Menanggapi wacana tersebut, Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura, Mathius Pawara, mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima surat edaran maupun instruksi resmi dari pemerintah pusat maupun Kementerian Sosial terkait pelaksanaan keb
Wali Kota juga meminta Dinas Sosial Kota Jayapura untuk terus melakukan pemantauan terhadap seluruh bantuan yang telah disalurkan. Menurutnya, pengawasan sangat penting agar program bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran, bermanfaa
Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor A. Sandi Palangan mengatakan, 20 orang yang diberikan paket makanan tambahan bergizi disesuaikan dengan data dari lapangan. “Jadi datanya dari Puskesmas dan Distrik, lalu kita validasi, intinya
Kegiatan tersebut dibuka oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kota Jayapura, Muchlis Karim, yang hadir mewakili Wali Kota Jayapura. Muchlis menegaskan bahwa penyaluran bantuan sosial yang dilakukan pemerintah bukan sekadar kegiatan
Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Sosial bergerak cepat menangani para korban kebakaran yang terjadi di kawasan Dok 8 beberapa hari lalu. Berbagai kebutuhan dasar warga terdampak dipastikan telah disalurkan guna membantu para korban se
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Jayawijaya melalui Komis C melakukan Sidak ke Dinas Sosial untuk mengecek penyaluran bantuan sosial.
Ketua Komisi C DPRK Jayawijaya, Agus Logo, S.IP mengakui jika pihaknya telah berkoordinasi langsun
Dinas Sosial (Dinsos) Kota Jayapura meminta masyarakat yang kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN)-nya dinonaktifkan agar segera melapor ke RT/RW setempat untuk dilakukan pendataan ulang. Kepala Dinas Sosial
Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura, Mathius Pawara, menyampaikan bahwa secara keseluruhan kesiapan rumah singgah tersebut telah rampung. Baik dari sisi sarana, prasarana, maupun dukungan teknis operasional, semuanya telah
Program ini menyasar lanjut usia (lansia), wanita rawan sosial, serta orang dengan HIV (ODHIV), dalam kegiatan Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial melalui Pemberdayaan Ekonomi Tahun Anggaran 2026.
Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura, Matius Pawara, menjelaskan bahwa rumah singgah tersebut disiapkan sebagai tempat penanganan sementara bagi ODGJ yang membutuhkan perhatian dan penanganan khusus.
Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura, Matius Pawara, menjelaskan bahwa proses pengaktifan kembali kepesertaan bagi warga yang sebelumnya tidak aktif saat ini terus berjalan dan dilayani langsung oleh Dinas Sosial bersama se
Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura, Mathius Pawara, menjelaskan bahwa pihaknya telah membuka layanan khusus untuk memverifikasi ulang data warga yang terdampak penonaktifan tersebut.
Khusus Bansos yang bersumber dari pemerintah pusat, Pemerintah Kota Jayapura bertugas memastikan bantuan tersebut tersalurkan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerima.
Dalam pernyataannya, Bupati Jayapura menyebutkan bahwa pembinaan terhadap orang mabuk akan dilaksanakan melalui kerja sama dengan Rindam XVII/Cenderawasih, sebagai bagian dari upaya penertiban dan pembinaan sosial masyar
Anggaran tersebut bersumber dari berbagai pos, mulai dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) sebesar Rp 3 miliar, Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 1,2 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 3,6 miliar yang juga mencakup gaji pegawa
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jayapura, Korry Simbolon, mengatakan bahwa seluruh program kerja Dinas Sosial diselaraskan dengan visi dan misi Bupati Jayapura, khususnya dalam peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial ba
Dalam sidak tersebut, Rustan Saru mengakui adanya peningkatan tingkat kehadiran aparatur sipil negara (ASN) di kedua OPD tersebut. Berdasarkan hasil pengecekan, tingkat kehadiran pegawai di Dinas Sosial mencapai 92 pers
Penyaluran ini dilaksanakan melalui Dinas Sosial Kota Jayapura sebagai bagian dari rangkaian kepedulian pemerintah terhadap masyarakat berpenghasilan rendah.
Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan oleh Wali Kota
Dinas Sosial Kota Jayapura memastikan pelayanan kemanusiaan tetap berjalan dengan baik setelah membantu pemakaman dua jenazah tanpa identitas yang sebelumnya ditangani RS Bhayangkara. Kedua jenazah tersebut telah dimakam
Nay Yigibalom menjelaskan bahwa ia bersama staf Dinas Sosial serta Pendamping PKH turun ke beberapa distrik seperti Dundu, Wina, Wari, Dow, dan Egiam untuk menyalurkan BLT Sembako Tahap III. Saat tiba di lokasi-lokasi te
‘’Untuk memberikan perlindungan hukum baik terhadap orang tua asuh atau angkat maupun terhadap anak itu sendiri maka harus melewati proses sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku,’’ kata Hari Setiad
Makanuay mengakui, siapa saja penerima paket bantuan Pemprov Papua diserahkan sepenuhnya kepada pemda melalui dinas sosial setempat. Ia menyebut, untuk paket sembako warga di Kabupaten Biak Numfor dan Supiori diserahkan
Menurut keterangan warga sekitar, Mursida merupakan tulang punggung keluarga setelah suaminya meninggal dunia beberapa tahun lalu. Ia berjuang sendiri menghidupi dirinya dan anaknya.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jayapura, Korry Simbolon, menjelaskan bahwa BLT ini merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi keluarga yang terdampak situasi ekono
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jayapura, Korry Simbolon, menjelaskan bahwa BLT ini merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi keluarga yang terdampak situasi ekono
Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura, Mathius Pawara menjelaskan bahwa Pemkot menyiapkan bangunan bekas asrama mahasiswa di kawasan Padang Bulan lokasi yang telah ditinjau langsung oleh Wali Kota Abisai Rollo untuk difungsi
Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura, Mathius Pawara, menjelaskan bahwa insentif tambahan tersebut diberikan sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat untuk meringankan beban ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah, khususn
Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Pegunungan Yanius Telenggen, SH, M.AP menyatakan sejak pagi pihaknya sudah mengerahkan 4 kendaraan pikap (strada) yang mengangkut bahan makanan berupa beras, mie instan, tenda darurat ,
Ia menyebut, anggaran tahun 2025 yang disediakan pemerintah sudah diploting pada kegiatan sosial kemasyarakatan. Mulai dari pembinaan kepada perempuan kaum rentan, hingga pendampingan di panti-panti.
Kata Ni Nyoman Sri Antari, untuk Kota Jayapura tahun 2025 ini penerima manfaat sebanyak 6.292 orang yang disalurkan melalui bank BNI. "Kita berharap bantuan pemerintah ini perlu digunakan dengan, gunakan uangnya untuk ha
Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura, Matius Pawara, menjelaskan bahwa sesaat setelah kejadian, pihaknya langsung menurunkan tim untuk melakukan pendataan, menyiapkan kebutuhan dasar, serta mendirikan dapur umum dan tenda p
Menurut Pawara, alasan utama perpanjangan status darurat adalah kondisi psikologis sebagian warga yang masih trauma pasca kebakaran hebat yang melanda pemukiman mereka. Selain itu, tidak semua korban sudah memiliki tempa
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sarmi, Yance Ramandei, mengatakan pihaknya terus berupaya memperluas jangkauan sekolah tersebut agar anak-anak dari wilayah pedalaman juga memperoleh kesempatan yang sama dalam menempuh pend
Menurutnya, saat ini, masyarakat di Kabupaten Yalimo bersama dengan pengungsi yang ada disana juga kekurangan bahan makanan, sehingga Dinas Sosial Provinsi Papua Pegunungan ingin membantu mereka dengan menyalurkan bahan
Analisis Kebijakan Madya Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Sosial, Hijran Manfaluty menyatakan, bantuan yang mulai disalurkan dari kementrian Sosial tak hanya untuk pengungsi saja, namun untuk
Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Pegunungan Yanius Telenggen, S.Sos menyatakan hari ini pihaknya sudah menyaksikan langsung kedatangan dari para pengungsi kabupaten Yalimo akibat ujaran rasisme yang memicu kerusuhan di
Menurut Mathius Pawara, perbedaan itu terjadi karena data yang dipakai di kelurahan bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN). Data DTSN inilah yang digunakan secara n
Evert menjelaskan bahwa ada tanggungjawab pemerintah untuk mendukung warga yang kurang mampu dan yang dilakukan Dinsos kali ini sangat tepat karena membantu mereka yang tidak mampu apalagi dalam musim ajaran baru.
