Menindaklanjuti hal itu, Jokowi kemudian menerbitkan Keppres Nomor 116/P Tahun 2023
Tentang Pemberhentian Sementara Ketua Merangkap Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan Tahun 2019-2024 Dan Pengangkatan Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan Tahun 2019-2024.
Kedatangan Firli sudah nampak di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (6/12) pagi. Firli tak berkata sepatah kata pun. Dia memilih langsung memasuki ruang penyidik.
"Jadi kita silahkan saja, ini kan proses dan kita harus tetap berpijak pada asas praduga tak bersalah. Jadi ada koreksi, ada ini silahkan saja ya kan, kita menghormati proses-proses seperti itu pada saat yang sama kita juga menghargai asas praduga tak bersalah," kata Yasonna di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/11).
“Dengan adanya Pemilu, kita berharap tidak ada suatu perbuatan yang curang, sebab yang namanya korupsi adalah perbuatan yang jahat, perbuatan curang yang merugikan negara,” ucap Pimpinan KPK Johanis Tanak, saat kunjungannya di Kantor Cenderawasih Pos pekan lalu.
“Jangan sampai ada modus operandi tertentu di balik kebijakan-kebijakan, sehingga itu kita harus jaga, apalagi hutan Papua merupakan benteng terakhir,” ucap Patria kepada Cenderawasih, usai kegiatan Lokakarya pencegahan korupsi dalam penyusunan tata ruang daerah pasca pembentukan DOB di tanah Papua, Kamis (16/11).
Firli mengungkapkan, saat diperiksa tim penyidik Polda Metro Jaya, di Bareskrim Mabes Polri pada Kamis (16/11) lalu, merasa asing. Padahal, ia mengaku selama 40 tahun mengabdi di institusi Polri, dengan pangkat terakhir Komisaris Jenderal (Komjen) atau jenderal bintang tiga.
Dian mengatakan, potensi optimalisasi pemasukan pajak daerah dan retribusi memang harus terus dioptimalkan karena masih ada wajib pajak dari perusahaan seperti perhotelan, restoran maupun BUMN dan lainnya yang belum membayar pajak di Kabupaten Jayapura.
Dian mengatakan, lelang tertutup aset pemerintah daerah hanya bisa dilakukan oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda Provinsi, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sedangkan untuk pejabat Sekda Kabupaten/Kota, pimpinan OPD tidak diperbolehkan termasuk juga di dewan.
"Benar, setelah penetapan pasangan capres-cawapres peserta pemilu serentak 2024 oleh KPU pada hari Senin yang lalu, KPK telah mengunggah laporan harta kekayaan masing-masing calon di situs e-LHKPN," kata juru bicara KPK bidang pencegahan Ipi Maryati dalam keterangannya, Jumat (17/11).
"Polda Papua siap mendukung penegakan hukum hingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan semaksimal mungkin, " tegas Kapolda Papua Irjen Pol Fakhiri kepada Antara di Jayapura, Selasa.
