JAYAPURA-Pendapatan asli daerah Papua saat ini masih sangat kecil. Sementara itu ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer pusat juga masih tinggi.
Karena itu, ini akan menjadi kesulitan besar bagi pemerintah daerah Papua di tengah penghematan anggaran yang mulai diberlakukan oleh pemerintah pusat.
“Masalah di Papua, kita itu tergantung dari dana transfer pusat. Disisi lain, kita tidak berupaya untuk meningkatkan pendapatan daerah. Ini jadi masalah,”kata guru besar ekonomi Uncen, Prof.Julius Ary Mollet, Jumat (7/3).
Dia mengatakan, sebenarnya tidak memberatkan Pemda Papua jika PAD Papua bagus karena efisiensi akan tertolong. Namun sebaliknya, di tengah refokusing anggaran dari pemerintah pusat, PAD tidak menopang. Belum lagi, kegiatan kegiatan urgen lainya yang dibiayai oleh daerah. Seperti halnya PSU gubernur dan wakil gubernur.
“Kalau kita punya PAD bagus, mungkin kita akan tertolong dengan itu. Tetapi kalau kita lihat hampir sebagian besar pendapatan asli daerah kita memang tidak mencukupi untuk membiayai pembangunan,”ujarnya.
Meski demikian, dia menyoroti juga hal hal yang dianggap kontradiktif dari kebijakan efisiensi anggaran itu. Misalnya, struktur pemerintahan terutama kementerian justru gemuk.
“Ada beberapa hal yang ada kontradiktif juga, di satu sisi kita efisiensi anggaran tetapi di sisi lain struktur pemerintahan kita kementerian justru malah gemuk,”katanya.
Karena itu dia berharap, efisiensi anggaran ini semestinya berlaku hanya untuk satu sampai 1,5 tahun saja. “Jangan sampai berlarut, Karena berbahaya,”pungkasnya.(roy/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
