"Mengadili, menyatakan terdakwa Mayor Infantri Purnawirawan Isak Sattu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran HAM berat sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua," kata Hakim Ketua Sutisna Sawati dalam persidangan tersebut.
Dia akan berbicara pada Dewan Hak Asasi Manusia PBB dimana Forum ini dipandu dan diketuai oleh Kelompok Kerja PBB untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia, dan diselenggarakan oleh Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR).
“Soal paham politik, ideologi kalau bisa dikesampingkan dulu. Mari mendorong upaya damai,” tegas Kepala Komnas HAM Frits Ramandey kepada Cenderawasih Pos, Kamis (24/11).
Merespons kerusuhan di Kabupaten Dogiyai, Komnas HAM RI Perwakilan Papua mendesak, mendorong PJ Gubernur Provinsi Papua Tengah untuk menjadikan kasus kerusuhan di Dogiyai sebagai prioritas penanganan konflik sosial, dan mengupayakan dukungan rehabilitasi korban dan kerugian serta penanganan korban meninggal dunia maupun korban luka-luka.
Dari peliknya persoalan HAM di Papua juga menarik perhatian negara luar bahkan pada 8 November lalu sempat disuarakan langsung dalam forum side event di Geneva Swiss. sidang UPR (Universal Periodic Review) Dewan HAM PBB di Geneva, Swiss.
Hal tersebut berdasarkan laporan pemantauan dan penyelidikan peristiwa dugaan penyiksaan oleh anggota Kopasus TNI AD di Distrik Arso, kepada tiga anak yang mengakibatkan 1 kritis dan dua lainnya mengalami luka luka.
“Kami belum mendapatkan aduan terkait dengan peristiwa tersebut. Namun peristiwa ini sudah diberitakan oleh media maka dalam mekanisme kita bisa menjadikanya sebagai pengaduan proaktif,” kata Frits kepada Cenderawasih Pos, Kamis (21/7).
Menurutnya, peredaran Narkotika bergeraknya cepat sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi. Dimana semua perubahan dan perkembangan yang terjadi ini memang dikendalikan dengan media komunikasi.
Mewakili 1.000 buruh lepas yang bekerja sejak belasan tahun, Emilianus Rafael Cabui bersama empat orang rekannya mendatangi kantor Komnas HAM RI Perwakilan Papua yang diterima Kepala Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, didampingi Melkior Weruin dan Yorgen Numberi.