Dalam kunjungannya, Rustan Saru langsung memberikan solusi konkret, termasuk menyediakan tempat tinggal layak bagi Yorgen Ayomi beserta anak-anak dan cucunya. Pemerintah Kota mengarahkan agar mereka segera menempati ruma
Plt Kadis Sosial, Matius Pawara menjelaskan dengan segala keterbatasan anggaran dan infrastruktur pendukung, Pemkot tetap berupaya maksimal untuk menangani masalah kesenjangan sosial bagi masyarakat.
Menindaklanjuti kondisi masyarakat tersebut, Pemkot akan mengambil langkah untuk memberikan perhatian yang serius. "Tim sudah survei di bekas rumah yang bersangkutan, kalau masih layak nanti rencananya akan bangun baru,"
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jayapura, Korry Simbolon mengatakan, terkait dengan pembangunan Sekolah Rakyat yang telah dilaunching oleh Presiden, Kabupaten Jayapura sudah sampai tahap menyiapkan lahan dan memasukan prop
Karena itulah pihaknya berupaya menghimbau masyarakat untuk melakukan perekaman e-KTP sehingga mereka memiliki data kependudukan yang nantinya terhubung dengan berbagai data lainnya termasuk surat izin mengemudi (SIM).
Kepala Dinas Sosial Biak Numfor, Ferry Bettay, menjelaskan bahwa proses verifikasi dilakukan secara langsung di lapangan oleh tim Program Keluarga Harapan (PKH) bersama petugas dari Dinas Sosial. Mereka mencocokkan data
"Pemkot lewat dinas terkait seperti Dinsos dan kesehatan memiliki prioritas dalam mengakomodir para Lansia dan ini sudah menjadi prioritas kita setia tahun," ujar Evert N Merauje kepada Cenderawasih Pos dalam Peringata
Kepala Dinas Sosial Sarmi, Yance Ramandei, menyatakan bahwa pendampingan ini bertujuan mendorong masyarakat adat untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki di wilayah masing-masing.
“Kami mulai dengan pengambilan sampel di beberapa kampung untuk dijadikan contoh dalam pemanfaatan lahan pekarangan. Lahan-lahan tersebut bisa ditanami komoditas yang bernilai ekonomi bagi masyarakat,” jelas Ramandei.
"Para mantan Napi di dalam lapas mereka selama ini makan tiga kali sehari seluruh Indonesia sama, dalam 10 hari menunya akan bervariasi. Sehingga masalah ekonomi setelah keluar dari lapas menjadi sangat rentan terjadi la
Penyerahan bantuan dana Bansoss dan PKH ini secara simbolis diserahkan Bupati Nahor Nekwek kepada LMA dan selanjutnya LMA menyerahkan kepada 5 Kepala Distrik se-kabupaten Yalimo. Selanjutnya dari para kepala distrik menyerahkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya.
Dia mengatakan perhatian yang dilakukan itu berupa pemberian bingkisan ataupun penghargaan yang dilakukan secara bergilir kepada setiap Veteran pada saat momen peringatan atau acara-acara besar nasional.
Dia mengatakan, pemberian bingkisan bagi para veteran di Kota Jayapura, sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada para pahlawan dan juga para pejuang Veteran yang masih hidup sampai saat ini. Mereka telah memberikan dedikasi yang tinggi dalam memperebutkan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Harapan kita ada panti rehabilitasi terhadap masalah-masalah sosial di Kota Jayapura, tidak narkoba saja, ada anak jalanan, ODGJ, kita juga sampai hari ini punya Lansia yang kita tidak punya fasilitas seperti itu, untuk menampung mereka," ungkap Plt Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura Felson Mambrasar.
Itulah sebabnya pihaknya juga kesulitan untuk menangani ODGJ itu, misalnya ketika mereka sudah menyelesaikan program rehabilitasi di rumah sakit jiwa atau pun penanganan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jayapura.
Dia mengatakan, masalah-masalah sosial yang kemudian melibatkan anak-anak di Kota Jayapura itu, disebabkan karena beberapa factor. Pertama, anak-anak ini dilahirkan tanpa perhatian dari orang tua. Kemudian mereka terlibat dalam pergaulan yang salah, dan pada akhirnya mengancam masa depan mereka.
"Untuk itu kami terus menginventarisasi setiap ODGJ guna mengetahui nama dan alamat mereka, sehingga perlu dukungan dari pihak keluarga," katanya. di Jayapura, Senin, mengatakan pihaknya mencatat ODGJ di daerah ini sekitar 35 orang atau meningkat.
