU Pilkada Gubernur Papua. Untuk itu, Anthon meminta perlu dilakukan pengawasan yang ketat.
“Jangan sampai anggaran yang besar tidak menghasilkan proses demokrasi yang berjalan sebagaimana yang diharapkan rakyat,” tegasnya.
Juliana menjelaskan bahwa penarikan kendaraan dinas dilakukan berdasarkan arahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bagian dari upaya penertiban administrasi aset negara. Hal ini juga merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2024.
Menurutnya, sejumlah kendala administrasi dan teknis menjadi faktor utama belum tercapainya target MCP tahun ini. Contohnya, belum tuntasnya progres administratif di sejumlah OPD dan kurangnya dokumentasi pendukung dalam pelaporan.
Valentinus Sudarjanto Sumito secara resmi menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan Pj Bupati Mimika kepada Yonathan Demme Tangdilitin dalam seremoni serah terima jabatan yang dilaksanakan di Gedung A Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Selasa (14/1) kemarin.
Tessa mengungkapkan, beberapa saksi yang belum diperiksa di antaranya Saeful Bahri dan Maria Lestari. Tessa menekankan, kedua keterangan dari saksi itu dibutuhkan untuk melengkapi berkas penyidikan Hasto Kristiyanto.
Serta, dari 15 Utusan Khusus/Penasihat Khusus/Staf Khusus, sebanyak 8 orang telah menyerahkan LHKPN. KPK mengimbau kepada para wajib lapor yang belum melaporkan harta kekayaannya agar segera menyampaikannya. Dimana, batas akhir pelaporan LHKPN yakni tiga bulan pasca pelantikan, atau 21 Januari 2025.
Pj Bupati Jayapura Semuel Siriwa mengatakan, MCP KPK ini bisa terlaksana dengan dilakukan koordinasi bersama-sama, mulai dari lingkungan Perangkat Daerah Pemkab Jayapura, DPR Kabupaten Jayapura serta dukungan dari semua pihak termasuk masyarakat karena kata kuncinya adalah kerjasama dan transparansi program kegiatan dan penganggaran.
Setyo meyakini, Pimpinan KPK yang dihasilkan dari proses seleksi panitia seleksi (pansel) hingga akhir pada uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI, menghasilkan Pimpinan KPK yang independen. Ia mengapresiasi proses rangkaian seleksi capim KPK yang telah berjalan transparan.
Ada kegiatan penggeledahan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal ini penyidik terkait dugaan tindak pidana korupsi perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang terkait dana penunjang operasional dan program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepada daerah Provinsi Papua
Pemeriksaan itu dilakukan berkaitan dengan kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat Abdul Gani Kasuba. KPK telah menyita sebanyak 43 bidang tanah milik Abdul Gani Kasuba yang berlokasi di Ternate, Soffi, dan Tidore.
Ia meyakini, Sahbirin Noor sampai saat ini masih berada di Indonesia. KPK juga telah berkoordinasi dengan pihak Imigrasi tidak ditemukan perlintasan orang terkait Sahbirin Noor.
“Penggeledahan dilakukan di ruang Sekrestaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua lantai tiga dan ruang Benset lantai II. Di ruang Sekda hanya sebentar, sekira satu jam. Yang lama itu di ruang Benset,” ucap salah satu pegawai. Pegawai Pemprov ini menyebut ada beberapa koper yang dibawah KPK usai penggeledahan itu.
Ketiga OPD tersebut, yakni Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Jayapura. Setidaknya ada 10 pekerjaan atau proyek strategis yang diselenggarakan atau dikerjakan di tiga dinas tersebut. Karena itu pihak KPK RI telah melakukan pengawalan tetap terhadap proses dan tahapan pekerjaan 10 proyek strategis itu.
Hal ini menurut Anthon bentuk kelemahan aparat penegak hukum dalam memberantas kasus korupsi. Padahal Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa atau extraordinary crime karena dilakukan secara sistemik, kompleks dan terencana oleh para penyelenggara negara. Dengan status ini, aparat penegak hukum mestinya memperlakukan korupsi dengan sangat serius karena sangat berbahaya, selain itu daya rusaknya yang besar.
