Kogabwilhan Dilaporkan ke Komnas HAM

LBH Papua juga meminta Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan Pemerintah Kabupaten Nduga mendukung proses pengungkapan kasus tersebut. Mereka mendorong pembentukan tim pencari fakta independen agar kronologi kejadian, identitas korban, serta pihak yang bertanggung jawab dapat diketahui secara terang.

Selain itu, pihak Koops TNI Habema diminta membuka akses bagi Komnas HAM dan pihak terkait untuk melakukan penyelidikan di lapangan. Menurut LBH Papua, keterbukaan dalam proses penyelidikan penting untuk menjawab pertanyaan keluarga korban yang hingga kini masih menghadapi perbedaan keterangan mengenai peristiwa tersebut.

“Publik hari ini masih dibuat bingung, khususnya keluarga. Keluarga menyampaikan bahwa korban adalah warga sipil, tetapi di sisi lain Pangkogabwilhan dan pihak yang diduga sebagai pelaku mengatakan tiga korban ini adalah KKB atau TPN-OPM,” kata Kmur.

Baca Juga :  Kejar Perekaman KTP Elektronik di Wilayah Konflik

Desakan serupa disampaikan intelektual mahasiswa Nduga, Bheny Murib. Ia meminta Komnas HAM RI dan Komnas HAM Perwakilan Papua segera membentuk tim investigasi dan turun langsung ke lokasi kejadian.

Bheny menegaskan, keluarga korban dan mahasiswa menginginkan keadilan serta proses hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.

“Desakan kami sebagai mahasiswa dan pihak keluarga adalah keadilan dalam peristiwa ini. Oleh sebab itu, kami harap segera diproses hukum, pelakunya segera ditangkap dan diproses hukum. Keadilan harus ditegakkan,” tegasnya.

Sementara itu, keluarga korban, Amanus Heluka, meminta pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, dan Pemerintah Kabupaten Nduga serius menangani kasus tersebut bersama Komnas HAM. Amanus memperingatkan bahwa mahasiswa akan menggelar aksi apabila kasus itu tidak dituntaskan. Ia bahkan mengancam akan melumpuhkan aktivitas pemerintahan serta jalur transportasi darat dan udara di Nduga.

Baca Juga :  Penyelundupan Miras Kembali Manfaatkan Buruh TKBM

“Ketika masalah ini tidak tuntas, maka kami mahasiswa akan bergerak. Kami akan turun di Ibu Kota Nduga dan kami akan melumpuhkan aktivitas pemerintahan, termasuk melumpuhkan jalan darat maupun udara,” tegasnya.

Ia juga mendesak agar pihak yang bertanggung jawab atas penembakan tersebut ditangkap dan diproses sesuai hukum.

LBH Papua juga meminta Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan Pemerintah Kabupaten Nduga mendukung proses pengungkapan kasus tersebut. Mereka mendorong pembentukan tim pencari fakta independen agar kronologi kejadian, identitas korban, serta pihak yang bertanggung jawab dapat diketahui secara terang.

Selain itu, pihak Koops TNI Habema diminta membuka akses bagi Komnas HAM dan pihak terkait untuk melakukan penyelidikan di lapangan. Menurut LBH Papua, keterbukaan dalam proses penyelidikan penting untuk menjawab pertanyaan keluarga korban yang hingga kini masih menghadapi perbedaan keterangan mengenai peristiwa tersebut.

“Publik hari ini masih dibuat bingung, khususnya keluarga. Keluarga menyampaikan bahwa korban adalah warga sipil, tetapi di sisi lain Pangkogabwilhan dan pihak yang diduga sebagai pelaku mengatakan tiga korban ini adalah KKB atau TPN-OPM,” kata Kmur.

Baca Juga :  Pemekaran Tak Membatasi Hak Politik OAP

Desakan serupa disampaikan intelektual mahasiswa Nduga, Bheny Murib. Ia meminta Komnas HAM RI dan Komnas HAM Perwakilan Papua segera membentuk tim investigasi dan turun langsung ke lokasi kejadian.

Bheny menegaskan, keluarga korban dan mahasiswa menginginkan keadilan serta proses hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.

“Desakan kami sebagai mahasiswa dan pihak keluarga adalah keadilan dalam peristiwa ini. Oleh sebab itu, kami harap segera diproses hukum, pelakunya segera ditangkap dan diproses hukum. Keadilan harus ditegakkan,” tegasnya.

Sementara itu, keluarga korban, Amanus Heluka, meminta pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, dan Pemerintah Kabupaten Nduga serius menangani kasus tersebut bersama Komnas HAM. Amanus memperingatkan bahwa mahasiswa akan menggelar aksi apabila kasus itu tidak dituntaskan. Ia bahkan mengancam akan melumpuhkan aktivitas pemerintahan serta jalur transportasi darat dan udara di Nduga.

Baca Juga :  Penyelundupan Miras Kembali Manfaatkan Buruh TKBM

“Ketika masalah ini tidak tuntas, maka kami mahasiswa akan bergerak. Kami akan turun di Ibu Kota Nduga dan kami akan melumpuhkan aktivitas pemerintahan, termasuk melumpuhkan jalan darat maupun udara,” tegasnya.

Ia juga mendesak agar pihak yang bertanggung jawab atas penembakan tersebut ditangkap dan diproses sesuai hukum.

Berita Terbaru

Artikel Lainnya