Plt. Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura Felson Membrasar mengatakan upaya yang dilakukan oleh Pemkot Jayapura itu sebagai upaya penyelamatan terhadap anak-anak ini, supaya mereka tidak terjerumus dalam pergaulan bebas yang justru membahayakan masa depan mereka.
PJ Bupati Jayawijaya Thony M Mayor. S.Pd, MM menyatakan untuk program miskin ekstrim ditahun 2024 di Kabupaten Jayawijaya itu ada 14 Distrik dan ini yang terakhir yang nantinya akan disalurkan kepada masyarakat sesuai dengan data melalui bak penyalur yaitu Bank Papua cabang Wamena.
Kemudian menyiapkan sarana dan prasarana dan SDM Pengelola rumah rehabilitasi. Sebab meskipun memiliki rumah rehabilitasi, tapi jika tidak didukung dengan pengelolaan yang maksimal, maka masalah ODGJ ini tidak akan berjalan maksimal.
Dikatakan, penanganan ODGJ dan anak-anak jalanan saat ini menjadi salah satu perhatian Dinas Sosial Kota Jayapura. Apalagi hal ini juga sudah diperintah langsung oleh PJ Wali Kota Jayapura, Christian Sohilait, bahwa ODGJ harus diamankan ke rumah sakit jiwa.
Seperti diketahui, di beberapa titik di dalam pusat kota Kabupaten Mimika, bocah-bocah karton semakin menjamur. Sepeti di kawasan Koperapoka, Eks Pasar Swadaya (Pasar Lama), Bilangan Jalan Budi Utomo dan Jalan Yos Soedarso.
"Dari dinas sosial akan melaporkan ke BPJS Kesehatan untuk diterbitkan kartu BPJS yang terkoneksi langsung dengan rumah sakit sehingga pengobatan bisa segera dilakukan dan iurannya akan dibayar oleh pemerintah daerah" kata Felson Mambrasar, belum lama ini.
Kepala Dinas Sosial Nickolas Itlay, S.STP, MSi menyatakan terkait dengan penyandang disabilitas adalah kelompok masyarakat yang mengalami cacat dan tersebar di 40 Distrik dan julahnya juga cukup besar sehingga yang dibantu oleh pemerintah ini berpatokan pada sumber dana yang dianggarkan sehingga dibatasi hanya 55 orang.
Dikatakan, belakangan ini ODGJ di Kota Jayapura cukup berkembang. Hal ini disebabkan karena faktor kondisi sosial, yang sulit. Selain itu, pihaknya juga ada kesulitan untuk melakukan pendataan by name by address terhadap para ODGJ ini, karena minimnya data-data kependudukan dari para ODGJ itu.
Dikatakan kelompok perajin ini merupakan alumni pernah mendapat pelatihan yang diselenggarakan oleh BBPKS Jayapura, bulan maret lalu di BBPPKS Jayapura. Disana perajin ini dilatih membuat souvenir yang terbuat dari tanah liat. Selama 14 hari pelatihan, kelompok pengrajin ini dipandu oleh instruktur yang dihadirlan oleh BBPPKS Jayapura.
Ia mengharapkan edukasi yang telah dilakukan itu bisa berguna, dan bermanfaat serta bisa memberikan pemahaman terhadap anak-anak yang beresiko dengan hukum khususnya di sekolah. Kegiatan ini sangat penting bagi anak berusia masih produktif, khususnya pelajar SMP.
"Dengan DTKS ini data yang diusulkan masyarakat mulai dari masyarakat, RT dan RW dan dilakukan verifikasi dan validasi oleh kelurahan untuk selanjutnya diusulkan ke Kemensos melalui Dinas Sosial," jelasnya.
"Dengan DTKS ini data yang diusulkan masyarakat mulai dari masyarakat, RT dan RW dan dilakukan verifikasi dan validasi oleh kelurahan untuk selanjutnya diusulkan ke Kemensos melalui Dinas Sosial," jelasnya.
Untuk itu, Arry berharap Pemkab Jayapura bisa membangun rumah aman bagi anak terlantar di Kabupaten Jayapura dengan memberikan dukungan dana pembangunan minimal Rp 700 juta.
Kepala Seksi Penanganan Tindak Kekerasan Dinas Sosial Kota Jayapura, Flavius Josephus, S. Th menyampaikan bahwa rapat koordinasi tersebut membahas terkait masa depan dari ABH setelah menyelesaikan hukumannya.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jayawijaya, Nickolas Itlay, S,STP, MSi menyakatankegiatan pelayanan penyaluran bantuan miskin ekstrim untuk tahun 2023 ada 15 Distrik, terjadi keteralmbatan pembayaran karenater kendala dari teman –taman bank sebab penerima manfaat dari bantuan ini mencapai 7000 orang.
