Penarikan retribusi parkir di kawasan Pasar Otonom Youtefa yang dilakukan hingga malam, bahkan dini hari mendapat sorotan dari masyarakat. Namun di tengah polemik tersebut, sejumlah pedagang berharap perhatian pemerintah tidak hanya terfoku
Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua Tengah, mengambil langkah radikal guna mengurai semrawutnya tata kelola lalu lintas di wilayah Kota Timika.
Bupati Mimika, Johannes Rettob, menyebut pemerintah daerah bersiap melancarkan operasi penertiban
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir di Kota Jayapura hingga akhir April 2026 belum mampu memenuhi target triwulan pertama. Dari target tahunan sebesar Rp4 miliar, pemerintah menargetkan capaian Rp1
Salah satu warganet menuliskan bahwa fasilitas di Otonom dibangun menggunakan anggaran negara, bukan milik kelompok tertentu. “Mamayoo, mati minum sampe nekat skali. Fasilitas di Otonom bukan dibangun pakai uang kas suku
Plt Kepala Bandara Mopah Merauke Blasius Basa, S.Sos, MM, kepada wartawan mengungkapkan, penggunaan portal parkir elektronik ini dalam rangka meningkatkan pendapatan negara bukan pajak sekaligus menutup terjadinya keboco
Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Jayapura, Justin Sitorus, menegaskan bahwa sejak dilakukannya tindakan tegas berupa penderekan kendaraan yang parkir sembarangan, telah terlihat perubahan signifikan di lapangan.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Jayapura, J. Sitorus, menjelaskan bahwa sebelum dilakukan penertiban, pihaknya telah lebih dulu membangun komunikasi dengan pemilik hak ulayat, yakni Mama Rode Youwe dan Bapak Daniel Youwe,
“Untuk pelanggaran pertama pasti ada teguran lisan, namun untuk selanjutnya kendaraan akan kami derek dan ditahan selama tujuh hari. Semua data pelanggar kami input dalam sistem,” ujar Sitorus ke Cenderawasih Pos, Senin
Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan sebanyak 8 unit kendaraan yang melanggar aturan parkir, terdiri dari 5 unit angkutan kota (angkot) dan 3 unit sepeda motor. Seluruh kendaraan tersebut langsung dikandangkan seb
Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru menjelaskan bahwa penataan tersebut bertujuan untuk meningkatkan ketertiban, keamanan, serta kenyamanan di lingkungan pusat pemerintahan kota.
Pemberlakukan QRIS untuk pembayaran retribusi parkir dari masyarakat ke juru parkir memang sudah mulai diterapkan di Kota Jayapura . Namun, di balik semangat modernisasi itu, selalu ada cerita lain di lapangan—cerita ten
Saat ini para pedagang sudah tidak berjualan di area tersebut, namun setelah penataan kembali dilakukan dan pedagang sudah menempati los yang disediakan, maka bangunan sementara akan dibongkar.
Pares menyebut, optimalisasi pengelolaan parkir dan objek wisata sangat penting untuk mendongkrak PAD Kota Jayapura. Pasalnya, target PAD yang diberikan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, khususnya Dinas Pa
"Pembayaran retribusi parkir juga dapat dilakukan melalui dua metode yakni secara non-tunai atau menggunakan QRIS maupun secara manual dengan uang tunai yang disertai karcis resmi," ujarnya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke Yermias Paulus Ruben Ndiken didampingi Asisten II Setda Kabupaten Merauke Justina Sianturi mengungkapkan, bahwa Badan Pendapatan daerah Kabupaten Merauke pernah melakukan kajian terkai
Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, menjelaskan bahwa pembentukan UPT Parkir ini akan difokuskan pada peningkatan manajemen pengelolaan, transparansi, serta optimalisasi potensi pendapatan dari sektor parkir yang selama in
Menurutnya, kebijakan ini merupakan inovasi positif dalam mendukung tata kelola pelayanan publik yang modern dan transparan. “Ini langkah maju dalam pelayanan di birokrasi pemerintahan. Penerapan sistem digital seperti Q
Langkah ini menjadi upaya strategis Pemkot Jayapura dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perparkiran. Penandatanganan kerja sama berlangsung di Main Hall Kantor Wali Ko
Menurutnya, kehadiran sistem digital ini merupakan hasil kerja keras Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jayapura yang telah berhasil meluncurkan layanan pembayaran pajak secara digital.
Wakil Wali Kota Jayapura menjelaskan bahwa target PAD tahun 2025 Rp290 miliar lebih, dan untuk tahun 2026 ditetapkan meningkat menjadi Rp303 miliar lebih, atau naik sekitar Rp13 miliar dari tahun sebelumnya.
Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru, mengatakan keberadaan angkutan kota di area tersebut dapat mengganggu ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas, khususnya di pusat kota.
Juru Parkir Liar (Jukir Liar) masih marak di Kota Jayapura, hal ini tentu menjadi perhatian serius Pemkot khususnya Dinas terkait yakni Dinas Perhubungan.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Jayapura, Justin Sitorus mengaku pi
Sorotan tajam DPR Kota Jayapura ini diarahkan pada sektor retribusi parkir dan retribusi rumah tangga yang dinilai tidak maksimal dalam memenuhi target penerimaan.