"Ini tentu untuk clearance (pembersihan) termasuk masukan dari masyarakat yang kami buka itu adalah salah satu bagian dari clearance dan kami akan melengkapi ini dari instansi terkait, misalnya Polri, kejaksaan, dan BIN," ucap anggota Pansel Y. Ambeg Paramarta saat konferensi pers di Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Mimika, Petrus Yumte mengatakan, tantangan pemberantasan korupsi saat ini adalah penanganan korupsi skala kecil. Petrus Yumte menyebutkan, rendahnya MCP Mimika karena Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kurang memperhatikan terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh Caleg Terpilih Periode 2024-2029 untik dilantik menjadi anggota DPR, DPRD adalah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK atau ke KPU sekurang kurangnya 20 hari sebelum pelantikan.
Tidak tanggung-tanggung, KPK menyebut ada 10 proyek strategis yang saat ini diawasi KPK. Hanya saja, Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dian Patria enggan untuk menyebut secara detail, proyek strategis mana saja di Kota Jayapura yang menjadi focus pengawasannya.
PJ Bupati Jayawijaya Thony M Mayor, Spd. MM menyebutkan jika pengoptimalan APIP di Daerah merupakan salah satu bentuk pencegahan korupsi, namun untuk mengoptimalkan peran dan fungsinya nantinya pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi terlebih dulu kepada seluruh organisasi perangkat daerah.
"Mengenai KPK, Saya harap kan banyak orang yang ingin memperbaiki KPK. Pertama jangan hanya berteriak-teriak saja, ya daftar saja," kata Wapres merespons masih sedikitnya jumlah pendaftar capim KPK dalam keterangan persnya usai meresmikan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung, di Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar), Selasa (9/7).
Nama Firli kembali muncul usai videonya bermain badminton bersama mantan pemain timnas Kevin dan Gideon di media sosial X. Di video tersebut diunggah oleh akun @caramelscroffle pada Sabtu (6/7). Firli tampak mengenakan kaos dan celana pendek warna hitam di video berdurasi satu menit itu. Video itu diambil di sebuah GOR Badminton di wilayah Jakarta Barat.
Kata dia UU Pemberantasan Korupsi itu lahir, untuk mengakhiri praktik-praktif orde baru, dimana zaman kepemimpinan Suharto ketika itu, jual beli jabatan bukan menjadi rahasia umum. Sehingga praktik korupsi kolusi ketika itu sangat merebak.
Ade memastikan tidak ada kendala dalam penuntasan kasus Firli, meskipun sudah berlarut-larut. Ade pun memberikan sinyal tidak ada pemanggilan kembali kepada Firli. "Kan sudah semua kita lakukan. Tinggal tunggu aja updatenya pasti kita akan update. Tidak ada hambatan sama sekali," jelasnya.
"Pansel ini sudah disaring ada unsur pemerintah ada unsur NGO ada berbagai unsur. Kita harapkan pansel ini bekerja dengan baik dan bisa menyeleksi betul calon-calon pimpinan KPK ke depan," ucap Wapres memberi keterangan pers usai meninjau Kawasan Perkebunan Tebu Sermayam di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Selasa.
Febri menjelaskan, honor yang diterimanya tersebut dibagi untuk delapan orang dalam tim hukum kasus korupsi di Kementan. "Untuk 8 orang?," tanya hakim anggota Fahzal Hendri. "Tim kami ada 8 untuk 3 klien yang mulia," jawab Febri. "800 juta?," telisik hakim. "Di tahap penyelidikan," ucap Febri.
Ketiganya, yakni Hotel Cendrawasih Abadi di Entrop, Hotel Galaxi Waena, dan Hotel Anggrek di Waena. Meski pihaknya telah memberikan sanksi tegas berupa sanksi adminitrasi dan pemasangan plang, namun tidak juga mendapatkan respon dari pihak hotel sendiri.
Bahkan mulai dari pejabat hingga staf bergerak cepat untuk menyiapkan data yang dibutuhkan termasuk barang yang harusnya ditindaklanjuti saat itu juga langsung dieksekusi. Terkait ini Ketua Fraksi Golkar, Tan Wie Long mengapresiasi kedatangan tim KPK tersebut.
Kasatgas Koordinasi Supervisi Wilayah V KPK, Dian Patria, mengatakan tujuan menemui Bappenda untuk melakukan pendampingan dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah. Dari pertemuan yang dipimpinnya, dan juga dihadiri anggota KPK lainnya.
Kasatgas Koordinasi Supervisi Wilayah V KPK, Dian Patria, mengatakan 24 kendaraan di antaranya dikuasai mantan anggota DPR Papua. Sementara sisanya berada di tangan mantan pejabat eksekutif.
“Ini bagian tindak lanjut dan sesungguhnya ini sudah lama dimana Juli tahun 2023 lalu kami lakukan pendampingan penyelamatan aset – aset Pemprov Papua dimana ketika itu ada 141 unit di Pemprov dan 90 di DPRP,” kata Dian kepada wartawan di halaman parkir belakang kantor DPRP.