Kepala Bidang (Kabid) Rehabilitasi Dinas Sosial Kota Jayapura, Itje Hamadi menyampaikan rapat tersebut bertujuan untuk bagaimana keseriusan pemerintah dalam menangani ODGJ yang di jalan-jalan.
masyarakat minta pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Jayawijaya dan pihak terkait lainnya segerah memperbaiki data penerima bantuan social (Bansos) Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Jayawijaya, karena data yang dirilis Dinsos banyak yang tidak sesuai.
PJ Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, SE, MSi menyatakan pertemuan ini dilakukan untuk mensinkronisasi data untuk penerima bantuan dan bagaimana mendorong percepatan penyaluran bantuan tersebut, seperti penyaluran beras sudah dilakukan untuk 17 Distrik dan sudah berjalan banyak, hanya saja ada usulan dari masyarakat untuk menyamakan data.
Dia mengatakan, penanganan terhadap orang dengan gangguan jiwa di Kota Jayapura ini akan dilakukan lebih tegas lagi oleh Pemkot Jayapura ke depannya. Tentunya dengan melihat kondisi dan kejadian yang terjadi, terkait dengan keberadaan orang dengan gangguan jiwa yang ada di Kota Jayapura yang mana jumlahnya saat ini cukup banyak.
Paulus membenarkan, bayi yang kini telah berusia 1 bulan itu telah dipindahkan dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mimika ke Panti Asuhan Santa Susana setelah 26 hari menjalani perawatan secara intensif.
"Kalau bantuan saat ini dari partai, ada satunya dari Partai PKS, hari pertama mereka meninjau lokasi, kemudian memberikan bantuan makanan dan sembako, sementara dari Dinas Sosial, tetap memberikan pelayanan berupa makanan siap saji selama satu minggu," jelasnya.
Ia mengaku untuk tenda darurat tidak bisa pasang dikarenakan kondisi di lokasi kejadian tersebut adalah rawa. Ia menjelaskan Dinas Sosial hanya bisa memberikan terpal dan makanan siap saji selama masa darurat berlangsung.
Menurutnya, berdasarkan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (p3ke) yang dikeluarkan oleh kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan republik indonesia (kemenko pmk ri), bahwa data masyarakat miskin ekstrem di provinsi papua tengah yaitu sebesar 71.388 jiwa yang tersebar di 8 (delapan) kabupaten se-provinsi papua Tengah.
Kapolsek Bokondini Iptu Remi Kogoya menyatakan kehadiran aparat TNI-Polri baik dari Polsek (Bhabinkamtibmas) maupun Koramil (Babinsa) adalah memberikan pelayanan pengamanan dalam hal proses pembagian bantuan beras, agar tertib, sehingga tidak terjadi desak - desakan antar warga yang berantusias sebagai penerima bantuan. ujarnya
Dia mengatakan, ada 9 kepala keluarga dan 42 jiwa yang menjadi korban dari peristiwa kebakaran di Abepura Kota Jayapura itu. Karena itu pemerintah juga melakukan upaya-upaya penanganan yang sama seperti terhadap para korban bencana kebakaran sebelumnya.
Dia mengatakan, total dana yang disiapkan oleh Pemkot Jayapura sebanyak Rp 1 miliar. Dan itu diberikan kepada 150 mahasiswa yang sedang mengikuti kegiatan studi akhir, sementara 250 mahasiswa masih dalam proses perkuliahan.
Salah satu upaya yang perhatian yang dilakukan oleh pemerintah kota dalam waktu dekat ini akan melakukan kunjungan ke beberapa lokasi tempat anak-anak jalanan berada, bertepatan dengan hari ulang tahun Korpri. Pemerintah akan memberikan bantuan dan anjang sana.
"Pelayanan di Rumah Sakit Jiwa bagi para ODGJ ini memang mengalami sedikit kendala. Karena sedikitnya ruang pelayanan yang disediakan bagi para ODGJ di Kota Jayapura ini. Sehingga harus menunggu slotnya terbuka atau tersedia, baru layanan penanganan ODGJ langsung kita eksekusi," kata Djong Makanuay, Senin (13/11)..