Ketua Pansus DPR Kota Jayapura, Ismail Bepa Ladopurap, m
Laksono menjelaskan, peristiwa itu bermula ketika korban mendatangi pelaku yang sedang berada di dalam mobil bersama seorang teman perempuan. Korban kemudian meminta uang parkir, namun permintaan itu ditolak. "Teman pere
Kepala Dishub Kota Jayapura, J. Sitorus menjelaskan bahwa dengan adanya mobil derek ini pihaknya akan lebih tegas dalam menindak pelanggaran parkir di badan jalan. Meski begitu, sebelum penerapan sanksi, Dishub akan lebi
Kepala Dinas Perhubungan Kota Jayapura, Justin Sitorus menjelaskan bahwa operasi gabungan ini merupakan bagian dari upaya Pemkot dalam menertibkan parkir liar di Kota Jayapura.
Sejauh ini, retribusi parkir di Pasar Sentral Timika baru mencapai mencapai Rp786.181.000 atau 39,31 persen dari target yang ditentukan. “Itu terhitung dari bulan Januari hingga 25 Juni 2025. Setidaknya mendekati 50 pers
Menanggapi itu, Wakil Ketua l DPR Kota Jayapura Max Karubaba mengaku sangat prihatin dengan maraknya praktik parkir liar di Kota Jayapura, yang tidak hanya merugikan masyarakat dari sisi ekonomi, tapi juga mengancam keam
Sitorus mengungkapkan bahwa sejumlah kendala di lapangan menjadi tantangan tersendiri bagi Dishub. "Memang target kita cukup besar, tapi kami yakin bisa capai target, bahkan lebih, karena kita melihat target mingguan R
Kata Sitorus, ini merupakan tindak lanjut arahan walikota dan wakil walikota dalam sidak pasa beberapa waktu lalu. "Penataan lahan parkir ini merupakan bagian dari aspirasi pedagang, maka dari itu kita perlu memanfaat
Kepala Distrik Heram, Luis Mebri mengakui potensi parkiran tepi jalan umum memang cukup besar. Hingga saat ini masih diambil alih atau dipungut oleh masyarakat. Untuk leading sektor yang mengurusi parkiran tepi jalan
Harusnya kata Ramses, jika kendaraan itu dimutasi atau pindah ke suatu daerah. Maka segera dilakukan mutasi juga plat kendaraannya menyesuaikan dimana kendaraan itu berada.
Banyak warga atau pengendara berhenti dan memanfaatkan jembatan tersebut untuk dijadikan tempat mancing, pacaran hingga minuman keras (Miras), serta free style dan lainnya. Bahkan ada sejumlah aktifitas fotografer yang memanfaatkan lokasi di atas jembatan merah ini untuk jual jasa foto kepada pengunjung.
"Untuk keamanannya kami dari aparat kepolisian khususnya Polsek kawasan bandara Sentani di backup dengan Tim BKO, baik itu TNI maupun Paskhas dan tentunya tim lapangan yakni APEC Bandara dan Tim APS, kami berikan jaminan masalah keamanan untuk parkiran roda dua," katanya kepada Cenderawasih Pos
Plh Kabandara Mopah Merauke Ones Samperuru saat ditemui media ini membenarkan jika pihaknya akan segera melakukan pengadaan mesin untuk parkir elektronik di pintu masuk dan keluar Bandara Mopah Merauke.
Sejumlah spot wisata pantai tersebut seharusnya bisa menjadi potensi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jayapura, namun hal tersebut perlu ada langkah-langkah yang konkret dari pemerintah khususnya Dinas Perhubungan selaku OPD teknis yang mengelola Retribusi parkir.
Menurut Justin, anggaran yang dibutuhkan untuk pengadaan mobil tersebut sebesar Rp 1,5 Miliar, itu sudah termasuk pajak, garasi dan yang lainnya. "Kita belajar tahun-tahun sebelumnya, saat mau operasi di lapangan mesti harus cari mobil derek, ditambah lagi satu kali derek kita harus mengeluarkan anggaran Rp 1 juta , untuk itu perlu kita pengadaan sendiri," tuturnya.
"Mulai tanggal 2 Januari 2025 itu parkiran tepi jalan umum sudah sepenuhnya dikelola oleh Dinas Perhubungan kota Jayapura,' kata Kepala Badan Pendapatan Daerah kota Jayapura, Robby Kepas Awi, belum lama ini.
Kepala Bapenda kota Jayapura, Robby Kepas Awi mengungkapkan, 10 petugas parkir tepi jalan umum yang mendapatkan reward karena rajin menyetor dan tepat waktu. Nama demikian dia tidak mengabaikan, ratusan petugas lainnya. "Semuanya sudah baik tetapi yang terbaik itu yang kita beri reward,"kata Robby Awi.