Jaksa Penuntut Umum KPK mengatakan keempat terdakwa tersebut, yakni mantan Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mimika 2015-2020 Totok Suharto, Direktur PT Waringin Megah Arif Yahya, Kepala Cabang PT Satria Creasindo Prima Gustaf Urbanus Pantadianan, serta Site Engineer PT Geo Inti Spasial Budiyanto Wijaya.
Jaksa Penuntut Umum KPK mengatakan keempat terdakwa tersebut, yakni mantan Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mimika 2015-2020 Totok Suharto, Direktur PT Waringin Megah Arif Yahya, Kepala Cabang PT Satria Creasindo Prima Gustaf Urbanus Pantadianan, serta Site Engineer PT Geo Inti Spasial Budiyanto Wijaya.
Kasatgas Pencegahan V.2 Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI Nurul Ichsan Alhuda menyatakan pengadaan barang dan jasa berdasarkan data KPK menjadi salah satu ruang melakukan tindak pidana korupsi yang paling banyak ditemukan dari sejumlah kasus yang korupsi yang ditangani KPK dari pengadaan barang dan jasa.
“Sesuai dengan Fungsi kita, tetap akan dilakukan fungsi control baik peada Pembangunan, pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan keuangan daerah, oleh karena itu kami berharap dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah harus mengikuti dan mengetahui mekanismenya agar bisa melakukan pencegahan korupsi,”bebernya
Pj Gubernur mengapresiasi seluruh pejabat di wilayahnya yang berhasil meningkatkan capaian MCP Papua. Ia pun berharap prestasi tersebut dapat terus dipertahankan, guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi di Provinsi Papua.
Ali melanjutkan, KPK mengapresiasi putusan tersebut, bahwa perbuatan penipuan Eltinus Omaleng adalah korupsi pembangunan gereja Kingmi Mile 32 tahap 1 TA 2015 di Kabupaten Mimika sesuai apa yang dibuktikan dan dituntut Tim Jaksa ketika proses persidangan di Pengadilan Tipikor pada PN Makassar.
KPK pada Kamis (30/11) kembali menahan mantan Hakim Agung Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia Gazalba Saleh (GS) dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi dan TPPU terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung.
Ali menjelaskan, pada 17 April 2024, Sekretaris Jenderal KPK selaku Pejabat Pembina Kepegawaian telah menetapkan keputusan hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian sebagai PNS, sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (4) huruf c PP 94 Tahun 2021. Ia menekankan, pemberhentian ini akan efektif berlaku pada hari ke-15 sejak keputusan hukuman disiplin diserahkan kepada para pegawai tersebut.
“Saya pikir untuk pemberian parcel sudah ada larangan, itu sudah dari beberapa tahun yang lalu, sudah tidak ada lagi parcel. Tidak boleh lagi ada. Dari swasta ke pejabat, ataupun dari bawahan untuk atasan. Itu sudah tidak ada lagi. Dan itu sekitar sudah 5 atau 6 tahun lalu kita sudah dilarang," kata Frans Pekey, Kamis (4/4).
Alex menjelaskan, wacana penggabungan KPK dengan Ombudsman berkaca kepada Korea Selatan (Korsel). Di negara itu, penggabungan kedua lembaga hanya untuk mencegah adanya lembaga yang punya kewenangan terlalu besar.
Ali pun mengingatkan agar yang bersangkutan kooperatif dan memenuhi panggilan lembaga antirasuah untuk memberikan keterangan sesuai dengan fakta di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor.
Beragam tuntutan disampaikan para Aparatur Sipil Negara (ASN) saat melakukan aksi demo, yakni meminta KPK menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua tahun anggaran 2022, atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Harta kekayaan Presiden Jokowi mengalami peningkatan sebesar Rp 13,4 miliar, dalam kurun waktu satu tahun atau pada LHKPN yang dilaporkan pada tahun periodik 2022. Berdasarkan LHKPN yang dilaporkan 17 Maret 2023, Jokowi mempunyai harta kekayaan senilai Rp 82.369.583.676.
Karyoto mengatakan, proses penyidikan masih berlangsung. Apabila pemberkasan telah usai, maka segera diserahkan ke jaksa kembali. “Perkara itu jalannya dengan berkas, berkasnya ini memang sedang ada di kita dan dalam waktu yang tidak lama akan kita selesaikan,” jelasnya.
