JAYAPURA – Pemerintahan Kota Jayapura melalui Dinas Sosial (Dinsos) telah mengadakan pertemuan koordinasi lintas sektor terkait kegiatan pendampingan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Jayapura, Jumat (26/4).
Rapat dihadiri langsung oleh mitra kerja Dinas Sosial seperti, Dinas Kesehatan, Dukcapil, Satpol PP, dan juga dihadir langsung oleh Direktur Rumah Sakit Jiwa Abepura, dr Guy Yama Emma Come, MPH berserta tim-nya.
Kepala Bidang (Kabid) Rehabilitasi Dinas Sosial Kota Jayapura, Itje Hamadi menyampaikan rapat tersebut bertujuan untuk bagaimana keseriusan pemerintah dalam menangani ODGJ yang di jalan-jalan.
Itje menyebutkan masing-masing dinas berperan penting dalam menghadapi masalah tersebut, sama halnya yang dilakukan Dinas Sosial selama ini, ini bukan tanggung jawab Dinas Sosial semata, harus ada korelasi dan kerjasama dengan semua pihak.
“Jadi ODGJ itu bukan saja tanggung jawab Dinas Sosial, tetapi juga semua lintas sektor punya tanggung jawab masih-masing sehingga ini menjadi tanggung jawab kita bersama,” jelasnya.
Sebagai contoh, Itje menjelaskan kalau ada informasi dari masyarakat terkait ODGJ, sebagai orang nomor dalam menangani masalah tersebut Dinas Sosial perlu terlebih dahulu berkoodinasi dengan Dinas Kesehatan dan kemudian Satpol-PP untuk diteruskan ke Rumah Sakit Jiwa.
Dijelaskannya selama ini pihaknya telah menangani ODGJ yang tidak bermasalah, artinya kata Itje, ODGJ tersebut keluarganya ada, dan prosesnya pun berjalan lancar, sehingga setelah dari Rumah Sakit pihaknya langsung menyerahkan kepada keluarga.Ia juga mengharapkan peran orang tua dan keluarga sangat penting untuk penanganan ODGJ ini.
Upaya dari Dinas Sosial untuk keluarga pasien yang telah ditangani, bisa kembali terima di keluarga. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk kerjasama, menolong dan menangani ODGJ ini.
Lebih lanjut Itje menyampaikan kendala yang dihadapi pihaknya selama ini yakni ada ODGJ yang beralamat di kabupaten misalnya kabupaten Keerom, Sentani, membuat pihaknya sulit untuk merujuknya, hal seperti itu kata Itje pihaknya harus melakukan konfirmasi kepada kepada keluarga pasien ODGJ, kalau keluarganta tidak ada berarti sasarannya Dinas terkait yakni Dinas Sosial dari kabupaten asal pasien untuk melakukan proses penangan lebih lanjut.
