JAYAPURA-Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua sedang mengejar ketertinggalan perekaman KTP Elektronik di beberapa wilayah di Papua, termasuk di wilayah konflik.
Dari data Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua, laporan perekaman KTP Elektronik per tanggal 23 Juni tahun 2022. Dimana Kabupaten yang terendah capaian kepemilikan KTP Elektronik di bawah 10 persen, yakni Kabupaten Paniai 6,12 persen, Yahukimo 7,09 persen dan Intan Jaya 8,74 persen.
Data lainnya Kabupaten Nduga sebanyak 11,07 persen dan Kabupaten Puncak sebanyak 15,25 persen. Dari data secara keseluruhan dengan jumlah penduduk sebanyak 4.313.086 jiwa, jumlah wajib KTP Elektronik 3.329.605 presentase perekaman sebanyak 45.03 persen.
Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Papua, Ribka Haluk menyampaikan, pihaknya membutuh sinergitas dari semua stekholder lebih khusus para Bupati di setiap Kabupaten di Papua.
“Kita juga butuh keamanan, karena Papua ini daerah konflik. Sehingga semua harus berkontribusi bukan Dukcapil saja terkait perekaman KTP Elektronik,” kata Ribka kepada wartawan, Kamis (24/6).
Lanjut Ribka, semua elemen pemerintah punya kewajiban untuk mendukung pelayanan Dukcapil. Sehingga masyarakat Papua bisa mengakses pelayanan public. “Di wilayah konflik di Papua, para tokoh agama, tokoh masyarakat harus berperan juga, dengan mengajak masyarakatnya untuk pelayanan Dukcapil,” terangnya.
Ribka mengakui jika dulu Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua menjemput bola sejak tahun 2012 dan itu merupakan paradigma lama. Namun hari ini, sudah bukan lagi jemput bola. Melainkan semua pihak harus berkontribusi, sebab ini hal yang penting.
“Warga bisa datang ke kantor tidak melulu orang Dukcapil yang harus ke lapangan terus, harus mandiri sekarang. Terlebih saat ini bisa akses semuanya, kita sudah memiliki Dukcapil Mandiri seperti ATM sudah bisa akses KTP dan Kartu Keluarga,” ungkapnya.
Ribka mengaku beberapa Kabupaten sudah bagus data perekaman KTP Elektroniknya, padahal ada beberapa Kabupaten dulunya yang hanya 0 persen dan sekarang sudah ada perubahan. “Daerah daerah konflik seperti Intan Jaya dan Nduga agak sulit karena petugasnya harus kelapangan, apalagi tidak ada penerbangan di wilayah tersebut,” pungkasnya. (fia/tri)
Data laporan perekaman KTP-EL per tanggal 23 Juni di Papua
Kabupaten/kota jumlah penduduk wajib E-KTP Perekaman
Paniai 121.955 105.578 6.12 persen
Yahukimo 354.846 311.782 7,09 persen
Intan Jaya 136.185 116.995 8,74 persen
Nduga 110.468 90.052 11,07 persen
