Boy Dawir Pertanyakan Masa Kampanye yang Terlalu Panjang
JAYAPURA – Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong mengaku telah menyiapkan anggaran Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) Pilgub Papua. Hal ini seiring dengan telah dilakukannya penandatanganan berita acara pendanaan PSU antara Pemprov Papua dengan penyelenggara Pemilu dan pihak keamanan, di lantai 4 kantor gubernur, Kamis (6/3/) lalu.
“Anggaranya sudah kita siapkan, setelah naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) diproses langsung kita cairkan dananya,” kata Ramses kepada Cenderawasih Pos, Selasa (11/3). Namun bagi penyelenggara yang masih memiliki SILPA seperti KPU, Ramses menyebut bisa langsung digunakan anggarannya namun harus bersurat terlebih dahulu.
“KPU kan masih ada SILPA dari anggaran Pilkada Tahun 2024, saya minta mereka bersurat agar langsung menggunakan sisa anggaran tersebut. Terlebih tahapannya sudah mulai pendaftaran sejak 9 Maret kemarin,” ungkapnya.
Lantas OPD mana yang terimbas dari refocusing anggaran untuk PSU, disini Gubernur Ramses enggan memamaparkan secara detail. Ia hanya menyebut akan dilihat semaksimal mungkin.
“Akan kita lihat semaksimal mungkin dari dana-dana yang tersedia, khususnya dari SILPA maupun anggaran lainnya. Dan saya sudah melaporkan ini kepada Mendagri dan beliau setuju,” kata Ramses.
Terhadap anggaran PSU sebesar Rp 189 miliar, Ramses menyebut perlu dilakukan audit oleh badan pengawasan keuangan (BPK). Yang kebetulan saat ini BPK sedang melakukan audit di Pemprov.
“Itu harus diaudit, bagaimana kita tahu penggunaannya dan pertanggung jawabannya jika tidak diaudit, sehingga saya minta harus diaudit oleh BPK,” tegasnya.
Boy Dawir Pertanyakan Masa Kampanye yang Terlalu Panjang
JAYAPURA – Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong mengaku telah menyiapkan anggaran Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) Pilgub Papua. Hal ini seiring dengan telah dilakukannya penandatanganan berita acara pendanaan PSU antara Pemprov Papua dengan penyelenggara Pemilu dan pihak keamanan, di lantai 4 kantor gubernur, Kamis (6/3/) lalu.
“Anggaranya sudah kita siapkan, setelah naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) diproses langsung kita cairkan dananya,” kata Ramses kepada Cenderawasih Pos, Selasa (11/3). Namun bagi penyelenggara yang masih memiliki SILPA seperti KPU, Ramses menyebut bisa langsung digunakan anggarannya namun harus bersurat terlebih dahulu.
“KPU kan masih ada SILPA dari anggaran Pilkada Tahun 2024, saya minta mereka bersurat agar langsung menggunakan sisa anggaran tersebut. Terlebih tahapannya sudah mulai pendaftaran sejak 9 Maret kemarin,” ungkapnya.
Lantas OPD mana yang terimbas dari refocusing anggaran untuk PSU, disini Gubernur Ramses enggan memamaparkan secara detail. Ia hanya menyebut akan dilihat semaksimal mungkin.
“Akan kita lihat semaksimal mungkin dari dana-dana yang tersedia, khususnya dari SILPA maupun anggaran lainnya. Dan saya sudah melaporkan ini kepada Mendagri dan beliau setuju,” kata Ramses.
Terhadap anggaran PSU sebesar Rp 189 miliar, Ramses menyebut perlu dilakukan audit oleh badan pengawasan keuangan (BPK). Yang kebetulan saat ini BPK sedang melakukan audit di Pemprov.
“Itu harus diaudit, bagaimana kita tahu penggunaannya dan pertanggung jawabannya jika tidak diaudit, sehingga saya minta harus diaudit oleh BPK,” tegasnya.
