Ia menegaskan, persoalan juru parkir liar bahkan telah masuk dalam ranah pidana. Karena itu, pihaknya berharap dukungan dari Tim Satgas Keamanan dan Ketertiban Kota Jayapura untuk melakukan penindakan terhadap oknum jukir yang tidak menggunakan karcis resmi maupun atribut sesuai ketentuan.
Selain faktor pengawasan, kondisi cuaca juga turut memengaruhi capaian PAD. Intensitas hujan yang cukup tinggi dalam beberapa waktu terakhir berdampak pada menurunnya aktivitas masyarakat, sehingga berimbas pada berkurangnya pendapatan jasa parkir.
Untuk mengoptimalkan penerimaan, Dinas Perhubungan berencana memperluas pengelolaan ke sejumlah kantong parkir yang selama ini belum tergarap maksimal. Salah satu titik yang menjadi perhatian adalah kawasan Pasar Hamadi, yang saat ini masih dikelola oleh pihak adat.
“Kami akan menjangkau kantong-kantong parkir yang belum tergarap, seperti di Pasar Hamadi. Namun memang ada pengelolaan oleh adat yang perlu kami komunikasikan lebih lanjut,” katanya.
Di sisi lain, upaya digitalisasi melalui penerapan sistem pembayaran parkir berbasis barcode juga belum berjalan optimal. Rendahnya minat masyarakat dalam menggunakan sistem non-tunai menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah.
“Masyarakat masih cenderung memilih pembayaran tunai dibandingkan sistem barcode, padahal kami sudah melakukan pendampingan di beberapa titik,” ungkapnya.
Padahal, lanjut Justin, penerapan sistem tersebut merupakan bagian dari konsep smart city yang tengah dikembangkan di Kota Jayapura, sekaligus hasil kerja sama dengan perbankan seperti BRI dan BNI guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
