LP3BH Manokwari sebagai organisasi masyarakat sipil (OMS) yang berfokus ada upaya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan penegakan hukum mendesak Kapolda Papua memberi supervisi maksimal kepada Kapolres Puncak Jaya dan jajarannya untuk melakukan penyelidikan (investigasi) kriminal atas peristiwa tragis tersebut.
Selain itu, LBH Papua juga minta Pemerintah Provinsi Papua wajib memastikan dan memenuhi hak atas lingkungan hidup dan hak atas kesehatan bagi warga RT 01 dan RT 02 Dusun Konya (Kota Baru, Distrik Abepura).
Kekerasan yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga (KDRT) sering kali dianggap aib keluarga. Ironisnya perempuan dan anak yang sering menjadi korban, masih sulit untuk mendapatkan keadilan. Ujung-ujungnya, kasus kekerasan ini terus terbiar dan cenderung meningkat.
“PMI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya, segera membangun posko pengungsian dan penuhi kebutuhan pokok ratusan pegungsi akibat konflik bersenjata di Intan Jaya,” ucap Direktur LBH Papua, Emanuel Gobay, Jumat (26/1).
Menurut Emanuel, pemenuhan hak ekonomis, sosial dan budaya kepada warga Papua adalah kewajiban konstitusional NKRI melalui Presiden selaku Kepala Pemerintahan Republik Indonesia kepada warga Papua.
“Presiden RI dan CEO Freeport Mc Moran, segera selesaikan persoalan 8.300 buruh mogok kerja PT. Freeport Indonesia sebelum penambahan 10% saham dan perpanjangan izin tambang selama 20 tahun,” kata Direktur LBH Papua, Emanuel Gobay, dalam rilis yang dikirimnya kepada Cenderawasih Pos, Kamis (16/11) kemarin.
Even malam minggu di Doxem ini diisi penampilan grup musik Oyandi, trio swat, grup musik Anafre Singers, dan para stand up comedy dari kota Jayapura serta sharing session dari LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) Jayapura Nona Duwila.
Direktur LBH Papua, Emanuel Gobay SH.MH, Kapolda Papua perlu segera memproses hukum uknum pelaku penyalahgunaan senjata api menggunakan undang – undang darurat. Gobay menyebut ada tiga warga sipil yang tewas yakni Yakobus Pekey (20), Stepanus Pigome (19) dan Yosua Keiya.
LBH Papua desak Presiden Joko Widodo segera membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua. Hal ini untuk memproses hukum dugaan pelanggaran HAM berat di Paniai.
