Wednesday, May 22, 2024
25.7 C
Jayapura

Semua Pemda Wajib Realisasikan Anggaran Pilkada Sesuai NPHD

JAYAPURA  Tim Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan asistensi pemenuhan pendanaan Pilkada serentak 2024 se-Provinsi Papua di Kota Jayapura, Selasa (2/4) kemarin.

Penjabat Sekda Papua, Derek Hegemur, mengatakan kehadiran Kemendagri untuk melakukan pemantauan dan fasilitasi tentang penyediaan anggaran Pilkada serentak tahun 2024. Sesuai ketentuan, Pilkada Serentak dijadwalkan berlangsung pada 27 November mendatang.

“Karena itulah tim dari Kemendagri datang dan Pemprov Papua memfasilitasi pertemuan Kemendagri bersama sembilan kabupaten/kota yang ada di bumi cenderawasih,” ucap Derek kepada wartawan, yang turut mendampingi pelaksanaan asistensi di lantai 4 Kantor Gubernur.

Dari pertemuan tersebut, diperoleh komitmen bersama pemerintah daerah se-Papua untuk menyediakan anggaran Pilkada. Baik anggaran bagi KPU, Bawaslu maupun pengamanan TNI/Polri.

Baca Juga :  Kembali ke Kampung dan Berkebun!

“Kita berharap dari pertemuan ini, bupati/walikota secara terkoordinasi dengan instansi masing-masing sudah bisa menyediakan anggarannya. Semua pemda berkewajiban merealisasikan anggaran Pilkada sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD),”ujarnya.

Dikatakan Derek, Pemda yang ada di Provinsi Papua berkomitmen akan mencairkan sisa dana hibah Pilkada 2024 paling lambat awal Juni 2024. Komitmen ini sebagaimana hasil Rapat Asistensi Pemenuhan Pendanaan Pilkada Serentak 2024 se-Provinsi Papua.

“Semua daerah berkomitmen menyediakan anggaran Pilkada bagi KPU, Bawaslu dan TNI/Polri. Sesuai regulasi anggaran harus tersedia lima bulan sebelum Pilkada berlangsung, atau sekitar Juni,” kata Derek.

Lanjut Derek, semua pemerintah daerah se-Papua wajib merealisasikan anggaran Pilkada sesuai NPHD.  “Kita berharap bupati/walikota secara terkoordinasi dengan instansi masing-masing sudah bisa menyediakan anggarannya,” ucapnya.

Baca Juga :  Sudahi Konflik, Waktunya Bangkitkan Ekonomi Papua

Kegiatan dihadiri Kemendagri, Provinsi Papua dan 8 kabupaten/kota kecuali Kabupaten Waropen. (fia/wen)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

JAYAPURA  Tim Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan asistensi pemenuhan pendanaan Pilkada serentak 2024 se-Provinsi Papua di Kota Jayapura, Selasa (2/4) kemarin.

Penjabat Sekda Papua, Derek Hegemur, mengatakan kehadiran Kemendagri untuk melakukan pemantauan dan fasilitasi tentang penyediaan anggaran Pilkada serentak tahun 2024. Sesuai ketentuan, Pilkada Serentak dijadwalkan berlangsung pada 27 November mendatang.

“Karena itulah tim dari Kemendagri datang dan Pemprov Papua memfasilitasi pertemuan Kemendagri bersama sembilan kabupaten/kota yang ada di bumi cenderawasih,” ucap Derek kepada wartawan, yang turut mendampingi pelaksanaan asistensi di lantai 4 Kantor Gubernur.

Dari pertemuan tersebut, diperoleh komitmen bersama pemerintah daerah se-Papua untuk menyediakan anggaran Pilkada. Baik anggaran bagi KPU, Bawaslu maupun pengamanan TNI/Polri.

Baca Juga :  Mapolda Papua Akan Diresmikan Kapolri

“Kita berharap dari pertemuan ini, bupati/walikota secara terkoordinasi dengan instansi masing-masing sudah bisa menyediakan anggarannya. Semua pemda berkewajiban merealisasikan anggaran Pilkada sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD),”ujarnya.

Dikatakan Derek, Pemda yang ada di Provinsi Papua berkomitmen akan mencairkan sisa dana hibah Pilkada 2024 paling lambat awal Juni 2024. Komitmen ini sebagaimana hasil Rapat Asistensi Pemenuhan Pendanaan Pilkada Serentak 2024 se-Provinsi Papua.

“Semua daerah berkomitmen menyediakan anggaran Pilkada bagi KPU, Bawaslu dan TNI/Polri. Sesuai regulasi anggaran harus tersedia lima bulan sebelum Pilkada berlangsung, atau sekitar Juni,” kata Derek.

Lanjut Derek, semua pemerintah daerah se-Papua wajib merealisasikan anggaran Pilkada sesuai NPHD.  “Kita berharap bupati/walikota secara terkoordinasi dengan instansi masing-masing sudah bisa menyediakan anggarannya,” ucapnya.

Baca Juga :  Di Wemena, Sekelompok Warga Demo Tolak DOB

Kegiatan dihadiri Kemendagri, Provinsi Papua dan 8 kabupaten/kota kecuali Kabupaten Waropen. (fia/wen)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Berita Terbaru

Artikel Lainnya