Kepala Dinas Perhubungan kota Jayapura, Justin Sitorus mengatakan, mengenai pelimpahan kewenangan dalam hal mengelola parkiran tepi jalan umum di kota Jayapura itu sebenarnya tidak berbeda jauh dengan apa yang sudah dilakukan oleh badan pendapatan daerah kota Jayapura. Terutama mengenai hal yang teknis, mulai dari target dan mekanisme dilapangan.
Dia mengatakan mulai tahun 2025 pengelolaan parkiran tepi jalan umum akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan kota Jayapura. Karena itu pihaknya sudah melakukan persiapan-persiapan berupa kajian di lapangan untuk penerapan tersebut.
Dikatakan, Perwal ini masih dalam bentuk draf, sehingga masih perlu dilakukan penyempurnaan agar tidak bertabrakan dengan aturan yang ada di atasnya. Poin penting dari Perwal ini adalah mengenai penyelenggaraan perparkiran kendaraan umum, maupun kendaraan pribadi di tepi jalan atau di fasilitas umum yang ada di wilayah Kota Jayapura.
"Sebenarnya bukan soal 1000 atau 2000 yang kita kasih, tetapi ini jangan sampai ini membuat orang lain malas kerja dan mereka bekerja sebagai peminta-minta yang berlabel tukang parkir,"kata Agus Nursalim, salah satu warga di Kota Jayapura ketika dimintai tanggapannya terkait dengan masih adanya petugas parkir liar di wilayah Kota Jayapura.
Sejauh ini, pihaknya masih melakukan upaya persuasif dengan para pihak terkait, terutama mereka yang masih melakukan pemungutan terhadap parkiran tepi jalan umum di sekitar kawasan Mal Jayapura dan beberapa tempat lain di wilayah Kota Jayapura.
Dia menerangkan selain menerapkan sistem parkiran berlangganan, khusus di daerah ruko untuk parkirannya dikelola langsung oleh PT Angkasa Pura support. Sedangkan beberapa tempat usaha yang menerapkan sistem pembayaran parkiran berlangganan seperti Horison Jayapura, Ahmad Yani dan Percetakan, Bank Papua,Maxone Hotel,Yasmin Hotel Aston.
Kepala Bapenda Kota Jayapura Robbi Awi, di Jayapura, Selasa, mengatakan dengan sisa waktu yang tersedia, maka target yang telah ditetapkan tidak akan tercapai sehingga ke depannya harus ada upaya baik dari pemerintah maupun pihak pengelola dari PT Angkasa Pura Supports.
Dikatakan, untuk membatasi perilaku pelanggaran yang di dilakukan oleh oknum sopir angkutan kota di kota Jayapura itu, pihaknya telah memasang tanda larang dengan membentangkan pita Zebra di beberapa tempat yang seringkali menjadi tempat parkir atau ngetem sejumlah akuntan kota tersebut. Terutama angkutan kota B2 jurusan Hamadi dan sekitarnya.
Kepala Dishub Kota Jayapura, Justin Sitorus bersama timnya, mengatakan bahwa kedepannya akan terus melakukan operasi penertiban di beberapa ruas jalan utama Kota Jayapura.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Jayapura, Justin Sitorus mengatakan, penertiban ini akan terus dilakukan ke depan sampai para sopir angkutan umum ini benar-benar sadar akan aturan yang diberlakukan oleh pemerintah kota Jayapura.
Adapun wilayah Heram, dan Muara Tami belum dapat memberikan kontribusi untuk menjadi sumber PAD. Khusus Distrik Heram tidak dapat menjadi potensi retribusi daerah karena banyaknya parkiran liar diwilayah tersebut. "Pernah ditarik disana, tapi tidak bisa karena, parkir liar terlalu banyak," kata Adolf.
Kepala Dinas Perhubungan kota Jayapura, Justin Sitorus mengatakan, ini untuk memastikan penataan kota Jayapura termasuk lalu lintas kendaraan dan juga penggunaan lahan Parkir di tepi jalan umum harus tertata dengan baik. Sehingga hal ini tidak mengganggu ketertiban umum terutama para pejalan kaki yang menggunakan bahu jalan atau trotoar.
Meski dikomplain, dikritisi namun masalah parkir liar tak pernah ada solusi. Padahal menurut Boy dengan pemekaran atau lahirnya Daerah Otonomi Baru otomatis potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Papua juga terbatas.
Menurutnya, sebelumnya badan Pendapatan asli daerah kota Jayapura pernah melakukan pemungutan potensi retribusi parkir tepi jalan umum di distrik tersebut. Namun oknum masyarakat setempat melakukan penganiayaan terhadap salah satu petugas hingga mendapatkan perawatan di Surabaya.
Penjabat Walikota Jayapura, Christian Sohilait langsung meminta kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura untuk segera menertibkan para juru parkir liar yang tersebar di beberapa kawasan di Kota Jayapura itu.
Karena itu, Pemerintah Kota Jayapura melalui Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura memastikan akan melakukan pendekatan khusus dengan para pemilik ulayat agar pengelolaan tempat-tempat tersebut bisa memberikan kontribusi pendapatan asli daerah kepada pemerintah Kota Jayapura untuk mendukung pembangunan di kota Jayapura yang bisa dirasakan merata oleh seluruh masyarakat di kota Jayapura.
